01 Agustus 2017

[Bag. I] Hujjah Fardhu Kifayahnya Mendirikan Gerakan Dakwah Terorganisir

Hasil gambar untuk ‫ولتكن منكم أمة‬‎

Koreksi atas Fatwa "Mubah" & Perincian Pembahasan Menurut Para Ulama Ahli Syari’ah

Penyusun:
Al-Faqir ilaLlâh Ta’âlâ Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Disarikan dari buku, Menggugah Nafsiyyah Dakwah Berjama'ah, (Bab Tafsir & Balaghah QS. Ali Imran [3]: 104) 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

Ikhwatî fiLlâh rahimanâ wa rahimakumuLlâh, salah satu ayat al-Qur’an yang agung merinci konsep dakwah adalah firman Allah, QS. Âli Imrân [3]: 104. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {١٠٤}
Dan hendaklah ada di antara kalian golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Âli Imrân [3]: 104)

Mengomentari ayat yang agung ini, al-’Allamah Muhammad al-Thahir bin ’Asyur (w. 1393 H) menuturkan dalam tafsirnya:

فجاءت الآية بهذا الأمر على هذا الأسلوب البليغ الموجز
“Ayat ini turun dengan kandungan perintahnya, menggunakan uslub yang mendalam dan singkat padat.”[1]

            Salah satu konsep yang digali dari ayat ini adalah kewajiban mengadakan kelompok dakwah terorganisir (jamâ’ah dâ’iyyah mutakattilah), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pendalilan para ulama mujtahid penggagas gerakan-gerakan dakwah, di antaranya al-’Allamah al-Qadhi Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani dan al-’Allamah Abdul Qadim Zallum, dua sosok ulama pakar syari’ah dan tsaqafah Islam dari al-Azhar al-Syarif, didukung oleh penjelasan para ulama lainnya (para ulama dahulu dan saat ini), yang saling menguatkan pada kesimpulan wajibnya mendirikan jamâ’ah dâ’iyyah mutakattilah (pembahasan mereka bisa jadi satu buku khusus, ditinjau dari berbagai fan ilmu syar'i dan bahasa (khususnya nahwu-sharf-balaghah)).
            Hal itu pun terbukti dengan besarnya perhatian kaum Muslim khususnya di masa ketika Islam kini belum tegak sempurna secara kâffah dalam kehidupan, dengan keberadaan gerakan-gerakan dakwah Islam yang benar-benar terorganisir, semisal HT, IM, Wahdah Islamiyyah (WI), DDII, MMI, FPI,  dan lain sebagainya yang digagas dan didirikan oleh para ulama.
            Maka ironis jika ada yang bisa dinilai gegabah memfatwakan, tidak wajibnya mendirikan kelompok dakwah terorganisir, bahwa hukumnya mubah saja, tidak wajib tidak pula sunnah. Dimana fatwa tersebut semata-mata didasarkan pada makna ummah secara literal dan perumpamaan ummah seperti kelompok burung yang tak terorganisir, serta asumsi bahwa organisasi adalah salah satu teknis/wasilah beramar makruf nahi mungkar. Penjelasannya menjadi semakin samar ketika shahibatul maqalah menuturkan “yang wajib adalah melaksanakan amar makruf nahi mungkar bukan mendirikan organisasinya.”
Cuplikan sebagian tulisannya yang perlu diluruskan:
==============
APAKAH AMAL AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR WAJIB DIORGANISASI?
Jawabannya tidak. Hukum mendirikan organisasi mubah saja, bukan wajib atau sunnah, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Sebagian orang ada yang menggunakan QS. Ali Imran ayat 104 untuk menyatakan wajib mendirikan harakah/organisasi dakwah: (Ali Imran: 104).
Mereka memaknai “segolongan umat” berarti sekelompok orang yang ada amir/ketuanya, ada tanzhim/administrasinya/AD-ART-nya, dan ada anggotanya. Ini pemaknaan yang tidak tepat terhadap makna kata ummah pada ayat tersebut. Karena lafaz ummah bermakna jama’ah/kelompok dan secara bahasa ummah tidak harus diorganisasi. Burung dalam Al-Qur’an disebut ummah, padahal burung tidak memiliki AD/ART. Hal ini menunjukkan lafaz ummah hanya bermakna sekelompok saja, tanpa membedakan apakah diorganisasi ataukah tidak. Mendirikan organisasi adalah salah satu teknis/wasilah beramar makruf nahi mungkar, hukumnya boleh, bukan wajib. Yang wajib adalah melaksanakan amar makruf nahi mungkar bukan mendirikan organisasinya."
==============
Koreksi:
Konklusi fatwa di atas ini keliru, fatal dengan mengambil kesimpulan istidlâl semata-mata dari penafsiran kata ummah secara bahasa, dan mengasumsikan mengorganisir dakwah sebagai teknis yang sekedar mubah. Padahal topik yang diulas adalah istidlal hukum syara’ mendirikan jama’ah dakwah, bukan kajian bahasa dari kata ummah. Padahal dalam konteks istidlal, hendaknya diperhatikan benar:
Para ‘ulama bersepakat bahwa dalam memahami ayat-ayat al-Qur’ân dan al-Sunnah digunakan dua pendekatan yang benar. 
Pertama, Memahami pengertian secara tersurat, yakni dipahami secara langsung dari lafazh atau bentuk lafazh dalam nash (harfiah/manthûq).
Kedua, Pengertian secara tersirat, yakni dipahami melalui penafsiran secara logis dari petunjuk atau makna lafazh atau makna keseluruhan kalimat yang dinyatakan dalam nash (kontekstual/mafhûm). Makna ini menjadi kelaziman makna lafazh secara langsung.
Realitasnya, para ulama ahli syari'ah merinci dalil manthuq dan mafhum dari ayat ini, untuk sampai pada ulasan "wajibnya mendirikan gerakan dakwah terorganisir (jama'ah mutakattilah), dengan INTISARI SINGKAT PADAT sebagai berikut:

I.             Fokus Perintah Ayat adalah Perintah Mengadakan Kelompok Dakwah, Tak Hanya Soal Aktivitas Dakwah

Secara manthûq, fokus perintah (wajh al-istidlâl) ayat ini jelas pada aspek perintah mengadakan kelompok dakwah, sebagaimana dituturkan oleh al-’Allamah Abdul Qadim Zallum, tak hanya menyoal dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar, dimana dakwah dalam ayat ini berkedudukan sebagai penjelasan dari aktivitas kelompok yang dituntut dalam ayat. Jadi tak bisa diklaim yang wajib ”amar ma’ruf nahi mungkarnya, bukan mendirikan organisasinya”, padahal ayat ini menunjukkan kefardhuan mengadakan kelompok dakwah.

Perintah mengadakan kelompok dakwah dalam ayat yang agung ini, ditandai dengan adanya frasa (ولتَكُنْ), dalam tinjauan ilmu bahasa arab termasuk kalimat perintah (shiyag al-amr)[2], karena huruf lâm pada permulaan frasa tersebut, adalah huruf lâm yang berfungsi sebagai kata perintah (lâm al-amr), sebagaimana ditegaskan oleh Abu Ja’far al-Nahhas al-Nahwi (w. 338 H)[3] dan Imam al-Tsa’labi (w. 427 H)[4], serta para ulama lainnya.[5]

Diperjelas ulasan ilmu ushul fikih berkaitan dengan bentuk perintah (shiyagh al-amr). Para ulama pakar ushul fikih, di antaranya Prof. Dr. ‘Iyadh bin Sami al-Salmi dan Syaikhul Ushul ‘Atha bin Khalil Abu al-Rasytah[6] menjelaskan bahwa di antara bentuk perintah adalah:
الفعل المضارع المقترن بلام الأمر (ليفعل)
“Kata kerja al-mudhâri’ yang disertai lâm al-amr (liyaf’al).”[7]
            Frasa waltakun dalam QS. Âli Imrân [3]: 104, jelas termasuk di antaranya, sehingga menunjukkan bahwa ayat ini mengandung perintah. Lalu apakah tuntutan perintah tersebut fardhu atau sunnah? Hal itu terjawab dengan menelusuri keberadaan petunjuk-petunjuk lain (qarâ’in) yang berfaidah menentukan status tuntutannya, fardhu atau sunnah. Seorang ulama ushul, Fadhilatusy Syaikh ‘Atha bin Khalil, ketika menjelaskan berbagai petunjuk (qarâ’in) yang menunjukkan tuntutan pasti (qarînah jâzimah) suatu kefardhuan, menjelaskan diantara bentuknya:
مَا كَانَ فِيْهَا بَيَانُ لِأَمْرِ حُكْمِهِ الوُجُوْبَ أَو مَوْضُوْعه فَرْض أَوْ مَدْلُوله حِرَاسَة لِلإِسْلاَمِ
“Jika didalamnya terkandung penjelasan atas suatu perintah bahwa hukumnya wajib, topiknya fardhu atau konteksnya menunjukkan penjagaan terhadap Islam.”[8]
Ia pun menjadikan QS. Âli Imrân [3]: 104 sebagai salah satu contohnya, yakni dengan adanya frasa (وأولئك هم المفلحون) “dan mereka sebenar-benarnya golongan yang beruntung”, yang merupakan qarinah pujian kuat. Hal senada dipaparkan oleh para ulama lainnya.[9]
Para ulama pun jika kita perdalam, satu suara atas kefardhuan dakwah ketika menafsirkan ayat ini, mereka hanya merinci pembahasan, apakah ayat ini menegaskan kefardhuan bagi sebagian kaum Muslim (fardhu ’alâ al-kifâyah), yakni dengan membangun kelompok dakwah, atau fardhu bagi setiap individu muslim (fardhu ‘ain), yakni dorongan untuk menjadi umat (satu golongan) yang berdakwah?
Dimana keragaman pandangan ini, berpijak pada perbedaan memahami kedudukan kata min dalam ayat. Mengenai perincian ini, silahkan bisa pembaca tela’ah dalam buku-buku para ulama tafsir, atau bisa menela’ah buku penyusun yang mengkaji tafsir balaghah QS. Ali Imran 104 ini. Tak ada dari mereka yang mengatakan tidak fardhu mengadakan kelompok dakwah, pertanyaannya kelompok dakwah seperti apa? Apakah kelompok sembarang? Mengingat ayat ini mengandung perintah fardhu, maka wajib dipahami dengan benar kelompok dakwah seperti apa yang dituntut dalam ayat ini, apakah cukup berdakwah tanpa diorganisir? Dakwah tanpa di-manage? Jawabannya jelas jika dipahami dengan alur sebagai berikut (bersambung bag. II)

Bagian II: Dalil-Dalil Wajibnya Mengadakan Kelompok Dakwah Terorganisir (Jamâ’ah Dâ’iyyah Mutakattilah)



[1] Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur, Tafsîr al-Tanwîr wa al-Tahrîr, juz IV, hlm. 38.
[2] ‘Abdurrahman bin Hasan al-Dimasyqi, Al-Balâghah al-‘Arabiyyah, Damaskus: Dâr al-Qalam, cet. I, 1416 H/1996, juz I, hlm. 229.
[3] Abu Ja’far al-Nahhas Ahmad bin Muhammad al-Nahwi, I’râb al-Qur’ân, Ed: ‘Abdul Mun’im Khalil, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1421 H, juz I, hlm. 174.
[4] Ahmad bin Muhammad al-Tsa’labi, Al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsîr al-Qur’ân, juz III, hlm. 122.
[5] Huruf wâw pada kata takûnu dihapus (majzûm) karena diawali oleh kata depan lâm al-amr; Bahjat Abdul Wahid al-Syaikhali, Balâghat al-Qur’ân al-Karîm fî al-I’jâz: I’râban wa Tafsîran Bi I’jâz, Amman: Maktabah Dandis, cet. I, 1422 H, jilid II, hlm. 139. Lihat pula: Mahmud Shafi, Al-Jadwal fî I’râb al-Qur’ân wa Sharfuhu wa Bayânuhu Ma’a Fawâ’id Nahwiyyah Hâmmah, Damaskus: Dâr al-Rasyîd, cet. III, 1416 H, juz. IV, hlm. 265, dengan I’rab:
الإعراب: (الواو) عاطفة -أو استئنافية- (اللام) لام الأمر (تكن) مضارع ناقص مجزوم -أو تام-
[6] Amir Hizbut Tahrir, Ulama ahli ushul fikih.
[7] ‘Atha bin Khalil Abu al-Rasythah, Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl: Dirâsât fî Ushûl al-Fiqh, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. III, 1421 H, hlm. 182; Prof. Dr. ‘Iyadh bin Sami al-Salmi, Ushûl al-Fiqh Alladzî Lâ Yasa’u al-Faqîh Jahluhu, Riyadh: Dâr al-Tadmuriyyah, cet. VI, 1433 H, hlm. 220.
[8] ‘Atha bin Khalil Abu Al-Rasythah, Taysîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl: Dirâsât fî Ushûl al-Fiqh, hlm. 22-23.
[9] Dr. Muhammad bin Sa’ad al-Dabl, Dalîl al-Balâghah al-Qur’âniyyah, Sabkat al-Alûkah, cet. I, 1431 H/2010, juz I, hlm. 505.