Khilafah dalam Persepektif Islam (Penjelasan Para Ulama Mu'tabar)

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I[1]

P

rinsip yang harus diperhatikan kaum Muslim untuk memahami hakikat Khilafah di tengah gencarnya syubhat adalah: mengembalikan topik agung ini kepada pokok pembahasannya dalam Islam. Sehingga mendudukkannya sebagaimana sikap Rasulullah SAW dan para sahabat, tak terpedaya penyesatan opini yang digencarkan oleh mereka yang gelap mata, mendikte Khilafah dengan kacamata kuda peradaban Barat. Padahal topik ini telah diulas para ulama rabbani pewaris para nabi, dengan pembahasan yang mapan tak mengandung kecacatan, gamblang tak mengandung kesamaran, Allah al-Musta’an.

A.   Pengertian Khilafah

Asal usul kata khilâfah, kembali kepada ragam bentukan kata dari kata kerja khalafa. Al-Khalil bin Ahmad (w. 170 H) mengungkapkan: fulân[un] yakhlufu fulân[an] fî ‘iyâlihi bi khilâfat[in] hasanat[in].[2] Yang menggambarkan estafeta kepemimpinan, hal senada diungkapkan oleh al-Qalqasyandi (w. 821 H),[3] salah satu contohnya dalam QS. Al-A’râf [7]: 142. Al-Qalqasyandi menegaskan bahwa khilafah secara ’urf lantas disebut untuk kepemimpinan agung, memperkuat makna syar’inya yang menggambarkan kepemimpinan umum atas umat, menegakkan berbagai urusan dan kebutuhannya.[4]

Namun bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan Din ini, dan mengatur urusan dunia dengannya, ditegaskan Imam al-Mawardi (w. 450 H)[5], Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H)[6] dan para ulama lainnya. Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Muttafaqun ’alayh)

Dengan kata lain, kepemimpinan dengan ruh Islam ini menjadi menjadi ciri khas mulia, membedakannya dengan sistem sekular yang mengundang malapetaka. Inilah yang diungkapkan Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani, menjelaskan makna syar’i secara mapan digali dari nas-nas syar’i, bahwa Khilafah adalah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”

Yakni mengemban dakwah dengan hujjah dan jihad.[7]

B.   Istilah Khilâfah dan Imâmah

Istilah khilafah, diungkapkan pula oleh para ulama dengan istilah imamah, yakni al-imâmah al-’uzhmâ, keduanya bentuk sinonim (mutarâdif) karena esensinya sama, yakni topik kepemimpinan dalam Islam. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa al-imâmah al-’uzhmâ, al-khilâfah, atau imârat al-mu’minîn, seluruhnya semakna.[8] Hal ini pun ditegaskan oleh Dr. Shalah al-Shawi.[9] Hal itu terbukti ketika sebagian ulama mengeksplorasi kedua istilah ini secara bersamaan, semisal Imam al-Mawardi.[10]

Hal ini menggugurkan klaim orang yang menyimpangkan aqwâl ulama dalam topik al-imâmah, untuk menjustifikasi kepemimpinan di luar Islam yang sekularistik. Padahal setiap sistem politik, dibangun dari berbagai karakteristik yang membedakan satu sama lain, dari persoalan prinsip hingga cabangnya: antara Islam dan sekularisme yang menjadi pijakan Demokrasi jelas bertentangan secara asasi. Karakteristik ini ditegaskan para pakar kontemporer, semisal Dr. Shalah Al-Shawi.[11]

C.   Dasar Kewajiban Menegakkan Khilafah

Dalam perinciannya, kewajiban menegakkan khilafah merupakan perkara yang ma’lûm disepakati salaful ummah dan ulama ahlus sunnah, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kefardhuan agama tersebar, diuraikan dalam turâts para ulama dengan perincian dalil:

Pertama, Al-Qur’an

Dalil pertama, Allâh memerintahkan kita mena’ati ulil amri dalam QS. Al-Nisâ’ [4]: 59. Maka berdasarkan dalâlah al-iltizam, perintah menta’ati ulil amri pun merupakan perintah mewujudkannya sehingga kewajiban tersebut terlaksana. Maka ayat tersebut pun mengandung petunjuk, wajibnya mengadakan ulil amri (Khalifah) dan sistem syar’inya (Khilafah).

Dalil kedua, Dalam banyak ayat al-Qur’an, Allah mewajibkan kaum Muslim menegakkan syari’at Islam (lihat: QS. Al-Baqarah [2]: 208, QS. Al-Mâ’idah [5]: 48), namun penerapannya takkan sempurna kecuali dengan tegaknya Khilafah, maka menegakkannya wajib, sesuai kaidah syar’iyyah:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Hal-hal dimana suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya pun wajib.”[12]

Para ulama pun menjadikan kaidah ini: penguat hujjah wajibnya khilafah, penerapannya dijelaskan oleh Imam al-Naisaburi (w. 850 H): “Umat ini (ulama) bersepakat bahwa yang diseru dari firman-Nya: ”Jilidlah” adalah Imam hingga mereka pun berhujjah dengannya atas kewajiban mengangkat Imam (Khalifah), karena sesungguhnya hal dimana kewajiban takkan sempurna kecuali dengannya maka hal tersebut menjadi wajib adanya.”[13]

Kedua, Al-Sunnah

Banyak dalil-dalil al-Sunnah yang mendasarinya: hadits dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi SAW bersabda:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alaih)

Hadits ini mengandung pujian yang sangat kuat terhadap sosok Khalifah, karena maksud dari al-Imâm dalam hadits ini adalah Khalîfah, ditegaskan al-Mulla al-Qari (w. 1041 H),[14] dimana pujian tersebut -dalam ilmu balaghah- ditunjukkan oleh dua hal: ungkapan qashr (pengkhususan) dan tasybîh mu’akkad (penyerupaan tegas) yang menyerupakan Khalifah sebagai perisai kaum Muslim. Jika adanya “hal yang dipuji” tersebut menjadi sebab tegaknya hukum Islam, sebaliknya jika ia tiada menyebabkan hukum Islam terbengkalai, maka pujian tersebut merupakan qarînah jazîmah (indikasi tegas) bahwa “hal yang dipuji” tersebut hukumnya wajib. Yakni tegaknya sistem Khilafah. Dalil lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“Barangsiapa yang mati sedangkan dipundaknya tiada bai’at (kepada Khalîfah), maka ia mati seperti mati jahiliyyah.” (HR. Muslim)

            Bai’at secara terminologis adalah hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan kekhilafahan. Para ulama menegaskan bahwa bai’at merupakan metode syar’i mengangkat Khalîfah.[15] Nabi SAW telah mewajibkan adanya bai’at di pundak setiap muslim, dengan qarînah jâzimah adanya ancaman tasybîh: mati seperti mati jahiliyyah, menurut al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani (w. 852 H) yakni mati dalam keadaan bermaksiat.[16]

Hadits ini mewajibkan adanya bai’at di atas pundak setiap Muslim, dan bai’at tidak diberikan kecuali kepada Khalifah, maka ini menjadi dalil wajibnya mengadakan Khalifah, menegakkan sistem Khilafah dengan tempo tiga hari. Imam Ibn Hubairah (w. 560 H) menjelaskan hadits ini menegaskan:

“Yakni jika tiada Imam/Khalifah baginya, dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh terjadi kekosongan yang meliputi kaum Muslim, lebih dari tiga hari sebagai tempo syura’ (dari ketiadaan khilafah), kecuali di pundak mereka terdapat bai’at terhadap seorang Khalifah tempat kembali mereka.”[17]

Ketiga, Ijma’ Sahabat

Jika konsep khilafah dipertentangkan dengan konsep lain yang mengatasnamakan kesepakatan, maka harus kembali kepada prinsip bahwa ijma’ sahabat, menurut ahl al-’ilm, menjadi hujjah syar’i berdasarkan dalil QS. Al-Taubah [9]: 100, diunggulkan atas kesepakatan manusia manapun. Dimana sahabat berijma’ atas wajibnya menegakkan khilafah, mengangkat khalifah. Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra (w. 458 H) ketika mengomentari peristiwa bersejarah diskusi alot antara tokoh-tokoh Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin menegaskan: “Jika seandainya al-Imamah (Khilafah) itu tidak wajib, maka takkan berlangsung diskusi alot tersebut dan dialog tentangnya.”[18]

Sebelumnya, al-Farra menegaskan bahwa Khilafah hukumnya wajib berdasarkan dalil al-sam’u (yakni dalil-dalil naqli).[19] Penjelasan senada ditegaskan oleh al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya.[20] Di sisi lain, para sahabat pun lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah daripada pemakaman jenazah Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Khaththabi (w. 388 H). Setelah menjelaskan ijma’ sahabat ini, al-Khaththabi (w. 388 H) lalu menegaskan:

وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد

“Dan dalil tersebut (ijma’ sahabat) merupakan sejelas-jelasnya dalil atas wajibnya menegakkan al-Khilafah dan bahwa harus ada seorang Imam (Khalifah) bagi masyarakat yang berdiri memerintah dan mengatur mereka dengan hukum-hukum Allah, menjauhkan mereka dari keburukan, menghalangi mereka saling menzhalimi dan merusak.”[21]

Maka tak mengherankan jika para ulama pun menegaskan kesepakatan mereka atas wajibnya menegakkan Khilafah. Imam Ibn Hazm (w. 456 H) mendokumentasikan: “Mereka (para ulama) sepakat bahwa imamah itu fardhu dan adanya Imam itu merupakan  suatu keharusan.”[22]

D.   Pilar-Pilar Khilafah

Para ulama, menjelaskan empat pilar politik Islam dalam sistem Khilafah:

Pertama, Kedaulatan di tangan syara’ (al-siyâdah li al-syar’i), yang menjamin penegakkan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah dalam kehidupan, mengundang keberkahan dari Allah, menebarkan rahmat bagi alam semesta.

Kedua, Kekuasaan milik umat (al-sulthân li al-ummah), yakni dengan adanya hak bai’at untuk mengangkat khalifah, yang dibai’at untuk menegakkan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah, yang menjamin terealisasinya kepemimpinan yang amanah menegakkan syari’at Islam.

Ketiga, Kewajiban adanya satu kepemimpinan Khalifah untuk seluruh umat (wujûb al-khalîfah al-wahîd li al-muslimîn), yang menjamin realisasi kesatuan kaum Muslim dalam satu institusi super power untuk menegakkan Islam dalam kehidupan.

Keempat, Khalifah berhak mengadopsi hukum (li al-khalîfah haq al-tabanni), yang menjamin kesatuan kaum Muslim, menjaganya dari ancaman perpecahan. Adopsi hukum yang berkaitan dengan kesatuan kaum Muslim, dimana tanpa kesatuan ini kaum Muslim akan berpecah belah.

E.   Khatimah

          Khilafah, terang benderang sebagai bagian dari ajaran Islam yang mulia, memuliakan mereka yang mengemban dan memperjuangkannya, seterang mentari terbit tak terhalang awan bagi ia yang teguh meniti jalan Rasul-Nya.

---

[1] Mudir & Pengasuh Ma’had Du’at al-Furqan

[2] Al-Khalil bin Ahmad, Kitâb al-‘Ain, Dâr al-Hilâl, IV/268

[3] Ahmad bin Ali al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma’alim al-Khilâfah, Hukumat al-Kuwait, I/8

[4] Ibid.

[5] Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Dâr al-Hadîts, I/15

[6] Abu al-Ma’ali al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâts al-Zhulm, Maktabat al-Imâm, I/22

[7] Al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam, I/22

[8] Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Dâr al-Fikr, VIII/6144

[9] Dr. Shalah Al-Shawi, Al-Wajîz fî Fiqh Al-Khilâfah, Dâr al-I’lâm, hlm. 5

[10] Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, I/15

[11] Dr. Shalah Al-Shawi, Al-Wajîz, hlm. 7

[12] Tajuddin ‘Abdul Wahhab al-Subki, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, II/88

[13] Nizhamuddin al-Naisaburi, Gharâ’ib al-Qur’ân wa Raghâ’ib al-Furqân, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, V/148

[14] Al-Mulla Ali al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh, Dâr al-Fikr, VI/2391

[15] Hal ini disimpulkan dari ulasan para ulama terkait bai’at untuk khalifah, misalnya dalam kitab al-Ahkâm al-Sulthaniyyah karya Imam al-Mawardi.

[16] Ahmad bin Ali al-Asqalani, Fath al-Bâri, Dâr al-Ma’rifah, XIII/7

[17] Yahya bin Hubairah al-Syaibani, Al-Ifshâh ‘An Ma’âni al-Shihâh, Dâr al-Wathan, IV/262

[18] Abu Ya’la al-Farra, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, I/19

[19] Ibid

[20] Abu Abdullah Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Dâr ‘Âlam al-Kutub, I/264

[21] Abu Sulaiman al-Khathabi, Ma’âlim al-Sunan, Al-Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, III/6

[22] Ibn Hazm Al-Andalusi, Marâtib al-Ijmâ’, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, I/124