Cinta Rasulullah ﷺ (Bag. III): Tegakkan Islam Kâffah dengan Tegakkan Khilafah

Oleh: Irfan Abu Naveed al-Atsari

[Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Daerah Jawa Barat]

S

alah satu sunnah, yakni ajaran Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-, adalah wasiat agung beliau pada umatnya untuk berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Sunnah, menegakkan Islam kâffah dalam kehidupan.

A.  Sunnah Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-: Tegakkan Islam Kâffah

Salah satu sunnah qauliyyah Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-, adalah wasiat monumentalnya pada Haji Wada’ (haji perpisahan), yang mewasiatkan umatnya untuk berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Sunnah, menjadikannya sebagai pedoman hidup:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

“Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian apa-apa yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi dan lainnya)

Hadits ini mengandung pesan umum bagi manusia, mencakup kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- dan para sahabatnya secara praktis. Kata yâ ayyuhannâs (wahai manusia), dengan ungkapan seruan harf al-nidâ’ (kata seru yâ ayyuha) dengan objek yakni al-nâs (bentuk plural yang artinya manusia), menunjukkan bahwa wasiat Nabi –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- ini merupakan wasiat agung yang ditujukan kepada umat manusia secara umum, termasuk pemimpin kaum Muslim dan kaum Muslim pada umumnya.

Wasiat Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- ini, mengandung perintah fardhu untuk berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah, mencakup kewajiban menjadikan keduanya sebagai dasar negara dan hukum perundang-undangan, mencakup aspek politik dalam negeri maupun luar negeri, fardhu dengan petunjuk (qarînah) adanya janji keselamatan dari kesesatan, diperkuat dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah lainnya, Dr. Muhammad bin Hamid Hawari menjelaskan:

Saya menyadari dengan penuh keyakinan, berdasarkan kajian terhadap sirah nabawiyyah dalam bimbingan cahaya al-Qur’an dan sunnah nabawiyyah, bahwa mengembalikan hukum syari’at Islam dalam kehidupan merupakan kewajiban syar’i, dan fardhu kifayah bagi mereka jika ada yang mampu menegakkannya, dan fardhu ’ain jika tidak ada yang mampu menegakkannya.[1]

Dalam perinciannya, Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- dan para sahabat telah memberikan keteladanan bahwa untuk menegakkan al-Qur’an dan al-Sunnah dalam kehidupan, mencakup kehidupan bermasyarakat, maka memerlukan institusi politik yang menegakkan politik Islam, mengatur kehidupan masyarakat dengan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah.

Al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1396 H) menggambarkannya secara mapan berdasarkan petunjuk syari’at, bahwa Islam adalah din yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-, untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Pencipta-Nya, dirinya sendiri dan sesama manusia. Hubungan manusia dan Pencipta-Nya mencakup akidah dan peribadahan-peribadahan; hubungan manusia dengan dirinya sendiri mencakup akhlak, makanan dan pakaian; hubungan manusia dengan sesama manusia mencakup mu’amalah, dan hukum-hukum persanksian. Maka Al-Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.[2]

Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-, yang menegakkan institusi politik Islam berpusat di Madinah al-Munawwarah, diteruskan oleh para sahabat al-khulafâ’ al-râsyidûn pada periode yang disebut Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- dalam hadits hasan riwayat Imam Ahmad, sebagai periode al-khilâfah ’alâ minhâj al-nubuwwah. Ditegaskan para ulama dalam turats mereka yang menguraikan kewajiban menegakkan institusi Khilafah ini dalam kehidupan, sebagai ajaran Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- dan disepakati para sahabat dengan konsensus (ijma’) mereka.

Dimana itu semua memahamkan kita secara terang benderang, bahwa penerapan Islam dalam kehidupan membutuhkan kekuasaan politik, yang ditafsirkan oleh Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- dalam bentuk praktis yakni dengan tegaknya institusi politik, negara Islam (al-daulah al-Islâmiyyah). Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H)–begitu pula para ulama lainnya- mengumpamakannya sebagai saudara kembar (الدّين وَالسُّلْطَان توأمان)[3], lalu Al-Ghazali pun menegaskan:

الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس فَمَا لا أس لَهُ فمهدوم وَمَا لا حارس لَهُ فضائع

“Al-Dîn itu asas dan penguasa itu penjaganya, maka apa-apa yang tidak ada asasnya maka ia akan roboh dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan hilang.”[4]

Merealisasikan itu semua bagian dari menyambut seruan Allah yang berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ {٢٤}

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.” (QS. Al-Anfâl [8]: 24)

B.  Tegakkan Islam Kâffah dengan Tegaknya Al-Khilâfah ’ala Minhâj al-Nubuwwah

Salah satu ajaran Islam yang diwasiatkan dan diwariskan Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- kepada para sahabat dan umatnya adalah al-imamah (kepemimpinan) dengan ruh Islam yakni al-Khilafah, sebagaimana sabdanya yang mulia, dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Lafal al-Bukhârî)

Kepemimpinan dengan ruh Islam ini menjadi menjadi ciri khas mulia, membedakannya dengan sistem sekular yang mengundang malapetaka. Inilah yang diungkapkan Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1396 H), menjelaskan makna syar’i secara mapan digali dari nas-nas syar’i, bahwa Khilafah adalah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”

Imam Abu Bakr al-Anbari (w. 328 H) pun menjelaskan:

سمي الخليفة خليفة في الأصل، لخلافته رسول الله، والأصل فيه: خَلِيفٌ، بغير هاء، فدخلت " الهاء " للمبالغة في مدحه بهذا الوصف 

Dinamakan al-khalifah, yakni khalifah pada asal katanya, karena kedudukannya sebagai pengganti Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-, asal katanya adalah: khalîf, tanpa ada tambahan huruf hâ’ (maksudnya tâ’ marbûthah), maka ditambahkan al-hâ’ (tâ’ marbûthah) sebagai bentuk superlatif (mubâlaghah) atas pujian terhadapnya dengan penyifatan tersebut.[5]

Imam Al-Qalqasyandi menegaskan bahwa khilafah secara ’urf lantas disebut untuk kepemimpinan agung, memperkuat makna syar’inya yang menggambarkan kepemimpinan umum atas umat, menegakkan berbagai urusan dan kebutuhannya.[6] Namun bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan Din ini, dan mengatur urusan dunia dengannya, ditegaskan Imam al-Mawardi (w. 450 H)[7], Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H)[8]. Imam al-Mawardi al-Syafi’i menegaskan:

الْإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Al-Imâmah: pembahasan terkait khilâfat al-nubuwwah (pengganti kenabian) dalam memelihara urusan Din ini dan mengatur urusan dunia (dengannya).

Karakter agung pengganti kenabian ini, sebagaimana petunjuk dalam hadits di atas, dimana kekhilafahan menegakkan apa yang disebut politik Islam (al-siyâsah al-syar’iyyah), sebagaimana didefinisikan Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) dalam kamus bahasa ahli fikihnya, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’:

رِعَايَةُ شُؤُوْنِ الأُمَّةِ بِالدَّاخِلِ وَالخَارِجِ وَفْقَ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ

“Pemeliharaan urusan umat baik di dalam dan luar negeri yang sejalan dengan syari’ah Islam.”[9]

Dimana sifat syar’iyyah dari politik warisan Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- ini pun diungkapkan al-Syafi’i, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dalam sejumlah kitabnya, salah satunya Badâi’i al-Fawâ’id:

لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ

”Tidak ada politik kecuali apa-apa yang sejalan dengan hukum syara'.”[10]

Maka jelas bahwa jika penguasa menegakkan politik sekularistik, mengatur rakyat dengan aturan yang bertentangan dengan syari’at Islam, maka hal itu tertolak, sebagaimana kecaman dalam hadits dari ’Aisyah –radhiyallâhu ’anhâ- bahwa Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“Siapa saja yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka amal perbuatan itu tertolak” (HR. Muslim, Ahmad)[11]

Dalil hadits di atas pun disebutkan oleh Imam Ibn Hazm al-Andalusi ketika menjelaskan syarat penguasa yang memenuhi karakteristik berpegang teguh terhadap syari’at, “Seseorang yang mengedepankan perintah-Nya, mengetahui apa-apa yang Allah wajibkan berupa kefardhuan-kefardhuan din ini, dan bertakwa kepada Allah.”[12]

Dalam perinciannya, kewajiban menegakkan khilafah, mencakup karakteristik agungnya, merupakan perkara yang ma’lûm disepakati salaful ummah dan ulama ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kefardhuan agama tersebar (min a’zham al-wajibat), diuraikan dalam turâts para ulama dengan perincian dalil:

Pertama, Dalil-Dalil Al-Qur’an

Dalil pertama, Allâh memerintahkan kita mena’ati ulil amri dalam QS. Al-Nisâ’ [4]: 59. Maka berdasarkan dalâlah al-iltizâm, perintah menta’ati ulil amri pun merupakan perintah mewujudkannya sehingga kewajiban tersebut terlaksana. Maka ayat tersebut pun mengandung petunjuk, wajibnya mengadakan ulil amri (Khalifah) dan sistem syar’inya (Khilafah), yang juga disebut nama (al-ism) dan dirinci konsepnya (al-musamma) dalam hadits-hadits nabawiyyah.

Dalil kedua, Para ulama pun menegaskan bahwa dalam banyak ayat al-Qur’an, Allah mewajibkan kaum Muslim menegakkan syari’at Islam (lihat: QS. Al-Baqarah [2]: 208, QS. Al-Mâ’idah [5]: 48 dan lainnya), namun penerapannya takkan sempurna kecuali dengan tegaknya sistem Khilafah dan adanya Khalifah yang dibai’at secara syar’i menegakkan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah, maka menegakkan keduanya hukumnya wajib, sesuai kaidah syar’iyyah:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Hal-hal dimana suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya pun wajib.”[13]

Para ulama pun menjadikan kaidah ini sebagai hujjah wajibnya khilafah, penerapannya dijelaskan oleh Imam al-Naisaburi (w. 850 H):

Umat ini (ulama) bersepakat bahwa yang diseru dari firman-Nya: ”Jilidlah” adalah Imam hingga mereka pun berhujjah dengannya atas kewajiban mengangkat Imam (Khalifah), karena sesungguhnya hal dimana kewajiban takkan sempurna kecuali dengannya maka hal tersebut menjadi wajib adanya.[14]

Kedua, Dalil-Dalil Al-Sunnah

Banyak dalil-dalil al-Sunnah yang mendasarinya, dua di antaranya, yakni hadits dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad)[15]

Hadits ini, mengandung pujian yang sangat kuat terhadap sosok Khalifah, karena maksud dari al-Imâm dalam hadits ini adalah al-Khalîfah, ditegaskan para ulama salah satunya al-Mulla al-Qari (w. 1041 H),[16] dimana pujian tersebut -dalam ilmu balaghah- ditunjukkan oleh dua hal: ungkapan qashr (pengkhususan) dan tasybîh mu’akkad (penyerupaan tegas) yang menyerupakan Khalifah sebagai perisai kaum Muslim. Dalam ilmu ushul al-fiqh, jika adanya “hal yang dipuji” tersebut menjadi sebab tegaknya hukum Islam, sebaliknya jika hal tersebut tidak ada menyebabkan hukum Islam terbengkalai, maka pujian tersebut merupakan qarînah jazîmah (indikasi tegas) bahwa “hal yang dipuji” itu hukumnya wajib. Yakni adanya Khalifah dalam sistem Khilafah.

Dalil lainnya, Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“Barangsiapa yang mati sedangkan dipundaknya tiada bai’at (kepada Khalîfah), maka ia mati seperti mati jahiliyyah.” (HR. Muslim)[17]

          Bai’at secara terminologis adalah hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan kekhilafahan. Para ulama menegaskan bahwa bai’at merupakan metode syar’i mengangkat Khalîfah.[18] Nabi –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- telah mewajibkan adanya bai’at di pundak setiap muslim, dengan qarînah jâzimah adanya ancaman tasybîh: mati seperti mati jahiliyyah, menurut al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) yakni mati dalam keadaan bermaksiat.[19]

Hadits ini mewajibkan adanya bai’at di atas pundak setiap Muslim, dan bai’at tidak diberikan kecuali kepada Khalifah, maka ini menjadi dalil wajibnya mengadakan Khalifah, menegakkan sistem Khilafah dengan tempo tiga hari. Imam Ibn Hubairah (w. 560 H) menjelaskan hadits ini menegaskan:

Yakni jika tiada Imam/Khalifah baginya, dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh terjadi kekosongan yang meliputi kaum Muslim, lebih dari tiga hari sebagai tempo syura’ (dari ketiadaan khilafah), kecuali di pundak mereka terdapat bai’at terhadap seorang Khalifah tempat kembali mereka.[20]

Ketiga, Dalil Ijma’ Sahabat

Konsensus (ijmâ’) sahabat merupakan hujjah syar’iyyah berdasarkan dalil QS. Al-Taubah [9]: 100, disepakati oleh para ulama. Salah satunya, konsensus mereka terhadap kewajiban menegakkan khilafah, mengangkat khalifah. Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra (w. 458 H) ketika mengomentari peristiwa bersejarah, diskusi alot antara tokoh-tokoh Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa’idah menegaskan: “Jika seandainya al-Imamah (Khilafah) itu tidak wajib, maka takkan berlangsung diskusi alot tersebut dan dialog tentangnya.”[21]

Sebelumnya, al-Farra menegaskan bahwa Khilafah hukumnya wajib berdasarkan dalil al-sam’u (yakni dalil-dalil naqli).[22] Penjelasan senada ditegaskan oleh al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya.[23] Di sisi lain, para sahabat pun lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah daripada pemakaman jenazah Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Khaththabi (w. 388 H). Setelah menjelaskan konsensus sahabat ini, al-Khaththabi (w. 388 H) lalu menegaskan:

وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد

Dalil tersebut (ijma’ sahabat) termasuk sejelas-jelasnya dalil atas wajibnya menegakkan al-Khilafah, dan bahwa harus ada seorang Imam (Khalifah) bagi masyarakat yang berdiri memerintah dan mengatur mereka dengan hukum-hukum Allah, menjauhkan mereka dari keburukan, menghalangi mereka saling menzhalimi dan menimbulkan kerusakan.[24]

Maka tak mengherankan jika para ulama pun menegaskan kesepakatan mereka atas wajibnya menegakkan Khilafah. Imam Ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H) mendokumentasikan: “Mereka (para ulama) sepakat bahwa imamah itu fardhu dan adanya Imam itu merupakan  suatu keharusan.”[25]

Seluruh penjelasan di atas semakin menegaskan bahwa dakwah, wajib berorientasi pada upaya penegakkan Islam dalam kehidupan, dan hal itu terwujud sempurna dengan tegaknya institusi kekuasaan Islam, Sistem Khilafah yang berdiri tegak di atas manhaj kenabian (al-khilâfah ’alâ minhâj al-nubuwwah). Menyongsong abad tegaknya kembali kemuliaan Islam, dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a., Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“Kemudian akan ada kembali Khilâfah di atas manhaj kenabian.” (HR Ahmad)[26]

Inilah sunnah Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- yang menggariskan sistem politik Islam yang khash, dicontohkan oleh beliau dan para khalifah, tak ada jalan lain bagi kita yang mengaku mencintai beliau, kecuali berjuang merealisasikannya, sebagai salah satu bagian dari pesan mendalam Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam-, dari Al-’Irbadh bin Sariyah ia berkata: Rasulullah –shallâLlahu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

“Hendaklah kalian berdiri di atas sunnahku, dan sunnah para khalifah al-rasyidin al-mahdiyyin (khalifah empat yang mendapatkan petunjuk), gigitlah oleh kalian hal tersebut) dengan geraham yang kuat.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi)[27]

---

[1] Dr. Muhammad bin Hamid Hawari, Da’watun Min Jâmi’ al-Ahkâm Min Tafsîr al-Imâm ‎al-Qurthubi, Risâlah Duktûrah, 1428 H, hlm. 8.‎

[2] Al-Qadhi Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Nizhâm Al-Islâm, Beirut: Dâr al-Ummah, 1953, hlm. 34.

[3] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1424 H, hlm. 128.

[4] Ibid. Penuturan senada diutarakan oleh Imam Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H), Imam al-Qal’i al-Syafi’i (w. 630 H), Imam Ibn al-Azraq al-Gharnathi (w. 896 H), dan lainnya.

[5] Abu Bakar al-Anbari, Al-Zâhir fî Ma’ânî Kalimât al-Nâs, Ed: Dr. Hatim Shalih al-Dhamin, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. I, 1412 H/1992, juz II, hlm. 229.

[6] Ibid.

[7] Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Dâr al-Hadîts, juz I, hlm. 15

[8] Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâts al-Zhulm, Maktabat Imâm al-Haramain, cet. II, 1401 H, juz I, hlm. 22

[9] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H, juz I, hal. 252.

[10] Muhammad bin Abi Bakr Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Badâ'i al-Fawâ'id, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, juz III, hlm. 152.

[11] HR. Muslim dalam Shahîh-nya; HR. Ahmad dalam Musnad-nya (42/62, hadits no. 25128); Syu’aib al-Arna’uth dkk mengomentari: “Hadits ini sanadnya shahih sesuai syarat Imam Muslim.”

[12] ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa al-Nihal, Kairo: Maktabah al-Khanji, t.t., juz IV, hlm. 128.

[13] Tajuddin ‘Abdul Wahhab al-Subki, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1411 H, juz II, hlm. 88.

[14] Nizhamuddin al-Naisaburi, Gharâ’ib al-Qur’ân wa Raghâ’ib al-Furqân, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1416 H, juz V, hlm. 148.

[15] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (no. 2797); Muslim dalam Shahîh-nya (no. 1841); Ahmad dalam Musnad-nya (no. 10787), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Shahih dan ini sanadnya kuat.”

[16] Al-Mulla Ali al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh, juz VI, hlm. 2391.

[17] Muslim dalam Shahîh-nya (no. 1851).

[18] Hal ini disimpulkan dari ulasan para ulama terkait bai’at untuk khalifah, misalnya dalam kitab al-Ahkâm al-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi dan selainnya.

[19] Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bâri: Syarh Shahîh al-Bukhâri, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H, juz XIII, hlm. 7.

[20] Yahya bin Hubairah al-Syaibani, Al-Ifshâh ‘An Ma’âni al-Shihâh, Dâr al-Wathan, 1417 H, juz IV, hlm. 262.

[21] Muhammad bin al-Husain Abu Ya’la al-Farra, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. II, 1421 H, juz I, hlm. 19.

[22] Ibid

[23] Abu Abdullah Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Riyadh; Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H, juz I, hlm. 264.

[24] Abu Sulaiman Al-Khaththabi, Ma’âlim al-Sunan, Halb: Al-Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1351 H, juz III, hlm. 6.

[25] Ibn Hazm Al-Andalusi, Marâtib al-Ijmâ’ fî al-‘Ibâdât wa al-Mu’âmalât wa al-I’tiqâdât, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., hlm. 124.

[26] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Sanadnya hasan.”

[27] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 17184), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: ”Hadits shahih dan para perawinya tsiqah.”; Ibn Majah dalam Sunan-nya (no. 42), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: ”Hadits shahih dengan banyak jalan periwayatan dan syawahid (riwayat-riwayat pendukungnya).”; Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no. 329), al-Hakim berkata: ”Ini hadits shahih, tidak mengandung satupun cacat.” ditegaskan senada oleh al-Hafizh al-Dzahabi; Al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman (no. 7516).