[Video] Aksi Damai Seribuan Massa Pembela Bendera Tauhid di Cianjur

Sebagai bentuk kecintaan pada syi'ar Islam, bendera tauhid, seribuan lebih kaum Muslim di Cianjur dsk, melakukan aksi damai: konvoi dan orasi pengibaran bendera tauhid di Cianjur. Diikuti oleh ormas-ormas di Cianjur, diisi oleh orasi para tokoh habaib, kyai dan ustadz.

Aksi ini merupakan jawaban dari persekusi atas bendera tauhid di acara Hari Santri Nasional di Cianjur. Satu dipersekusi, maka ribuan panji dikibarkan.

Viralkan!

Link: https://bit.ly/2PQKecj

Koreksi Atas Penukilan Maqalah Ulama Terkait Bendera Tauhid

*Pertanyaan*

Ada seseorang dalam sebuah acara membiaskan eksistensi bendera tauhid dengan menukil maqalah ulama menyoal penulisan kalimat mulia, ia menyatakan:

"Menuliskan kalimat mulia yang berpotensi digunakan tidak semestinya menurut ulama Hanafiyah adalah makruh. Bahkan menurut ulama Malikiyah adalah haram. Sebab kalimat agung akan berpotensi terhinakan."

Pertanyaannya: "Bagaimana mendudukkan maqalah para ulama ini?"

Jawab:

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

Maqalah para ulama tersebut, jelasnya wajib ditempatkan pada tempatnya, tidak relevan digunakan untuk mendiskreditken begitu saja (secara mutlak) penulisan kalimat tauhid pada kain bendera yang kemudian secara 'urfi, ma'ruf diistilahkan kaum Muslim di negeri ini dengan istilah "bendera tauhid":

Pertama, Maqalah sebagian ulama tersebut jelasnya berkaitan erat dengan penulisan kalimat dzikrullah pada benda yang memang ternistakan atau berpotensi besar akan ternistakan. Ini adalah sifat yang membatasi arah maqalah tersebut, tak bisa digunakan sebagai fatwa sapu jagad dan bersifat mutlak. Intinya, kalaupun dituliskan pada bendera, maka ia wajib dijaga kehormatannya, tidak boleh dinistakan.

Dalam maqalah al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi'i (w. 676 H) ini misalnya:

[فصل] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه وقال بعض أصحابنا إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث وإذا كتب يصان بما قاله الامام مالك رحمه الله وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله

"(Pasal) madzhab kami (Syafi'i) memakruhkan mengukir tembok dan pakaian dengan ayat al-Qur'an dan nama-nama Allah. Berkata Imam ‘Atha, bahwa tidak mengapa menulis al-Qur'an pada kiblat masjid, adapun menuliskan huruf al-Qur'an maka Imam Malik berkata tidak mengapa apabila di buluh atau kulit lalu diikatkan. Berkata sebagian ashhab kami: jika ditulis di dalam jimat ayat al-Qur'an dengan selainnya maka tidaklah haram, tetapi lebih utama ditinggalkan, karena bisa terbawa ketika hadats. Apabila al-Qur'an ditulis (pada sesuatu) harus dijaga sebagaimana perkataan Imam Malik dan dengan pendapat ini pulalah al-Syaikh Abu ‘Amr bin al-Shalah berfatwa”[1]

Jika kita teliti lebih dalam perkataan para ulama, mereka memakruhkan atau mengharamkan menulis al-Qur'an pada tembok dan yang semisalnya, disebabkan adanya dugaan kuat menghantarkan kepada penistaan dan penghinaan terhadap al-Qur'an. Sedangkan secara asal, hukumnya adalah mubah, karena tidak ada satupun dalil yang mengharamkan menulis al-Qur'an diatas suatu benda (yang terjaga).

Jika bendera bisa secara mutlak digolongkan pada sifat penistaan tersebut, lantas bagaimana dengan mushhaf? Kitab-kitab tafsir dan hadits? Buku-buku yang memuat ayat al Qur'an? Termasuk kaligrafi di dinding-dinding masjid, atau dalam kain yang dipajang? Termasuk kalimat "نحن أنصار الله" yang dicetak dalam logo ormas, ditempelkan pada pakaian? Termasuk bagaimana pula dengan kain penutup keranda mayat yang memuat kalimat istirja' "إنا لله وإنا إليه راجعون"?

Kedua, Jika konsisten seharusnya maqalah yang dinukil ini pun, digunakan untuk menghukumi jimat-jimat yang kontennya bertuliskan ayat al-Qur'an. Jimat, jelas sangat rentan karena bentuknya kecil, dilipat dan disimpan dalam saku atau dompet, jelas rentan dibawa ke wc, terduduki, terbuang, dsb. Kenapa tak digunakan pula fatwa-fatwa tersebut untuk menghukumi jimat?

Tentang jimat misalnya, dalam kitab-kitab turats diuraikan kenapa ada dua golongan ulama yang mengharamkan dan memakruhkan jimat meski kontennya dzikrullah dari al Qur'an? Alasannya adalah adanya kaidah sadd al-dzari'ah, dengan asumsi penulisan kalimat dzikrullah pada jimat dianggap berpotensi besar akan mengarah pada penistaan atasnya, disadari atau tidak, misalnya dibawa ke WC, terbuang, dsb [Info: tentang perincian hukum jimat ini, sudah saya uraikan dalam buku "Menyingkap Jin & Dukun Hitam Putih Indonesia"]

Ketiga, Benarkah penulisan kalimat tauhid pada bendera artinya menistakannya? Para ulama, semisal pakar fikih, Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji (w. 1435 H), dalam kitab Mu'jam Lughat al-Fuqaha' menegaskan sifat bendera itu sendiri sebagai sesuatu yang memang pada asalnya untuk ditinggikan:

الراية: ج راي ورايات، العلامة المنصوبة للرؤية علم الجيش أو علم البلاد

"Al-Râyah: jamaknya rây dan râyât adalah simbol yang dibuat untuk ditinggikan agar bisa terlihat, ia merupakan simbol pasukan atau simbol negeri-negeri". [2]

Ini merupakan tradisi dari adanya bendera, yang memang dibuat untuk ditinggikan, disyi'arkan, karena memiliki kedudukan sebagai syi'ar. Kalau tidak begitu, dengan kata lain harus dilarang karena ternistakan, maka tidak akan ada orang yang membuat bendera negara, bendera ormas, bendera kelompok dsb, dengan asumsi bahwa bendera berpotensi menghinakan simbol di dalamnya. Apakah asumsi tersebut bisa diterima? Kenyataannya tidak.

وفقنا الله وإياكم فيما يرضاه ربنا ويحبه

Irfan Abu Naveed

Dosen Fikih-Manthiq/ Pengajar Balaghah

Catatan Kaki:

[1] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Tibyân fi Âdâb Hamalat al-Qur'ân, Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. III, 1414 H, hlm. 172.

[2] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H, juz I, hlm. 218.

Koreksi Atas Klaim Hermeneutis Ala Irwan Masduqi Menyoal Ijma'

Oleh: Irfan Abu Naveed

[Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"]

Benarkah Ijma’ Itu Hanya Klaim Sepihak Ulama Di Zamannya Demi Motif Politis Seperti Yang Diklaim Oleh Sdr Irwan Masduqi?

        Jelas ini tidak benar dan tak bisa dibenarkan, klaim ini mengandung tuduhan serius kepada para ulama seakan-akan mereka berdusta mengada-adakan tentang ijma’. Sebagaimana disebutkan oleh ybs tatkala mengomentari dalil ijma' sahabat dan ijma' ahlu sunnah wa al-jama'ah yang saya uraikan berkali-kali dalam forum diskusi bedah buku Konsep Baku Khilafah Islamiyyah di Banjar (27/10/2019). 

Kecurigaan dan tuduhan seperti ini, adalah kecurigaan dan tuduhan khas penganut hermeneutika atas nama “kajian sosio historis”. Pemikiran rusak seperti ini, mudah kita temukan dalam ucapan-ucapan para penganut hermeneutika, mereka andalkan ketika mengkritisi teks-teks khazanah Islam, diantaranya tatkala mereka mengkritisi maqalah para ulama, dimana produk pemikiran yang lahir dari kerangka berpikir rusak ini, disadari atau tidak akhirnya bisa sampai pada perbuatan sangat berbahaya: menikam satu di antara fondasi-fondasi ajaran Islam, berbekal asumsi (wahm) belaka, sama sekali tak bernilai ilmiah, dan bahkan wajib ditolak dan dikritisi.
        Bagaimana bisa kita menuduh para ulama Islam telah berdusta soal agama tanpa dasar? Padahal Islam mengajarkan konsepsi ikhlas dan jujur dalam menyebarkan ilmu, dimana para ulama Islam terdepan dalam mengajarkan dan mengamalkan konsepsi agung ini, sesuatu yang memang tak dimiliki oleh penganut peradaban barat pemuja materialisme. Maka jelas, kerangka heremeneutika seperti ini wajib ditolak dan dikritisi.

Dr. Daud Rasyid menegaskan bahwa kedudukan ijma’ sahabat sebagai dalil syari’ah -setelah al-Qur’an dan al-Sunnah- sangatlah kuat, didasarkan pada dalil yang qath’i. Para ulama’ ushul menyatakan, bahwa menolak ijmak sahabat bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Dalam hal ini, Imam al-Sarkhashi (w. 483 H) yang digelari syams al-a’immah (mentari para imam) menegaskan:

ومن أنكر كون الإجماع حجة موجبة للعلم فقد أبطل أصل الدين فإن مدار أصول الدين ومرجع المسلمين إلى إجماعهم فالمنكر لذلك يسعى في هدم أصل الدين.

Siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma’ sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu, berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini, karena sesungguhnya poros fondasi Din ini dan tempat kembali kaum Muslim kepada ijma’ mereka. Karena itu orang yang mengingkari ijma’ sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini.[1]

Dengan demikian, tuduhan serius ala penganut hermeneutika seperti ini wajib ditolak dan dikritisi, sehingga tak ada alasan apapun yang bisa diterima untuk menolak atau mengaburkan adanya kebakuan Khilafah, berupa dalil ijma’ yang terang benderang, seterang mentari di siang bolong. Oleh karena itu, ijma’ sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat Khalifah tak boleh diabaikan, atau dicampakkan seakan tidak berharga karena bukan dalil al-Qur’an dan al-Sunnah. Lantas, bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagaimana dituturkan sya’ir yang dinukil al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H) dan para ulama lainnya:

نبني كما كانت أوائلنا * تبني، ونفعل مثل ما فعلوا

“Kami membangun sebagaimana generasi pendahulu kami membangun”
“Dan kami berbuat sebagaimana mereka telah berbuat.”[2]

        Kedudukan ijma’ sebagai dalil ushul al-syari’ah pun ditegaskan para ulama: Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i (w. 204 H) menegaskan:

أَنَّ لَيْسَ لاَحَدٍ أَبَدًا أَنْ يَقُوْلَ فِي شَئْ حلّ وَ لاَ حَرَم إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ الخَبَرُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَةِ أَوْ الإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ

Seseorang tidak boleh menyatakan selama-lamanya suatu perkara itu halal dan haram kecuali didasarkan pada ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah informasi dari al-Kitab (al-Quran), al-Sunnah, Ijma’ atau Qiyas.[3]

Senada dengan itu, Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) juga menyatakan:

وَجُمْلَةُ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ تَرْجِعُ إلَى أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالِاسْتِنْبَاطِ

Keseluruhan dalil-dalil syariah merujuk pada ragam ungkapan yang tercantum dalam al-Kitâb (al-Qur’an), al-Sunnah (al-Hadits), Ijma’ dan Istinbâth (Qiyas).[4]

Penegasan kedudukan ijma’ sahabat sebagai dalil ushul al-syari’ah pun jelas bisa ditemukan dalam banyak referensi berharga ushul fikih dalam khazanah keilmuan kaum Muslim, yang telah diakui dan disepakati dari masa ke masa. Lantas bagaimana bisa diterima wahm bahwa tidak ada ijma’ dalam Islam dan ia hanya klaim sepihak ulama dengan motif politis?! Jika memang benar seperti itu, lantas untuk apa para ulama menjadikan ijma’ sebagai salah satu hujjah jika kenyataannya ia sesuatu yang tidak ada?! Logika seperti apa yang bisa membenarkan wahm ala manhaj rusak hermeneutika ini?! Tidak ada!

---

[1] Muhammad bin Ahmad Al-Sarkhasi, Ushûl al-Sarkhasi, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1414 H, juz I, 296.

[2] ’Abdullah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, Al-Âdâb al-Syar’iyyah, Ed: Syu’aib al-Arna’uth, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. III, 1419 H, juz I, hlm. 234; ‘Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1411 H, juz I, hlm. 6; Jalaluddin Al-Suyuthi, Tadrîb al-Râwi fî Syarh Taqrîb al-Nawawi, Dâr al-Thayyibah, juz I, hlm. 24; Muhammad bin Yazid Abul ’Abbas, Al-Kâmil fî al-Lughah wa al-Adab, Kairo: Dâr al-Fikr al-’Arabi, cet. III, 1417 H, juz I, hlm. 132.

[3] Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risâlah, Ed: Rif’at Fauzi, Mesir: Dar al-Wafa’, cet. I, 1422 H/2001, hlm. 16.

[4] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Al-Mustashfâ fî ‘Ilm al-Ushûl, Ed: Muhammad bin Sulaiman al-Asyqar, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. I, 1417 H/1997, juz II, hlm. 298.

Dalil Kebakuan Khilafah [II]: Ijma' Ahlus Sunnah Wajibnya Kesatuan Khilafah

Ijma’ Sahabat & Ulama Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah: 

Wajibnya Mengangkat Satu Khalifah Untuk Satu Masa

Oleh: Irfan Abu Naveed

[Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"]

Islam mewajibkan kaum Muslim menegakkan Khilafah sebagai institusi pemersatu kalimat kaum Muslim, sebagaimana Islam pun mengharamkan segala tindak tanduk yang bisa memecah belah jama’ah kaum Muslim, seperti bughat (pemberontakan) atas Khilafah. Hal itu banyak diuraikan para ulama dalam turats mereka terkait al-siyâsah al-syar’iyyah. Dalam atsarnya, Ibn Mas’ud r.a. berkata dalam khutbah-nya:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ»

“Wahai manusia, kalian wajib berpegang teguh pada keta’atan dan al-jama’ah, karena sesungguhnya ia adalah tali Allah dimana Allah memerintahkan untuk (berpegangteguh) padanya, apa-apa yang kalian benci ada pada al-jama’ah, lebih baik daripada apa-apa yang kalian cintai di atas perpecahan.”[1]

Diperkuat dalil-dalil hadits wajibnya kesatuan kepemimpinan Khalifah dalam satu masa. Sebagaimana ditegaskan para ulama, termasuk Imam al-Mawardi al-Syafi’i (w. 450 H)  dalam Adab al-Dunyâ’ wa al-Dîn, dan Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah. Imam al-Mawardi al-Syafi’i misalnya menuturkan:

فَأَمَّا إقَامَةُ إمَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَبَلَدٍ وَاحِدٍ فَلاَ يَجُوزُ إجْمَاعًا

“Adapun mengangkat dua orang penguasa atau tiga orang (atau lebih) dalam satu masa dan satu negeri maka tidak diperbolehkan secara ijma’.”[2]

Didasarkan pada hadits-hadits terkait bai’at, Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذا بُويِعَ لخليفتين ، فَاقْتُلُوا الآخر مِنْهُمَا»

“Jika telah dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR. Muslim)

Mengomentari hadits ini, Syaikh Abdullah al-Dumaiji menjelaskan bahwa perintah untuk menghukum mati orang lain (yang dibai’at kedua kalinya tatkala sudah ada khalifah pertama yang sah), menunjukkan keharaman mengangkat dua pemimpin (khalifah) dalam satu masa, mengingat hukuman mati tidak diterapkan kecuali atas perkara besar yang telah diketahui bahayanya. Oleh karena itu tidak boleh menegakkan bai’at kepada dua orang khalifah pada satu masa.[3]

Dalam hadits lainnya dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah ﷺ bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ»

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak. Lalu apa yang engkau perintahkan kepada Kami? ” 

Lantas para sahabat bertanya, “Lantas, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah ﷺ menjawab:

«فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ»

“Peganglah bai’at yang pertama, yang pertama, dan berikanlah kepada mereka hak-hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai mereka atas apa yang mereka pimpin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menjelaskan hadits ini, al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H) menegaskan: Makna hadits ini adalah apabila terjadi bai'at untuk seorang khalifah setelah (sebelumnya dibai’at) khalifah, maka bai’at yang pertama yang benar, dan wajib mencukupkan diri dengan bai’at tersebut. Sedangkan bai’at yang kedua adalah batil dan haram mencukupkan diri dengannya. Dan haram atas yang kedua menuntut bai’at, sama saja apakah ia tahu ataupun tidak terhadap bai’at yang pertama. Baik mereka berdua di dua negeri atau pada satu negeri, atau salah satu dari keduanya berada di negerinya yang (posisinya) terpisah sedangkan yang lain di luar negeri. Inilah yang benar dimana sahabat-sahabat kami di dalamnya, begitu pula mayoritas ulama.[4]

Khalifah yang satu merupakan kewajiban yang mesti diupayakan, wajib satu untuk seluruh dunia. Imam Al-Syafi’i (w. 204 H) menegaskan:

هكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالُهم وما أجمع المسلمون عليه: من أن يكون الخليفة واحداً والقاضي واحدٌ والأمير واحدٌ والإمامُ فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمرَ ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحداً فاختار عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفان.

Demikianlah ketetapan para Khalifah setelah beliau dan para ‘Amil mereka serta kaum muslimin beri-Ijma’ mengenainya bahwa Khalifah itu satu, Qadhi itu satu, dan Amir itu satu, serta Imam maka mereka memilih Abu Bakar sebagai Khalifah kemudian Abu Bakar memilih Umar kemudian Umar memilih Ahli Syura untuk memilih satu orang lalu Abdurahman ibn ‘Auf memilih Utsman.[5]

Imam Al-Syafi’i (w. 204 H) pun menegaskan:

وسواء كان إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب  في طاعة خليفة واحد أو طاعة واليين متفرقين إنما تجب عليه الصدقة بنفسه في ملكه لا بواليه

Sama saja salah satu kambingnya di Timur dan yang lainnya di Barat dalam ketaatan Khalifah yang satu atau ketaatan 2 (dua) Wali yang berbeda, wajib baginya hanya sedekah/zakat oleh dirinya pada (harta) miliknya bukan berdasarkan Wali-nya.[6]

Al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H), ulama besar rujukan (mu’tamad) dalam madzhab syafi’i menegaskan:

لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد إقليماهما

“Tidak boleh ada pengangkatan dua orang Imam pada waktu yang sama, sekalipun kedua negerinya berjauhan.”[7]

Syaikhul Islam Ibn Hajar al-Haitami al-Syafi’I (w. 974 H) pun menegaskan hal senada:

لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحد ثم إن ترتبا يقينا تعين الأول وإلا بطلا

Tidak boleh mengakadkan Imamah kepada dua orang dalam satu waktu kemudian jika terjadi akadnya berurutan secara yakin, maka terpilihlah yang pertama, namun jika tidak (yakin) maka batal keduanya.[8]

Penjelasan para ulama di atas, sudah sangat jelas menegaskan adanya kebakuan salah satu format sistem pemerintahan Islam, tidak boleh ada dua orang khalifah dalam satu masa. Apakah layak disamarkan dengan klaim sepihak tak berbobot ilmu, “tak ada kebakuan sistem Khilafah” padahal sudah sedemikian jelasnya?!  

---

[1] Atsar ini diriwayatkan oleh Imam al-Ajurri dalam al-Syarî’ah. Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Ajurri, Al-Syarî’ah, Ed: Dr. Abdullah bin Umar al-Dumaiji, Riyadh: Dar al-Wathan, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 298.

[2] Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Syafi’i, Adab al-Dunyâ’ wa al-Dîn, Dar Maktabat al-Hayah, 1986, hlm. 136.

[3] Abdullah al-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhmâ ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 10.

[4] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim, juz XII, hlm. 231.

[5] Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Risâlah, Ed: Rif’at Fauzi ‘Abdul Muthallib, Al-Manshurah: Dar al-Wafa’, cet. I, 1422 H, hlm. 193.

[6] Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1410 H, juz II, hlm. 21.

[7] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Raudhat al-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn, Ed: Zuhair al-Syawisy, Beirut: Al-Maktab al-Islami, cet. III, 1412 H, juz X, hlm. 47.

[8] Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra 1357 H, juz IX, hlm. 78.

Dalil Kokoh Kebakuan Khilafah [I]: Ijma' Sahabat

Dalil Kokoh Kebakuan Khilafah: Dalil Ijma’ Sahabat

Kajian Menurut Maqalah Ulama Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah

Oleh: Irfan Abu Naveed

[Penulis Buku Konsep Baku Khilafah Islamiyyah]

Benarkah Asumsi Bahwa Khilafah Hanya Persoalan Zhanniyyat dan Ijtihadiyyah?

            Tidak benar, menyebut Khilafah (dalil hukum penegakkan dan bangunanya) sebagai persoalan ijtihadiyyah adalah potret ketidakpahaman terhadap turats para ulama.

Pertama, Dalam konsepsi Khilafah, dari petunjuk para ulama, salah satunya al-Imam al-Mawardi al-Syafi’i, jelas Islam memiliki kaidah-kaidah baku mengatur tata kelola bernegara. Kaidah-kaidah Islamiyyah ini, diantaranya jika dikaji secara mendalam (istiqra’) –tidak prematur-, jelas bukanlah persoalan zhanniyyat, melainkan qath’iyyat hingga bersifat baku, bukan pula termasuk wilayah ijtihadiyyah karena telah dibakukan oleh nas al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ sahabat, sesuai kaidah ma’rufah:

لا إجتهاد مع ورود النص

Tidak ada ijtihad dengan adanya kejelasan nash.

Kedua, Dari segi kedudukan kefardhuan menegakkan Khilafah, para ulama menegaskan Khilafah sebagai kefardhuan, didasarkan pada dalil al-Qur’an, al-Sunnah serta ijma’ sahabat, dimana mereka bahkan menegaskan kefardhuan tersebut sebagai salah satu seagung-agungnya kefardhuan (min a’zhâm al-wâjibât), Syaikhul Islam al-Imam Ibn Hajar al-Haitami al-Syafi’i (w. 974 H) menegaskan:

أَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ نَصْبَ اْلإِمَامِ بَعْدَ اِنْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَاجِبٌ، بَلْ جَعَلُوْهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اِشْتَغَلُّوْا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

Sungguh para sahabat -semoga Allah meridhai mereka- telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai (salah satu) kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban ini dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah ﷺ.[1]  

Relevan dengan penegasan Syaikh Ibn Taimiyyah al-Hanbali (w. 728 H) dalam kitab-kitabnya menegaskan poin-poin berikut ini menyoal kedudukan Khilafah dalam hukum Islam:

• Kewajiban menegakkan al-Imâmah/al-Khilâfah termasuk seagung-agungnya kewajiban (min a’zhâm wâjibât al-dîn);[2]
• Berjuang menegakkan al-Imâmah/al-Khilâfah termasuk taqarrub yang paling utama (min afdhal al-qurbât);[3]
• Berjuang menegakkan al-Imâmah/al-Khilâfah termasuk amal shalih yang paling utama (min afdhal a’mâl al-shâlihat).

Sebagaimana Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa penegakkan Khilafah sebagai afdhal al-’ibadat (seutama-utamanya ibadah), dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, jika tugas kekhilafahan tersebut ditunaikan sesuai petunjuk syari’at: adil dan ikhlas. Al-Ghazali ketika menjelaskan hadits (ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل), dinukil oleh Imam al-Munawi al-Qahiri (w. 1031 H) menjelaskan:

فيه أن الإمارة والخلافة من أفضل العبادات إذا كانتا مع العدل والإخلاص

Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa persoalan kepemimpinan dan Khilafah termasuk seutama-utamanya ibadah, jika keduanya ditegakkan dengan keadilan dan niat ikhlash.[4]

Hingga kefardhuan menegakkan Khilafah pun ditegaskan sebagai ijma’ ulama ahlus sunnah wa al-jama’ah. Hal itu wajar, mengingat para sahabat dalam perisitiwa agung Saqifah Bani Sa’idah jelas lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah daripada pemakaman jenazah Rasulullah ﷺ, padahal siapa yang lebih mencintai dan mengenal Rasulullah ﷺ selain mereka? Tidak ada yang bisa menandingi kecintaan dan pembelaan mereka terhadap Rasulullah ﷺ dan perjuangannya. Siapa pula yang tidak paham bahwa memakamkan jenazah bagian dari kefardhuan kifayah, namun bisa ditunda karena lebih mendahulukan urusan Khilafah?

Sikap ini menjadi bukti paling kokoh yang menggugurkan kedustaan orang-orang yang terpedaya, menyepelekan persoalan al-imâmah dan al-khilâfah dalam Islam. Mengingat sikap agung para sahabat ini, jelas menunjukkan pentingnya keberadaan khilafah bagi generasi salaf al-ummah, sebaik-baiknya generasi umat ini, yakni para sahabat Rasulullah ﷺ. Terang benderang ditunjukkan dalam bentuk perbuatan yang tak mungkin bisa dipungkiri oleh mereka yang berakal pikiran.

Tak ada satupun di antara para sahabat yang mengingkari perbuatan ini, hingga dinilai para ulama sebagai ijma’ (konsensus) mereka –radhiyâLlahu ’anhum-. Sekaligus menjadi dalil ijma’ sahabat atas kefardhuan menegakkan Khilafah, mengangkat Khalifah, mengingat pengurusan dan pemakaman jenazah adalah fardhu kifayah yang dituntut untuk disegerakan, namun ditunda untuk urusan kepemimpinan (Khilafah), menunjukkan bahwa kefardhuan penegakkan Khilafah lebih besar daripada pengurusan jenazah dan pemakamannya.[5]

Salah seorang ulama besar yang pendapatnya sering dinukil para ulama mu’tabar setelahnya semisal al-Hafizh al-Nawawi, yakni Imam al-Khaththabi (w. 388 H) dalam satu bab khusus (ومن باب الخليفة يستخلف) menjelaskan:

Oleh karena itulah para sahabat pada hari wafatnya Rasulullah ﷺ belum melakukan hal apapun untuk pemakaman jenazah beliau ﷺ dan pengurusannya hingga mereka berhasil menegakkan perintah bai’at dan mengangkat Abu Bakar sebagai Imam dan Khalifah dan mereka –sahabat- menjulukinya dengan julukan Khalifatu Rasûlillâh ﷺ sepanjang masa hidupnya.[6]

Maka relevan jika Imam al-Khaththabi (w. 388 H) setelah menyebutkan dalil ijma’ sahabat ini pun menegaskan kewajiban menegakkan Khilafah dengan bahasa sharîh, sangat jelas, tidak samar bagi mereka yang berakal dan masih jeli pandangan matanya, al-Khaththabi menegaskan:

وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد

Dan dalil tersebut (ijma’ sahabat) merupakan sejelas-jelasnya dalil atas wajibnya menegakkan al-Khilafah dan bahwa harus ada seorang Imam (Khalifah-pen.) bagi masyarakat yang berdiri memerintah masyarakat, mengatur mereka dengan hukum-hukum Allah, menjauhkan mereka dari keburukan, menghalangi mereka dari perbuatan saling menzhalimi dan saling merusak.[7]

            Di akhir penjelasannya, Al-Khaththabi pun menegaskan:

وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام

“Dan itu semua menunjukkan atas wajibnya mengangkat pengganti khalifah dan mengangkat al-Imam (al-Khalifah).”[8]

Menariknya, Imam Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya menegaskan bahwa ijma’ wajibnya menegakkan kekhilafahan merupakan ijma’ sahabat dan tabi’in. Adapun Imam al-Syahrastani dalam Nihâyat al-Iqdâm fî ’Ilm al-Kalâm bahkan menegaskan:

الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة

Ijma’ sahabat atas pendapat ini, menjadi dalil pasti wajibnya al-imâmah.

Di samping uraian para ulama di atas, ada pula jajaran para ulama terkemuka lainnya yang menegaskan pendalilan ijma’ sahabat ini, di antaranya al-Qadhi al-Imam al-Mawardi al-Syafi’i (w. 450 H) dalam Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah (I/15); al-Hafizh al-Nawawi al-Syafi’i (w. 676 H) dalam Raudhat al-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn (X/42); al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân (I/264)[9], begitu pula Imam al-Iji (w. 756 H) dalam Al-Mawâqif (III/574)[10], dan banyak lagi lainnya. Dimana menurut Imam al-Iji (w. 756H), ijma’ para sahabat (generasi awal) ini yang melarang adanya kekosongan waktu dari seorang pemimpin, telah diriwayatkan secara mutawatir (pasti), sehingga tidak menyisakan sedikit pun ruang keraguan atasnya.

Penjelasan para ulama ini pun diaminkan oleh para ulama mu’ashirin, di antaranya al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani, al-’Allamah ’Abdul Qadim Zallum, Syaikhul Ushul ’Atha bin Khalil Abu al-Rasytah, dan lainnya, termasuk Syaikh al-Muthi’i dalam penjelasannya atas al-Majmû’ karya al-Hafizh al-Nawawi, ketika membantah pendapat kontroversial yang menafikan kewajiban mengangkat khalifah, ia menegaskan:

أن الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام

Para sahabat r.a. bersepakat atas wajibnya mengangkat al-Imâm (Khalifah).[11]

وفقنا الله وإياكم فيما يرضاه ربنا ويحبه

• Dalil Kebakuan Khilafah [II]: Ijma' Ahlus Sunnah Wajibnya Kesatuan Khilafah: Link Kajian
• Koreksi Atas Klaim Irwan Masduqi Menyoal Ijma': Link Kajian

---

[1] Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, Al-Shawâ’iq al-Muhriqah ‘ala Ahl al-Rafdh wa al-Dhalâl wa al-Zindiqah, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. I, 1417 H, hlm. 7

[2] Taqiyuddin Abu al-‘Abbas Ibn Taimiyyah Al-Harrani, Majmû’ al-Fatâwâ, juz XXVIII, hlm. 391.

[3] Ibid, hlm. 392.

[4] Abdurra’uf bin Taj al-‘Arifin al-Munawi, Faydh al-Qadîr, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1415 H, juz III, hlm. 427.

[5] Pengurusan jenazah Rasulullah ﷺ ketika itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib r.a. dan keluarganya.

[6] Abu Sulaiman al-Khaththabi, Ma’âlim al-Sunan, Halb: Al-Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, cet. I. 1351 H, juz III, hlm. 6

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Kesimpulan hukum al-Hafizh al-Qurthubi ini dalam tafsirnya Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân (I/264), dinukil pula oleh Syaikh Muhammad al-Amin al-Syanqithi dalam tafsir Adhwâ’ al-Bayân fî Îdhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân (I/21) dan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munîr (I/129).

[10] Abdurrahman bin Ahmad al-Iji, Al-Mawâqif, juz III, hlm. 574.

[11] Muhammad Najib Al-Muthi’i, Takmilah Al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab, juz XIX, hlm. 191.