Kesesatan Klaim Adanya Kenabian Pasca Kenabian Nabi Muhammad ﷺ

Catatan Kajian Irfan Abu Naveed

Pemerhati Kajian Balaghah al-Qur'an & Hadits Nabawi, Dosen Fikih-Manthiq

Menyoal ajaran Ahmadiyyah Qadiyaniyyah, telah ada fatwa MUI/Dasar Hukum Lain Yang Melarang: No. 05/kep/munas II/MUI/1980 yang menyatakan ajaran tersebut sesat. Râbithah al-Âlam al-Islâmi (liga dunia islam) di Makkah pun menyatakan hal senada bahkan lebih tegas lagi.

Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) mendefinisikan makna dhalâl berkonotasi sebagai perbuatan:

الاِنْحِرَافُ عَنْ شَرْعِ اللهِ

“Penyimpangan dari syari’at (ajaran) Allah.”[1]

Dengan kata lain suatu paham dikatakan sesat, menyimpang jika bertentangan dengan akidah dan hukum-hukum syariah yang qath‘i. Suatu paham yang menyimpang dari rukun iman, rukun Islam, dan atau tidak mengimani kandungan al-Quran jelas terkategori kesesatan (dhalâlah). Apalagi syahadatnya bukan syahadat Islam. Dilihat dari sudut ini, al-Qiyadah al-Islamiyah dan aliran-aliran lainnya yang disebutkan dengan keyakinan seperti di atas dapat digolongkan kelompok sesat, batil, karena menyelisihi ajaran-ajaran Islam yang qath’i. Pengakuan suatu kelompok atas seseorang sebagai rasul yang diutus dengan suatu syahadat adalah suatu bentuk kemungkaran yang merusak kemurnian akidah Islam yang hanya mengakui Nabi Muhammad ﷺ sebagai nabi dan rasul terakhir, sebagaimana firman Allah ’Azza wa Jalla:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 40).

Imam Ibnu Jarir al-Thabari (w. 310 H) menafsirkan ayat tersebut menegaskan TIDAK ADA LAGI KENABIAN PASCA KENABIAN NABI MUHAMMAD ﷺ:

وَلكِنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، الَّذِي خَتَمَ النُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا، فَلاَ تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْده إِلى قِيَامِ السَّاعَةِ

“Akan tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi (khâtam al-nabiyyîn). Beliau adalah penutup kenabian (nubuwwah) sekaligus orang yang diberi cap kenabian. Atas dasar itu, kenabian (nubuwwah) tidak akan dibukakan kepada seorang pun setelah beliau hingga Hari Kiamat.”[2]

Dan perkara ini termasuk perkara akidah, al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani dalam Muqaddimah al-Dustûr menegaskan bahwa kedudukan Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- sebagai penutup para nabi termasuk wilayah akidah, karena kita dituntut untuk mengimaninya.[3] Al-Hafizh Ibnu Katsir (w. 774 H) menyatakan bahwa ayat ini merupakan nash yang menunjukkan tidak adanya nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana ditegaskan dalam referensi terkait[4]. Al-Hafizh Ibnu Katsir pun menegaskan bahwa masalah ini telah disebutkan oleh hadits-hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh mayoritas Sahabat.[5]

Pengakuan tentang nabi/rasul setelah Muhammad ﷺ ini misalnya, jelas menikam hdis-hadis Rasulullah ﷺ, di antaranya hadits dari Hudaifah Ibnu al-Yaman r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda:

َإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

“Sesungguhnya aku penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya[6])

Makna la nabiya ba'di, TIDAK BISA DITERJEMAHKAN "CINCIN/MAHKOTA KENABIAN", mengingat makna tersebut bertentangan dengan makna yang sharih dalam hadits shahih:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ

“Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, yang berjumlah banyak.” (HR. Al-Bukhari[7], Muslim[8] & Ahmad[9])

Yang menegaskan tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, yang ada adalah para khalifah pengganti dalam urusan kepemimpinan atas umat dalam kehidupan bernegara. Hadits-hadits dengan redaksi lain yang senada pun banyak kita temukan dalam kitab induk hadits. Semuanya menggambarkan bahwa Muhammad ﷺ adalah nabi dan rasul terakhir, kalimat lâ nabiyya ba’diy semakin mempertegas makna khâtam al-nabiyyîn, bahwa beliau ﷺ jelas adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Setelah masa Rasulullah ﷺ, umat dipimpin bukan oleh nabi atau rasul, melainkan para khalifah yang menerapkan Islam yang dibawa Rasulullah ﷺ.

Coba perhatikan hadits hasan, maqbul, marfu' berikut ini:

'Uqbah bin Amir r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

"Jika setelahku ada lagi nabi maka ia adalah Umar bin al-Khaththab." (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi)

Hadits ini hadits hasan, Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad-nya (no. 17405), Syaikh al-Muhaddits Syu'aib al-Arna'uth menuturkan: "Isnad-nya hasan"; Imam al-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 3686) menegaskan: "Ini adalah hadits hasan gharib..."

Qultu:

Kalau seandainya benar klaim ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, maka Nabi ﷺ tidak mungkin mengatakan kalimat di atas, "kalau ada lagi nabi setelahku", dalam ilmu balaghah menunjukkan pengandaian yang jelasnya tidak ada, sehingga 'Umar bin al-Khaththab r.a. bukanlah nabi, tapi seorang sahabat yang kemudian dibai'at umat menjadi Khalifah yang digambarkan dalam hadits nabawi lainnya.

Sehingga jelas makna khatam al-nabiyyin, maknanya adalah la nabiya ba'dahu, ia TIDAK BISA DITERJEMAHKAN "CINCIN/MAHKOTA KENABIAN", mengingat makna tersebut bertentangan dengan makna yang sharih dalam hadits shahih:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ

“Dulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah, yang berjumlah banyak.” (HR. Al-Bukhari, Muslim & Ahmad).

Jelas, disebutkan "TIDAK AKAN ADA LAGI NABI", yang ada adalah para khalifah, semisal Khalifah Abu Bakar, Umar, dsb dari para pengganti kedudukan baginda ﷺ sebagai kepala negara yang mengatur urusan umatnya (siyasah).

Dalam ilmu ushul, lafal khatam yang diidhafatkan kepada al-nabiyyin, kalaupun diklaim sebagai lafal musytarak (satu kata yang memiliki makna lebih dari satu) TETAP WAJIB DIPILIH MAKNANYA berdasarkan petunjuk dalil-dalil naqli lainnya, tak boleh sembarang dipilih tanpa ilmu dan diterjemahkan begitu saja dengan terjemah yang bertentangan dengan dalil-dalil naqli lainnya.

Dalil-dalil di atas, menunjukkan secara sharih bantahan atas penyimpangan makna khatam al-nabiyyin kepada makna "mahkota kenabian/cincin kenabian" dengan tujuan batil untuk dijadikan dalih adanya nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, yang benar berdasarkan petunjuk hadits-hadits nabawiyyah, maknanya jelas "PENUTUP KENABIAN", ditegaskan oleh para ulama ahlus sunnah yang menegaskan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ.

Sebagai contoh kesalahan memaknai kata al-silm (السلم) dalam QS. Al-Baqarah [2]: 208, yang termasuk lafal musytarak (satu kata bermakna ganda) mengandung konotasi: الإسلام dan مسالمة العدو. Lafal ini akan berakibat sangat fatal jika dimaknai secara harfiah sebagai مسالمة العدو yakni perdamaian dengan musuh, padahal makna sebenarnya الإسلام, berdasarkan banyak qarâ'in nya. Ditegaskan Ibn Abbas r.a. dan tafsir para ulama salaf dan khalaf lainnya. Sebagaimana diuraikan oleh Amir Hizb, Syaikhuna Atha bin Khalil dalam kitab tafsirnya, al-Taysir fi Ushul al-Tafsir.

Maka bertaubatlah mereka yang meyakini Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, mengingat mereka meyakini sesuatu tanpa dalil (khurafat), begitu pula sekte-sekte sesat nan batil yang mengklaim adanya nabi baru!

Catatan Kaki:

[1] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H, hlm. 335.

[2] Muhammad bin Jarir Abu Ja’far al-Thabari, Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. I, 1420 H, juz XX, hlm. 278.

[3] Taqiyuddin bin Ibrahim Al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustûr, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. II, 1430 H, juz I, hlm. 22.

[4] Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, Dâr Thayyibah, cet. II, 1420 H, juz VI, hlm. 428.

[5] Ibid.

[6] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (juz ke-38/hlm. 380, hadits no. 23358), Syu’aib al-Arna’uth mengatakan sanadnya shahih, para perawinya tsiqah.

[7] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (III/1273, hadits no. 3268).

[8] HR. Muslim dalam Shahîh-nya (VI/17)

[9] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (XIII/340, hadits no. 7960), Syu’aib al-Arna’uth mengatakan bahwa sanadnya shahih sesuai syarat Syaikhayn (al-Bukhari & Muslim).

Kekuasaan Semu Apa Yang Bisa Disombongkan Untuk Menjegal Dakwah Islam?

Tadabur Al-Qur'an

Fir'aun itu hancur tatkala berada di puncak-puncaknya kejayaan, dimana ia berani mengklaim:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

"Fir’aun berkata, “Aku adalah rabb kalian yang paling tinggi." (QS. Al-Nazi’at [79]: 24).

Itu ia ungkapkan, menurut Tafsir al-Jalalayn, 40 tahun setelah ia mengikrarkan "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي":

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآأَيُّهَا الْمَلأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاهَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan berkata Fir’aun: “Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta”.” (QS. Al Qashash [28]: 38)

Dalam kitab Tafsir al-Jalalayn disebutkan:

{فقال أنا ربكم الأعلى} لا رب فوقي {فأخذه الله} أهلكه بالغرق {نكال} عقوبة {الآخرة} أي هذه الكلمة {والأولى} أي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري وكان بينهما أربعون سنة

"(Seraya) berkata: "Akulah (Fir'aun) tuhanmu yang paling tinggi." yakni tidak ada tuhan lagi di atasku (Maka Allah mengazabnya) yakni membinasakannya dengan penenggelaman (azab) siksaan (akhirat) akibat pernyataan ini (yang pertama) yakni perkataan Fir'aun sebelumnya: bahwa ia tidak mengakui adanya tuhan selain dirinya dimana jarak antara dua pernyataan tersebut adalah empat puluh tahun."

Memprihatinkannya, sosok Haman, sebagai arsitektur infrastruktur Fir'aun, menyokong ketakaburan Fir'aun dan upaya tipu dayanya, untuk membangun stigma negatif kepada pengemban dakwah, Nabi Musa a.s. dan Nabi Harun a.s. sebagai pendusta:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ {٣٦} أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ {٣٧}

“Dan berkatalah Fir'aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.” (QS. Al Mu’min [40]: 36-37)

Sehingga pantas jika mereka dihinakan sehina-hinanya, ditenggelamkan di dasar lautan, permukaan bumi paling rendah:

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

"Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan." (QS. Al-Baqarah [2]: 50)

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ

"(keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya maka Kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya; dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Anfal [8]: 54)

والعياذ بالله

والله المستعان

نسأل الله العافية والسلامة

[Video] Aksi Damai Seribuan Massa Pembela Bendera Tauhid di Cianjur

Sebagai bentuk kecintaan pada syi'ar Islam, bendera tauhid, seribuan lebih kaum Muslim di Cianjur dsk, melakukan aksi damai: konvoi dan orasi pengibaran bendera tauhid di Cianjur. Diikuti oleh ormas-ormas di Cianjur, diisi oleh orasi para tokoh habaib, kyai dan ustadz.

Aksi ini merupakan jawaban dari persekusi atas bendera tauhid di acara Hari Santri Nasional di Cianjur. Satu dipersekusi, maka ribuan panji dikibarkan.

Viralkan!

Link: https://bit.ly/2PQKecj

Koreksi Atas Penukilan Maqalah Ulama Terkait Bendera Tauhid

*Pertanyaan*

Ada seseorang dalam sebuah acara membiaskan eksistensi bendera tauhid dengan menukil maqalah ulama menyoal penulisan kalimat mulia, ia menyatakan:

"Menuliskan kalimat mulia yang berpotensi digunakan tidak semestinya menurut ulama Hanafiyah adalah makruh. Bahkan menurut ulama Malikiyah adalah haram. Sebab kalimat agung akan berpotensi terhinakan."

Pertanyaannya: "Bagaimana mendudukkan maqalah para ulama ini?"

Jawab:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

Maqalah para ulama tersebut, jelasnya wajib ditempatkan pada tempatnya, tidak relevan digunakan untuk mendiskreditken begitu saja (secara mutlak) penulisan kalimat tauhid pada kain bendera yang kemudian secara 'urfi, ma'ruf diistilahkan kaum Muslim di negeri ini dengan istilah "bendera tauhid":

Pertama, Maqalah sebagian ulama tersebut jelasnya berkaitan erat dengan penulisan kalimat dzikrullah pada benda yang memang ternistakan atau berpotensi besar akan ternistakan. Ini adalah sifat yang membatasi arah maqalah tersebut, tak bisa digunakan sebagai fatwa sapu jagad dan bersifat mutlak. Intinya, kalaupun dituliskan pada bendera, maka ia wajib dijaga kehormatannya, tidak boleh dinistakan.

Dalam maqalah al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi'i (w. 676 H) ini misalnya:

[فصل] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الامام مالك رحمه الله وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله

"(Pasal) madzhab kami (Syafi'i) memakruhkan mengukir tembok dan pakaian dengan ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah. Berkata Imam ‘Atha, bahwa tidak mengapa menulis al-Qur'an pada kiblat masjid, adapun menuliskan huruf al-Qur'an maka Imam Malik berkata tidak mengapa apabila di buluh atau kulit lalu diikatkan. Berkata sebagian ashhab kami: jika ditulis di dalam jimat ayat al-Qur'an dengan selainnya maka tidaklah haram, tetapi lebih utama ditinggalkan, karena bisa terbawa ketika hadats. Apabila al-Qur'an ditulis (pada sesuatu) harus dijaga sebagaimana perkataan Imam Malik dan dengan pendapat ini pulalah al-Syaikh Abu ‘Amr bin al-Shalah berfatwa”[1]

Jika kita teliti lebih dalam perkataan para ulama, mereka memakruhkan atau mengharamkan menulis al-Qur'an pada tembok dan yang semisalnya, disebabkan adanya dugaan kuat menghantarkan kepada penistaan dan penghinaan terhadap al-Qur'an. Sedangkan secara asal, hukumnya adalah mubah, karena tidak ada satupun dalil yang mengharamkan menulis al-Qur'an diatas suatu benda (yang terjaga).

Jika bendera bisa secara mutlak digolongkan pada sifat penistaan tersebut, lantas bagaimana dengan mushhaf? Kitab-kitab tafsir dan hadits? Buku-buku yang memuat ayat al Qur'an? Termasuk kaligrafi di dinding-dinding masjid, atau dalam kain yang dipajang? Termasuk kalimat "نحن أنصار الله" yang dicetak dalam logo ormas, ditempelkan pada pakaian? Termasuk bagaimana pula dengan kain penutup keranda mayat yang memuat kalimat istirja' "إنا لله وإنا إليه راجعون"?

Kedua, Jika konsisten seharusnya maqalah yang dinukil ini pun, digunakan untuk menghukumi jimat-jimat yang kontennya bertuliskan ayat al-Qur'an. Jimat, jelas sangat rentan karena bentuknya kecil, dilipat dan disimpan dalam saku atau dompet, jelas rentan dibawa ke wc, terduduki, terbuang, dsb. Kenapa tak digunakan pula fatwa-fatwa tersebut untuk menghukumi jimat?

Tentang jimat misalnya, dalam kitab-kitab turats diuraikan kenapa ada dua golongan ulama yang mengharamkan dan memakruhkan jimat meski kontennya dzikrullah dari al Qur'an? Alasannya adalah adanya kaidah sadd al-dzari'ah, dengan asumsi penulisan kalimat dzikrullah pada jimat dianggap berpotensi besar akan mengarah pada penistaan atasnya, disadari atau tidak, misalnya dibawa ke WC, terbuang, dsb [Info: tentang perincian hukum jimat ini, sudah saya uraikan dalam buku "Menyingkap Jin & Dukun Hitam Putih Indonesia"]

Ketiga, Benarkah penulisan kalimat tauhid pada bendera artinya menistakannya? Para ulama, semisal pakar fikih, Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji (w. 1435 H), dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha' menegaskan sifat bendera itu sendiri sebagai sesuatu yang memang pada asalnya untuk ditinggikan:

الراية: ج راي ورايات، العلامة المنصوبة للرؤية علم الجيش أو علم البلاد

"Al-Râyah: jamaknya rây dan râyât adalah simbol yang dibuat untuk ditinggikan agar bisa terlihat, ia merupakan simbol pasukan atau simbol negeri-negeri". [2]

Ini merupakan tradisi dari adanya bendera, yang memang dibuat untuk ditinggikan, disyi'arkan, karena memiliki kedudukan sebagai syi'ar. Kalau tidak begitu, dengan kata lain harus dilarang karena ternistakan, maka tidak akan ada orang yang membuat bendera negara, bendera ormas, bendera kelompok dsb, dengan asumsi bahwa bendera berpotensi menghinakan simbol di dalamnya. Apakah asumsi tersebut bisa diterima? Kenyataannya tidak.

وفقنا الله وإياكم فيما يرضاه ربنا ويحبه

Irfan Abu Naveed

Dosen Fikih-Manthiq/ Pengajar Balaghah

Catatan Kaki:

[1] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Tibyân fi Âdâb Hamalat al-Qur'ân, Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. III, 1414 H, hlm. 172.

[2] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H, juz I, hlm. 218.

Koreksi Atas Klaim Hermeneutis Ala Irwan Masduqi Menyoal Ijma'

Oleh: Irfan Abu Naveed

[Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"]

Benarkah Ijma’ Itu Hanya Klaim Sepihak Ulama Di Zamannya Demi Motif Politis Seperti Yang Diklaim Oleh Sdr Irwan Masduqi?

        Jelas ini tidak benar dan tak bisa dibenarkan, klaim ini mengandung tuduhan serius kepada para ulama seakan-akan mereka berdusta mengada-adakan tentang ijma’. Sebagaimana disebutkan oleh ybs tatkala mengomentari dalil ijma' sahabat dan ijma' ahlu sunnah wa al-jama'ah yang saya uraikan berkali-kali dalam forum diskusi bedah buku Konsep Baku Khilafah Islamiyyah di Banjar (27/10/2019). 

Kecurigaan dan tuduhan seperti ini, adalah kecurigaan dan tuduhan khas penganut hermeneutika atas nama “kajian sosio historis”. Pemikiran rusak seperti ini, mudah kita temukan dalam ucapan-ucapan para penganut hermeneutika, mereka andalkan ketika mengkritisi teks-teks khazanah Islam, diantaranya tatkala mereka mengkritisi maqalah para ulama, dimana produk pemikiran yang lahir dari kerangka berpikir rusak ini, disadari atau tidak akhirnya bisa sampai pada perbuatan sangat berbahaya: menikam satu di antara fondasi-fondasi ajaran Islam, berbekal asumsi (wahm) belaka, sama sekali tak bernilai ilmiah, dan bahkan wajib ditolak dan dikritisi.
        Bagaimana bisa kita menuduh para ulama Islam telah berdusta soal agama tanpa dasar? Padahal Islam mengajarkan konsepsi ikhlas dan jujur dalam menyebarkan ilmu, dimana para ulama Islam terdepan dalam mengajarkan dan mengamalkan konsepsi agung ini, sesuatu yang memang tak dimiliki oleh penganut peradaban barat pemuja materialisme. Maka jelas, kerangka heremeneutika seperti ini wajib ditolak dan dikritisi.

Dr. Daud Rasyid menegaskan bahwa kedudukan ijma’ sahabat sebagai dalil syari’ah -setelah al-Qur’an dan al-Sunnah- sangatlah kuat, didasarkan pada dalil yang qath’i. Para ulama’ ushul menyatakan, bahwa menolak ijmak sahabat bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Dalam hal ini, Imam al-Sarkhashi (w. 483 H) yang digelari syams al-a’immah (mentari para imam) menegaskan:

ومن أنكر كون الإجماع حجة موجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين.

Siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma’ sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini, karena sesungguhnya poros fondasi Din ini dan tempat kembali kaum Muslim kepada ijma’ mereka. Karena itu orang yang mengingkari ijma’ sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini.[1]

Dengan demikian, tuduhan serius ala penganut hermeneutika seperti ini wajib ditolak dan dikritisi, sehingga tak ada alasan apapun yang bisa diterima untuk menolak atau mengaburkan adanya kebakuan Khilafah, berupa dalil ijma’ yang terang benderang, seterang mentari di siang bolong. Oleh karena itu, ijma’ sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah tak boleh diabaikan, atau dicampakkan seakan tidak berharga karena bukan dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. Lantas, bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagaimana dituturkan sya’ir yang dinukil al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H) dan para ulama lainnya:

نبني كما كانت أوائلنا * تبني، ونفعل مثل ما فعلوا

“Kami membangun sebagaimana generasi pendahulu kami membangun”
“Dan kami berbuat sebagaimana mereka telah berbuat.”[2]

        Kedudukan ijma’ sebagai dalil ushul al-syari’ah pun ditegaskan para ulama: Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i (w. 204 H) menegaskan:

أَنَّ لَيْسَ لاَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُوْلَ فِي شَئْ حلّ وَ لاَ حَرَم إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَةِ أَوْ الإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ

Seseorang tidak boleh menyatakan selama-lamanya suatu perkara itu halal dan haram kecuali didasarkan pada ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah informasi dari al-Kitab (al-Quran), al-Sunnah, Ijma’ atau Qiyas.[3]

Senada dengan itu, Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) juga menyatakan:

وَجُمْلَةُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ تَرْجِعُ إلَى أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالِاسْتِنْبَاطِ

Keseluruhan dalil-dalil syariah merujuk pada ragam ungkapan yang tercantum dalam al-Kitâb (al-Qur’an), al-Sunnah (al-Hadits), Ijma’ dan Istinbâth (Qiyas).[4]

Penegasan kedudukan ijma’ sahabat sebagai dalil ushul al-syari’ah pun jelas bisa ditemukan dalam banyak referensi berharga ushul fikih dalam khazanah keilmuan kaum Muslim, yang telah diakui dan disepakati dari masa ke masa. Lantas bagaimana bisa diterima wahm bahwa tidak ada ijma’ dalam Islam dan ia hanya klaim sepihak ulama dengan motif politis?! Jika memang benar seperti itu, lantas untuk apa para ulama menjadikan ijma’ sebagai salah satu hujjah jika kenyataannya ia sesuatu yang tidak ada?! Logika seperti apa yang bisa membenarkan wahm ala manhaj rusak hermeneutika ini?! Tidak ada!

---

[1] Muhammad bin Ahmad Al-Sarkhasi, Ushûl al-Sarkhasi, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1414 H, juz I, 296.

[2] ’Abdullah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, Al-Âdâb al-Syar’iyyah, Ed: Syu’aib al-Arna’uth, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. III, 1419 H, juz I, hlm. 234; ‘Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1411 H, juz I, hlm. 6; Jalaluddin Al-Suyuthi, Tadrîb al-Râwi fî Syarh Taqrîb al-Nawawi, Dâr al-Thayyibah, juz I, hlm. 24; Muhammad bin Yazid Abul ’Abbas, Al-Kâmil fî al-Lughah wa al-Adab, Kairo: Dâr al-Fikr al-’Arabi, cet. III, 1417 H, juz I, hlm. 132.

[3] Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risâlah, Ed: Rif’at Fauzi, Mesir: Dar al-Wafa’, cet. I, 1422 H/2001, hlm. 16.

[4] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Al-Mustashfâ fî ‘Ilm al-Ushûl, Ed: Muhammad bin Sulaiman al-Asyqar, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. I, 1417 H/1997, juz II, hlm. 298.

Dalil Kebakuan Khilafah [II]: Ijma' Ahlus Sunnah Wajibnya Kesatuan Khilafah

Ijma’ Sahabat & Ulama Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah: 

Wajibnya Mengangkat Satu Khalifah Untuk Satu Masa

Oleh: Irfan Abu Naveed

[Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"]

Islam mewajibkan kaum Muslim menegakkan Khilafah sebagai institusi pemersatu kalimat kaum Muslim, sebagaimana Islam pun mengharamkan segala tindak tanduk yang bisa memecah belah jama’ah kaum Muslim, seperti bughat (pemberontakan) atas Khilafah. Hal itu banyak diuraikan para ulama dalam turats mereka terkait al-siyâsah al-syar’iyyah. Dalam atsarnya, Ibn Mas’ud r.a. berkata dalam khutbah-nya:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ»

“Wahai manusia, kalian wajib berpegang teguh pada keta’atan dan al-jama’ah, karena sesungguhnya ia adalah tali Allah dimana Allah memerintahkan untuk (berpegangteguh) padanya, apa-apa yang kalian benci ada pada al-jama’ah, lebih baik daripada apa-apa yang kalian cintai di atas perpecahan.”[1]

Diperkuat dalil-dalil hadits wajibnya kesatuan kepemimpinan Khalifah dalam satu masa. Sebagaimana ditegaskan para ulama, termasuk Imam al-Mawardi al-Syafi’i (w. 450 H)  dalam Adab al-Dunyâ’ wa al-Dîn, dan Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah. Imam al-Mawardi al-Syafi’i misalnya menuturkan:

فَأَمَّا إقَامَةُ إمَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَبَلَدٍ وَاحِدٍ فَلاَ يَجُوزُ إجْمَاعًا

“Adapun mengangkat dua orang penguasa atau tiga orang (atau lebih) dalam satu masa dan satu negeri maka tidak diperbolehkan secara ijma’.”[2]

Didasarkan pada hadits-hadits terkait bai’at, Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذا بُويِعَ لخليفتين ، فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا»

“Jika telah dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR. Muslim)

Mengomentari hadits ini, Syaikh Abdullah al-Dumaiji menjelaskan bahwa perintah untuk menghukum mati orang lain (yang dibai’at kedua kalinya tatkala sudah ada khalifah pertama yang sah), menunjukkan keharaman mengangkat dua pemimpin (khalifah) dalam satu masa, mengingat hukuman mati tidak diterapkan kecuali atas perkara besar yang telah diketahui bahayanya. Oleh karena itu tidak boleh menegakkan bai’at kepada dua orang khalifah pada satu masa.[3]

Dalam hadits lainnya dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ»

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak. Lalu apa yang engkau perintahkan kepada Kami? ” 

Lantas para sahabat bertanya, “Lantas, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah ﷺ menjawab:

«فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

“Peganglah bai’at yang pertama, yang pertama, dan berikanlah kepada mereka hak-hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang mereka pimpin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menjelaskan hadits ini, al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H) menegaskan: Makna hadits ini adalah apabila terjadi bai'at untuk seorang khalifah setelah (sebelumnya dibai’at) khalifah, maka bai’at yang pertama yang benar, dan wajib mencukupkan diri dengan bai’at tersebut. Sedangkan bai’at yang kedua adalah batil dan haram mencukupkan diri dengannya. Dan haram atas yang kedua menuntut bai’at, sama saja apakah ia tahu ataupun tidak terhadap bai’at yang pertama. Baik mereka berdua di dua negeri atau pada satu negeri, atau salah satu dari keduanya berada di negerinya yang (posisinya) terpisah sedangkan yang lain di luar negeri. Inilah yang benar dimana sahabat-sahabat kami di dalamnya, begitu pula mayoritas ulama.[4]

Khalifah yang satu merupakan kewajiban yang mesti diupayakan, wajib satu untuk seluruh dunia. Imam Al-Syafi’i (w. 204 H) menegaskan:

هكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالُهم وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحداً والقاضي واحدٌ والأمير واحدٌ والإمامُ فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمرَ ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحداً فاختار عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفان.

Demikianlah ketetapan para Khalifah setelah beliau dan para ‘Amil mereka serta kaum muslimin beri-Ijma’ mengenainya bahwa Khalifah itu satu, Qadhi itu satu, dan Amir itu satu, serta Imam maka mereka memilih Abu Bakar sebagai Khalifah kemudian Abu Bakar memilih Umar kemudian Umar memilih Ahli Syura untuk memilih satu orang lalu Abdurahman ibn ‘Auf memilih Utsman.[5]

Imam Al-Syafi’i (w. 204 H) pun menegaskan:

وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب  في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين متفرقين إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه

Sama saja salah satu kambingnya di Timur dan yang lainnya di Barat dalam ketaatan Khalifah yang satu atau ketaatan 2 (dua) Wali yang berbeda, wajib baginya hanya sedekah/zakat oleh dirinya pada (harta) miliknya bukan berdasarkan Wali-nya.[6]

Al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H), ulama besar rujukan (mu’tamad) dalam madzhab syafi’i menegaskan:

لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد إقليماهما

“Tidak boleh ada pengangkatan dua orang Imam pada waktu yang sama, sekalipun kedua negerinya berjauhan.”[7]

Syaikhul Islam Ibn Hajar al-Haitami al-Syafi’I (w. 974 H) pun menegaskan hal senada:

لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحد ثم إن ترتبا يقينا تعين الأول وإلا بطلا

Tidak boleh mengakadkan Imamah kepada dua orang dalam satu waktu kemudian jika terjadi akadnya berurutan secara yakin, maka terpilihlah yang pertama, namun jika tidak (yakin) maka batal keduanya.[8]

Penjelasan para ulama di atas, sudah sangat jelas menegaskan adanya kebakuan salah satu format sistem pemerintahan Islam, tidak boleh ada dua orang khalifah dalam satu masa. Apakah layak disamarkan dengan klaim sepihak tak berbobot ilmu, “tak ada kebakuan sistem Khilafah” padahal sudah sedemikian jelasnya?!  

---

[1] Atsar ini diriwayatkan oleh Imam al-Ajurri dalam al-Syarî’ah. Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Ajurri, Al-Syarî’ah, Ed: Dr. Abdullah bin Umar al-Dumaiji, Riyadh: Dar al-Wathan, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 298.

[2] Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Syafi’i, Adab al-Dunyâ’ wa al-Dîn, Dar Maktabat al-Hayah, 1986, hlm. 136.

[3] Abdullah al-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhmâ ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 10.

[4] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim, juz XII, hlm. 231.

[5] Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risâlah, Ed: Rif’at Fauzi ‘Abdul Muthallib, Al-Manshurah: Dar al-Wafa’, cet. I, 1422 H, hlm. 193.

[6] Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1410 H, juz II, hlm. 21.

[7] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Raudhat al-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn, Ed: Zuhair al-Syawisy, Beirut: Al-Maktab al-Islami, cet. III, 1412 H, juz X, hlm. 47.

[8] Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra 1357 H, juz IX, hlm. 78.