Dalil Sistem Pemerintahan Islam [Hadits [2] Khilâfat[an] 'alâ Minhâj al-Nubuwwah]

Oleh: Irfan Abu Naveed[1]

S

alah satu hadits yang terang benderang menunjukkan adanya format kebakuan Khilafah dalam Islam, dengan kata lain, menunjukkan kebakuan sistem pemerintahan dalam Islam (nizham al-hukm fi al-Islam) adalah dalil hadits dari Hudzaifah r.a., ia berkata: 

Rasulullah ﷺ bersabda:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR Ahmad, Abu Dawud al-Thayalisi, al-Bazzar)

Keterangan Singkat Hadits

HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Isnad-nya hasan”; Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796). Hadits ini merupakan hadits yang maqbûl marfû’, Al-Hafizh al-‘Iraqi (w. 806 H) mengomentari: “Hadits ini hadits shahih, Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad-nya.”[2] Setelah menukil penilaian hadits al-Hafizh al-’Iraqi di atas, Syaikh Abu al-Turab Sayyid bin Husain al-‘Affani pun menegaskan: “Hadits ini merupakan hadits shahih yang menegaskan kembalinya Khilafah Islamiyyah.”[3]

A.   Faidah Hadits I: Lafal Khilafah

Lafal Khilafah, merupakan istilah (dall) yang mengandung konsep (madlul). Dalam Islam, istilah ini termasuk istilah syar’iyyah (mushthalah syar’i) yang dalam perspektif ilmu ushul fikih, jelas mengandung haqîqah syar’iyyah, yakni makna yang ditunjukkan oleh Al-Syâri’, wajib digali berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah dengan ilmunya. Dalam perinciannya, menurut ushul fikih, makna syar’i ini wajib dikedepankan daripada makna bahasanya, dan wajib dipegang teguh baik secara i’tiqadi (keyakinan) maupun dalam pengamalannya.

1.      Pengertian Khilafah Secara Bahasa & ’Urf

Lafal khilâfah, merupakan bentuk derivat (musytâq) dari kata kerja khalafa, jika khalifah adalah sosok subjek pemimpin, maka istilah khilafah digunakan untuk mewakili konsep atau sistem kepemimpinannya, yang juga diistilahkan para ulama sebagai al-imâmah al-’uzhmâ. Dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah diuraikan:

الخِلاَفَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ خَلَفَهُ خِلاَفَةً: أَيْ بَقِيَ بَعْدَهُ، أَوْ قَامَ مَقَامَهُ

Al-Khilafah secara bahasa adalah mashdar dari kata kerja khalafahu khilafat[an], yakni yang tersisa setelahnya, atau menduduki posisinya.[4]

Al-Khalil bin Ahmad (w. 170 H) mengungkapkan:

فلان يخلُفُ فلاناً في عياله بخلافة حسنة

Seseorang menggantikan orang lain dalam pergantian (kepemimpinan) dengan pergantian yang baik (khilafah hasanah).[5]

Pengertian di atas menggambarkan estafeta kepemimpinan, hal senada diungkapkan oleh al-Qalqasyandi (w. 821 H),[6] salah satu contohnya dalam QS. Al-A’râf [7]: 142:

وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ {١٤٢}

“Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. Al-A’râf [7]: 142)

Imam Al-Qalqasyandi menegaskan bahwa khilafah secara ’urf lantas disebut untuk kepemimpinan agung, memperkuat makna syar’inya yang menggambarkan kepemimpinan umum atas umat, menegakkan berbagai urusan dan kebutuhannya dengan standar Islam.[7]

2.      Pengertian Khilafah Secara Syar’i

Istilah Khilafah dalam Islam berkenaan dengan kepemimpinan politik, namun bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan Din ini, dan mengatur urusan dunia dengannya. Al-Qadhi al-Imam al-Mawardi al-Syafi’i (w. 450 H) menegaskan:

الْإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Al-Imâmah: pembahasan terkait khilâfat al-nubuwwah (pengganti kenabian) dalam memelihara urusan Din ini dan mengatur urusan dunia (dengannya).[8]

Hal senada diungkapkan para ulama lainnya, Imam al-Iji (w. 756 H) menjelaskan:

هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة

Ia merupakan pengganti Rasulullah ﷺ dalam menegakkan Din Islam, manakala seluruh umat wajib mena’atinya.[9]

Imamul Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini Al-Syafi’i (w. 478) mencirikan:

الإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ وَزِعَامَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فِى مُهِمَّاتِ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا

Imamah adalah kepemimpinan yang sempurna dan kekuasaan yang meliputi orang-orang khusus (para pejabat dan penguasa) maupun rakyat secara umum, dalam mengelola persoalan-persoalan agama dan dunia.[10]

Salah satu referensi otoritatif di bidang fikih, Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, menguraikan:

الخلافة وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Al-Khilafah: dalam pengertian syar’i, ia adalah kepemimpinan umum dalam urusan Din dan dunia, penganti dari kepemimpinan Nabi ﷺ.[11]

Dalam pengertian syar’i yang lebih terperinci mencakup esensi dan fungsinya, digambarkan oleh Imam Ibn Khaldun (w. 808 H) dalam Muqaddimah-nya: 

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في جراسة الدين وسياسة الدنيا به

Khilafah adalah pengatur seluruh rakyat sesuai dengan aturan syari’at Islam demi merealisasikan kemaslahatan dalam urusan akhirat maupun dunia, yang kembali kepada kemaslahatan akhirat mereka. Dimana beragam keadaan di dunia dalam pandangan Al-Syâri’ (Allah) diperhitungkan jika bermaslahat bagi kehidupan akhirat. Maka pada hakikatnya imâmah adalah penerus peran dari pengemban syariat (Rasulullah ﷺ) dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan Islam.[12]

Al-’Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H), ketika menjelaskan makna syar’i khilafah secara mapan digali dari nas-nas syar’iyyah, menuturkan:

الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا فى الدنيا لإقامة الأحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم

“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”[13]

Seluruh penjelasan para ulama di atas, melukiskan secara jelas karakter kuat kepemimpinan dalam Islam, sebagai kepemimpinan yang menjadi penegak aturan Din Islam dalam kehidupan, didasarkan pada banyak dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, diantaranya hadits dari Abu Hurairah r.a., Nabi ﷺ bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dengan kata lain, kepemimpinan dengan ruh Islam ini menjadi ciri khas yang membedakannya dengan sistem sekular yang mengundang malapetaka. Hal ini menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah adalah sistem al-Khilâfah yang diistilahkan pula para ulama dalam turats mereka sebagai al-Imâmah al-Kubrâ’ (kepemimpinan agung).[14]

B.   Faidah Hadits II: Manhaj Nubuwwah Adalah Konsep Baku Khilafah

Kalimat khilâfat[an] ‘alâ minhâj al-nubuwwah dalam hadits mengandung petunjuk adanya manhaj kenabian dalam mengatur masyarakat. Hal itu ditegaskan para ulama yang menyifatinya sebagai manhaj siyasi yang tegak di atas fondasi akidah Islam dan mengatur masyarakat dengan aturan syari'at Islam dalam setiap aspek kehidupan. Menariknya dalam kajian kebahasaan, kalimat (baca: syibh al-jumlah) “’alâ minhâj al-nubuwwah” merupakan sifat dari kata khilâfah, sesuai kaidah bahasa:

الجُمَلُ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ

“Kalimat-kalimat setelah kata-kata benda nakirah itu sifat-sifatnya.”[15]

Kalimat-kalimat (al-jumal) yang dimaksud dalam kaidah ini termasuk bentuk “syibh al-jumlah” seperti ungkapan ’alâ minhâj al-nubuwwah, yang termasuk syibh al-jumlah karena didahului huruf jarr (‘alâ) diikuti kata benda yang di-majrur yakni minhaj, di sisi lain kata benda yang disifatinya adalah kata benda tanpa alif lâm, yakni nakirah berupa kata khilâfat[an]. Sehingga menunjukkan secara jelas bahwa manhaj kenabian merupakan manhaj istimewa bagi sistem kekhilafahan yang wajib ditegakkan, menegaskan adanya kebakuan dan keistimewaan sistem pemerintahan dan tata kelola kenegaraan dalam Islam.

Apa makna Khilâfah 'alâ Minhâj al-Nubuwwah? Al-Imam al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) menjelaskan:

(على منهاج النبوة) أي: طريقتها الصورية والمعنوية

“(Di atas manhaj kenabian) yakni metodenya yang tersurat dan tersirat.”[16]

Yakni metode sunnah salafuna al-shalih mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan akidah Islam sebagai fondasinya, dan syari'at Islam sebagai pedoman konstitusinya.

Di antara penguat bukti adanya sunnah kepemimpinan dalam Islam yang bersifat baku adalah apa yang ditegaskan Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, yang disebut-sebut disepakati para ulama sebagai jajaran Khalifah dari Khilafah Rasyidah, sebagaimana ditegaskan al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam al-Jâmi’, ini pula yang menjadi pandangan Syaikh al-Masyayikh al-’Allamah Nawawi al-Bantani al-Syafi’i (w. 1316 H) dalam Sullam al-Munâjât Syarh Safînat al-Shalâh. Bahkan al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam Al-Bidâyah wa al-Nihâyah (XII/696), menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa ia (Khalifah Umar bin Abdul Aziz), termasuk jajaran imam yang adil, termasuk al-khulafâ’ al-râsyidîn dan imam yang berdiri di atas petunjuk.

Dalam qaul yang disebutkan Imam al-Ajurri (w. 360 H), dan al-Hafizh Ibn Abdul Barr al-Andalusi (w. 463 H), Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menegaskan:

«سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الْأَخْذُ بِهَا اتِّبَاعٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ تَغْيِيرُهَا , وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُوَ مَنْصُورٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا»

Rasulullah ﷺ dan para ulil amri setelahnya (khulafa' rasyidun) telah menggariskan adanya sunnah, yakni sikap berpegang teguh pada Kitabullah, dan menyempurnakan keta'atan kepada Allah, menegakkan kekuatan (fondasi kehidupan) di atas Din Allah, tidak boleh ada seorang pun dari makhluk-Nya yang boleh mengubahnya, tidak boleh pula menggantikannya (dengan sunnah selainnya), dan tidak dilihat sedikit pun apapun yang menyelisihi sunnah tersebut, siapa saja yang mengambil petunjuk darinya maka ia menjadi orang yang tertunjuki, siapa saja yang mencari kemenangan dengannya maka ia akan diberikan kemenangan, dan siapa saja yang meninggalkannya dengan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka Allah akan menyerahkan dirinya pada apa ia jadikan tempat bergantung (selain Allah), dan menyeretnya ke dalam Jahannam, dan ia adalah seburuk-buruknya tempat kembali.[17]

Seluruh penjelasan di atas, terang benderang menunjukkan adanya sistem pemerintahan dalam Islam yang bersifat baku, khas.

وبالله التوفيق

---

[1] Penulis Buku “Konsep Baku Khilafah Islamiyyah”, Dosen yang aktif mengajar mata kuliah Fikih Siyasah/Bahasa Arab/Manthiq, dan aktif dalam kajian-kajian tafsir-balaghah al-Qur’an & Hadits-Hadits Nabawiyyah. Website: www.irfanabunaveed.net e-mail: irfanabunaveed@gmail.com  

[2] Zainuddin Abu al-Fadhl Abdurrahim bin al-Husain al-‘Iraqi, Mahajjat al-Qurab ila Mahabbat al-‘Arab, Ed: Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah, Dar al-‘Ashimah, cet. I, 1420 H, hlm. 176; Dawud bin Ibrahim tinggal di Bashrah, Abu Dawud al-Thayalisi dan Ibn Hibban men-tsiqqah-kannya, selebihnya adalah perawi yang dijadikan hujjah dalam al-shahih.

[3] Abu al-Turab Sayyid bin Husain al-‘Affani, A’lâm wa Aqzâm fî Mîzân al-Islâm, Jeddah: Dar Majid ‘Asiri, cet. I, 1424 H, juz I, hlm. 376.

[4] Tim Ulama, Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Dar al-Salasil, cet. II, 1427 H, juz VI, hlm. 196.

[5] Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Kitâb al-‘Ain, juz IV, hlm. 268

[6] Ahmad bin Ali al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma’alim al-Khilâfah, Kuwait: Mathba’at Hukumat al-Kuwait, cet. II, 1985, juz I, hlm. 8

[7] Ibid.

[8] Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t., juz I, hlm. 15

[9] Abdurrahman bin Ahmad al-Iji, Al-Mawâqif, Ed: Dr. Abdurrahman ‘Amirah, Beirut: Dar al-Jail, cet. I, 1417 H/1997, juz III, hlm. 574.

[10] Abu al-Ma’ali Abdul Malik al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâts al-Zhulm, Maktabat Imâm al-Haramain, cet. II, 1401 H, juz I, hlm. 22

[11] Tim Ulama, Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz VI, hlm. 196.

[12] Maqalah ini termaktub dalam Muqaddimah Ibn Khaldûn, dinukil pula oleh Dr. Mahmud Abdurrahman, Mu’jam al-Mushthalahât wa al-Alfâzh al-Fiqhiyyah, Dar al-Fadhilah, juz II, hlm. 45.

[13] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz II.

[14] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, hlm. 88.

[15] Jamaluddin bin Hisyam, Mughnî al-Labîb ‘an Kutub al-A’ârîb, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. VI, 1985, hlm. 560.

[16] Nuruddin al-Mulla ‘Ali al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H, juz VIII, hlm. 3376.

[17] Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Ajurri al-Baghdadi, Al-Syarî’ah, Riyadh: Dar al-Wathan, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 407; Yusuf bin Abdullah Ibn Abdul Barr al-Andalusi, Jâmi’ Bayân al-‘Ilm wa Fadhlihi, KSA: Dar Ibn al-Jauzi, cet. I, 1414 H, juz II, hlm. 1176.