18 July 2019

Kaidah Ilmiyyah Ushuliyyah dalam Pendefinisian Khilafah


Irfan Abu Naveed
[Dosen Fikih Siyasah, Bahasa Arab & Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"]

Mukadimah


I
stilah khalifah dan khilafah disebutkan dalam nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah (dengan keragaman bentuk ungkapan sharaf-nya), menunjukkan adanya konsepsi khusus kedua istilah tersebut, hubungannya dengan kewajiban menegakkan politik Islam (al-siyâsah al-syar’iyyah) dalam kehidupan bernegara, para ulama menyifati kedua istilah tersebut termasuk al-mushthalahât al-syar’iyyah atau al-mushthalahât al-fiqhiyyah.[1]
Lalu bagaimana memahami dan mendudukkannya berdasarkan taujîh ulama Rabbani? Dalam ilmu ushul fikih, dirinci secara mapan ruang lingkup makna haqîqah atas suatu kata atau istilah, ia merupakan kebalikan dari jenis majâz[2] yang dibahas dalam ilmu balaghah, mencakup:
  1. Hakikat Bahasa (al-Haqîqah al-Lughawiyyah)
  2. Hakikat ’Urf/Tradisi (al-Haqîqah al-’Urfiyyah)
  3. Hakikat Syar’i (al-Haqîqah al-Syar’iyyah)

Dengan perincian mapan –in syâ Allâh- sebagai berikut:

Kaidah Ushul Pendefinisian Istilah Khalifah & Khilafah

Istilah khalifah (الخليفة) dan khilafah (الخلافة) jelas merupakan lafal arab dan termasuk mushthalahât syar’iyyah (yakni istilah fikih), dalam persepektif ilmu ushul ia mengandung makna hakiki secara bahasa (al-haqîqah al-lughawiyyah), dan makna hakiki secara syar’i (al-haqîqah al-syar’iyyah), sama seperti istilah al-shalât, al-zakât, al-shaum, al-Islâm, al-taqwâ, al-kufr, al-nifâq, dan yang semisalnya dari berbagai istilah syari’at.
Kaidahnya: memaknai istilah seperti ini wajib digali berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah dengan ilmunya, tidak boleh didefinisikan sembarang orang, secara serampangan dan ditarik kesimpulan secara gegabah, ini domainnya para ulama dengan ilmunya (sebenar-benarnya ahli ilmu) dan melakukan penelitian mendalam, bukan muqallid rasa mujtahid, yang memberanikan diri membahas persoalan besar berbekal riset kecil-kecilan. Kaidah ini relevan dengan kedudukan istilah-istilah Islam (al-alfâzh al-syar’iyyah) itu sendiri, sebagaimana ditegaskan para pakar. Diantaranya Dr. Mushthafa al-Zuhaili menegaskan:
وهذا ما بينه الله ورسوله فيجب الالتزام بدلالتها الشرعية
Dan ini (lafal-lafal syar’i) adalah apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan, maka wajib berpegang teguh padanya, berdasarkan petunjuk syar’inya.[3]
Yakni didasarkan pada petunjuk nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah itu sendiri. Hal senada diutarakan oleh Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani:

فاللفظة حين تكون منتمية إلى الإسلام فإنها تكتسب المعنى الشَّرْعي الذي يجب الالتزام به اعتقاداً وعملاً
Maka suatu lafal ketika termasuk istilah islam, maka ia memiliki makna syar’i dimana Islam mewajibkan kita terikat dengan makna ini, baik dari sisi i’tikad maupun pengamalan.[4]

Dimana dalam perinciannya, makna syar’i ini dikedepankan daripada makna bahasanya, sebagaimana diulas dalam kajian ushul,[5] ditegaskan pula oleh Imam al-Syaukani, dimana ia menyebutkan kaidah:

الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ
Hakikat makna secara syar’i dikedepankan daripada hakikat makna lafal secara bahasa.[6]

Maka tidak sah jika makna bahasa (haqîqah lughawiyyah) suatu lafal digunakan sebagai alat untuk menafikan makna syar’inya (haqîqah syar’iyyah), tidak sah meskipun seluruh manusia menyepakatinya. Al-‘Allamah Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani (w. 1396 H) pun menegaskan kaidahnya, bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan definisi suatu perkara dari berbagai macam perkara, baik definisi yang bersifat syar’i, seperti definisi hukum syara’, maupun non-syar’i seperti definisi akal, masyarakat, dan lain sebagainya.[7] Perkara semacam ini dikembalikan kepada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan, jika ia merupakan istilah syar’i, maka dikembalikan kepada petunjuk syari’at itu sendiri. Tidak ada pengambilan pendapat dalam masalah ini. Pada perkara-perkara semacam ini, prinsip suara mayoritas tidak berlaku bahkan tidak boleh diberlakukan.
Ini sama seperti perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah hukum syari’at dan pendapat-pendapat syar’i secara umum, tidak boleh dimusyawarahkan atau di-vooting. Karena perkara-perkara semacam ini sudah ditetapkan berdasarkan nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Kaum muslim hanya diperintahkan berijtihad untuk menggali hukum-hukum dari keduanya. Suara mayoritas tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.
Bahkan ini merupakan kesepakatan para ulama, Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) ketika menafsirkan QS. Âli Imrân [3]: 159, menegaskan bahwa dalam perkara yang telah tetap nasnya berdasarkan wahyu maka tidak boleh dimusyawarahkan dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ia berkata:

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَزَلَ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّسُولِ أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ الْأُمَّةَ، لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ
Para ulama bersepakat bahwa segala hal dimana turun wahyu di dalamnya dari sisi Allah maka tidak boleh bagi Rasulullah untuk memusyawarahkannya dengan umatnya, karena jika datang nas maka batal pendapat pribadi dan qiyâs.[8]

Poinnya, jika suatu istilah termasuk istilah syari’at, maka didefinisikan sesuai petunjuk syari’at itu sendiri. Jika tidak, betapa berbahayanya jika setiap orang bebas mendefinisikan suatu istilah, akan membuka kesempatan kepada orang-orang yang rusak akidah dan pemahamannya untuk mengaburkan makna-makna istilah, dengan tujuan menimbulkan bencana kerancuan dalam pemahaman Islam, melibas batas-batas kebenaran dan kebatilan yang sebelumnya tiada kesamaran. Semisal istilah sesat menyesatkan “Islam Liberal”.

Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani menuturkan:

Dan menggagas penggabungan ini (baca: pengaburan istilah-istilah-pen.) berbahaya, yakni menyebabkan tumpang tindih antara lafal-lafal yang termasuk istilah islami di satu sisi dan istilah-istilah di luar islam di sisi yang lain. Dan berbahaya pula terhadap islam, gagasan atas kebebasan penggunaan istilah-istilah di luar akidah islam untuk diterapkan ke dalam istilah islam. Maka, wajib dicegah adanya tumpang tindih dalam pemahaman-pemahaman dan istilah-istilah ini secara umum bagi seluruh aliran atau keyakinan.[9]

Definisi itu sendiri merupakan deskripsi realitas yang bersifat jâmi’ (komprehensif) dan mâni’ (protektif). Artinya, definisi itu harus menyeluruh meliputi seluruh aspek yang dideskripsikan, dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dideskripsikan. Inilah gambaran mengenai definisi yang benar. Kesalahan mendefinisikan, bisa berimbas pada kesalahan pemahaman, dan akhirnya berujung pada kesalahan dalam penyikapan.[10]

Perincian ringkas padat terkait pendefinisian Khalifah dan Khilafah menurut para ulama mu’tabar, sebagai aplikasi dari kaidah di atas, kami nukilkan di sini:


Di antara slide penjelasan para ulama soal definisi Khilafah:









[1] Istilah ini, banyak dibahas dalam kutub fiqhiyyah, ditegaskan pula oleh Syaikhul Ushul ‘Atha bin Khalil Abu al-Rasytah dalam soal jawab fiqhiyyahnya, bahwa ia termasuk mushthalahât fiqhiyyah.
[2] Bahasan: al-tasybih, al-isti’arah, al-kinayah, al-majaz al-mursal & al-majaz al-‘aql
[3] Dr. Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. I, 1427 H, juz I, hlm. 314.
[4] Dr. Muhammad Ahmad Abdul Ghani, Al-’Adâlah al-Ijtimâ’iyyah fi Dhau’ al-Fikr al-Islâmi al-Mu’âshir, 1424 H, hlm. 22
[5] Lihat perincian pembahasan ini dalam; Dr. Muhammad Shidqi al-Ghazi, Al-Wajîz fî Îdhah Qawâ’id al-Fiqh al-Kulliyyah, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. IV, 1416 H, hlm. 278; Dr. Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dar al-Khayr, cet. II, 1427 H, juz I, hlm. 170.
[6] Muhammad bin ‘Ali Al-Syaukani, Fath al-Qadîr, juz I, hlm. 331.
[7] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah, Beirut: Dâr al-Ummah, 1994, juz. I, hlm. 247-248; Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustûr, 1963, hlm. 116-117.
[8] Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan al-Razi, Mafâtîh al-Ghaib, juz IX, hlm. 409.
[9] Dr. Muhammad Ahmad Abdul Ghani, Al-’Adâlah al-Ijtimâ’iyyah fi Dhau’ al-Fikr al-Islâmi al-Mu’âshir. 
[10] Dukungan sebagian kaum Muslim terhadap demokrasi, pada saat yang sama anti terhadap sistem politik Islam, khilafah, menjadi salah satu buktinya.

No comments :

Post a Comment