27 April 2019

Mausu'ah Al-Khilafah [Kumpulan Artikel Menarik Menyoal Khilafah]



  📋 Catatan Kajian Ilmiah Ust Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
  •         Dosen Fikih Siyasah/Manthiq/Bahasa Arab
  • ·      Penulis Buku “Konsep Baku Khilafah Islamiyyah”
List Kumpulan Artikel (Klik Judul):


Info:

Silahkan diviralkan ya ikhwah, menjawab berbagai syubhat kaum liberal menyerang ajaran Islam, al-Khilafah.

26 April 2019

Undangan Kajian Rutin Tafsir & Bahasa Arab di IC Cianjur

Seruan Agung Penegakkan Khilafah di Dewan Militer Sudan



Seruan untuk penerapan Syariat dan pendirian Khilafah di hadapan Dewan Militer Sudan oleh Syaikh Dr. Muhammad Utsman dari Lajnah Ittishalat Pusat Hizbut Tahrir Sudan.

Seruan penuh keberanian & harga diri ('izzah) yang disambut takbir gegap gempita oleh para hadirin dari kalangan ulama dan du'at. Disiarkan secara Live oleh Aljazeera Arabia.

Allahu Akbar!

#KhilafahAjaranIslam

24 April 2019

Politik Agung Kaum Muslim dalam Jihad Al-Qadisiyyah


Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebihTahukah antum? Peperangan kaum Muslim melawan Persia dalam Perang Al-Qadisiyyah, termasuk sebesar-besarnya peperangan dalam catatan sejarah.

Tahukah antum berapa jumlah kaum Muslim (mujahid) yang syahid -in sya Allah- dalam perang al-Qadisiyyah melawan pasukan Kisra' Persia? Sekitar 8.500 jiwa.

Di antara jajaran mujahid yang berperan besar dalam jihad ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. dan Al-Qa'qa al-Tamimi r.a.. Perjuangan mereka bukan tanpa alasan, dan bukan tanpa kepemimpinan, berjihad di bawah naungan panji tauhid, al-Liwa' dan al-Rayah, di bawah kepemimpinan Shahib al-Laqab, Amir al-Mu'minin al-Khalifah 'Umar bin al-Khaththab -radhiyaLlahu 'anhu-.

Untuk apa? Untuk meninggikan kalimat tauhid hingga setinggi-tingginya, memenangkan Din Islam, menghancurkan penghalang fisik yang merintangi dakwah Islam sampai kepada umat manusia, menebarkan rahmatnya.

Jihad agung ini pun membuktikan akhbar nabawi berkaitan dengan akan ditaklukkannya Persia, Bait al-Abyadh.

Sebagaimana jihad ini pun merefleksikan politik luar negeri (al-siyasah al-kharijiyyah) dari kepemimpinan agung khalifah kedua di antara Khulafa' Rasyidun yang menegakkan kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Jelas, visi dakwah wajib melekat pada aktivitas politik dalam dan luar negeri dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Imam al-Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini al-Syafi’i (w. 478 H), bahwa penguasa wajib mengemban dakwah dengan hujjah dan jihad.[1] Diperjelas argumentasi al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H) ketika menjelaskan kepemimpinan dalam Islam, bahwa kepemimpinan dalam Islam (Khilafah) secara syar’i adalah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”[2]

Inilah sebaik-baiknya sistem politik, wajib diterapkan dan diteladani. Dari Al-’Irbadh bin Sariyah ra ia berkata: Rasulullah bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»
“Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, dan sunnah para khalifah al-rasyidin al-mahdiyyin (khalifah empat yang mendapatkan petunjuk), gigitlah oleh kalian hal tersebut) dengan geraham yang kuat.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

Visi Ideologis

Di antara momentum agung kaum Muslim dalam jihad al-Qadisiyyah adalah peristiwa tatkala Rib’i bin Amir r.a., berkata dihadapan Jenderal Persia, Rustum, dimana ia lantang penuh terhormat berkata:

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله.

“Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dari kezhaliman agama-agama kepada keadilan Al-Islam. Maka Dia mengutus kami dengan agama-Nya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka barangsiapa yang menerima hal tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi barangsiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya hingga kami berhasil memperoleh apa yang dijanjikan Allah”

Mereka bertanya, “Apa yang dijanjikan Allah (kepada kalian)?”

Beliau menjawab, “Surga bagi siapa saja yang mati dalam memerangi orang-orang yang menolak Islam dan kemenangan bagi yang hidup.”

Rustam pun berkata, “Sungguh aku telah mendengar perkataan-perkataan kalian. Tetapi maukah kalian memberi tangguh perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kalian pun mempertimbangkannya?”

Beliau menjawab, “Ya, berapa lama waktu yang kalian sukai? Sehari atau dua hari?”

Rustam menjawab, “Tidak, tetapi hingga kami menulis surat kepada para petinggi kami dan para pemimpin kaum kami.”

Maka beliau pun menjawab, “Nabi kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan semenjak bertemu musuh lebih dari tiga (hari). Maka pertimbangkanlah perkaramu dan mereka, dan pilihlah satu dari tiga pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir.”

Rustum bertanya, “Apakah kamu pemimpin mereka?”

Beliau menjawab, “Tidak, tetapi kaum Muslimin ibarat jasad yang satu. Orang yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi.”

Maka (akhirnya) Rustum mengumpulkan para petinggi kaumnya kemudian berkata, “Pernahkah kalian melihat (walau sekali) yang lebih mulia dan lebih benar dari perkataan lelaki ini?”

Mereka menjawab, “Kami minta perlindungan dari Tuhan (supaya engkau tidak) terpengaruh kepada sesuatu dari (ajakan) ini dan dari menyeru agamamu kepada (agama) anjing ini. Tidakkah engkau melihat pakaiannya?”


Rustum menjawab, “Celaka kalian! Janganlah kalian melihat kepada pakaian. Akan tetapi lihatlah kepada pendapat, perkataan, dan jalan hidupnya! Sesungguhnya orang ‘Arab menganggap ringan masalah pakaian dan makanan. Tetapi mereka menjaga harga diri mereka.” 

Irfan Abu Naveed Al-Atsari
Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"
www.irfanabunaveed.net



[1] Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâts al-Zhulm, juz I, hlm. 22.
[2] Ini merupakan pemahaman salafunâ al-shâlih, dibuktikan oleh hujjah syar’i ijma’ sahabat, yang menegaskan pentingnya khilafah dan kewajiban menegakkannya, disamping dalil-dalil al-sunnah al-nabawiyyah, yang memperhatikan benar persoalan al-imâmah (kepemimpinan politik) dalam Islam.

Sinopsis Buku Best Seller "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah" & Profil Penulis


Gambar mungkin berisi: teksKeterangan foto tidak tersedia.
Gambar mungkin berisi: teks

🗓 Sinopsis Buku

Khilafah merupakan institusi agung yang diwariskan oleh Rasulullah. Ia bertahan selama berabad-abad lamanya. Sepanjang kurun-kurun itu, kaum muslimin memahami benar apa itu Khilafah, bagaimana prinsip-prinsipnya, apa saja struktur yang menjadi organisasi penyelenggaranya, bagaimana politik dalam dan luar negerinya, tata cara menjaga akuntabilitasnya, dan sebagainya. Namun semuanya perlahan tapi pasti surut dari benak generasi demi generasi kaum muslimin seiring dengan runtuhnya Khilafah terakhir. Jutaan kaum muslimin berangsur-angsur tertimpa hilang ingatan massal, membuktikan kabar nabawi, dari Abu Umamah al-Bahili r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda:

«لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ»
“Ikatan-ikatan Islam akan terburai satu per satu, setiap kali satu ikatan terburai orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah al-hukm (kekuasaan/pemerintahan) dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim)[1]

Hilang ingatan massal itu sampai pula tercetus riaknya dari salah seorang cerdik-pandai di antara kaum muslimin di sebuah negeri tempat mayoritas pemeluk agama langit terbesar ini berada, dengan menyatakan: “Tidak ada konsep baku Khilafah”. Anak-cucu Khilafah yang masih menyimpan ingatan sejarah dan yuridis tentang kewajiban mendirikannyya serta-merta bangkit. Sang cerdik-pandai yang terlanjur mengumumkan tantangan perdebatan kepada siapa saja, mendapat respon luar biasa. Buku ini adalah salah satunya.

Cikal-bakal buku ini beredar  di dunia maya tidak lama setelah keriuhan itu terjadi. Denngan berbagai penyempurnaan, merujuk hampir 200 referensi, ia menjelma mmenjadi buku setebal 14 halaman romawi dan 393 halaman isi. Buku setebal 2,5 cm ini terdiri atas 13 (tiga belas) bab, belum termasuk Prolog (Diskursus Ketatanegaraan dalam Islaam) dan Epilog (Qashidah Penyongsong Abad Khilafah). Buku ini istimewa karena sarat  dengan informasi berharga berupa ungkapan para ulama seputar tema Khilafah. Berikut daftar isi  buku dengan berat sekitar 300 gram (yang oleh  begawan pencetus  ide “tidak ada konsep baku  Khilafah” dikomentari sebagai buku bagus bahkan  sebelum ia sempat membacanya) ini.

****************

🗓 Profil Tim Penyusun

Irfan Rhamdan Wijaya, M.Pd.I (Irfan Abu Naveed): Master Pendidikan & Pemikiran Islam UIKA Bogor, aktif menjadi dosen (fikih, manthiq, bahasa arab, dsb) dan mengasuh pengajian tafsir-balaghah al-Qur’an & Hadits Nabawi di sejumlah majelis, serta menulis buku-buku tsaqafiyyah dalam topik ruqyah, dakwah, LGBT, dan lainnya.

Yuana Ryan Tresna, M.Ag: Master Ilmu Hadits UIN Bandung dan sedang menempuh program doktoral di kampus yang sama. Talaqqi Ilmu Hadits di Pusat Kajian Hadis Jakarta dan Ponpes Madinatul 'Ulum Bandung. Saat ini aktif sebagai Mudir Ma'had Darul Hadits Khadimus Sunnah Bandung.

Silahkan dikoleksi sebelum kehabisan, bi fadhliLlahi Ta'ala, buku ini baru terbit sekitar sebulan, sudah mau dicetak ulang (jumlah terbatas).



[1] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 22160), Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Sanadnya jayyid”; Ibn Hibban dalam Shahih-nya (no. 6715); al-Hakim dalam al-Mustadrak, ia berkata: “Isnad hadits ini seluruhnya shahih, meskipun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”; Al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir (no. 7486).

03 April 2019

Keabsahan Imamah Umayyah, Abbasiyyah & Utsmaniyyah Sebagai Kekhilafahan (Bag. I)


Ada sebagian orang yang berpendapat (berdasarkan wahm) bahwa fase pemerintahan Umayyah, Abbasiyyah dan Utsmaniyyah adalah era monarki konstitusional. Klaim ini berbahaya, karena memalingkan umat dari sejarah kekhilafahan dan esensi kewajiban menegakkan Khilafah dalam Islam, dengan dalih para ulama terdahulu setuju dengan konsepsi monarki (kerajaan). Maka wajib kita evaluasi: Lantas yang menjadi ciri khas monarki itu apa? Pewarisan? Itu menyederhanakan masalah, mereka yang mempelajari ilmu politik terkait kekhasan bentuk bentuk pemerintahan, dan memahami sejarah kekhilafahan, tidak akan sembarangan memvonis pemerintahan mereka sebagai pemerintahan berbentuk monarki konstitusional, dengan ciri khas berdiri di atas asas kedaulatan raja dan hukum-hukumnya, bukan kedaulatan di tangan al-Syari' (Allah) dan hukum-hukum-Nya.
      Meskipun estafeta kepemimpinan periode ini berada dalam daur kekerabatan (’Umayyah, ’Abbasiyyah dan ’Utsmaniyyah), keabsahan setiap khalifah pada periode ini tetap kembali pada bai’at syar’i umat atas mereka, dimana para ulama pun menegaskan bai’at sebagai metode syar’i pengangkatan khalifah. Sehingga status mereka bukan raja dengan sistem khas monarki konstitusional, melainkan khalifah dengan sistem khilafah, ini merupakan realitas yang disepakati para ulama. 
Ulama mujtahid yang menguasai banyak disiplin ilmu syar’i, al-Hafizh Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H) dalam pengantar kitabnya, Târîkh al-Khulafâ’ (Sejarah Para Khalifah) menegaskan:
إنما ذكرت الخليفة المتفق على صحة إمامته و عقد بيعته
“Aku hanya menyebutkan khalifah yang telah disepakati keabsahan imâmah-nya dan keabsahan akad bai’atnya.”[1]

Bahkan sebelumnya, al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H) menyifati mereka (secara umum) dengan julukan al-khulafâ’ umarâ’ al-mu’minîn (para khalifah yang menjadi pemimpin orang-orang beriman):

فهذا تاريخ لطيف ترجمت فيه الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهدنا هذا على ترتيب زمانهم الأول فالأول
Ini merupakan sejarah yang mulia sifatnya, aku uraikan didalamnya biografi al-khulafâ’ umarâ’ al-mu’minîn (para khalifah yang merupakan para pemimpin orang-orang beriman), yang memelihara urusan umat ini, dari semenjak masa Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. sampai dengan masa khalifah di masa ini (di masa al-Suyuthi masih hidup), secara berurutan pada setiap masa mereka, yang pertama maka diurutkan pertama (demikian seterusnya).[2]

Al-Hafizh al-Suyuthi itu sendiri, hidup sekitar periode terakhir pemerintahan era Khilafah ‘Abbasiyyah, yakni hidup di antara tahun 849-911 H/ 1445-1505, yakni pada masa kekhilafahan:

No
Nama Khalifah
Masa Pemerintahan
1
Al-Mustakfi Billah II
845-854 H/1446-1455 M
2
Al-Qa’im Biamrillah
754-859 H/1455-1460 M
3
Al-Mustanjid Billah
859-884 H/1460-1485 M
4
Al-Mutawakkil ‘AlaLlah
884-893 H/1485-1494 M
5
Al-Mutamassik Billah
893-914 H/1494-1515 M




[1] Abdurrahman Jalaluddin Al-Suyuthi, Târîkh al-Khulafâ’, Ed: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir: Mathba’at al-Sa’adah, cet. I, 1371 H, hlm. 11.
[2] Ibid., hlm. 12.

01 April 2019

Benarkah Tidak Ada Konsepsi Khilafah dalam Al-Qur’an? [Bantahan Ilmiah-Bag I]

[Bantahan Bagian I Atas Klaim Oknum:
“Tidak Ada Konsepsi Khilafah dalam Al-Qur’an”]

Kaidah Ushuliyyah Mendudukkan Istilah Khalifah dan Khilafah

Gambar mungkin berisi: teks


Istilah khalifah (الخليفة) dan khilafah (الخلافة) jelas merupakan lafal arab dan termasuk mushthalahât syar’iyyah (yakni istilah fikih), dalam persepektif ilmu ushul ia mengandung makna hakiki secara bahasa (al-haqîqah al-lughawiyyah), dan makna hakiki secara syar’i (al-haqîqah al-syar’iyyah), sama seperti istilah al-shalâtal-zakâtal-shaumal-Islâmal-taqwâal-kufral-nifâq, dan yang semisalnya dari berbagai istilah syari’at. 



Dr. Mushthafa al-Zuhaili menegaskan:

وهذا ما بينه الله ورسوله فيجب الالتزام بدلالتها الشرعية
Dan ini (lafal-lafal syar’i) adalah apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan, maka wajib berpegang teguh padanya, berdasarkan petunjuk syar’inya.[1]

Dimana dalam perinciannya, makna syar’i ini dikedepankan daripada makna bahasanya, sebagaimana diulas dalam kajian ushul,[2] ditegaskan pula oleh Imam al-Syaukani, dimana ia menyebutkan kaidah:

الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ
Hakikat makna secara syar’i dikedepankan daripada hakikat makna lafal secara bahasa.[3]

Maka tidak dibenarkan jika makna bahasa (haqîqah lughawiyyah) suatu lafal digunakan sebagai alat untuk menafikan makna syar’inya (haqîqah syar’iyyah), tidak sah meskipun seluruh manusia menyepakatinya. Bahkan berbahaya jika istilah syar’i ini diabaikan dan dibiaskan! Sebagai contoh, jika seseorang mengaku telah menunaikan shalat, namun sebenarnya hanya berdo’a saja, ketika dikritik ia mengklaim “saya telah menunaikan shalat (yakni berdo’a).” 
Atau bahkan menyimpangkannya sejauh-jauhnya kepada sembah Hyang (menyembah selain Allah)! Apakah lantas gugur kefardhuan menegakkan shalat atas orang tersebut ketika ia mengklaim telah menunaikan shalat, padahal hanya shalat secara bahasa (al-haqîqah al-lughawiyyah) atau bahkan penyimpangan makna shalat?! Tentu saja tidak! Begitu pula kewajiban menegakkan Khilafah! Ia tidak akan gugur dengan klaim bi duni al-’ilm, bahwa negeri ini dan itu merupakan imamah atau khilafah nubuwwah yang diwajibkan syari’ah, padahal jauh dari konsepsi khilafah ’ala minhaj al-nubuwwah yang telah ditetapkan syari’ah!
Bagaimana bisa? Padahal perekonomian di negeri tersebut tegak di atas asas ekonomi kapitalistik yang ribawi! Bagaimana bisa? Padahal hukum-hukum persanksian yang ditegakkan merupakan warisan kolonial?!  Bukankah kita mendapati mereka yang menjustifikasi konsep Nation States sebagai refleksi konsep kekhalifahan dalam Islam yang bertolak dari makna bahasa khalifah semata dan mengabaikan makna syar’inya yang diuraikan para ulama mu’tabar? Perbuatan zhalim ini jelas berbahaya! Dr. Muhammad Ahmad ‘Abdul Ghani menegaskan:

Dan menggagas penggabungan ini (baca: pengaburan istilah-istilah-pen.) berbahaya, yakni menyebabkan tumpang tindih antara lafal-lafal yang termasuk istilah islami di satu sisi dan istilah-istilah di luar islam di sisi yang lain. Dan berbahaya pula terhadap islam, gagasan atas kebebasan penggunaan istilah-istilah di luar akidah islam untuk diterapkan ke dalam istilah islam. Maka, wajib dicegah adanya tumpang tindih dalam pemahaman-pemahaman dan istilah-istilah ini secara umum berlaku bagi seluruh aliran atau keyakinan.[4]

Maka wajib kembali kepada ilmu: jalan yang benar dalam mengadopsi istilah-istilah syar’iyyah, dengan mengembalikannya kepada petunjuk dalam nas al-Qur’an dan al-Sunnah, berdasarkan apa yang diuraikan oleh para ahli ilmu (ulama rabbani). Lebih jauh lagi, silahkan pelajari penjelasan ilmiyyah pada bagian II: Istilah & Konsepsi Khalifah-Khilafah dalam Tafsir Para Ulama Mu’tabar




[1] Dr. Mushthafa al-Zuhaili, Al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah wa Tathbîqâtuhâ fî al-Madzâhib al-Arba’ah, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. I, 1427 H, juz I, hlm. 314.
[2] Lihat perincian pembahasan ini dalam; Dr. Muhammad Shidqi al-Ghazi, Al-Wajîz fî Îdhah Qawâ’id al-Fiqh al-Kulliyyah, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. IV, 1416 H, hlm. 278; Dr. Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Damaskus: Dar al-Khayr, cet. II, 1427 H, juz I, hlm. 170.
[3] Muhammad bin ‘Ali Al-Syaukani, Fath al-Qadîr, juz I, hlm. 331.
[4] Dr. Muhammad Ahmad Abdul Ghani, Al-’Adâlah al-Ijtimâ’iyyah fi Dhau’ al-Fikr al-Islâmi al-Mu’âshir.