30 May 2018

Ramadhan Syahr al-Jihad: Mengokohkan Perjuangan Menegakkan DinuLlah (Ringkasan Tafsir-Balaghah QS Muhammad 7)




Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
 [Penulis Buku-Buku Kajian Tafsir & Balaghah Al-Qur’an dan Hadits Nabawiyyah]

Ramadhan syahr al-tadhhiyyat (bulan pengorbanan), hal itu ditandai dengan besarnya pengorbanan Rasûlullâh dan para sahabat memperjuangkan tegaknya DinuLlah dalam kehidupan, setidaknya dibuktikan dengan besarnya pengorbanan Rasûlullâh dan para sahabat dalam dua peristiwa monumental yang bersejarah bagi kehidupan umat manusia, yang terjadi di bulan suci Ramadhan: jihad badar al-kubra dan penaklukkan Kota Makkah.

Jihad Badar al-Kubra misalnya, terjadi pada 17 Ramadhan al-Mubarak menandai peristiwa politik: momentum eksisnya kekuatan politik Islam, yang dikomandoi langsung oleh Rasûlullâh berpusat di Yastrib (Madinah al-Munawwarah) pasca hijrah dari Mekkah, setelah meraih dukungan riil dari ahl al-quwwah (suku Aus dan khajraz) yang diproklamirkan dalam Bai’at Aqabah II.

Dalam peperangan ini, digambarkan besarnya pengorbanan kaum Muslim dimana mereka hanya berjumlah sekitar 300 orang harus menghadapi 1000-an pasukan kaum Kafir Quraysyi, sebagaimana digambarkan dalam banyak catatan sirah nabawiyyah. Menariknya ada momen agung yang dikisahkan catatan-catatan sirah, ketika para sahabat yang mulia ini meyakinkan Rasûlullâh akan kesiapan mereka menjadi pembela DinuLlah, membersamai Rasûlullâh dalam perjuangan, hingga kaum Muslim pun meraih kemenangan gemilang dalam Jihad Badar al-Kubra’, sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) dalam buku sirah-nya, Ru’yatun Siyâsiyyatun Li al-Sîrah al-Nabawiyyah.

Peristiwa agung ini terjadi di bulan suci Ramadhan, cukup menunjukkan bahwa bulan suci ini bukan waktu untuk bermalas-malasan berpangku tangan, melainkan momentum pengokoh basis perjuangan Islam, momentum untuk mengasah keikhlasan dan kesungguhan berkorban dalam perjuangan menegakkan DinuLlah dalam kehidupan, serta membela para pejuangnya dari segala kezhaliman. Relevan dengan pujian Rasûlullâh bahwa shaum adalah junnah (perisai) dari kemungkaran dan mengandung hikmah membentuk insan yang bertakwa (QS. Al-Baqarah [2]: 183), dimana ketakwaan adalah kunci kemenangan kaum Muslim.

Mari kita tilik catatan sirah, apa yang dilakukan Rasûlullâh ketika perang Badar al-Kubra? Beliau mempersiapkan para sahabat dengan baik, dan memastikan kesiapan para sahabatnya berjuang dengan landasan motivasi ruhiyah (al-quwwah al-rûhiyyah), Rasûlullâh dan para mujahid badar pun memenuhi hukum sebab-akibat untuk meraih kemenangan disamping menjaga ketakwaan mereka. Mereka bermusyawarah merumuskan strategi yang tepat, mempersiapkan senjata dan mengenakan baju perang (semisal baju besi), tak cukup sampai di sini, Rasûlullâh pun melengkapi ikhtiarnya dengan memperbanyak do’a kepada Allâh, disamping tawakal pada-Nya. Nabi bersabda ketika berada di Qubbah: 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ
"Ya Allâh, sungguh aku benar-benar memohon kepada-Mu akan perjanjian dan janji-Mu. Ya Allâh, jika Engkau menghendaki (kehancuran pasukan Islam ini) maka Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini".

Maka Abu Bakar memegangi tangan beliau dan berkata, “Cukup wahai Rasûlullâh. Sungguh Tuan telah bersungguh-sungguh meminta dengan terus-menerus kepada Rabb Tuan.” Saat itu beliau mengenakan baju besi lalu tampil sambil bersabda membacakan firman Allâh Swt:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ {٤٥} بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّم {٤٦}
"Kesatuan musuh itu pasti akan diceriberaikan dan mereka akan lari tunggang langgang. Akan tetapi sebenarnya hari qiyamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka (siksaan) dan hari qiyamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit (QS. Al-Qamar [54]: 45-46)". (HR. Al-Bukhârî, Ahmad)

Bi nashriLâh, para mujahid badar yang berjumlah 300 jiwa lebih beberapa puluh orang, bisa menceraiberaikan, menggempur dan mengalahkan sekitar 1.000 orang pasukan kafir Quraisy. Satu hal yang perlu dipahami bahwa, kemenangan adalah pertolongan Allâh (nashruLlâh), kaum Muslim harus mempersiapkan dan melayakkan dirinya menerima pertolongan dari-Nya, hal itu dibuktikan kemudian dengan kemenangan besar yang diraih kaum Muslim di bulan suci Ramadhan, yakni penaklukkan Kota Makkah (Fath Makkah) dari tangan kaum Kafir Quraysyi, menandai momentum meluasnya kekuasaan politik negara Rasûlullâh , dari Madinah berekspansi hingga ke Makkah, hingga kaum Musyrik Quraysyi tunduk kepada kekuasaan Islam dan secara sukarela berbondong-bondong masuk Islam menyaksikan keluhuran akhlak Islam, dimana peristiwa agung ini diabadikan dalam QS. Al-Nashr [110]: 1-3, dan menariknya hal itu disifati sebagai buah pertolongan-Nya (bi nashriLlâh).

Kedua kemenangan besar tersebut terjadi ketika umat Islam menegakkan ibadah shaum Ramadhan, maka sangat relevan jika bulan Ramadhan pun harus dijadikan sebagai momentum menolong agama-Nya dan para pejuangnya, serta mendukung gerakan dakwah Islam yang didirikan untuk merealisasikan perintah agung-Nya dalam QS. Âli Imrân [3]: 104, suatu kelompok dakwah yang berdiri di atas landasan akidah Islam, kumpulan dari para kader dakwah yang berupaya berpegang teguh kepada tali agama Allah (QS. Âli Imrân [3]: 103), mendakwahkan penegakkan hukum-hukum syari’ah, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar (QS. Âli Imrân [3]: 104).

Dakwah ilaLlâh jelas merupakan salah satu amal shalih yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allâh. Allâh ’Azza wa Jalla berjanji meneguhkan kedudukan mereka yang menolong Din-Nya dan ini menjadi syarat bagi datangnya pertolongan dari-Nya, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ {٧}
“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong (Din) Allâh, maka Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.” (QS. Muhammad [47]: 7)

Pesan agung dalam ayat ini, diawali dengan seruan (khithâb) kepada orang-orang yang beriman, al-mu’minûn wa al-mu’minât. Allâh SWT menggunakan bentuk ungkapan syarat dan jawabnya (al-jumlah al-syarthiyyah), dengan perangkat (adat al-syarth) yakni in (إِنْ): jika kalian menolong Allâh (إن تنصروا الله), menunjukkan bahwa turunnya pertolongan Allâh, terikat dengan syarat keimanan yang dibuktikan dengan menolong Din-Nya. Istimewanya, dalam ayat ini Allâh menisbatkan pertolongan hamba-hamba-Nya kepada-Nya, padahal Allâh SWT Maha Kuasa atas segala perkara, tidak membutuhkan pertolongan makhluk-Nya.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {٦}
“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allâh benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (QS. Al-’Ankabût [29]: 6)

Menurut Imam Abu Ja’far al-Nahhas al-Nahwi (w. 338 H) dan al-Qadhi Badruddin Ibn Jama’ah al-Syafi’i (w. 733 H), bentuk ungkapan tersebut merupakan bentuk kiasan (majâz).[1] Yang disebutkan Allâh, namun maksudnya adalah dînuLlâh (agama Allâh). Perinciannya, yakni dengan menghilangkan bentuk idhâfah dari kata Allâh[2]: yakni menghilangkan kata dîn di depan lafal jalâlah (Allâh), karena makna sebenarnya adalah menolong Rasul-Nya, Dîn-Nya[3], syari’at-Nya, dan kelompok pembela Dîn-Nya (hizbuLlâh)[4], dalam ilmu al-ma’âni, ini yang diistilahkan al-îjâz bi al-hadzf (bentuk meringkas perkataan dengan menghilangkan bagian), yang berfaidah lebih menguatkan makna yang dikehendaki daripada penyebutannya secara lengkap,[5] menunjukkan betapa agungnya kedudukan aktivitas menolong DinuLlah. Secara praktis, hal itu pun ditunjukkan oleh Rasûlullâh dan para sahabatnya, termasuk di bulan suci Ramadhan ini.

Ada pelajaran agung yang menggambarkan kunci-kunci meraih nashruLlah yang bisa dipetik dalam ulasan di atas, untuk diaplikasikan dalam dakwah memperjuangkan Islam:

Pertama, Pentingnya landasan keimanan dan ketakwaan yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allâh.

Kedua, Menegakkan hukum kausalitas yang relevan untuk meraih kemenangan, ditunjukkan dengan istiqamah menetapi metode dakwah yang dicontohkan Rasûlullâh .

Ketiga, Memanjatkan do’a-do’a memohon kemenangan dakwah, disertai ketawakalan dan kesiapan senantiasa bersabar dalam keta’atan menghadapi berbagai ujian yang akan menghadang.

وفقنا الله وإياكم فيما يرضاه ربنا ويحبه



[1] Yakni dalam tinjauan ilmu balaghah: ‘ilm al-bayân. Lihat: Abu Ja’far al-Nahhas al-Nahwi, I’râb al-Qur’ân, juz IV, hlm. 119; Badruddin Ibn Jama’ah, Îdhâh al-Dalîl fî Qath’i Hujjaj Ahl al-Ta’thîl, Mesir: Dâr al-Salâm, cet. I, 1410 H, hlm. 117.
[2] Abu al-Fath ‘Utsman bin Jinni al-Maushuli, Al-Muhtasib fî Tabyîn Wujûh Sawâdz al-Qirâ’ât wa al-Îdhâh ‘anhâ, Wizârat al-Awqâf, 1420 H/1999, juz I, hlm. 188.
[3] Ahmad bin Muhammad al-Tsa’labi, Al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qur’ân, juz IX, hlm. 31.
[4] Fakhruddin al-Razi, Mafâtîh al-Ghaib, juz VIII, hlm. 42.
[5] Dr. Abdul Aziz bin Ali al-Harbi, Al-Balâghah al-Muyassarah, hlm. 51.

25 May 2018

Ramadhan Syahr al-Jihad: Momentum Mengokohkan Perjuangan Islam



Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
(Peneliti Raudhah Tsaqafiyyah Jawa Barat)

R
amadhan al-mubarak diperkenalkan para ulama rabbani sebagai syahr al-jihad, ditunjukkan oleh besarnya pengorbanan Rasulullah Saw dan para sahabat di masa lalu ketika berjuang di bulan suci Ramadhan, demi tegaknya Islam dalam kehidupan, hingga Islam pun menginjakkan kakinya di bumi nusantara. Ditandai dengan kemenangan demi kemenangan monumental nan bersejarah bagi kehidupan umat manusia bi nashriLlah:

Pertama, Perang Badar al-Kubra, yang menandai peristiwa politik: momentum penanda eksisnya kekuatan politik Daulah Islamiyyah yang dikepalai langsung oleh Rasulullah Saw, berpusat di Yastrib (Madinah al-Munawwarah) pasca hijrahnya Rasulullah Saw dan para sahabat dari Mekkah, setelah meraih dukungan riil dari ahl al-quwwah (suku Aus dan Khazraj) yang diproklamirkan dalam Bai’at Aqabah II.

Kedua, Fath Makkah, yang menandai peristiwa politik meluasnya kekuasaan politik Daulah Islamiyyah, dari Madinah berekspansi hingga ke Makkah, dengan tunduknya kaum Musyrik Quraysyi kepada kekuasaan Islam, hingga mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, dimana peristiwa agung ini diabadikan dalam QS. Al-Nashr [110]: 1-3 sebagai buah pertolongan-Nya:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ {١} وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا {٢} فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا {٣}
”Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.” (QS. Al-Nashr [110]: 1-3)

Momentum fath Makkah jelas menandai lahirnya babak baru: era futuhat hingga Islam pun sampai ke Bumi Nusantara, menebarkan rahmat bagi alam semesta (QS. Al-Anbiya [21]: 107). Menariknya, kedua kemenangan besar tersebut terjadi ketika umat Islam menegakkan ibadah shaum Ramadhan, maka sangat relevan jika bulan Ramadhan pun harus dijadikan sebagai momentum pengokoh perjuangan Islam, sebagaimana relevannya pengharapan terwujudnya kebangkitan Islam dan kaum Muslim, dengan tegaknya kembali kehidupan Islam dalam naungan al-Khilafah ’ala minhaj al-nubuwwah, sistem politik yang diwariskan oleh salafuna al-shalih: sebagaimana bisyarah Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. 

Dari Hudzaifah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»
“Kemudian akan tegak kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Maka relevan jika Ramadhan al-mubarak kita jadikan sebagai momentum pengokoh dakwah Islam, bukan waktunya berpangku tangan bermalas-malasan, jika dahulu jihadnya Rasulullah Saw adalah qital al-’aduww fi sabiliLlah (memerangi musuh Islam di jalan Allah), maka saat ini pesan perjuangan Rasulullah Saw tersebut ditafsirkan dalam bentuk dakwah menegakkan kembali kehidupan Islam, mendakwahi masyarakat hingga mengetuk pintu-pintu penguasa. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) ketika menguraikan bentuk jihad, menggolongkan dakwah dengan hujjah bagian dari seutama-utamanya jihad:

”Sesungguhnya Rasulullah Saw menuntut ilmu bagian dari amal perbuatan di jalan Allah, karena dengan ilmu tegak fondasi-fondasi Islam, sebagaimana Islam pun tegak dengan jihad, maka Din ini tegak dengan ilmu dan jihad, dan oleh karena itu jihad ada dua macam:

Pertama, Jihad dengan tangan dan tombak (senjata) (al-jihaad bi al-yadd wa al-sanaan), ini yang diikuti oleh banyak orang (yakni pada umumnya manusia, mencakup orang awam dan ahli ilmu).

Kedua, Jihad dengan hujjah (argumentasi syar'i) dan penjelasan (al-jihaad bi al-hujjah wa al-bayaan), ini merupakan jihad orang pilihan yang meniti jalan Rasulullah Saw, ini adalah jihadnya para pemimpin umat (al-Imam), dan seutama-utamanya jihad, karena besar manfaatnya, banyak persiapan bekalnya dan banyak musuhnya.” (Miftâh Dâr al-Sa'âdah, I/70)

Tentu kaum Muslim tak ingin seperti kaum yang duduk-duduk berdiam diri, berpangku tangan menunggu pertolongan turun dari langit, padahal Rasulullah Saw telah beramal, menggariskan jalan dakwah bagi umatnya, dan memberikan keteladanan sebaik-baiknya keteladanan, hingga salah seorang sahabat yang mulia pun bersaksi dalam sya’irnya, dinukil oleh al-Hafizh Ibn Katsir dalam Al-Bidâyah wa al-Nihâyah (IV/535):

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ * لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلّلُ
“Betapa kita duduk menganggur, sedangkan Rasul Saw asyik bekerja”
“Sungguh ia perbuatan sesat menyesatkan.”

Benar bahwa jalan dakwah memang tak mudah, namun diam dan menyerah bukanlah karakter umat yang layak menyandang predikat khayr ummat[in]. Allâh al-Musta’ân.

وَمَنْ يَتَهَيَّبُ صُعُوْدَ الجِبَالِ * يَعِشْ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرِ
“Siapa yang takut naik gunung * Akan hidup di antara lubang selamanya.”

Mari jadikan Ramadhan sebagai momentum memantaskan diri sebagai orang yang berdakwah menolong DinuLlah, manakala dakwah ilaLlâh merupakan salah satu amal shalih yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ {٧}
“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong (Din) Allah, maka Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.” (QS. Muhammad [47]: 7)

📋 Irfan Abu Naveed Al-Atsari
▫️Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Daerah Jawa Barat
▫️Penulis buku kajian tafsir & balaghah "Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama'ah"
▫️Pengasuh Majelis Baitul Ummah Cianjur

22 May 2018

Kajian Syarah & Balaghah Hadits Shaum 1 [Ust Irfan Abu Naveed]


Kajian Ringkas Tafsir & Balaghah Ayat Shaum QS Al-Baqarah 183 [Ust Irfan Abu Naveed]



Ramadhan Syahr al-Qur’an [Tadabur Al-Qur'an & Hadits Nabawi]




Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
[Penulis Buku-Buku Tafsir & Balaghah Al-Qur’an dan Hadits Nabawiyyah]

Ramadhan al-Mubarak, bulan yang dirindukan namun seringkali diabaikan. Dirindukan kehadirannya, namun diabaikan bagaimana sikap seharusnya menghidupkan Ramadhan. Ramadhan al-Mubarak dikenal dengan berbagai keistimewaan, sejalan dengan keragaman julukannya, ia yang dikenal sebagai syahr al-Qur’an, syahr al-jihad, al-syahr al-mubarak, syahr al-shiyam dan beragam julukan yang menggambarkan keutamaannya, sebagaimana ungkapan arab

كثرة الأسماء تدل على شأن المسمى
            Banyaknya nama menunjukkan kedudukan dari objek yang dinamai.

Menariknya, bulan Ramadhan tak hanya dikenal sebagai syahr al-shiyam (bulan ditegakkannya kefardhuan shaum ramadhan), tapi juga syahr al-Qur’an, yang ditegaskan para ulama sebagai bulan diturunkannya al-Qur’an, berdasarkan dalil QS. Al-Qadr [94]: 1 dan QS. Al-Baqarah [2]: 185, firman-Nya:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {١}
Sesungguhnya Kami menurunkan ia (al-Qur’an) pada malam al-Qadr.” (QS. Al-Qadr [94]: 1)          

Dalam ayat yang agung ini, Allah Ta’ala menginformasikan turunnya al-Qur’an pada malam Lailatul Qadr, yakni suatu malam istimewa yang hanya datang pada bulan Ramadhan, turun secara langsung keseluruhannya dari al-lauh al-mahfuzh ke langit dunia, ditandai ungkapan kata kerja anzala (turun jumlat[an] wahidat[an]). Diawali penegasan huruf inna, yang faidahnya diperkenalkan dalam ilmu balaghah (al-ma’ani), untuk menegaskan kebenaran informasi dalam ayat, sekaligus menafikan adanya keraguan dan pengingkaran atasnya. Luar biasanya, Allah Ta’ala pun menggunakan diksi “hu” yang merupakan kata ganti ketiga (dhamir), yang mengandung faidah ta’zhim wa takrim (pengagungan dan pemuliaan) atas kedudukan al-Qur’an al-‘Azhim. Diperjelas firman-Nya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ {١٨٥}
Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Syaikhuna Atha’ bin Khalil Abu al-Rasytah di dalam Al-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr menjelaskan: “Hudâ li an-nâs” bermakna: menunjuki mereka pada kebenaran dan jalan yang lurus. “Wa bayyinâti min al-hudâ” bermakna: sebagai bukti-bukti yang qath’i dan mukjizat bahwa al-Quran merupakan petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Adapun “wa al-furqân” bermakna: yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang baik dan yang buruk dan antara amal-amal salih dan amal amal buruk.

Dua ayat agung di atas, menunjukkan secara jelas kedudukan Ramadhan sebagai syahr al-Qur’an, dimana esensinya tak boleh dimaknai sempit sebagai ritual taubat tahunan, yang cukup dibaca namun ajarannya diabaikan dalam kehidupan. Mengingat Allah Ta’ala menurunkan al-Qur’an, sekaligus memerintahkan kaum Muslim untuk menerapkan ajarannya dalam kehidupan:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ {٨٩} 
”Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Nahl [16]: 89)

Relevan dengan petuah agung baginda Rasulullah Saw:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»
Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian apa-apa yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi)

Hadits ini diungkapkan dalam bentuk syarat (al-jumlah al-syarthiyyah), ditandai kata in syarthiyyah dan fa sebagai jawabannya (jawâb al-syarth) dalam kalimat "إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا", hal ini menunjukkan kaidah agung dari Rasulullah Saw, syarat agar tidak tersesat selama-lamanya, adalah dengan berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah.

Itu semua menunjukkan bahwa Ramadhan, sudah seharusnya dijadikan sebagai momentum membumikan ajaran-ajaran al-Qur’an dalam kehidupan dengan landasan keimanan, mengatur segala aspek kehidupan manusia, IPOLEKSOSBUDHANKAM. Dari mulai asas membangun kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bukan akidah sekularistik, bukan politik demokrasi, bukan ekonomi kapitalistik, bukan sosial budaya liberalistik, tapi wajib kembali kepada ajaran Islam: akidah dan syari’ah.

Ialah al-Qur’an yang menjadi cahaya bagi kehidupan:

كالبدر من حيث التَفَتَّ رأيتَه * يُهْدى إلى عينَيك نورًا ثاقبًا
كالشمس في كَبِدِ السماء وضوؤُها * يَغْشَى البلادَ مَشَارِقًا ومغاربًا
”Bagaikan rembulan menarik perhatianmu memerhatikannya * memancarkan kepada kedua matamu cahaya yang kuat.”
”Bagaikan matahari di langit dan sinarnya * yang menaungi negeri-negeri di Timur dan Barat.”

WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

13 May 2018

Video: Kajian Solusi Islam Atas Khurafat Alam Jin dan Perdukunan


Video: Nasihat untuk Tegar di Jalan Dakwah




10 May 2018

Utang Luar Negeri: Jebakan Kapitalisme Versus Solusi Islam



Editor: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I
Dipresentasikan Oleh: Rizki Ummu Naveed, S.ST[1]

A.  Pemetaan Fakta Permasalahan Utang Indonesia

1.   Paradigma Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalisme tegak di atas pilar akidah sekularisme (al-’ilmâniyyah) yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, karakteristik ini sebagaimana ditegaskan para ulama: al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1398 H) dalam Al-Nizhâm al-Iqtishâdi fi al-Islâm[2], dan Syaikh Fathi Muhammad Salim dalam Nazhrat fi Usus al-Iqtishâd al-Ra’sumâli[3]. Secara langsung, akidah kufur ini melahirkan paradigma liberalistik “bebas mengatur kehidupan sendiri”, meskipun realisasinya harus melibas batas-batas syari’at Islam, semisal kasus maraknya transaksi-transaksi ribawi di negeri ini, yang memiliki payung regulasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan perubahannya No. 10 Tahun 1998. Realitas tersebut relevan dengan prinsip-prinsip liberalisme yang melekat pada sistem politik Demokrasi yang diadopsi negeri ini.
Permasalahan paradigmatik begitu kentara, ketika utang ribawi dari luar negeri diklaim sebagai bentuk hubungan kerjasama antara negara debitur dengan negara kreditur, dan merupakan cara yang efektif dalam menutupi defisit anggaran pemerintah, dengan asumsi dimana risiko kebangkrutan ekonomi yang ditimbulkan dari utang luar negeri relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan pencetakan uang (seignorage) yang dapat menimbulkan inflasi (Mulyani, 1994). Begitu pula klaim amannya utang luar negeri Indonesia, karena rasio utang dengan PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah batas maksimum 60 %. Kebijakan yang diterapkan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi rasio utang terhadap PDB sebesar 60% (angka ini mengacu pada batasan maksimum yang ditetapkan oleh negara-negara Uni Eropa).
Penggunaan PDB sebagai penentu rasio utang karena PDB menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Rasio utang terhadap PDB mencerminkan seberapa besar negara mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya tersebut. Semakin rendah rasio utang negara terhadap PDB maka dianggap akan semakin baik suatu negara dalam kemampuan melunasi utang. Poin-poin di atas merupakan syubhat yang jelas menafikan bahaya ideologis di balik utang ribawi, jauhnya keberkahan, dan yang ada adalah kebinasaan.
2.   Sekilas Fakta Utang Indonesia
Salah satu alasan pragmatis untuk menambah utang ribawi adalah defisit anggaran (budget deficit), yang didefinisikan sebagai “the gap between the public revenues and expenditures”, atau selisih minus pendapatan dengan belanja publik. (Monzer Kahf, 1994). Dengan kata lain, defisit anggaran adalah defisit dalam APBN karena pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Contohnya APBN Indonesia untuk tahun 2014; belanja negara besarnya Rp 1.842,5 triliun, sedangkan pendapatannya Rp 1.667,1 triliun. Jadi terdapat defisit sebesar Rp 175,4 triliun. (finance.detik.com, 28/10/2013).
Menurut Umer Chapra dalam bukunya, Islam and the Economic Challenge (1992), di negara-negara kapitalis (termasuk di Dunia Islam) terdapat 4 (empat) faktor umum yang menyebabkan defisit anggaran yaitu: belanja pertahanan yang tinggi; subsidi yang besar; belanja sektor publik (seperti belanja birokrat) yang besar dan tak efisien; korupsi dan pengeluaran yang boros (Monzer Kahf, 1994).
Untuk mengatasi problem defisit anggaran ini, solusi universalnya ada 3 (tiga), yaitu: menambah pendapatan; mengurangi belanja; dan berutang baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Di negara-negara kapitalis, cara menambah pendapatan pada umumnya adalah meningkatkan pajak, dan kadang dengan mencetak mata uang. Untuk Indonesia, cara yang ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran adalah meningkatkan pajak dan berutang. (Subiyantoro & Riphat, 2004; Kartikasari, 2010).[4]
Maka tidak mengherankan jika utang luar negeri Indonesia terus menumpuk setiap tahunnya, meningkat cukup tajam semenjak era Jokowi-JK, dimana angka pertumbuhan utang naik drastis, tercatat hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Dengan kata lain jumlah utang luar negeri RI meningkat Rp 1.067,4 triliun, sejak awal masa pemerintahan Jokowi pada 2014 hingga Mei 2017 (sumber: bisniskeuangan.kompas.com, 4/7/2017).
Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meningkatnya utang Indonesia diakibatkan oleh pelebaran defisit anggaran negara yang terjadi sejak tahun 2011. Bahkan pada 2016, defisit anggaran mencapai 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 307 triliun. Defisit Anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang harus dibelanjakan (kompas.com, 26/05/2017). Sedangkan potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah ruah selama ini justru diserahkan pengelolaannya kepada swasta, hingga 70-75 % SDA negeri ini pun dikuasai oleh swasta asing, ini merupakan dampak buruk tegaknya sistem demokrasi, dengan paradigma kebebasan kepemilikan yang dianutnya, dan memposisikan negara hanya sebagai regulator saja.
3.   Negara yang Bangkrut Akibat Utang
Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun lalu membuat perekonomian sejumlah negara di dunia kolaps. Beberapa negara yang selama ini memiliki perekonomian baik tetapi utang mereka melonjak tinggi berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak segera mencari solusi untuk mengatasinya. Disebutkan laman berita Liputan6.com (7/1/2013), negara tersebut seperti Jepang, Yunani, Jamaika, Libanon, Italia, Barbados, Portugal, Irlandia, Amerika Serikat dan Singapura.
Bahkan terbukti, peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. Di antaranya ada sejumlah negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri: misalya Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China, dan tak melunasi utangnya tersebut, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Contoh pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria. Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China. "Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga," ungkapnya (ekonomi.kompas.com, 21/03/2018).

B.  Bahaya Utang Luar Negeri

Utang luar negeri jelas mengandung bahaya yang sangat besar, baik secara ideologis maupun politis, mengingat utang jenis ini pasti ribawi, dan mengandung konsekuensi politis yang mengancam kedaulatan suatu negeri:
1.   Bahaya Ideologis Utang Luar Negeri
Allah Swt dan Rasul-Nya Saw memperingatkan riba secara prinsipil dalam al-Qur’an & al-Sunnah:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {٢٧٥}
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  (QS. Al-Baqarah [2]: 275)
Menafsirkan ayat ini, Al-‘Alim al-Syaikh Atha’ bin Khalil menjelaskan dalam tafsirnya:
Allah SWT menyebutkan dalam ayat-ayat tentang riba, dan Allah SWT pun menjelaskan besarnya kejahatan dan betapa buruknya perbuatan pelakunya, disamping (menjelaskan) hukuman yang sangat keras dan adzab yang sangat pedih atas kejahatan dan kemungkaran yang besar ini, setelah Allah SWT menjelaskan balasan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan harta yang halal dan baik di jalan Allah.”[5]
Lihat pula: QS. Al-Baqarah [2]: 276, QS. Al-Baqarah [2]: 279, QS. Âli Imrân [3]: 130. Kecaman keras dalam ayat-ayat ini pun diperjelas dalam banyak hadits, Rasulullah Saw bersabda:
«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا والرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ»
“Jika perzinaan dan riba sudah merajalela di suatu negeri maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan adzab Allah atas mereka.” (HR. Al-Thabrani & al-Hakim)[6]
            Dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim pun disebutkan tujuh dosa yang membinasakan (al-sab’u al-mûbiqât), salah satunya dosa memakan harta riba (akl al-ribâ). Kecaman bagi pemakan harta riba, mengandung kecaman pula bagi mereka yang memberikan riba, dan mereka yang terlibat dalam menyokong transaksi ribawi:
«لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ»
“Allah melaknat para pemakan riba, orang yang memberi riba, pencatat transaksi riba dan orang yang menjadi saksinya.” (HR. Ahmad)
Dalam redaksi hadits senada, disebutkan Rasulullah Saw sebagai pihak yang melaknat. Kata laknat, sebagaimana dijelaskan Imam al-Raghib al-Ashfahani bahwa orang yang terlaknat itu terhempas dan terjauhkan masuk ke dalam jalan kemurkaan, dan laknat dari Allah berupa siksa di akhirat, dan di dunia terputus dari rahmat dan taufik-Nya.[7] Al-Qadhi ’Iyadh (w. 544 H) menjelaskan: Dan sungguh para ulama telah berdalil bahwa hal-hal dimana kata laknat menyertainya maka ia termasuk dosa besar.[8] Dalam ushul fikih, dalil-dalil di atas jelas mengandung indikasi keharaman, sekaligus menegaskan bahaya prinsipil di balik transaksi utang ribawi, tiada kebaikan di balik utang ribawi, meskipun dijustifikasi dengan alasan klise nan pragmatis ”kebutuhan ekonomi”, mengingat tak ada keberkahan di balik keharaman yang justru mengundang malapetaka dan krisis penghidupan, lihat QS. Thâhâ [20]: 124, QS. Al-Rûm [30]: 41.
2.   Bahaya Politis Utang Luar Negeri
Bahaya ideologis utang luar negeri terbukti secara politis ketika utang ribawi ini mengandung kompensasi yang tidak ringan. Tak ada yang gratis dalam paradigma kapitalis, utang ribawi jelas memiliki potensi bahaya politis atas nasib negeri ini. Hal itu karena utang luar negeri, terutama utang program, menjadi alat campur tangan dan kontrol pihak asing terhadap kebijakan pemerintah. Utang semacam ini jelas hukumnya haram, karena diperoleh dengan syarat yang melanggar hukum syara’, dicontohkan KH. Hafidz Abdurrahman misalnya dengan konsesi penguasaan hak milik umum tertentu untuk diserahkan kepada pemberi utang.[9] Hingga terbukti, konsekuensi politis utang luar negeri ini pun kentara dalam banyak kebijakan dan produk perundang-undangan.
Dampaknya pun nyata dirasakan masyarakat luas, semisal UU Minerba, UU Migas, dan lain sebagainya. Selain itu, terus menerus menumpuk utang dengan beban bunga yang tinggi, akan menjerumuskan negeri ini dalam jebakan utang ribawi (debt trap). Ketika utang semakin menumpuk, rezim pun tercatat memilih mengurangi anggaran subsidi untuk rakyat dalam RAPBN, sebagai jalan menutup pembayaran cicilan utang plus bunga ribawinya yang mencekik. KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi pun mengkritisi, bahwa utang luar negeri itu disamping ribawi, pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang. Hal ini jelas diharamkan karena Islam mengharamkan segala jalan yang mengakibatkan kaum kafir mendominasi kaum Muslim (QS. Al-Nisâ‘ [4]: 141) (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fî Daulah al-Khilâfah, hlm. 76; Abdurrahman Al-Maliki, Al-Siyâsah Al-Iqtishâdiyyah Al-Mutslâ, hlm. 200-207).[10]

C.  Pemetaan Akar Permasalahan

Permasalahan di balik jeratan utang ribawi ini kembali kepada rusaknya paradigma kapitalistik yang diadopsi rezim negeri ini, sumber potensi pendapatan yang halal diserahkan pengelolaannya kepada asing dengan kebijakan privatisasi, sebaliknya sumber potensi yang haram semisal utang ribawi justru dijadikan solusi pragmatis penutup defisit anggaran. Jika dievaluasi secara mendalam (’amîq) dan cemerlang (mustanîr), persoalan paradigmatik ini kembali kepada akar masalah tegaknya Peradaban Barat di tengah-tengah umat yang menggantikan kehidupan Islam, yang terbukti menimbulkan bencana bagi umat manusia, yang dinilai oleh Dr. Mushthafa bin Husni al-Siba’i (w. 1384 H), lebih berbahaya daripada Perang Dunia dan pendudukan kolonialis.[11] Mengapa? Karena bencana ini menimpa spiritualitas umat manusia, serta memperdaya bangsa-bangsa di dunia,[12] terlena dalam kenikmatan semu Peradaban Barat di balik slogan kebebasan (freedom) dan tsaqafah kufur yang dihujamkannya terhadap umat manusia.[13]
Tegaknya Peradaban Barat bukan tanpa sebab, bagaikan virus dan bakteri yang tumbuh cepat pada tempat yang tepat, tsaqafah dan pemikiran kufur Barat pun tumbuh subur bak cendawan di musim penghujan dalam sistem jahiliyyah Demokrasi[14], bagaimana tidak? Pertama, Sistem jahiliyyah Demokrasi yang tegak di atas asas sekularisme. Kedua, Sistem jahiliyyah Demokrasi, tegak dengan pilar-pilar kebebasan: kebebasan beragama (freedom of Religion), kebebasan berpikir dan berpendapat (freedom of speech), kebebasan kepemilikan (freedom of ownerships), kebebasan berekspresi/ berprilaku (freedom of personality). Kenyataannya, rakyat harus mewakilkan suaranya kepada orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan. Risikonya sebagaimana klaim Prof. Mahfudh MD ketika menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), adanya praktik “jual beli undang-undang” sebagai implementasi kesepakatan-kesepakatan politis (viva.co.id, 26/12/2012), yang kemudian diaminkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah (sp.beritasatu.com, 16/11/2011), dan advokad senior Adnan Buyung Nasution (nasional.kompas.com, 16/11/2011). Maka umat yang besar ini harus terus disadarkan dari tidurnya yang panjang, untuk mencampakkan sistem jahiliyyah, kembali kepada Islam, al-Khilafah.

D.  Solusi Praktis Khilafah Mengatasi Utang Luar Negeri[15]

KH. Hafidz Abdurrahman menjelaskan bahwa utang luar negeri meskipun ribawi, tetap wajib dibayar, mengingat statusnya adalah utang, dan pelunasan utang ini merupakan pengembalian hak oleh penerima utang kepada pemberi hutang. Dengan catatan, jika ada riba atau syarat lain yang bertentangan, maka riba atau syarat lain tersebut wajib dibatalkan. Dengan begitu, yang wajib dikembalikan hanya uang pokoknya saja.
Allah SWT. telah mewajibkan kita, baik sebagai individu maupun penguasa di dalam Khilafah, untuk selalu terikat dengan berbagai transaksi (akad), baik antar sesama Muslim maupun dengan orang-orang atau negara Kafir. Dengan catatan, selama transaksi atau akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah SWT. berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” [QS. Al-Mâ’idah [5]: 1]. Ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum Muslim untuk selalu menepati transaksi-transaksi yang telah mereka lakukan. Utang luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan, instansi, perusahaan, maupun negara, adalah salah satu jenis transaksi [akad]. Jika individu, perusahaan ataupun negara, melakukan utang-piutang dengan pihak lain—baik dengan perorangan, instansi, perusahaan, maupun negara lain— maka mereka harus menunaikan transaksi itu hingga transaksi tersebut selesai [berakhir].
Di samping itu, Negara Khilafah, tatkala baru berdiri, harus memperhatikan konstelasi politik internasional. Dalam hal ini, Khilafah harus menciptakan imej di tengah-tengah masyarakat internasional, sebagai negara yang adil, bertanggung jawab dan berusaha meraih dukungan masyarakat internasional untuk menghadapi negara-negara besar yang memusuhi dan memeranginya. Salah satu manuver yang dilakukannya untuk menarik simpati masyarakat internasional adalah dengan tetap membayar utang pokok sebelumnya. Lalu, bagaimana caranya Khilafah membayar sisa cicilan utang pokoknya, dari mana uang yang diperoleh untuk membayar utang-utang sebelumnya? Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, antara lain:
1.      Harus dipisahkan antara utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dengan utang yang dilakukan oleh pihak swasta (baik perorangan maupun perusahaan). Ini menyangkut siapa yang memiliki kewajiban membayar utang tersebut. Jika utang itu utang swasta, merekalah yang harus membayar. Sebaliknya, jika utang itu melibatkan penguasa sebelum munculnya Khilafah, maka Khilafah —sebagai penguasa baru— harus mengambilalih sisa cicilan pembayarannya, sebagai akibat bahwa transaksi utang itu dilakukan antara government to government.
2.      Sisa pembayaran utang luar negeri hanya mencakup sisa cicilan utang pokok saja, tidak meliputi bunga, karena syariat Islam jelas-jelas mengharamkan bunga. Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” [QS. Al-Baqarah [2]: 278]. Ayat ini mengharuskan Khilafah, individu maupun perusahaan yang memiliki utang luar negeri, membayar sisa cicilan pokoknya saja. Diharamkan untuk menghitung serta membayar sisa bunga utang.
3.      Meskipun diwajibkan untuk melunasi sisa cicilan pokok utang luar negeri, Khilafah harus menempuh berbagai cara untuk meringankan bebannya dalam pembayaran; bisa dilakukan lobi agar pihak pemberi utang bersedia memberikan cut off (pemutihan). Jika langkah ini berhasil, berarti tidak lagi menjadi beban negara. Namun, bila cara ini gagal, untuk mengurangi tekanan beban pembayaran dalam interval waktu yang amat pendek, bisa diminta rescheduling (penjadwalan pembayaran utang yang lebih leluasa waktunya).
4.      Utang sebelumnya, akan dibayar negara dengan mengambil seluruh harta kekayaan yang dimiliki secara tidak sah oleh ‘rezim’ sebelumnya beserta kroni-kroninya. Deposito mereka yang diparkir di berbagai bank luar negeri, baik di Swiss, Kepulauan Cayman, Singapura dan lain-lain, akan dijadikan jaminan oleh negara bagi pembayaran sisa utang luar negeri. Jumlah deposito harta kekayaan para penguasa Muslim yang zalim, yang ada di luar negeri saat ini, ‘lebih dari cukup’ guna memenuhi warisan utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya. Seandainya akumulasi deposito harta kekayaan mereka masih kurang untuk menomboki sisa utang, Khilafah harus mengambil-alih utang tersebut dan menalanginya dari pendapatan negara. Misalnya, bisa menggunakan harta yang berasal dari pos Jizyah, cukai perbatasan, atau badan usaha milik negara. Khilafah, sejauh mungkin menghindarkan penggunaan harta yang berasal dari pemilikan umat (seperti hasil hutan, barang-barang tambang, dan sebagainya) untuk pembayaran utang. Sebab, yang berutang adalah penguasa ‘rezim’ sebelumnya, bukan rakyatnya.
5.      Sementara itu, utang luar negeri yang dipikul swasta (baik perorangan maupun perusahaan) dikembalikan kepada mereka untuk membayarnya. Misalnya, bisa dengan menyita dan menjual aset perusahaan yang mereka miliki. Jika jumlahnya masih kurang untuk menomboki utang luar negerinya, Khilafah bisa mengambil paksa harta kekayaan maupun deposito para pemilik perusahaan sebagai garansi pembayaran utang luar negeri mereka. Kenyataannya, amat banyak para konglomerat yang memiliki simpanan harta kekayan pribadi yang luar biasa besarnya dan diparkir di luar negeri. Terhadap simpanan mereka di luar negeri, negara bisa menjadikannya sebagai jaminan pelunasan utang-utang mereka. Namun, bila jumlah harta kekayaan mereka belum mencukupi juga, negara harus mengambil-alih dan menalangi utang-utang mereka, karena negara adalah penjaga dan pemelihara (Râ’in) atas seluruh rakyatnya, tanpa kecuali.
Demikianlah, beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan oleh Khilafah untuk mengatasi beban utang luar negeri ‘rezim’ sebelumnya. Penyelesaian ini tanpa mengganggu gugat harta kekayan yang dimiliki oleh masyarakat, yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Penyelesaian ini, secara bersamaan, akan menjatuhkan cengkeraman negara-negara Barat Kapitalis atas negeri-negeri Islam, memutus ketergantungan laten yang membahayakan eksistensi negeri-negeri Islam, dan memberikan kepercayaan diri yang amat besar bagi kaum Muslim—bahwa mereka memiliki kemampuan dan kekayaan yang amat besar.
Namun demikian perlu diingat, bahwa hal ini hanya bisa dilakukan tatkala Khilafah sudah berdiri. Sebab, saat ini tidak ada satu negeri Islam pun atau seorang penguasa pun dari sekian banyak penguasa Muslim, yang berani dan tegas untuk memutus rantai utang luar negeri, karena hal itu sama dengan menghadapi IMF dan Bank Dunia yang di-backing AS dan sekutunya. Bahkan, para penguasa Muslim saat ini tidak mempunyai pemikiran produktif, sehingga tidak mempunyai alternatif pendapatan negara maupun alternatif pembayaran utang luar negeri, kecuali dengan mengemis dari luar negeri lagi.

E.  Khatimah

Seluruh penjelasan di atas menunjukkan secara terang benderang bahaya ideologis dan politis di balik utang luar negeri ribawi, yang ditumbuhsuburkan Ideologi Kapitalisme dengan sistem politik Demokrasinya, sekaligus menguatkan bukti betapa buruknya ideologi kufur Kapitalisme yang wajib segera dicampakkan dari kehidupan umat, digantikan dengan ideologi Islam, yang tegak dengan institusi politik Islam, al-Khilâfah ’alâ minhâj al-nubuwwah, menyongsong kembali tegaknya kehidupan Islam demi meraih keridhaan Allah Swt, Penguasa Seluruh Alam. Wa biLlâhi al-Taufîq. []



[1] Disampaikan dalam pengajian bulanan, 6 Mei 2018.
[2] Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. VI, 1425 H.
[3] Fathi Muhammad Salim, Nazhrat fi Usus al-Iqtishad al-Ra’sumali, _____, 1998, hlm. 4.
[4] Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Bagaimana Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran?” _____.
[5] ‘Atha’ bin Khalil Abu Al-Rasytah, Al-Taysîr fî Ushûl Al-Tafsîr (Sûrah Al-Baqarah), Beirut: Dar al-Ummah, cet. II, 1427 H, hlm. 405.
[6] HR. Al-Thabrani dalam Al-Mu’jam al-Kabir (no. 462); Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no. 2261), ia berkata: “Hadits ini shahih meskipun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya” disetujui oleh al-Hafizh al-Dzahabi.
[7] Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad al-Râghib al-Ashfahani, Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân, Maktabah Nazâr Mushthafâ al-Bâz, suku kata (لعن), jilid II, hlm. 581.
[8] ‘Iyadh bin Musa Abu al-Fadhl al-Sabati, Syarh Shahîh Muslim (Ikmâl al-Mu’lim bi Fawâ’id Muslim), Mesir: Dâr al-Wafâ’, cet. I, 1419 H, juz IV, hlm. 486.
[9] Hafidz Abdurrahman, “Bagaimana Negara Khilafah Menyelesaikan Hutang?”, _______.
[10] Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Bagaimana Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran?”, _______.
[11] Dr. Mushthafa al-Siba’i, Min Rawâi’i Hadhâratinâ, Beirut: Dâr al-Warrâq, cet. I, 1420 H, hlm. 6.
[12] Ibid.
[13] Irfan Abu Naveed, Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama’ah, Bogor: Al-Azhar Press, cet. I, 2017.
[14] Istilah jahiliyyah layak disematkan kepada sistem Demokrasi, karena istilah jahiliyyah menurut al-Qur’an dan al-Sunnah mencakup keyakinan dan perbuatan yang menyalahi al-Qur’an dan al-Sunnah, dan Demokrasi berdiri di atas asas akidah kufur dan empat prinsip kebebasan yang bertentangan dengan Islam.
[15] Hafidz Abdurrahman, “Bagaimana Negara Khilafah Menyelesaikan Hutang?”, _______.