10 May 2018

Utang Luar Negeri: Jebakan Kapitalisme Versus Solusi Islam



Editor: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
Dipresentasikan Oleh: Rizki Ummu Naveed, S.ST[1]

A.  Pemetaan Fakta Permasalahan Utang Indonesia

1.   Paradigma Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalisme tegak di atas pilar akidah sekularisme (al-’ilmâniyyah) yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, karakteristik ini sebagaimana ditegaskan para ulama: al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1398 H) dalam Al-Nizhâm al-Iqtishâdi fi al-Islâm[2], dan Syaikh Fathi Muhammad Salim dalam Nazhrat fi Usus al-Iqtishâd al-Ra’sumâli[3]. Secara langsung, akidah kufur ini melahirkan paradigma liberalistik “bebas mengatur kehidupan sendiri”, meskipun realisasinya harus melibas batas-batas syari’at Islam, semisal kasus maraknya transaksi-transaksi ribawi di negeri ini, yang memiliki payung regulasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan perubahannya No. 10 Tahun 1998. Realitas tersebut relevan dengan prinsip-prinsip liberalisme yang melekat pada sistem politik Demokrasi yang diadopsi negeri ini.
Permasalahan paradigmatik begitu kentara, ketika utang ribawi dari luar negeri diklaim sebagai bentuk hubungan kerjasama antara negara debitur dengan negara kreditur, dan merupakan cara yang efektif dalam menutupi defisit anggaran pemerintah, dengan asumsi dimana risiko kebangkrutan ekonomi yang ditimbulkan dari utang luar negeri relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan pencetakan uang (seignorage) yang dapat menimbulkan inflasi (Mulyani, 1994). Begitu pula klaim amannya utang luar negeri Indonesia, karena rasio utang dengan PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah batas maksimum 60 %. Kebijakan yang diterapkan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi rasio utang terhadap PDB sebesar 60% (angka ini mengacu pada batasan maksimum yang ditetapkan oleh negara-negara Uni Eropa).
Penggunaan PDB sebagai penentu rasio utang karena PDB menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Rasio utang terhadap PDB mencerminkan seberapa besar negara mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya tersebut. Semakin rendah rasio utang negara terhadap PDB maka dianggap akan semakin baik suatu negara dalam kemampuan melunasi utang. Poin-poin di atas merupakan syubhat yang jelas menafikan bahaya ideologis di balik utang ribawi, jauhnya keberkahan, dan yang ada adalah kebinasaan.
2.   Sekilas Fakta Utang Indonesia
Salah satu alasan pragmatis untuk menambah utang ribawi adalah defisit anggaran (budget deficit), yang didefinisikan sebagai “the gap between the public revenues and expenditures”, atau selisih minus pendapatan dengan belanja publik. (Monzer Kahf, 1994). Dengan kata lain, defisit anggaran adalah defisit dalam APBN karena pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Contohnya APBN Indonesia untuk tahun 2014; belanja negara besarnya Rp 1.842,5 triliun, sedangkan pendapatannya Rp 1.667,1 triliun. Jadi terdapat defisit sebesar Rp 175,4 triliun. (finance.detik.com, 28/10/2013).
Menurut Umer Chapra dalam bukunya, Islam and the Economic Challenge (1992), di negara-negara kapitalis (termasuk di Dunia Islam) terdapat 4 (empat) faktor umum yang menyebabkan defisit anggaran yaitu: belanja pertahanan yang tinggi; subsidi yang besar; belanja sektor publik (seperti belanja birokrat) yang besar dan tak efisien; korupsi dan pengeluaran yang boros (Monzer Kahf, 1994).
Untuk mengatasi problem defisit anggaran ini, solusi universalnya ada 3 (tiga), yaitu: menambah pendapatan; mengurangi belanja; dan berutang baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Di negara-negara kapitalis, cara menambah pendapatan pada umumnya adalah meningkatkan pajak, dan kadang dengan mencetak mata uang. Untuk Indonesia, cara yang ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran adalah meningkatkan pajak dan berutang. (Subiyantoro & Riphat, 2004; Kartikasari, 2010).[4]
Maka tidak mengherankan jika utang luar negeri Indonesia terus menumpuk setiap tahunnya, meningkat cukup tajam semenjak era Jokowi-JK, dimana angka pertumbuhan utang naik drastis, tercatat hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Dengan kata lain jumlah utang luar negeri RI meningkat Rp 1.067,4 triliun, sejak awal masa pemerintahan Jokowi pada 2014 hingga Mei 2017 (sumber: bisniskeuangan.kompas.com, 4/7/2017).
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meningkatnya utang Indonesia diakibatkan oleh pelebaran defisit anggaran negara yang terjadi sejak tahun 2011. Bahkan pada 2016, defisit anggaran mencapai 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 307 triliun. Defisit Anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang harus dibelanjakan (kompas.com, 26/05/2017). Sedangkan potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah ruah selama ini justru diserahkan pengelolaannya kepada swasta, hingga 70-75 % SDA negeri ini pun dikuasai oleh swasta asing, ini merupakan dampak buruk tegaknya sistem demokrasi, dengan paradigma kebebasan kepemilikan yang dianutnya, dan memposisikan negara hanya sebagai regulator saja.
3.   Negara yang Bangkrut Akibat Utang
Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun lalu membuat perekonomian sejumlah negara di dunia kolaps. Beberapa negara yang selama ini memiliki perekonomian baik tetapi utang mereka melonjak tinggi berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak segera mencari solusi untuk mengatasinya. Disebutkan laman berita Liputan6.com (7/1/2013), negara tersebut seperti Jepang, Yunani, Jamaika, Libanon, Italia, Barbados, Portugal, Irlandia, Amerika Serikat dan Singapura.
Bahkan terbukti, peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. Di antaranya ada sejumlah negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri: misalya Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China, dan tak melunasi utangnya tersebut, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Contoh pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria. Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China. "Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga," ungkapnya (ekonomi.kompas.com, 21/03/2018).

B.  Bahaya Utang Luar Negeri

Utang luar negeri jelas mengandung bahaya yang sangat besar, baik secara ideologis maupun politis, mengingat utang jenis ini pasti ribawi, dan mengandung konsekuensi politis yang mengancam kedaulatan suatu negeri:
1.   Bahaya Ideologis Utang Luar Negeri
Allah Swt dan Rasul-Nya Saw memperingatkan riba secara prinsipil dalam al-Qur’an & al-Sunnah:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {٢٧٥}
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  (QS. Al-Baqarah [2]: 275)
Menafsirkan ayat ini, Al-‘Alim al-Syaikh Atha’ bin Khalil menjelaskan dalam tafsirnya:
Allah SWT menyebutkan dalam ayat-ayat tentang riba, dan Allah SWT pun menjelaskan besarnya kejahatan dan betapa buruknya perbuatan pelakunya, disamping (menjelaskan) hukuman yang sangat keras dan adzab yang sangat pedih atas kejahatan dan kemungkaran yang besar ini, setelah Allah SWT menjelaskan balasan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan harta yang halal dan baik di jalan Allah.”[5]
Lihat pula: QS. Al-Baqarah [2]: 276, QS. Al-Baqarah [2]: 279, QS. Âli Imrân [3]: 130. Kecaman keras dalam ayat-ayat ini pun diperjelas dalam banyak hadits, Rasulullah Saw bersabda:
«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا والرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ»
“Jika perzinaan dan riba sudah merajalela di suatu negeri maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan adzab Allah atas mereka.” (HR. Al-Thabrani & al-Hakim)[6]
            Dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim pun disebutkan tujuh dosa yang membinasakan (al-sab’u al-mûbiqât), salah satunya dosa memakan harta riba (akl al-ribâ). Kecaman bagi pemakan harta riba, mengandung kecaman pula bagi mereka yang memberikan riba, dan mereka yang terlibat dalam menyokong transaksi ribawi:
«لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ»
“Allah melaknat para pemakan riba, orang yang memberi riba, pencatat transaksi riba dan orang yang menjadi saksinya.” (HR. Ahmad)
Dalam redaksi hadits senada, disebutkan Rasulullah Saw sebagai pihak yang melaknat. Kata laknat, sebagaimana dijelaskan Imam al-Raghib al-Ashfahani bahwa orang yang terlaknat itu terhempas dan terjauhkan masuk ke dalam jalan kemurkaan, dan laknat dari Allah berupa siksa di akhirat, dan di dunia terputus dari rahmat dan taufik-Nya.[7] Al-Qadhi ’Iyadh (w. 544 H) menjelaskan: Dan sungguh para ulama telah berdalil bahwa hal-hal dimana kata laknat menyertainya maka ia termasuk dosa besar.[8] Dalam ushul fikih, dalil-dalil di atas jelas mengandung indikasi keharaman, sekaligus menegaskan bahaya prinsipil di balik transaksi utang ribawi, tiada kebaikan di balik utang ribawi, meskipun dijustifikasi dengan alasan klise nan pragmatis ”kebutuhan ekonomi”, mengingat tak ada keberkahan di balik keharaman yang justru mengundang malapetaka dan krisis penghidupan, lihat QS. Thâhâ [20]: 124, QS. Al-Rûm [30]: 41.
2.   Bahaya Politis Utang Luar Negeri
Bahaya ideologis utang luar negeri terbukti secara politis ketika utang ribawi ini mengandung kompensasi yang tidak ringan. Tak ada yang gratis dalam paradigma kapitalis, utang ribawi jelas memiliki potensi bahaya politis atas nasib negeri ini. Hal itu karena utang luar negeri, terutama utang program, menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan pemerintah. Utang semacam ini jelas hukumnya haram, karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’, dicontohkan KH. Hafidz Abdurrahman misalnya dengan konsesi penguasaan hak milik umum tertentu untuk diserahkan kepada pemberi utang.[9] Hingga terbukti, konsekuensi politis utang luar negeri ini pun kentara dalam banyak kebijakan dan produk perundang-undangan.
Dampaknya pun nyata dirasakan masyarakat luas, semisal UU Minerba, UU Migas, dan lain sebagainya. Selain itu, terus menerus menumpuk utang dengan beban bunga yang tinggi, akan menjerumuskan negeri ini dalam jebakan utang ribawi (debt trap). Ketika utang semakin menumpuk, rezim pun tercatat memilih mengurangi anggaran subsidi untuk rakyat dalam RAPBN, sebagai jalan menutup pembayaran cicilan utang plus bunga ribawinya yang mencekik. KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi pun mengkritisi, bahwa utang luar negeri itu disamping ribawi, pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang. Hal ini jelas diharamkan karena Islam mengharamkan segala jalan yang mengakibatkan kaum kafir mendominasi kaum Muslim (QS. Al-Nisâ‘ [4]: 141) (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fî Daulah al-Khilâfah, hlm. 76; Abdurrahman Al-Maliki, Al-Siyâsah Al-Iqtishâdiyyah Al-Mutslâ, hlm. 200-207).[10]

C.  Pemetaan Akar Permasalahan

Permasalahan di balik jeratan utang ribawi ini kembali kepada rusaknya paradigma kapitalistik yang diadopsi rezim negeri ini, sumber potensi pendapatan yang halal diserahkan pengelolaannya kepada asing dengan kebijakan privatisasi, sebaliknya sumber potensi yang haram semisal utang ribawi justru dijadikan solusi pragmatis penutup defisit anggaran. Jika dievaluasi secara mendalam (’amîq) dan cemerlang (mustanîr), persoalan paradigmatik ini kembali kepada akar masalah tegaknya Peradaban Barat di tengah-tengah umat yang menggantikan kehidupan Islam, yang terbukti menimbulkan bencana bagi umat manusia, yang dinilai oleh Dr. Mushthafa bin Husni al-Siba’i (w. 1384 H), lebih berbahaya daripada Perang Dunia dan pendudukan kolonialis.[11] Mengapa? Karena bencana ini menimpa spiritualitas umat manusia, serta memperdaya bangsa-bangsa di dunia,[12] terlena dalam kenikmatan semu Peradaban Barat di balik slogan kebebasan (freedom) dan tsaqafah kufur yang dihujamkannya terhadap umat manusia.[13]
Tegaknya Peradaban Barat bukan tanpa sebab, bagaikan virus dan bakteri yang tumbuh cepat pada tempat yang tepat, tsaqafah dan pemikiran kufur Barat pun tumbuh subur bak cendawan di musim penghujan dalam sistem jahiliyyah Demokrasi[14], bagaimana tidak? Pertama, Sistem jahiliyyah Demokrasi yang tegak di atas asas sekularisme. Kedua, Sistem jahiliyyah Demokrasi, tegak dengan pilar-pilar kebebasan: kebebasan beragama (freedom of Religion), kebebasan berpikir dan berpendapat (freedom of speech), kebebasan kepemilikan (freedom of ownerships), kebebasan berekspresi/ berprilaku (freedom of personality). Kenyataannya, rakyat harus mewakilkan suaranya kepada orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan. Risikonya sebagaimana klaim Prof. Mahfudh MD ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), adanya praktik “jual beli undang-undang” sebagai implementasi kesepakatan-kesepakatan politis (viva.co.id, 26/12/2012), yang kemudian diaminkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah (sp.beritasatu.com, 16/11/2011), dan advokad senior Adnan Buyung Nasution (nasional.kompas.com, 16/11/2011). Maka umat yang besar ini harus terus disadarkan dari tidurnya yang panjang, untuk mencampakkan sistem jahiliyyah, kembali kepada Islam, al-Khilafah.

D.  Solusi Praktis Khilafah Mengatasi Utang Luar Negeri[15]

KH. Hafidz Abdurrahman menjelaskan bahwa utang luar negeri meskipun ribawi, tetap wajib dibayar, mengingat statusnya adalah utang, dan pelunasan utang ini merupakan pengembalian hak oleh penerima utang kepada pemberi hutang. Dengan catatan, jika ada riba atau syarat lain yang bertentangan, maka riba atau syarat lain tersebut wajib dibatalkan. Dengan begitu, yang wajib dikembalikan hanya uang pokoknya saja.
Allah SWT. telah mewajibkan kita, baik sebagai individu maupun penguasa di dalam Khilafah, untuk selalu terikat dengan berbagai transaksi (akad), baik antar sesama Muslim maupun dengan orang-orang atau negara Kafir. Dengan catatan, selama transaksi atau akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah SWT. berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” [QS. Al-Mâ’idah [5]: 1]. Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum Muslim untuk selalu menepati transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan. Utang luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan, instansi, perusahaan, maupun negara, adalah salah satu jenis transaksi [akad]. Jika individu, perusahaan ataupun negara, melakukan utang-piutang dengan pihak lain—baik dengan perorangan, instansi, perusahaan, maupun negara lain— maka mereka harus menunaikan transaksi itu hingga transaksi tersebut selesai [berakhir].
Di samping itu, Negara Khilafah, tatkala baru berdiri, harus memperhatikan konstelasi politik internasional. Dalam hal ini, Khilafah harus menciptakan imej di tengah-tengah masyarakat internasional, sebagai negara yang adil, bertanggung jawab dan berusaha meraih dukungan masyarakat internasional untuk menghadapi negara-negara besar yang memusuhi dan memeranginya. Salah satu manuver yang dilakukannya untuk menarik simpati masyarakat internasional adalah dengan tetap membayar utang pokok sebelumnya. Lalu, bagaimana caranya Khilafah membayar sisa cicilan utang pokoknya, dari mana uang yang diperoleh untuk membayar utang-utang sebelumnya? Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, antara lain:
1.      Harus dipisahkan antara utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan utang yang dilakukan oleh pihak swasta (baik perorangan maupun perusahaan). Ini menyangkut siapa yang memiliki kewajiban membayar utang tersebut. Jika utang itu utang swasta, merekalah yang harus membayar. Sebaliknya, jika utang itu melibatkan penguasa sebelum munculnya Khilafah, maka Khilafah —sebagai penguasa baru— harus mengambilalih sisa cicilan pembayarannya, sebagai akibat bahwa transaksi utang itu dilakukan antara government to government.
2.      Sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena syariat Islam jelas-jelas mengharamkan bunga. Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” [QS. Al-Baqarah [2]: 278]. Ayat ini mengharuskan Khilafah, individu maupun perusahaan yang memiliki utang luar negeri, membayar sisa cicilan pokoknya saja. Diharamkan untuk menghitung serta membayar sisa bunga utang.
3.      Meskipun diwajibkan untuk melunasi sisa cicilan pokok utang luar negeri, Khilafah harus menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya dalam pembayaran; bisa dilakukan lobi agar pihak pemberi utang bersedia memberikan cut off (pemutihan). Jika langkah ini berhasil, berarti tidak lagi menjadi beban negara. Namun, bila cara ini gagal, untuk mengurangi tekanan beban pembayaran dalam interval waktu yang amat pendek, bisa diminta rescheduling (penjadwalan pembayaran utang yang lebih leluasa waktunya).
4.      Utang sebelumnya, akan dibayar negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh ‘rezim’ sebelumnya beserta kroni-kroninya. Deposito mereka yang diparkir di berbagai bank luar negeri, baik di Swiss, Kepulauan Cayman, Singapura dan lain-lain, akan dijadikan jaminan oleh negara bagi pembayaran sisa utang luar negeri. Jumlah deposito harta kekayaan para penguasa Muslim yang zalim, yang ada di luar negeri saat ini, ‘lebih dari cukup’ guna memenuhi warisan utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya. Seandainya akumulasi deposito harta kekayaan mereka masih kurang untuk menomboki sisa utang, Khilafah harus mengambil-alih utang tersebut dan menalanginya dari pendapatan negara. Misalnya, bisa menggunakan harta yang berasal dari pos Jizyah, cukai perbatasan, atau badan usaha milik negara. Khilafah, sejauh mungkin menghindarkan penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa ‘rezim’ sebelumnya, bukan rakyatnya.
5.      Sementara itu, utang luar negeri yang dipikul swasta (baik perorangan maupun perusahaan) dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya. Misalnya, bisa dengan menyita dan menjual aset perusahaan yang mereka miliki. Jika jumlahnya masih kurang untuk menomboki utang luar negerinya, Khilafah bisa mengambil paksa harta kekayaan maupun deposito para pemilik perusahaan sebagai garansi pembayaran utang luar negeri mereka. Kenyataannya, amat banyak para konglomerat yang memiliki simpanan harta kekayan pribadi yang luar biasa besarnya dan diparkir di luar negeri. Terhadap simpanan mereka di luar negeri, negara bisa menjadikannya sebagai jaminan pelunasan utang-utang mereka. Namun, bila jumlah harta kekayaan mereka belum mencukupi juga, negara harus mengambil-alih dan menalangi utang-utang mereka, karena negara adalah penjaga dan pemelihara (Râ’in) atas seluruh rakyatnya, tanpa kecuali.
Demikianlah, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh Khilafah untuk mengatasi beban utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya. Penyelesaian ini tanpa mengganggu gugat harta kekayan yang dimiliki oleh masyarakat, yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Penyelesaian ini, secara bersamaan, akan menjatuhkan cengkeraman negara-negara Barat Kapitalis atas negeri-negeri Islam, memutus ketergantungan laten yang membahayakan eksistensi negeri-negeri Islam, dan memberikan kepercayaan diri yang amat besar bagi kaum Muslim—bahwa mereka memiliki kemampuan dan kekayaan yang amat besar.
Namun demikian perlu diingat, bahwa hal ini hanya bisa dilakukan tatkala Khilafah sudah berdiri. Sebab, saat ini tidak ada satu negeri Islam pun atau seorang penguasa pun dari sekian banyak penguasa Muslim, yang berani dan tegas untuk memutus rantai utang luar negeri, karena hal itu sama dengan menghadapi IMF dan Bank Dunia yang di-backing AS dan sekutunya. Bahkan, para penguasa Muslim saat ini tidak mempunyai pemikiran produktif, sehingga tidak mempunyai alternatif pendapatan negara maupun alternatif pembayaran utang luar negeri, kecuali dengan mengemis dari luar negeri lagi.

E.  Khatimah

Seluruh penjelasan di atas menunjukkan secara terang benderang bahaya ideologis dan politis di balik utang luar negeri ribawi, yang ditumbuhsuburkan Ideologi Kapitalisme dengan sistem politik Demokrasinya, sekaligus menguatkan bukti betapa buruknya ideologi kufur Kapitalisme yang wajib segera dicampakkan dari kehidupan umat, digantikan dengan ideologi Islam, yang tegak dengan institusi politik Islam, al-Khilâfah ’alâ minhâj al-nubuwwah, menyongsong kembali tegaknya kehidupan Islam demi meraih keridhaan Allah Swt, Penguasa Seluruh Alam. Wa biLlâhi al-Taufîq. []



[1] Disampaikan dalam pengajian bulanan, 6 Mei 2018.
[2] Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. VI, 1425 H.
[3] Fathi Muhammad Salim, Nazhrat fi Usus al-Iqtishad al-Ra’sumali, _____, 1998, hlm. 4.
[4] Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Bagaimana Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran?” _____.
[5] ‘Atha’ bin Khalil Abu Al-Rasytah, Al-Taysîr fî Ushûl Al-Tafsîr (Sûrah Al-Baqarah), Beirut: Dar al-Ummah, cet. II, 1427 H, hlm. 405.
[6] HR. Al-Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabir (no. 462); Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no. 2261), ia berkata: “Hadits ini shahih meskipun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya” disetujui oleh al-Hafizh al-Dzahabi.
[7] Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Râghib al-Ashfahani, Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân, Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, suku kata (لعن), jilid II, hlm. 581.
[8] ‘Iyadh bin Musa Abu al-Fadhl al-Sabati, Syarh Shahîh Muslim (Ikmâl al-Mu’lim bi Fawâ’id Muslim), Mesir: Dâr al-Wafâ’, cet. I, 1419 H, juz IV, hlm. 486.
[9] Hafidz Abdurrahman, “Bagaimana Negara Khilafah Menyelesaikan Hutang?”, _______.
[10] Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Bagaimana Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran?”, _______.
[11] Dr. Mushthafa al-Siba’i, Min Rawâi’i Hadhâratinâ, Beirut: Dâr al-Warrâq, cet. I, 1420 H, hlm. 6.
[12] Ibid.
[13] Irfan Abu Naveed, Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama’ah, Bogor: Al-Azhar Press, cet. I, 2017.
[14] Istilah jahiliyyah layak disematkan kepada sistem Demokrasi, karena istilah jahiliyyah menurut al-Qur’an dan al-Sunnah mencakup keyakinan dan perbuatan yang menyalahi al-Qur’an dan al-Sunnah, dan Demokrasi berdiri di atas asas akidah kufur dan empat prinsip kebebasan yang bertentangan dengan Islam.
[15] Hafidz Abdurrahman, “Bagaimana Negara Khilafah Menyelesaikan Hutang?”, _______.

No comments :

Post a Comment