27 July 2019

Bantahan Telak Atas Syubhat "Hizbut Tahrir Dilarang, Berarti Sesat"



Multaqa Ulama Aswaja Menolak OBOR China Dukung Khilafah

Membungkam Wahm: "Hizbut Tahrir Dilarang Berarti Sesat"

D
i antara wahm aneh yang dikembangkan sebagian orang yang salah paham atau terpedaya oleh rezim pecinta dunia adalah asumsi (wahm): "HT dilarang di negeri-negeri muslim berarti pasti salah". Berikut ini, catatan singkat saya (tweet) atas wahm yang bertolak dari paradigma sesat tersebut, bertolak dari kaidah-kaidah Islamiyyah menempatkan persoalan:



Qultu:

PERTAMA, Sejak kapan syubhat tersebut bisa diterima akal sehat? Sejak kapan penolakan manusia, menjadi ukuran benar tidaknya dakwah dan para pengembannya? Maka, wajib dikembalikan kepada kaidah ilmiah.

Hizbut Tahrir didirikan oleh para ulama, berdasarkan taujih al-Qur’an: QS. Âli Imrân [3]: 104, dan didirikan dengan visi dan misi agung dalam perjuangannya, sebagaimana disebutkan dalam Ta’rif Hizb al-Tahrîr:

غاية حزب التحرير هي استئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. وهذه الغاية تعني إعادة المسلمين إلى العيش عيشًا إسلاميًا في دار الإسلام، وفي مجتمع إسلامي، بحيث تكون جميع شؤون الحياة فيه مسيرة وفق الأحكام الشرعية
Tujuan Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan tujuan ini yakni (terwujud) dengan mengembalikan kaum muslimin kepada kehidupan islami dalam naungan Dâr al-Islâm, dalam masyarakat islami, dimana seluruh urusan kehidupan di dalamnya sejalan dengan hukum-hukum syar’iyyah."

Apanya yang samar dengan perjuangan ini? Baik dalam setiap momentum pertemuan para pengemban dakwah maupun dalam publikasi publikasi opini dakwahnya, konsisten menggambarkan apa yang menjadi tujuannya. Tak ada yang dibicarakan kecuali Islam dan upaya mulia dakwah menegakkan Din-Nya.

Model begini diframming berbahaya?

KEDUA, Luruskan paradigmanya:

لسان الحال أفصح من لسان المقال
"Bahasa keadaan lebih fasih daripada bahasa lisan"

Kenyataannya, hizb itu mendunia, lintas negeri dan didukung oleh kaum Muslim dari berbagai latar belakang keilmuan dan sosial, dari mulai ulama, cendekiawan, ilmuwan hingga orang biasa.  Artinya diterima di dunia internasional oleh kaum Muslim, itu fakta, kenapa dilarang? Dilarang oleh mereka yang cinta buta pada kekuasaan politik karena cinta dunia. Di Palestina misalnya, ia termasuk negeri dimana hizb berkembang pesat di sana. Artinya diterima oleh ulama dan kaum Muslim.

KETIGA, Hizb terlarang bagi mereka yang terpedaya dunia, maka yang melarang adalah rezim cinta dunia dan anteknya, karena seruan dakwah ini dakwah agung tegakkan Islam dalam kehidupan.

KEMPAT, Luruskan paradigmanya, dalil benar tidaknya kelompok dakwah itu bukan penerimaan dan penolakan para rezim, tapi al-Qur'an dan al-Sunnah. Kutlah dakwah Rasulullah shallallahu alayhi wa sallam saja dulu ditolak oleh para pemimpin kafir quraysyi, lantas apakah kelompok dakwah tsb salah? Musykilah.

Kaidah Islam dalam menyikapi pelarangan sebagian rezim atas dakwah dan pengembannya itu jelas, dalam atsar salafina al-shalih ditegaskan:

لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله
"Janganlah engkau mengenal kebenaran dengan dasar melihat rijal (orang orangnya), tapi kenalilah kebenaran itu sendiri, niscaya anda mengenal siapa para rijalnya (pengembannya)."

Mengenal kebenaran itu sendiri, artinya mempelajari kebenaran bil hujjah, bil 'ilm. Dengan kata lain, mengembalikan kepada mîzân al-haq: al-Qur'an dan al-Sunnah.

Jelas dan selamat, jauh dari kebingungan syubhat ala rezim dan pengekor dunianya. Sebagian ulama pun berkata:

من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال
"Siapa yang mengenal kebenaran dari personnya, niscaya ia bingung dalam semrawutnya kesesatan"

Kenapa Kafir Quraysyi melarang dakwah? Coba baca sejarah! karena mereka cinta dunia, anti pada dakwah ideologis. Sama seperti tatkala para rezim pecinta kekuasaan ini anti pada dakwah hizb, karena dakwah ideologis hizb yang hendak menegakkan kepemimpinan Islam di muka bumi, menegakkan hukum syariat kâffah.

Kaidah Ilmiah Mendudukkan Hizbut Tahrir

Jika dakwah HT dan Khilafah wajib ditolak, maka datangkan hujjah ilmiah, bukan wahm, asumsi yang sesat paradigmanya, jelas kaidah ilmiah dari ulama salaf:

Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i (w. 204 H) menegaskan:

أَنَّ لَيْسَ لاَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُوْلَ فِي شَئْ حلّ وَ لاَ حَرَم إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَةِ أَوْ الإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ
"Seseorang tidak boleh menyatakan selama-lamanya suatu perkara itu halal dan haram kecuali didasarkan pada ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah informasi dari al-Kitab (al-Quran), al-Sunnah, Ijma’ atau Qiyas."[1]

Senada dengan itu, Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) juga menyatakan:

وَجُمْلَةُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ تَرْجِعُ إلَى أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالِاسْتِنْبَاطِ
"Keseluruhan dalil-dalil syariah merujuk pada ragam ungkapan yang tercantum dalam al-Kitâb (al-Qur’an), al-Sunnah (al-Hadits), Ijma’ dan Istinbâth (Qiyas)."[2]

Jika telah jelas duduk persoalan bahwa dakwah dan Khilafah bagian dari hukum syari'ah, didasarkan pada nas-nas al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' sahabat, maka tidak ada celah untuk menolak, tidak, apalagi menstigma negatifnya.

Jika ada bukti kesesatan dalam dakwah HT, silahkan hadirkan bukti kokohnya dinilai berdasarkan persepektif al-Qur’an dan al-Sunnah dengan kaidah-kaidah keilmuan yang benar, sesuai ilmu dan adabnya. Ada? TIDAK ADA.

Mengingat kaidah ilmiah, menuntut penuduh menunjukkan bukti dari setiap tuduhannya, dari Ibn Abbas r.a., bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alayhi wa sallam- bersabda:

«لو يُعْطَى الناسُ بدعواهُم لادّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ، ولكنّ البيّنَة على المُدّعِي ، واليمينُ على من أنكرَ»
Jika semua orang diberi hak (hanya) dengan dakwaan (klaim) mereka (semata), niscaya (akan) banyak orang yang mendakwakan (mengklaim) harta orang lain dan darah-darah mereka. Namun, bukti wajib didatangkan oleh pendakwa (pengklaim), dan sumpah harus diucapkan oleh orang yang mengingkari (tidak mengaku).” (HR. Al-Baihaqi, hadits hasan)[3]

Saya tantang para penuduh ini, untuk menunjukkan bukti valid poin-poin tuduhan berikut ini:
  • Mana bukti HTI adalah teroris? Mana bukti HTI meneror orang dan mempersekusi mereka?
  • Mana bukti HTI itu radikal (negatif)? Mana bukti HTI itu mengajarkan kekerasan?
  • Mana bukti HTI pemecah belah bangsa? Mana bukti HTI mendukung disintegrasi bangsa dan mencaplok negeri ini?
  • HTI bla, bla dan lain sebagainya? Tidak ada!
Membantah Tuduhan HTI: Takfiri, Jihad & Radikalisme: Link Bantahan

Seluruhnya fitnah, padahal dakwaan wajib diikuti dengan pembuktian. Yakni bukti valid dari sumber-sumber otoritatif, bukan qila wa qila dari orang-orang yang gagal memahami HTI, atau memang bermaksud buruk pada HTI dengan menikamnya demi dunia yang fana’? Maka secara asasi penggunaan kaidah sadd al-dzari’ah, sudah cacat sedari awal, batil.

Hal ini meniscayakan batilnya seluruh argumentasi yang dibangun untuk menjustifikasi pembakaran bendera tauhid, sesuai dengan kaidah shahihah yang disebutkan para ulama:

كل ما بني على باطل فهو باطل
“Segala hal yang dibangun di atas asas yang batil maka ia pun batil.”[4]

Padahal sesama muslim bersaudara, wajib membangun ukhuwwah, menjauhi prasangka buruk dan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Jelas kaidahnya, apanya yang samar?

وفقنا الله وإياكم فيما يرضاه ربنا ويحبه


[1] Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risâlah, Ed: Rif’at Fauzi, Mesir: Dar al-Wafa’, cet. I, 1422 H/2001, hlm. 16.
[2] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Al-Mustashfâ fî ‘Ilm al-Ushûl, Ed: Muhammad bin Sulaiman al-Asyqar, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. I, 1417 H/1997, juz II, hlm. 298.
[3] Sebagian kandungan teks semisal tercantum dalam kitab Al-Shahihain.
[4] Prof. Dr. Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dar al-Khayr, cet. II, 1427 H, juz I, hlm. 264; Abdul Muhsin bin Abdullah al-Zamil, Syarh al-Qawâ’id al-Sa’diyyah, Riyadh: Dar Athlas al-Khadra’, cet. I, 1422 H, hlm. 343.

19 July 2019

Tertawa Tak Pada Tempatnya Termasuk Tanda Kaum Sufaha'


Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
Penulis Buku "Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama'ah"

[Peringatan Syaikhul Masyayikh Nawai al-Bantani al-Syafi'i]


S
eringkali kita menemukan diskusi antara dua pihak yang berlawanan pandangan, dihiasi dengan ikon tertawa, atau ungkapan yang menunjukkan sikon tertawa. Padahal jelas, di antara adab buruk ketika berdiskusi tentang agama -terutama di dumay- adalah: tertawa dalam pembicaraan yang tak seharusnya tertawa, karena tak ada hal lucu yang layak ditertawakan, padahal ia berbicara tentang hal yang menentukan nasib kehidupan dunia dan akhirat, perkara agama (Din Islam), yang tak bisa dipandang sebelah mata, sangat riskan dan memprihatinkan. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
“Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun.” (QS. Al-Kahfi [18]: 49)

Al-'Allamah al-Syaikh Nawawi al-Bantani al-Syafi'i menukil penafsiran Ibn ‘Abbas r.a. yang berkata dalam menafsirkan ayat yang agung ini:

إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك.
“Sesungguhnya “yang kecil” (dalam ayat ini-pen.) yakni tersenyum (sinis) untuk merendahkan orang beriman, dan makna “yang besar” yakni tertawa terbahak-bahak untuk maksud yang sama.”[1]

Syaikh Nawawi al-Bantani menegaskan:

وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر
“Dan ini menjadi isyarat bahwa menertawakan manusia (untuk mengolok-olok-pen.) termasuk perbuatan salah dan dosa besar”[2]

Dari Abdullah r.a., ia berkata bahwa Nabi bersabda:


«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»
“Memaki orang muslim adalah kedurhakaan (fasik) dan membunuhnya adalah kekufuran.” (Hadits Muttafaqun ‘Alayh)

Al-Hafizh Ibn Hajar menegaskan bahwa hadits ini menunjukkan penghormatan terhadap hak seorang muslim dan status hukum orang yang mencelanya tanpa alasan yang benar merupakan kedurhakaan.

Perbuatan ini sangat berbahaya karena bisa merusak ukhuwwah islamiyyah, padahal kaum muslimin itu diibaratkan bagaikan satu tubuh. Dan Allah telah mensifati orang-orang mukmin dengan persaudaraan, dimana ayat tersebut termaktub sebelum QS. al-Hujurat ayat 11 (tentang larangan mengolok-olok orang beriman).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]: 10)

Ingat dengan pesan Rasulullah ? Beliau bersabda:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
“Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum Muslim selamat dari lisan dan tangannya.” (HR. Al-Bukhari & Abu Dawud)

Maka jangan heran jika ada oknum akun fb yang saya delete/blokir dari pertemanan, jika menunjukkan "tanda-tanda tidak sehat" ini. Mengingat pentingnya perkara agama, dan besarnya kedudukan adab dalam agama. []

وبالله التوفيق
والله أعلم بالصواب

Catatan Kaki:
[1] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqât Shu’ûd al-Tashdîq fî Syarh Sullam al-Taufîq, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, cet. I, 1431 H.
[2] Ibid.


18 July 2019

Kaidah Ilmiyyah Ushuliyyah dalam Pendefinisian Khilafah


Irfan Abu Naveed
[Dosen Fikih Siyasah, Bahasa Arab & Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"]

Mukadimah


I
stilah khalifah dan khilafah disebutkan dalam nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah (dengan keragaman bentuk ungkapan sharaf-nya), menunjukkan adanya konsepsi khusus kedua istilah tersebut, hubungannya dengan kewajiban menegakkan politik Islam (al-siyâsah al-syar’iyyah) dalam kehidupan bernegara, para ulama menyifati kedua istilah tersebut termasuk al-mushthalahât al-syar’iyyah atau al-mushthalahât al-fiqhiyyah.[1]
Lalu bagaimana memahami dan mendudukkannya berdasarkan taujîh ulama Rabbani? Dalam ilmu ushul fikih, dirinci secara mapan ruang lingkup makna haqîqah atas suatu kata atau istilah, ia merupakan kebalikan dari jenis majâz[2] yang dibahas dalam ilmu balaghah, mencakup:
  1. Hakikat Bahasa (al-Haqîqah al-Lughawiyyah)
  2. Hakikat ’Urf/Tradisi (al-Haqîqah al-’Urfiyyah)
  3. Hakikat Syar’i (al-Haqîqah al-Syar’iyyah)

Dengan perincian mapan –in syâ Allâh- sebagai berikut:

Kaidah Ushul Pendefinisian Istilah Khalifah & Khilafah

Istilah khalifah (الخليفة) dan khilafah (الخلافة) jelas merupakan lafal arab dan termasuk mushthalahât syar’iyyah (yakni istilah fikih), dalam persepektif ilmu ushul ia mengandung makna hakiki secara bahasa (al-haqîqah al-lughawiyyah), dan makna hakiki secara syar’i (al-haqîqah al-syar’iyyah), sama seperti istilah al-shalât, al-zakât, al-shaum, al-Islâm, al-taqwâ, al-kufr, al-nifâq, dan yang semisalnya dari berbagai istilah syari’at.
Kaidahnya: memaknai istilah seperti ini wajib digali berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah dengan ilmunya, tidak boleh didefinisikan sembarang orang, secara serampangan dan ditarik kesimpulan secara gegabah, ini domainnya para ulama dengan ilmunya (sebenar-benarnya ahli ilmu) dan melakukan penelitian mendalam, bukan muqallid rasa mujtahid, yang memberanikan diri membahas persoalan besar berbekal riset kecil-kecilan. Kaidah ini relevan dengan kedudukan istilah-istilah Islam (al-alfâzh al-syar’iyyah) itu sendiri, sebagaimana ditegaskan para pakar. Diantaranya Dr. Mushthafa al-Zuhaili menegaskan:
وهذا ما بينه الله ورسوله فيجب الالتزام بدلالتها الشرعية
Dan ini (lafal-lafal syar’i) adalah apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan, maka wajib berpegang teguh padanya, berdasarkan petunjuk syar’inya.[3]
Yakni didasarkan pada petunjuk nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah itu sendiri. Hal senada diutarakan oleh Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani:

فاللفظة حين تكون منتمية إلى الإسلام فإنها تكتسب المعنى الشَّرْعي الذي يجب الالتزام به اعتقاداً وعملاً
Maka suatu lafal ketika termasuk istilah islam, maka ia memiliki makna syar’i dimana Islam mewajibkan kita terikat dengan makna ini, baik dari sisi i’tikad maupun pengamalan.[4]

Dimana dalam perinciannya, makna syar’i ini dikedepankan daripada makna bahasanya, sebagaimana diulas dalam kajian ushul,[5] ditegaskan pula oleh Imam al-Syaukani, dimana ia menyebutkan kaidah:

الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ
Hakikat makna secara syar’i dikedepankan daripada hakikat makna lafal secara bahasa.[6]

Maka tidak sah jika makna bahasa (haqîqah lughawiyyah) suatu lafal digunakan sebagai alat untuk menafikan makna syar’inya (haqîqah syar’iyyah), tidak sah meskipun seluruh manusia menyepakatinya. Al-‘Allamah Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani (w. 1396 H) pun menegaskan kaidahnya, bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan definisi suatu perkara dari berbagai macam perkara, baik definisi yang bersifat syar’i, seperti definisi hukum syara’, maupun non-syar’i seperti definisi akal, masyarakat, dan lain sebagainya.[7] Perkara semacam ini dikembalikan kepada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan, jika ia merupakan istilah syar’i, maka dikembalikan kepada petunjuk syari’at itu sendiri. Tidak ada pengambilan pendapat dalam masalah ini. Pada perkara-perkara semacam ini, prinsip suara mayoritas tidak berlaku bahkan tidak boleh diberlakukan.
Ini sama seperti perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah hukum syari’at dan pendapat-pendapat syar’i secara umum, tidak boleh dimusyawarahkan atau di-vooting. Karena perkara-perkara semacam ini sudah ditetapkan berdasarkan nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Kaum muslim hanya diperintahkan berijtihad untuk menggali hukum-hukum dari keduanya. Suara mayoritas tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.
Bahkan ini merupakan kesepakatan para ulama, Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) ketika menafsirkan QS. Âli Imrân [3]: 159, menegaskan bahwa dalam perkara yang telah tetap nasnya berdasarkan wahyu maka tidak boleh dimusyawarahkan dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ia berkata:

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَزَلَ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّسُولِ أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ الْأُمَّةَ، لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ
Para ulama bersepakat bahwa segala hal dimana turun wahyu di dalamnya dari sisi Allah maka tidak boleh bagi Rasulullah untuk memusyawarahkannya dengan umatnya, karena jika datang nas maka batal pendapat pribadi dan qiyâs.[8]

Poinnya, jika suatu istilah termasuk istilah syari’at, maka didefinisikan sesuai petunjuk syari’at itu sendiri. Jika tidak, betapa berbahayanya jika setiap orang bebas mendefinisikan suatu istilah, akan membuka kesempatan kepada orang-orang yang rusak akidah dan pemahamannya untuk mengaburkan makna-makna istilah, dengan tujuan menimbulkan bencana kerancuan dalam pemahaman Islam, melibas batas-batas kebenaran dan kebatilan yang sebelumnya tiada kesamaran. Semisal istilah sesat menyesatkan “Islam Liberal”.

Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani menuturkan:

Dan menggagas penggabungan ini (baca: pengaburan istilah-istilah-pen.) berbahaya, yakni menyebabkan tumpang tindih antara lafal-lafal yang termasuk istilah islami di satu sisi dan istilah-istilah di luar islam di sisi yang lain. Dan berbahaya pula terhadap islam, gagasan atas kebebasan penggunaan istilah-istilah di luar akidah islam untuk diterapkan ke dalam istilah islam. Maka, wajib dicegah adanya tumpang tindih dalam pemahaman-pemahaman dan istilah-istilah ini secara umum bagi seluruh aliran atau keyakinan.[9]

Definisi itu sendiri merupakan deskripsi realitas yang bersifat jâmi’ (komprehensif) dan mâni’ (protektif). Artinya, definisi itu harus menyeluruh meliputi seluruh aspek yang dideskripsikan, dan memproteksi sifat-sifat di luar substansi yang dideskripsikan. Inilah gambaran mengenai definisi yang benar. Kesalahan mendefinisikan, bisa berimbas pada kesalahan pemahaman, dan akhirnya berujung pada kesalahan dalam penyikapan.[10]

Perincian ringkas padat terkait pendefinisian Khalifah dan Khilafah menurut para ulama mu’tabar, sebagai aplikasi dari kaidah di atas, kami nukilkan di sini:


Di antara slide penjelasan para ulama soal definisi Khilafah:









[1] Istilah ini, banyak dibahas dalam kutub fiqhiyyah, ditegaskan pula oleh Syaikhul Ushul ‘Atha bin Khalil Abu al-Rasytah dalam soal jawab fiqhiyyahnya, bahwa ia termasuk mushthalahât fiqhiyyah.
[2] Bahasan: al-tasybih, al-isti’arah, al-kinayah, al-majaz al-mursal & al-majaz al-‘aql
[3] Dr. Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. I, 1427 H, juz I, hlm. 314.
[4] Dr. Muhammad Ahmad Abdul Ghani, Al-’Adâlah al-Ijtimâ’iyyah fi Dhau’ al-Fikr al-Islâmi al-Mu’âshir, 1424 H, hlm. 22
[5] Lihat perincian pembahasan ini dalam; Dr. Muhammad Shidqi al-Ghazi, Al-Wajîz fî Îdhah Qawâ’id al-Fiqh al-Kulliyyah, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. IV, 1416 H, hlm. 278; Dr. Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dar al-Khayr, cet. II, 1427 H, juz I, hlm. 170.
[6] Muhammad bin ‘Ali Al-Syaukani, Fath al-Qadîr, juz I, hlm. 331.
[7] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah, Beirut: Dâr al-Ummah, 1994, juz. I, hlm. 247-248; Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustûr, 1963, hlm. 116-117.
[8] Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan al-Razi, Mafâtîh al-Ghaib, juz IX, hlm. 409.
[9] Dr. Muhammad Ahmad Abdul Ghani, Al-’Adâlah al-Ijtimâ’iyyah fi Dhau’ al-Fikr al-Islâmi al-Mu’âshir. 
[10] Dukungan sebagian kaum Muslim terhadap demokrasi, pada saat yang sama anti terhadap sistem politik Islam, khilafah, menjadi salah satu buktinya.