Koalisi Pragmatis Pilkada dalam Timbangan Islam

Oleh: Abu Naveed al-Atsari

(Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Jawa Barat)

A.   Koalisi Empat Pasang Calon

Petarung pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) sudah terpetakan. Ada empat pasang yang muncul ke permukaan. Masing-masing partai juga telah menentukan figur pilihannya untuk diusung maju dalam perhelatan lima tahunan ini.

Partai Gerindra dan PKS yang membentuk 'Koalisi Reuni'. Koalisi ini awalnya akan mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Namun batal setelah Gerindra memutuskan untuk menarik dukungan kepada Deddy, begitu juga dengan PKS.

Setelah melalui pertemuan para petinggi partai di Jakarta, akhirnya koalisi ini memutuskan untuk mengusung pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang merupakan kader terbaik dari masing-masing partai. Koalisi ini juga diperkuat PAN.

Kemudian ada koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kedua partai ini sepakat menjalin kerja sama dan membentuk 'Koalisi Sajajar'. Koalisi ini juga telah resmi mengusung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi untuk maju bertarung di Pilgub Jabar.

Selanjutnya ada koalisi yang dibentuk oleh Partai NasDem, PPP, PKB dan Hanura. Empat partai ini sepakat untuk berkoalisi meski sempat digoyang isu tarik menarik dukungan. Namun akhirnya ke empat partai ini memutuskan untuk tetap bersama dengan mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum.

Terakhir, secara mengejutkan PDIP yang awalnya dikabarkan akan mendukung Ridwan Kamil akhirnya memutuskan untuk mengusung calonnya sendiri. Dengan modal 20 kursi di DPRD partai berlambang banteng ini resmi mengusung Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar 2018.

B.   Koalisi Pragmatis

Sudah terang bahwa koalisi yang dibentuk, lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis, untuk mencapai target pemenangan dan kepentingan pihak-pihak terkait. Tarik ulur dukungan terhadap pasangan calon, dan pasang surut rencana koalisi di antara partai-partai yang berkompetisi pada Pilgub Jabar adalah buktinya. Hal yang juga terjadi di berbagai daerah lainnya, hanya saja Jabar terlihat paling dinamis.

Istilah koalisi, sepadan dengan istilah al-tahâluf al-siyâsi yang secara etimologi berasal dari kata al-hilf:

الحِلْفُ العَهْد يكون بين القوم

“Al-Hilf: perjanjian di antara kaum.” (Ibn Manzhur, Lisân al-’Arab, (II/963))

Lebih rinci, al-Hafizh Ibn al-Atsir (Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts, (I/424)) mendefinisikan al-hilf:

أصل الحِلْف: المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق

“Asal-usul kata al-hilf: saling mengikat dan mengadakan perjanjian dalam hal bekerja sama, tolong menolong dan kesepakatan.”

Adapun istilah al-tahâluf, Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, (I/122)) mendefinisikan:

التحالف : حلف كل واحد من الفريقين

“Al-Tahâluf: yakni kesepakatan satu sama lain di antara dua pihak (atau lebih).”

Realitas koalisi dalam politik praktis saat ini, dilakukan oleh sejumlah parpol yang bersepakat dan bekerja sama membangun suatu pemerintahan. Koalisi yang ada di antaranya koalisi Cagub dan Cawagub beserta perangkatnya, yang faktanya bertugas menegakkan sistem Demokrasi dan menjalankan sistem hukum yang ada.

C.   Koalisi Pragmatis dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk hukum berkoalisi yang realitasnya adalah bekerja sama mengangkat penguasa beserta perangkatnya dengan membawa banyak kepentingan partai sebagai determinan yang paling dominan, maka dapat ditimbang dengan panduan syar’i sebagai berikut:

Pertama, Larangan berhukum dengan selain hukum Islam (lihat: QS. Al-Ahzâb [33]: 36, QS. Al-Mâ’idah [5]: 44; 45; 47, -) dan kewajiban berhukum dengan hukum Islam (lihat: QS. Al-Nisâ’ [4]: 65, QS. Al-Mâ’idah [5]: 48, QS. Al-Baqarah [2]: 208, QS. Al-Nûr [24]: 51, -) dan nas-nas lainnya disertai banyak sekali penjelasan para ulama mengenai ini.

Kedua, Larangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, maka meskipun koalisi tersebut dibangun oleh partai-partai “berbasis massa Islam”, jika berkoalisi (saling tolong menolong) mengangkat penguasa yang pada akhirnya menegakkan selain hukum Islam, dan berorientasi pada kepentingan kelompok atau pemodal –bukan untuk kepentingan umat yang sejalan dengan rambu-rambu Islam-, maka hukumnya tetap haram karena nyata bekerja sama dalam kemungkaran.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 2)

Al-Hafizh Ibn Katsir (Tafsîr al-Qur’ân al-’Azhîm, (II/12-13)) menjelaskan ayat di atas: “Allah Swt. telah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk tolong-menolong dalam mengerjakan perbuatan baik, yaitu kebajikan (al-birr), dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, yaitu ketakwaan (al-taqwa). Allah Swt. juga melarang mereka untuk tolong-menolong dalam kebatilan (al-bâthil), dalam dosa (al-ma’âtsim) dan dalam hal-hal yang diharamkan (al-mahârim).”

Rasulullah -ﷺ- menegaskan:

«لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلام»

“Tidak boleh ada perjanjian (yang batil) dalam Islam.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Hafizh al-Nawawi (Syarh Shahîh Muslim, (XVI/82)) memaknai hadis itu dengan menyatakan: Yang dimaksud dengan hilf[un] yang dilarang dalam hadits di atas adalah perjanjian untuk saling mewarisi [yang ada pada masa awal hijrah bagi orang-orang yang saling dipersaudarakan oleh Rasulullah -ﷺ- dan perjanjian pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariah.

Ketiga, Setiap syarat dalam koalisi yang bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah adalah akad batil yang dibatalkan oleh Islam. Rasulullah -ﷺ- bersabda:

«مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَة شَرْط كِتَاب [الله] أَحَق؛ وَشَرْط الله أَوْثَق»

“Barang siapa membuat persyaratan (perjanjian) yang tidak sesuai dengan kitab Allah, maka syarat tersebut batal walaupun mengajukan seratus persyaratan, karena syarat Allah lebih benar dan lebih kuat.” (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-’Asqalani menjelaskan: “Sesungguhnya syarat-syarat yang tidak sesuai syara’ adalah batil, meski banyak jumlahnya.” (Ibnu Hajar Al-’Asqalani, Fath al-Bârî, (V/189)).

Keempat, Koalisi adalah sarana pemenuhan syarat bagi partai-partai untuk mengangkat Cagub dan Cawagub dimana keduanya adalah hakim yang bertugas menegakkan sistem demokrasi. Maka jelas sarana ini hukumnya haram, sesuai kaidah syar’iyyah:

الوَسِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

“Sarana yang menyampaikan kepada perkara haram maka diharamkan.”

Apa itu wasilah? Imam al-Jurjani mendefinisikan wasîlah yakni:

الوَسِيْلَةُ: هِيَ مَا يُتَقَرَّب بِهِ إِلى الغَيْرِ

“Wasilah yakni dimana suatu hal dihantarkan olehnya kepada hal lainnya.” (Al-Jurjani, Al-Ta’rîfât, hlm. 252)

Kaidah tersebut bisa diterapkan pada kasus ini karena: (1) Hukum yang menjadi tujuannya jelas haram dan keharamannya dinyatakan oleh nash; yakni keharaman menegakkan sistem kufur Demokrasi beserta perangkat sistem hukumnya. (2) Sarana (koalisi) tersebut berdasarkan ghalabatu azh-zhann mengantarkan kepada perbuatan mengangkat presiden dan wakilnya yang bertugas menegakkan sistem kufur Demokrasi dan sistem hukum jahiliyah.

D.   Partai Politik Islam yang Seharusnya

Partai politik wajib berasaskan akidah Islam, dan dari akidah inilah terpancar berbagai peraturan yang diadopsi oleh partai, dan ia wajib terikat padanya dalam hal apapun mencakup metode, pemikiran dan uslub yang digunakan. Aktivitasnya adalah menyerukan al-khayr yakni al-Islam, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari kemungkaran.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada al-khayr (al-Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Âli Imrân [3]: 104)

Parpol Islam, sudah semestinya menyerukan perubahan sistem berdasarkan metode perubahan yang dicontohkan Rasulullah -ﷺ- sebaik-baiknya teladan.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 21)

Parpol Islam wajib menyeru umat kepada penegakkan Islam kâffah dalam kehidupan, memperingatkan umat dari bahaya sistem dan ideologi rusak produk hawa nafsu manusia (Demokrasi, Kapitalisme-Neoliberalisme), mengadopsi permasalahan umat dan menjelaskan hukum syara’ atasnya, serta bersama umat menegakkan sistem politik dan kepemimpinan Islam yang menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai pedoman, WaLlâhu a’lam bi al-shawâb. []