Pengantar Diskursus Menyoal Status "Putera Mahkota" dalam Era Kekhilafahan

Dalam catatan fikih, keabsahan "putera mahkota" ditentukan oleh adanya bai'at bukan statusnya sebagai "putera mahkota", istilah bai'at ini disinggung dalam banyak hadits nabawi dan ditegaskan dalam kutub fiqh bahasan atau bab al imamah, terlepas apakah istikhlaf tersebut berlanjut kepada apa yang disebutnya "putera mahkota" atau kepada orang lain, itu soal lain terkait bakal calonnya, dimana pada prinsipnya setiap muslim selama memenuhi syarat pengangkatan maka berhak mencalonkan diri sebagai khalifah, termasuk "putera mahkota" yang bisa jadi punya pengalaman di bidang politik karena terkondisikan lingkungan politik keluarganya.

Salah satu dalil keabsahan Khalifah dengan bai'at: hadits dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. ia berkata: ”Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

”Jika dibai’at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya, Abu ’Awanah al-Isfaraini dalam Musnad-nya, al-Baihaqi Al-Sunan al-Kubrâ’)

Hadits ini secara sharîh menggunakan lafal ”khalifah”, dan kata kerja pasif "buyi'a" maka jelas bahwa hadits ini menjadi salah satu dasar yang mendasari adanya dasar keabsahan khalifah dan istilah khalifah dengan konotasi syar’i. Konotasi tersebut bisa kita ketahui dari indikasi: ”jika dibai’at... maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”

Adanya bai’at menunjukkan bahwa ia bukan sembarang pemimpin, melainkan pemimpin umat yang dibai’at untuk menegakkan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah. Di sisi lain, konsekuensi hukuman mati bagi pemecah belah kesatuan kaum Muslim dalam hadits ini bukan perkara sepele, menunjukkan khalifah bukan sembarang pemimpin, melainkan pemimpin yang telah ditetapkan syarat, karakteristik dan tupoksinya oleh Islam.     Karakteristik istimewa ini yang membedakannya dengan istilah-istilah penguasa dalam sistem pemerintahan lain selain Islam, seperti raja dalam sistem monarki konstitusional, presiden dalam sistem republik, dan lain sebagainya.

Yang menjadi masalah itu jika lantas asumsi adanya "putera mahkota" langsung ditarik untuk membangun kesimpulan prematur "dinasti umayyah s.d. utsmaniyyah menganut sistem monarki konstitusional". Padahal ukuran sistem monarki tak lantas ditentukan oleh adanya pengangkatan "putera mahkota". Korut pun diwariskan dari bapak ke anak, tapi tak lantas diklaim menganut sistem monarki, tetap republik komunis.

Masalahnya, ada oknum tokoh yang menggiring opini bahwa sistem monarki konstitusional itu sah sah saja (tak mesti khilafah) dengan asumsinya (bil ma'na):

======

Masa dinasti umayyah, abbasiyyah dan utsmaniyyah menganut sistem "putera mahkota", artinya menganut sistem monarki, kalau sistem monarki tidak syar'i berarti logikanya masa dinasti umayyah s.d. utsmaniyyah pun tidak syar'i, dan ini tidak benar karena para ulama dari masa umayyah dan utsmaniyyah mengakui keabsahannya. Artinya sistem monarki adalah sistem yang syar'i.

======

Tanggapan Saya:

Kerangka berpikir seperti ini tidak kokoh untuk menggambarkan kerangka berpikir ushuli. Karena khilafah berbeda dengan monarki. Adanya istikhlaf dari bapak ke anak tak menjadi ukuran utama sistem monarki. Sistem monarki dibangun di atas asas "kedaulatan di tangan raja" sedangkan kekhilafahan "kedaulatan di tangan al-Syâri'" (السيادة للشارع).

Kekhilafahan Ali bin Abi Thalib r.a. saja kemudian digantikan oleh al-Hasan bin Ali r.a. meskipun hanya berjalan sekitar 6 bulan, apakah manhaj kekhilafahan Ali dan al-Hasan bin Ali ini lantas bisa diasumsikan bersistemkan monarki konstitusional? Tentu saja tidak, karena para ulama mutabar pun menegaskan masa khilafah mereka menggenapkan masa 30 tahun sistem khilafah ala minhaj al-nubuwwah fase pertama, bukan sistem monarki konstitusional.

Begitu pula asumsi para ulama dari masa ke masa, mereka mengakui keabsahan masa umayyah, abbasiyyah dan utsmaniyyah karena memang sah secara syar'i memenuhi syarat-syarat syar'i pengangkatan khalifah. Hingga al-Hafizh al-Suyuthi pun menuliskan kitab berjudul "Târîkh al-Khulafâ'.

Hal ini memperjelas pemahaman terhadap hadits dari Abu Hurairah r.a., Nabi ﷺ bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Muttafaqun ’alayh)

Kalimat فيكثرون (banyak) dalam tradisi kalam arab menunjukkan jumlah banyak, bukan jumlah yang masih bisa dihitung oleh jari. Artinya hadits ini pun mengabarkan eksistensi para Khalifah setelah masa khalifah yang empat (al-khulafa' al-rasyidun), bukan para raja. Maka sisi ini memperjelas duduk persoalan.

والله أعلم بالصواب

Irfan Abu Naveed

Dosen Fikih & Bahasa Arab-Balaghah