02 Agustus 2017

[Bag. III] Jawaban atas Berbagai Syubhat Fatwa Tak Wajibnya Mengorganisasi Dakwah


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

Pembentukan kelompok dakwah terorganisir merupakan perkara fardhu kifayah, wajib ada di antara umat ini, tidak bisa dihukumi sebatas mubah! Perincian bantahan:

Pertama,
Jawaban atas Tuduhan Menyoal Penukilan, Meluruskan Pemahaman

Membaca komentar-komentar mereka yang memfatwakan tidak wajibnya mengorganisasi dakwah (link diskusi), ana menyimpulkan mereka terlihat seperti orang yang tidak memahami alur penjelasan artikel yang telah saya jelaskan di sini (artikel I, artikel II), berkali-kali mempertanyakan seperti orang yang tak membaca keseluruhan, atau membaca tapi tergesa-gesa untuk melahirkan asumsi baru terkait penukilan, terbukti dengan kesalahan memahami alur penukilan, sama seperti gegabahnya memfatwakan mudahnya dakwah tak wajib diorganisasi, padahal ini masalah hukum syara', yang tak sepele, menyangkut kehidupan umat, dalam protek nahdhah al-ummah al-islamiyyah.

Di sisi lain, menyoal penukilan ini duduk persoalannya jelas bagi mereka yang menela’ah dengan teliti penukilan-penukilan pendapat para ulama ini, sudah secara mendetail saya letakkan pada subbahasan-subbahasan terperinci yang sesuai dengan porsinya, tidak ada yang ditambah-tambahkan atau dikurangi.

Pertanyaan mendasarnya, mengapa begitu getol mempersoalkan penukilan yang juga salah dipahami, pada saat yang sama mengabaikan istidlal utama yang telah saya jelaskan dalam artikel? Ini penilaian yang tidak adil untuk menjatuhkan argumentasi lawan diskusi. Mereka lebih layak fokus membantah istidlal utama, yang bisa ditemukan dengan mudah dalam dua artikel penjelasan saya di atas, jika dibaca secara mendetail dan tak tergesa-gesa membantah, padahal belum memahami inti persoalan (argumentasi lawan diskusi). Mengabaikan istidlal yang paling utama, dan beralih pada persoalan cabang bukan cara yang mapan untuk membantah argumentasi lawan diskusi, Allah al-Musta'an.

Kedua, Jawaban atas Syubhat Menyoal Ulama Ahli Syari’ah & Posisi Para Ulama

Para ulama ahli syari’ah yang mendasari penjelasan saya, saya sebutkan di awal artikel itu benar adanya, khususnya al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani dan al-’Allamah Abdul Qadim Zallum, keduanya jelas pakar dalam ilmu syari'ah, diakui oleh para ulama sejawat, dan murid-muridnya, jika ada yang memperdebatkan soal kedudukan mereka dalam keilmuan, sama sekali tak berfaidah dan menunjukkan rendahnya pemahaman atau buruknya adab terhadap ilmu dan ahlinya.

Bahkan jika seandainya saya membantah fatwa mereka (yakni Sdr. Aang dan Bintubni Akram yang memfatwakan tidak wajibnya dakwah diorganisasi, mubah saja), yakni dengan istidlal-nya kedua ulama ini pun, ini sudah sangat mapan, mengingat penjelasan keduanya jelas kokoh, terutama perincian Syaikh Abdul Qadim Zallum, lalu mengapa saya menukil penjelasan para ulama dalam subbab-subbab terperinci? Ini saya nukilkan sebagai dasar pembahasan adanya ”kelompok dakwah”, pada posisi ini lah saya banyak menukil pendapat mereka, terlepas dari perincian tafshil menyoal kelompok ini, mengingat para ulama berfatwa terkadang sesuai dengan kondisi orang yang bertanya (ini pembahasan lanjutan yang sama sekali tidak membuktikan dakwah tak perlu diorganisir), yang kemudian digambarkan para ulama ini dalam bentuk kelompok ulama, kelompok ahli hadits, dsb., namun tidak ada dari mereka yang ditanya soal wajib tidaknya mengorganisasi dakwah, lalu dengan gegabah memfatwakan ”dakwah tak wajib diorganisasi, tak harus diatur, mubah-mubah saja, itu soal sarana.” Padahal ini perkara pembahasan lanjut yang wajib digali secara matang.

Adapun sikap semata-mata mendasarkan pembahasan pada kata ummah dalam ayat, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mafhum-nya terkait harus tidaknya dakwah diorganisir secara rapih, dan hukum keberadaan pemimpin dakwah, disandingkan dengan realitas dakwah di tengah-tengah kehidupan saat ini, maka inilah yang mendasari penilaian ”fatwa gegabah”. Ingat kita tidak sedang mengkaji tafsir satu kata, tapi menurunkan hukum dari satu ayat al-Qur'an, yang tak bisa mengabaikan banyak aspek terkait istinbath! Bukan tafsir kata ummah, tapi istinbath hukum menegakkan kelompok dakwah terorganisir di masa kini!

Ketiga, Benarkah Pendapat Al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani & Al-’Allamah Abdul Qadim Zallum Bertentangan dengan Pendapat Imam al-Dhahhak?

Ini adalah asumsi sepihak yang jelas tak bisa dibenarkan, jika mereka sering menelusuri bahasa para ulama ketika berfatwa, menafsirkan suatu ayat, istilah dan lain sebagainya, niscaya mereka takkan dengan mudah membenturkan penjelasan para ulama ini, dimana ilmu mereka jelas bersanad. Justru seharusnya dipahami saling menguatkan, dan itu terbukti.

Saya beri contoh ketika para ulama menafsirkan kata al-zûr, dalam ayat ini:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
”Dan orang-orang yang tidak menyaksikan al-zûr, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al-Furqân [25]: 72)

Mereka menjelaskan dengan beragam istilah, yang saling menguatkan dan tidak bertolak belakang, dan tak boleh lantas dibentur-benturkan:

Imam Abu Muhammad al-Tustari (w. 283 H) menafsirkan kata (الزُّورَ) yakni majelis-majelis ahli bid’ah.[1] Al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) pun menegaskan bahwa ia bermakna kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, dikatakan pula yakni kedustaan dan kefasikan. Dan makna al-laghw adalah kebatilan.[2] Atau segala sesuatu yang batil dan tidak mengandung faidah.[3]

Keragaman istilah yang digunakan para ulama untuk memaknai al-zûr sebenarnya satu makna, hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) yang mengatakan:

وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم: " إنه الشرك "، أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس
”Dan perkataan para ulama tabi’in: ”sesungguhnya ia adalah perayaan orang-orang kafir” tidak bertentangan dengan perkataan sebagian mereka ”sesungguhnya ia adalah kesyirikan” atau berhala di masa jahiliyyah, dan perkataan mereka ”sesungguhnya ia adalah majelis-majelis keji”, dan perkataan sebagian mereka ”sesungguhnya ia adalah nyanyian”; karena kebiasaan al-salaf dalam penafsiran mereka memang seperti itu: yakni seseorang menyebutkan suatu jenis dengan beragam jenis penamaan sesuai dengan kebutuhan orang yang menyimak perkataannya, atau sebagai bentuk peringatan atas perkara tersebut.”[4]

Jadi ada kondisi ketika para ulama berpendapat, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, atau apa yang mereka saksikan ketika itu. Jadi JANGAN GEGABAH membenturkan pendapat para ulama, untuk menjustifikasi sesuatu yang tidak ada dasarnya dari pendapat para ulama, menyoal tidak wajibnya dakwah diorganisasi! Mereka semua tidak berselisih paham dalam hal keberadaan kelompok dakwah. Terlebih dasar pemahaman yang jelas argumentatif, dikembalikan kepada contoh Rasulullah SAW dan para sahabat pada periode Mekkah, untuk sampai pada kesimpulan perlu tidaknya, atau wajib tidaknya keberadaan kelompok dakwah terorganisir? Yang lantas dihukumi para ulama sebagai fardhu kifayah, bukan mubah-mubah saja.

Keempat, Terorganisirnya Dakwah Rasulullah SAW & Para Sahabat R.A

Di sisi lain, jelas dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat r.a. pun dinamakan oleh para ulama semisal al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani dalam kutubnya, dengan istilah kutlah, hal itu tergambar jelas dengan memperhatikan aspek esensi dari suatu kelompok terorganisir, ini karena musamma (esensi) lebih penting daripada ism, realitasnya yakni:

Pertama, Adanya kepemimpinan dakwah beliau saw, hingga dakwah terorganisir cukup mapan! Rasulullah SAW sebagai pemimpin dakwah pun jelas, mengatur aktivitas dakwah para sahabat, ada perintah dan larangan terkait aktivitas dakwah sebagai suatu kelompok, misalnya larangan beliau SAW mengangkat senjata menghadapi gempuran fisik Kafir Quraisyi. Disamping adanya perintah dan larangan, serta penugasan dakwah semisal penugasan dakwah ke Yastrib, dan pengaturan mencari keamanan, misalnya ketika sebagian kaum Muslim hijrah ke Habasyah, itu semua menunjukkan kepemimpinan dakwah beliau SAW!

Kedua, Adanya pembinaan bagi para sahabat, dimana mereka lalu menjadi para da'i yang juga berdakwah di sisi Rasulullah SAW, ditugaskan berdakwah dan lain sebagainya. Inilah esensi kelompok dakwah sebagai kelompok yang memiliki ilmu.

Ketiga, Adanya ikatan di antara para anggota, diwujudkan dalam bentuk ikatan akidah Islam.

Dan lain sebagainya, bagaimana mungkin dakwah beliau SAW dikatakan tak diorganisir?! Silahkan baca sirah, jika masih tak diakui, ini gegabah, dan menuduh beliau SAW tak mengorganisir dakwahnya, bisa termasuk berdusta mengatasnamakan beliau SAW yang dihukumi haram.

Kelima, Penegasan Dasar Argumentasi Adanya Perincian Pembedaan Antara Kelompok Dakwah & Individu yang Berdakwah

Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad al-‘Abbad al-Badr menjelaskan bahwa ayat ini (QS. Ali Imran 104) merupakan perintah dari Allah ‘Azza wa Jalla agar mengadakan kelompok-kelompok yang menegakkan dakwah kepada al-khair, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari kemungkaran, dan ia termasuk fardhu kifâyah, dan bagi setiap individu muslim wajib (pula) menegakkan dakwah kepada al-khair, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan dan potensinya.

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H) pun menjelaskan:

جماعة تربطهم رابطة معينة تجمعهم
“Kelompok yang terikat suatu ikatan yang menyatukan mereka.”

Dimana beliau menafsirkannya dengan mengaitkan dengan QS. Ali Imran 103, yakni mereka yg berpegang teguh pada tali DinuLlah. Alasan di atas pun terang benderang terjawab dalam pernyataan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili MEMBEDAKAN WILAYAH KELOMPOK & INDIVIDU,

يأمر الله تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها جماعة متخصصة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وأولئك الكمّل هم المفلحون في الدّنيا والآخرة. وتخصص هذه الفئة بما ذكر لا يمنع كون الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبا على كلّ فرد من أفراد الأمّة بحسبه
"Allah SWT memerintahkan umat Islam, agar ada di antara umat ini jama’ah/kelompok khusus (jamâ’ah mutakhashshishah) yang menegakkan dakwah kepada al-khair, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan melarang dari yang mungkar. Mereka adalah golongan yang beruntung di dunia dan akhirat. Namun pengkhususan adanya kelompok ini berdasarkan apa yang telah dijelaskan, tidak menghalangi adanya kewajiban menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar atas setiap individu dari individu-individu umat ini sesuai kemampuannya." (Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsîr al-Munîr, juz. IV, hlm. 33)

Beliau lalu menukil dalil hadits shahih, Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»
“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka ubahlah dengan qalbu dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban)

Prof Wahbah pun jelas aktif di banyak lembaga ke-Islaman, ini sudah cukup dinilai sebagai bentuk aplikasi beliau untuk berdakwah, menyebarkan ilmu islamnya, yang bisa dinilai pula sebagai kelompok yang berdakwah, terorganisir.

Jadi jelas, ini berbicara soal kelompok dakwah, yang ditafsirkan kemudian oleh para ulama: kelompok ulama (jama’at al-’ulama), kelompok yang memiliki ikatan (bi al-rabithah), kelompok istimewa (mutamayyizah), kelompok terorganisir (mutakattilah).

Artinya, ini sesuai dengan penjelasan, adanya pendalilan dasar keberadaan kelompok dakwah khusus, terorganisir, apa yang salah dengan kesimpulan ini?! Terlebih dengan menilik pendalilan al-’Allamah Taqiyuddin al-Nabhani, terutama al-’Allamah Abdul Qadim Zallum yang secara rinci menegaskan hujjah argumentatif, syar’i, menyoal fardhu kifayahnya menegakkan kelompok dakwah terorganisir! Ini semakin memperjelas duduk persoalan ”hukum mendirikan kelompok dakwah terorganisir”, menurut sudut pandang ulama, bukan orang awam.

Keenam, Dalil Utama yang Tak Kunjung Dibantah Secara Mapan & Menyoal Asumsi Mewajibkan Suatu Perkara

Ya benar sekali, ini bagian dari perkara besar, bahwa mewajibkan suatu perkara adalah perkara besar, begitu pula gegabah memubahkan sesuatu yang wajib pun juga perkara besar! Padahal penjelasan mengenai kewajiban tersebut pun oleh ahli ilmu, al-'Allamah Taqiyuddin al-Nabhani, al-'Allamah Abdul Qadim Zallum, Syaikhul Ushul Atha bin Khalil. Di antara kaidah pendalilannya JELAS mapan dan syar’i sebagai berikut:

Dengan pendekatan mafhum, jelas dipahami bahwa setiap jama’ah harus mempunyai seorang pemimpin (amir) yang wajib dita’ati, sehingga dikatakan solid karena terikat pada ikatan Islam, terbina dengan Islam dan terpimpin serta terarah, hal itu diperjelas dengan menilik keteladanan Rasulullah SAW yang berkedudukan sebagai pemimpin gerakan dakwah, yang memimpin dan membina para sahabatnya –radhiyaLlahu ’anhum- di masa itu. Mereka yang mengatakan dakwah tak wajib diorganisir, seakan-akan menafikan gambaran sirah yang sangat gamblang menyoal keteladanan Rasulullah SAW, ketika beliau memimpin gerakan dakwahnya, adanya kepemimpinan yang dita’ati ini sudah cukup wajibnya mengorganisir dakwah secara mapan, dimana beliau SAW menjadi rujukan bertanya yang mengarahkan sikap para sahabatnya menyikapi berbagai tantangan dakwah di masa itu, khususnya pada periode dakwah di Mekkah.
Di sisi lain, hal itu sesuai dengan mafhum dari perintah syara’ yang mewajibkan setiap jama’ah, yang terdiri dari tiga orang atau lebih untuk memiliki seorang amir. Rasulullah SAW bersabda:

«وَلاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»
“Tidak halal bagi tiga orang yang berjalan di muka Bumi, kecuali mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpinnya.” (HR. Ahmad, al-Thabrani)[5]

Hadits ini, banyak dinukil para ulama sebagai salah satu dalil wajibnya adanya al-Imâm atau al-Khalîfah, qadhi, dsb, semisal kitab Nail al-Authar yang menukilnya dalam satu bab khusus (بَابُ وُجُوبِ نَصْبِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ وَغَيْرِهِمَا)[6], hal itu karena keumuman khabar dan lafal dalam hadits ini.[7]

Sehingga tidak mengherankan jika hadits ini pun dinukil oleh al-’Allamah Abdul Qadim Zallum, untuk menegaskan kewajiban adanya pemimpin dalam dakwah.[8] Kalimat lâ yahillu, menunjukkan larangan keras (qarînah jâzimah), menunjukkan keharaman atas ketiadaan amîr (pemimpin).

Jika dalam persoalan safar saja wajib ditunjuk salah seorang pemimpin (amîr al-safar), maka perkara dakwah yang lebih kompleks persoalannya, lebih utama (awlâ) membutuhkan adanya kepemimpinan, poin ini jelas sangat relevan dalam kajian hukum Islam.

Hal itu karena dakwah merupakan perkara serius, harus ditegakkan benar-benar sistematis terencana, dimana hal itu tak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan adanya pemimpin dakwah, yang memimpin aktivitas kelompok dakwah, yang mengarahkan setiap aktivitas mereka senantiasa di atas rel Islam. Jika kefardhuan dakwah yang menjadi aktivitas kelompok dakwah, tak bisa ditegakkan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin (amîr al-da’wah), maka pemimpin tersebut menjadi wajib adanya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah syar’iyyah:
مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
Apa-apa yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya pun wajib.[9]

          Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra (w. 458 H) ketika menjelaskan kaidah ini menuturkan, bahwa jika Allah sudah memerintahkan hamba-Nya untuk menunaikan suatu perbuatan dan Allah mewajibkannya, di sisi lain apa yang diperintahkan tersebut takkan tercapai sempurna kecuali dengan hal lainnya; maka hal tersebut menjadi wajib adanya.[10] Hal ini sebagaimana diungkapkan Imam al-Qarafi (w. 684 H) yang berkata:

وُجُوْبُ الوَسَائِل تبِع لِوُجُوْبِ المَقَاصِد
Wajibnya sarana-sarana mengikuti wajibnya tujuan-tujuan.”[11]

Sebagaimana hal ini pun ditunjukkan secara terang benderang dalam sirah, manakala Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdakwah secara berjama’ah dan terorganisir. Di sisi lain, proyek membangkitkan umat merupakan proyek besar yang membutuhkan kecakapan, kesabaran dan pengorbanan, dan hal itu tidak bisa tidak kecuali dilakukan secara berjama’ah (kolektif) dan bahu membahu terorganisir, dimana dalam banyak ayat al-Qur’an pun menyifati orang-orang beriman sebagai kaum yang saling memberi taushiyyah (kata tawashau dengan wazan tafa’ala, artinya interaksi dua sisi, saling menasihati) dalam kebenaran dan kesabaran (QS. Al-‘Ashr [103]: 1-3), dan juga saling menolong, salah satunya dalam perkara yang Allah fardhukan yakni berdakwah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٧١}
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah [9]: 71)

Maka terang benderang, penjelasan para ulama yang saling menguatkan di atas, menjadi satu kesatuan yang menunjukkan wajibnya menata gerakan dakwah, terorganisir secara mapan dan di-manage tidak asal-asalan. 

Poin di atas sama sekali tidak dibantah oleh Sdr. Aang dan Bintubni Akram, dan tidak diuraikan kemudian oleh para ulama terdahulu pun tak menjadi bukti hukum fardhu ini TAK ADA, terutama ketika mereka tidak lantas ditanya dengan persoalan senada, coba pahami istidlal menyoal wajibnya membangun industri militer yang diwajibkan para ulama dengan dalil mafhum, yakni dilalah iltizam dari dalil kewajiban i'dad jihad, dengan kaidah maa la yatimmu al-wajib yang juga dinukil di atas.

Perkara ini jelas sekali berdasar dan ilmiah, jelas sandaran keilmuannya khususnya bagi mereka yang memahami ilmu ushul fikih. Misalnya dahulu i’dad jihad, hanya dengan kuda, baju besi, pedang dsb, apakah ketika dahulu tidak menggunakan senapan mesin, tak ada industri militer yang canggih nan mapan, lalu ditegaskan kewajibannya oleh para ulama di masa kemudian, dengan penggalian dalil terperinci menghukumi fakta, bisa dengan mudahnya distempel logika FATALISTIK: ”ITU TIDAK WAJIB, KARENA DAHULU RASULULLAH SAW & PARA ULAMA TIDAK MENCONTOHKANNYA”. Ini alasan yang fatalistik, tidak bisa dibenarkan, dan menyalahi konvensi keilmuan. Mari kita rujuk dan pikir ulang, persoalan mengorganisir dakwah jelas terkait proyek kebangkitan umat, sisi yang tak bisa disepelekan sebagai kenyataan di medan dakwah saat ini, yang tak bisa dihadapi sendiri-sendiri, serampangan dan asal-asalan tak terorganisir, tak terarah, di sisi lain, asumsi tersebut adalah asumsi yang gegabah, mengingat Rasulullah SAW jelas mengorganisir dakwahnya bersama para sahabatnya r.a. []

اللهم اغفرلنا ذنوبنا
نَسْأَلُ اللهَ تَعَالى أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا عِنْدَ انْتِهَاءِ أجَلِنَا:
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمدًا رسُول الله»
والحمد لله رب العالمين





[1] Abu Muhammad Sahl bin ‘Abdullah al-Tustariy, Tafsîr al-Tustariy, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1423 H, hlm. 114.
[2] Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Dimasyqi, Tafsîr al-Qur’ân al-’Azhîm, juz VI, hlm. 130.
[3] Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad al-Sam’aniy, Tafsîr al-Qur’ân, Riyadh: Dâr al-Wathan, cet. I, 1418 H, juz IV, hlm. 35.
[4] Taqiyuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Halim (Ibnu Taimiyyah al-Harraniy), Iqtidhâ’ al-Shirâth al-Mustaqiim, juz I, hlm. 479.
[5] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 6647), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Shahih li ghairihi kecuali hadits al-imârat maka derajatnya hasan.”; HR. Al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabîr (no. 14723).
[6] Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Authâr, Mesir: Dâr al-Hadîts, cet. I, 1413 H/1993, juz VIII, hlm. 294.
[7] Hal ini sebagaimana mafhum yang dibangun oleh Imam Ibn al-Arabi ketika memahami keumuman dalil larangan berbisik-bisik di antara dua orang tanpa orang ketiga di sisi mereka (ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلان أن يتناجى اثنان، دون صاحبهما), dimana Ibn al-Arabi menjelaskan bahwa hadits ini, khabarnya umum, makna dan lafalnya, dan alasannya karena bisa menimbulkan kesedihan (pada orang yang tidak diajak bicara-pen.), dimana hal tersebut bisa terjadi baik dalam safar maupun ketika diam di suatu tempat, maka larangan tersebut harus mencakup kedua kondisi tersebut. (Prof. Dr. Musa Syahin Lasyin, Fath al-Mun’im Syarh Shahîh Muslim, Dâr al-Syurûq, cet. I, 1423 H/2002, juz VIII, hlm. 531)
[8] Abdul Qadim Zallum, Afkâr Siyâsiyyah, hlm. 56.
[9] Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra, Al-‘Iddat fî Ushûl al-Fiqh, Ed: Dr. Ahmad bin ‘Ali, Cet. II, Tahun 1410 H, juz. II, hlm. 419; Sulaiman bin ‘Abdul Qawi Najmud Din, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. I, 1407 H, juz I, hlm. 314; Tajuddin ‘Abdul Wahhab bin Taqiyyuddin al-Subki, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1411 H, juz. II, hlm. 88.
[10] Ibid.
[11] Abu al-‘Abbas Syihabuddin Ahmad al-Qarafi, Al-Furûq: Anwâr al-Burûq fî Anwâ’i al-Furûq, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1998, juz I, hlm. 302.