22 January 2017

Undangan Kajian Akidah & Ruqyah di Kendari (Bedah Buku)

Foto Irfan Abu Naveed Al-Atsari.

16 January 2017

Spirit Keimanan & Sinyalemen Persatuan Umat Menyongsong Tegaknya Al-Khilafah

Dipresentasikan Oleh: Irfan Hilmy[1]
Tahqîq & Ta’lîq: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

A
ksi 212 tanggal 2 Desember 2016, menjadi momen bersejarah bagi umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia. Inilah momen ketika terjadi pertemuan akbar umat Islam di jantung Ibukota Jakarta. Umat Islam tumpah ruah menggitari Monumen Nasional (Monas Jakarta) dan wilayah-wilayah sekitarnya dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Bukan sekadar berjumpa untuk bertutur sapa, mereka menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama (al-Qur’an) yang dilakukan Ahok, Basuki Tjahya Purnama.
Spirit keimanan kentara melatarbelakangi aksi ini, tak sirna tersapu oleh guyuran air hujan. Bahkan air hujan yang turun dari langit menjadi berkah tersendiri, terutama bagi sebagian orang yang menggunakannya sebagai air bersuci (berwudhu) untuk menunaikan ibadah shalat Jum’at. Mereka tetap bertahan, sebagaimana mereka pun mau bersabar, melangkahkan kaki dari berbagai daerah, menempuh perjalanan untuk satu tujuan dilatarbelakangi keimanan.
Upaya sistematis yang digawangi sebagian oknum, untuk mencekal partisipasi massa dari berbagai daerah dalam aksi ini, tak mampu menyurutkan semangat juang dan pengorbanan mereka. Bahkan semakin ditekan, umat Islam semakin kokoh dalam perjuangan, ibarat bola dalam air yang semakin ditekan ke bawah semakin terdorong ke atas. Karena sifat dorongan keimanan takkan goyah oleh celaan orang-orang yang mencela. Bahkan ribuan umat Islam dari Ciamis, Jawa Barat, menjadi pendobrak kebuntuan. Setelah tak bisa mendapatkan akses transportasi bus ke Jakarta, mereka mengambil keputusan di luar prediksi: berjalan kaki. Sikap ini, membungkam upaya-upaya pencekalan, yang akhirnya berbalik merugikan para oknum ini, kekalahan opini dan mengalirnya dukungan dari berbagai pihak atas umat Islam, sekaligus mengobarkan spirit umat Islam lainnya dari berbagai daerah. Sehingga menjadikan aksi 212, sebagai pertemuan akbar di luar prediksi.
Aksi 212, membuktikan umat Islam mampu bersatu untuk satu tujuan, mereka berkumpul dan berbagi tanpa memandang siapa yang mereka beri. Mereka rela memungut sampah- sampah orang lain. Di tengah lautan manusia, mereka saling menghormati dan menjaga ketertiban dan kedamaian, sehingga tak bisa dipungkiri bahwa aksi 212 sekaligus membuktikan betapa umat Islam dalam sepak terjangnya mampu menjadi umat yang damai, tertib, dan bermartabat, di tengah carut marut kehidupan umat yang tertindas di negeri sendiri.
Poin ini sudah seharusnya semakin mendorong para pengemban dakwah untuk bergerak, bahwa masih ada di antara umat Islam (objek dakwah), di tengah-tengah kehidupan di bawah naungan kapitalisme yang menyebarkan virus mematikan penyakit wahn (cinta dunia dan takut mati), yang masih memiliki semangat dan tanggung jawab membela agamanya, untuk diseru bersama-sama memperjuangkan penegakkan Islam secara totalitas dalam kehidupan. Dalam perinciannya, ada poin-poin penting yang perlu diulas sebagai berikut:

A.   Pentingnya Spirit Keimanan

Umat Islam bisa bersatu, padahal selama ini seringkali distigma sebagai umat yang berpecah belah, karena ragam perbedaan yang melatarbelakanginya. Namun aksi 212 menguatkan bukti bahwa umat Islam masih bisa dipersatukan, menepis batas-batas madzhab, kelompok dan organisasi, seluruhnya bisa bersatu sebagai gerakan bersama. Dari seruan-seruan yang digaungkan, lisan dan tulisan, serta peristiwa demi peristiwa yang terjadi sebelum dan selama berlangsungnya aksi, serta kesudahannya, bisa disimpulkan bahwa spirit yang menjadi arus utama dalam aksi 212 adalah spirit keimanan, dorongan akidah Islam yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab membela al-Qur’an dan kecintaan terhadapnya.
Dorongan keimanan (akidah) dan kecintaan mereka terhadap Islam adalah poin terpenting dalam upaya membangun kesadaran politik umat. Dalam catatan sejarah keemasan Islam, dorongan akidah ini mampu menggerakan seorang muslim, hingga rela mengorbankan jiwa, waktu dan harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah, kisah-kisah heroik dari zaman Nabi –shallallâhu ’alayhi wa sallam- dan para sahabatnya adalah bukti paling nyata atas kekuatan akidah yang agung ini. Dari dorongan keimanan dan kesadaran, akan lahir keta’atan dan pengorbanan, dan dari keta’atan dan pengorbanan, akan turun pertolongan Allah ’Azza wa Jalla. Bukankah dalam shalat, kita berulang-ulang kali membaca kalimat:
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ {٥}
”Hanya Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” (QS, Al-Fâtihah [1]: 5)
Inti dua kalimat ini, adalah kalimat tauhid, sebagaimana dijelaskan Ibn Abbas r.a. makna: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) yakni kami mentauhidkan-Mu dan mena’ati-Mu, dan makna (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) yakni kami memohon pertolongan-Mu untuk beribadah kepada-Mu dan memohon sandaran untuk senantiasa mena’ati-Mu.[2]
Terlebih jika dirinci lebih jauh, kata al-’ibâdah berkonotasi keta’atan dan ketundukan. Kata ibadah dan pertolongan dalam ayat ini, menunjukkan bahwa aspek peribadatan, keta’atan dan ketundukan terhadap Allah (dalam kata na’budu), lebih didahulukan daripada aspek meminta pertolongan (dalam kata nasta’în), menurut Imam Dhiya’uddin bin al-Atsir al-Katib (w. 637 H), hal ini termasuk bentuk taqdîm al-sabab ’alâ al-musabbab, yakni mengedepankan sebab daripada akibat, hal itu karena ibadah (keta’atan dan ketundukan) merupakan sebab turunnya pertolongan Allah. Sikap mendahulukan ibadah yang hakikatnya mendekatkan diri pada Allah, dan menjadi perantara hubungan hamba dengan-Nya, sebelum meminta apa yang dibutuhkan jelas lebih menjamin keberhasilan meraih apa yang diminta, dan lebih cepat memperoleh pengabulan do’a.[3]
Bahkan potensi kekuatan ini pula yang mampu merekatkan seluruh umat Islam, dimana Allah dan Rasul-Nya mengaitkan antara keimanan dan persaudaraan di antara orang beriman, dengan menyifatinya sebagai dasar ukhuwwah (persaudaraan) umat. Bukankah Allah berfirman:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {١٠}
”Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurât [49]: 10)
Maka untuk menyempurnakan spirit keimanan dalam aksi 212, umat harus didorong untuk bersatu dengan spirit keimanan, akidah Islam untuk memperjuangkan penerapan Islam dalam kehidupan. Ghîrah yang ditanamkan dalam diri umat tak boleh berhenti dalam menghadapi penghinaan terhadap al-Qur’an saja, tapi juga menyoal penegakkan hukum-hukum al-Qur’an, yang secara sistematis disisihkan dalam pengaturan kehidupan saat ini yang sekularistik. Maka peranan para ulama sangat dibutuhkan dalam membangun kesadaran politik umat, membumikan al-Qur’an dalam kehidupan sebagai jawaban atas konsekuensi keimanan. Ini merupakan tugas para ulama dan da’i sebagai bagian dari kesadaran politik, dan sebagai pemegang peranan penting dalam proyek kebangkitan umat.

B.   Tak Boleh Berhenti Pada Kasus Ahok

Kasus Ahok, sebenarnya merupakan efek domino dari pengabaian hukum-hukum Islam dalam kehidupan. Ketika umat Islam tidak memiliki pemimpin yang satu untuk seluruh dunia (Khalifah), dan tidak tegak kepemimpinan umat yang menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar negara (Khilafah), sehingga tegak sebagai penggantinya sistem dan kepemimpinan jahiliyyah yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah. Kenyataan pahit ini menjadikan umat Islam, bagaikan anak ayam kehilangan induknya, besar namun tercerai berai dan tak memiliki sosok yang dipuji Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- sebagai junnah, penjaga umat.
Apa yang diinformasikan Allah ’Azza wa Jalla dalam al-Qur’an sebagai pengaduan Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- pun terjadi, yakni pengabaian terhadap hukum-hukum al-Qur’an (hajr al-Qur’an) sekaligus penistaan berupa verbal dan sikap terhadap al-Qur’an al-Karim (hujr al-Qur’an), yang hakikatnya merupakan peringatan atas kedua bentuk kemungkaran tersebut, sebagaimana Allah informasikan dalam  firman-Nya:
وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا {٣٠}
“Berkatalah Rasul, “Wahai Rabb-ku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan.” (QS. Al-Furqân [25]: 30)
            Para ulama tafsir merinci dua kemungkinan konotasi makna kata mahjûr[an], ia berasal dari kata al-hajr, atau dari kata al-hujr. Kata al-hajr yakni al-tark (mencampakkan). Jadi, mahjûr[an] berarti matrûk[an], sesuatu yang dicampakkan, dengan tidak mengimaninya, tidak mau menerimanya, atau tidak mengamalkan ajarannya.[4] Sedangkan kata al-hujr, yakni kata-kata keji.[5] Maksudnya, perkataan yang batil dan keji terhadap al-Quran, seperti stigma sihir atau sya’ir.[6] Dalam perinciannya, para ulama merinci sikap dan perilaku yang dikategorikan sebagai hajr al-Qur’ân (mencampakkan al-Quran), di antaranya menolak untuk mengimani dan membenarkannya; tidak mau men-tadaburi dan memahaminya; tidak mengamalkan dan mematuhi perintah dan larangannya; berpaling darinya, di antaranya dengan mengambil jalan hidup dari selainnya.[7]
Dalam kondisi saat ini, menegakkan sistem hukum jahiliyyah yang menyalahi QS. Al-Mâ’idah [5]: 50, dan menyokong kepemimpinan jahiliyyah yang menyalahi QS. Al-Mâ’idah [5]: 51, termasuk perbuatan mengabaikan al-Qur’an yang wajib dihindari dengan segenap kemampuan.  Tanpa menerapkan QS. Al-Mâ’idah [5]: 50-51 dalam konteks bernegara yang diatur dengan aturan Islam, maka akan muncul Ahok-Ahok baru. Maka umat harus terus maju, dan bangkit untuk kemuliaan Islam, spirit 212 harus diarahkan untuk melanjutkan perjuangan menegakkan kembali kehidupan Islam.
Terlebih aksi 212, menguatkan sinyalemen persatuan umat yang begitu kentara, didukung alasan bahwa pelaku penistaan al-Qur’an ini masih bebas berkampanye, dan dapat dipastikan takkan dihukum dengan sanksi yang adil dari Allah Yang Maha Adil, yakni sanksi hukum Islam. Maka diperlukan upaya serius pengemban dakwah, untuk mengarahkan spirit 212 agar berada pada jalur yang seharusnya, yakni spirit untuk memperjuangkan kehidupan Islam, memperjuangkan penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C.    Panji Ar-Rayah, Disambut Hangat Umat

Salah satu sinyalemen kesatuan umat yang didorong oleh keimanan, adalah momen mengharukan ketika mereka menyambut panji hitam yang bertuliskan kalimat tauhid, syahâdatayn. Panji hitam ini, adalah panji Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam-, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits-hadits, salah satunya hadits dari Ibnu ‘Abbas r.a.:
«كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ» 
“Bendera (liwâ’) Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam- berwarna putih, dan panjinya (râyah) berwarna hitam.” (HR. Al-Hakim dalam al-Mustadrak)
Dalam momen 212, panji hitam yang disambut berukuran raksasa, 15 x 10,5 m bertuliskan kalimat syahadat: Lâ  ilâha illaLlâh Muhammad RasûluLlâh, berwarna putih diarak berkeliling diatas kepala massa yang memenuhi pelataran Monumen Nasional Jakarta dalam aksi 212. Bendera produksi syabab Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Chapter Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, bergerak bak gelombang dari tangan ke tangan. Tak ada satu pun yang risih terhadap bendera tersebut. Semua saling membantu membentangkan Ar-Raayah sampai akhirnya Ar-Raayah menjadi ikon foto di sejumlah media baik dalam maupun luar negeri. Pengambilan gambar oleh drone tak hanya memfokuskan pada jumlah massa yang besar, tapi juga membidik Ar-Raayah yang terbentang di tengah-tengah massa.
Sambutan massa yang luar biasa ini pun mengisyaratkan bahwa stigmasisasi negatif terhadap bendera Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam- oleh aparat kepolisian khususnya Densus 88 –selalu berusaha mengidentikan bendera itu dengan bendera ISIS– tak berhasil. Umat sangat memahami, panji itu bagian dari syi’ar Islam. Makanya, sebagaimana bisa dilihat dan didengar di youtube, massa melafalkan kalimat tahmiid ketika memindahkan panji raksasa ini.
Penisbatan panji seperti ini dalam hadits-hadits sebagai panji Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam-, memperjelas kedudukannya sebagai bagian dari syi’ar Islam. Terlebih konten dari panji tersebut adalah kalimat tauhid, lâ ilâha illaLlâh, yang menjadi kalimat pemisah antara iman, Islam dan kekufuran. Maka jelas bahwa bendera dan panji agung ini termasuk syi’ar Islam yang wajib dijunjung tinggi, dibela dan dibersihkan dari berbagai stigma negatif kaum Kafir dan sekutunya dari kaum Munafik, yang menstigmanya sebagai bendera teroris, stigma tersebut jelas kebatilannya.
Seorang muslim wajib menjunjung tinggi panji ini di atas panji-panji syi’ar jahiliyyah, yang menjadi simbol perpecahan dan simbol paham-paham kufur, karena mengagungkan dan menjunjung tinggi syi’ar Islam bagian dari apa yang Allah firmankan: 
ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ {٣٢}
”Demikianlah (perintah Allah) dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan qalbu. (QS. Al-Hajj [22]: 32)
Yakni sikap yang lahir dari ketakwaan kepada Allah, Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Syafi’i (w. 1316 H) pun menjelaskan di antara sifat terpuji (الصفات المحمودية) yang tentunya melekat pada orang yang bertakwa adalah mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah (تعظيم شعائر الله) yakni syi’ar-syi’ar Din-Nya.[8] Syi’ar ini pun menjadi simbol persatuan, mengingat kalimat yang termaktub di dalamnya merupakan kalimat tauhid yang menyatukan umat Islam.

D.   Ayat Suci di Atas Ayat Konstitusi

Salah satu momen terpenting lain yang harus diarahkand dan dikobarkan adalah materi khutbah shalat jumat, yang menekankan pada aspek keluhuran ayat suci di atas “ayat konstitusi”, Habib Rizieq Shihab mengingatkan, “Bagaimana Allah menyindir di Surat Al-Maidah ayat 50 terhadap mereka yang tidak mau menggunakan hukum Allah, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Apa yang Allah katakan untuk mereka? Apakah mereka menghendaki hukum Jahiliyyah? Apakah mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Selanjutnya Allah menyatakan, tidak ada satu pun hukum, dari makhluk manapun, yang lebih baik dari hukum Allah, bagi mereka yang yakin beriman kepada Allah. Karena itu kepada segenap kaum Muslimin Indonesia, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam, bahwa hukum Allah diatas segalanya. Bahwa ayat suci adalah diatas ayat    konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah kalam ilahi. Firman ilahi. Hingga menjadi harga mati untuk dipatuhi, untuk ditaati. Tidak boleh diganti. Tidak boleh direvisi. Sedangkan konstitusi itu adalah produk akal basyari (manusia –red), produk akal insani. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci.”
Hal ini mengingatkan kita pada wasiat agung yang mulia Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam-:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»
”Wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian apa-apa yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi dan lainnya)
Imam al-Munawi (w. 1031 H) menjelaskan bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan perkara prinsipil, dimana tidak ada seseorang pun yang boleh berpaling dari keduanya, dan tidak ada yang bisa meraih petunjuk kecuali dari petunjuk keduanya, dan terpeliharanya seseorang dari kemaksiatan serta diraihnya keberhasilan adalah dengan berpegang teguh terhadap keduanya, maka kewajiban kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, merupakan hal yang diketahui bagian dari agama ini secara pasti.[9] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Asqalani (w. 852 H) pun mengisyaratkan hal yang sama yakni berpegang teguh padanya dan mengamalkan tuntutan-tuntutan di dalamnya.[10] Maka dengan demikian kita membutuhkan petunjuk, pedoman dan standar nilai dari al-Qur’an dan al-Sunnah secara pasti.
Wasiat Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam- terhadap umat manusia untuk berpegang teguh terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah, mencakup kewajiban menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar negara dan hukum perundang-undangan, mencakup aspek politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Kata yâ ayyuhannâs (wahai manusia), dengan ungkapan seruan harf al-nidâ’ (kata seru yâ ayyuha_) dengan objek seruan yakni al-nâs (bentuk plural yang artinya manusia), menunjukkan bahwa wasiat Nabi shallallâhu ’alayhi wa sallam- ini merupakan wasiat agung yang ditujukan kepada umat manusia secara umum, termasuk pemimpin kaum Muslim dan kaum Muslim pada umumnya.
            Bahkan wasiat Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam- kepada pemimpin untuk menegakkan hukum al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan perkara yang sangat krusial, mengingat kedudukan pemimpin yang menentukan arah kehidupan masyarakat luas, hal ini disaksikan oleh hadits-hadits lainnya. Para ulama pun menjelaskan kewenangan penguasa menegakkan hukum persanksian.

E.    Mengembalikan Ayat Suci Ke Posisi Tertinggi

Sikap negara yang meletakan konstitusi di atas ayat suci, menurut Ketua DPP HTI Shidiq Al-Jawi akibat penerapan prinsip demokrasi dalam bernegara. Demokrasi, prinsip utamanya adalah kedaulatan di tangan rakyat, maknanya manusia yang membuat hukum, bukan yang lain Penerapan demokrasi ini yang sebenarnya menjungkirbalikan segala norma agama, yang kemudian menjadi subordinat atau dtundukan di bawah hukum buatan manusia.
Dengan prinsip demokrasi  ini, negara berusaha menempatkan ayat konstitusi (hukum positif) di atas ayat suci (norma syariah Islam), Jelas ini adalah pandangan yang bermasalah. Bagi seorang Muslim, hukum Islam itu posisinya lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Bahkan merupakan masalah yang serius, karena sudah menyangkut urusan keimanan bagi seorang Muslim.
Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman menegaskan, hukum dan aturan Allah SWT pun harus ditempatkan di atas hukum dan aturan buatan manusia. Apalagi hukum dan aturan Allah SWT yang sempurna pasti membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga jelas bahwa tidak layak umat Islam berpijak pada paham Demokrasi sekularistik yang sesat dan menyesatkan, yang telah merendahkan kedudukan Al-Qur’an dibawah konstitusi.
Padahal Allah SWT telah berfirman:
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ {٦١}
Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi diatas semua hamba-Nya (QS. Al-Anâm [6]: 61)
Kemudian firman allah SWT dalam QS. Al-Mâ’idah [5]: 49:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ {٤٩}
”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 49)
Ayat itu, mengharuskan kaum Muslim tunduk dan ridha terhadap syariah Allah SWT. Adapun langkah menuju upaya menjadikan ayat suci sebagai konstitusi tertinggi bisa disimpulkan sebagai berikut:
Pertama, Harus ada dakwah Islam kepada publik yang terus menerus untuk menjelaskan keunggulan dan keutamaan syariah Islam, termasuk dakwah untuk menjelaskan kebatilan demokrasi yang menjadi sumber penolakan keunggulan syariah islam.
Kedua, Harus ada formulasi syariah Islam yang komprehensif dalam segala bidang kehidupan, yang terwujud dalam sebuah rancangan konstitusi syariah islam.
Ketiga, Harus ada negara yang berkomitmen kuat untuk menerima rancangan konstitusi syariah islam tersebut. Dan tak ada negara yang paling layak untuk menerapkan rancangan konstitusi syariah Islam itu, kecuali negara khilafah.

F.    Khatimah

Berdasarkan pemaparan poin-poin penting di atas, ghirah umat Islam dalam aksi 212, harus benar-benar diarahkan ke arah perubahan hakiki, tak berhenti menyoal kasus penistaan al-Qur’an, tapi juga harus sampai pada permasalahan inti, terabaikannya penerapan hukum-hukum al-Qur’an dan al-Sunnah (syari’at Islam) dalam kehidupan, oleh sebab tiadanya sistem Islam al-Khilafah, digantikan dengan sistem sekular Demokrasi. Umat Islam harus disadarkan dan dibangunkan dari tidurnya yang panjang, untuk bersegera menyongsong abad kebangkitan umat ini, dengan berjuang menegakkan al-Khilafah ’ala Minhaj al-Nubuwwah, bi nashriLlaah.
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {٥٥}
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Nûr [24]: 55)
            Wa biLlâhi al-Tawfîq. []





[1] Dikumpulkan dari berbagai sumber, berikut catatan-catatan tambahan dari LTS DPD II HTI Kab. Sukabumi, disampaikan dalam Halqah Syahriyyah DPD II HTI Kab. Sukabumi, 15 Januari 2017.
[2] Abdullah bin Abbas, Tanwîr al-Miqbâs Min Tafsîr Ibn ‘Abbâs, Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., hlm. 2.
[3] Dhiya’uddin bin al-Atsir al-Katib, Al-Mitsl al-Sâ’ir fî Adab al-Kâtib wa al-Syâ’ir, Kairo: Dâr al-Nahdhah, juz II, hlm. 182.
[4] Abu Thayyib al-Qinuji, Fath al-Bayân fî Maqâshid al-Qur’ân, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1412 H, juz IX, hlm. 305.
[5] Al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân, Beirut: Dâr al-Qalam, cet. I, 1412 H, juz I, hlm. 833.
[6] Ibn Jarir al-Thabari, Tafsîr al-Thabarî, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. I, 1420 H, juz XIX, hlm. 264.
[7]  Abu al-Fida’ Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, Dâr Thayyibah, cet. II, 1420 H, juz VI, hlm. 108.
[8] Muhammad Nawawi bin Umar, Mirqât Shu’ûd al-Tashdîq fî Syarh Sullam al-Tawfîq, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, cet. I, 1431 H, hlm. 103.
[9] ‘Abdurra’uf bin Tajul ’Arifin al-Munawi, Al-Taysîr bi Syarh al-Jâmi’ al-Shaghîr, Riyadh: Maktabat al-Imâm al-Syâfi’i, cet. III, 1408 H, juz I, hlm. 447.
[10] Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H, juz V, hlm. 361.

12 January 2017

Mengoreksi Penguasa Secara Terbuka dalam Islam


Tahqiq & Ta'liq: Ust Irfan Abu Naveed, M.Pd.I [1]
Dosen Fikih Siyasah, Bahasa Arab
Penulis Buku "Konsep Baku Khilafah Islamiyyah"

Aksi Damai Konvoi Dakwah

Beberapa waktu yang lalu, kaum Muslim di Indonesia melakukan aksi massa terbesar sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yakni Aksi Bela Quran Jilid II dan III, dimana kedua aksi ini dipicu kasus penistaan Al-Qur’an yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Aksi ini bertujuan mulia, membela al-Qur’an yang disakralkan kaum Muslim, dan menuntut penegakkan keadilan bagi orang yang terbukti melakukan tindak penistaan agama.
Meskipun begitu, ada segelintir kaum Muslim yang tidak sepakat dan tidak mendukung aksi ini. Sekalipun bertujuan mulia, aksi ini dinilai sebagai aksi massa yang tidak boleh dilakukan, karena mengoreksi penguasa secara terang-terangan di muka publik, sementara mereka berasumsi Islam melarang pemeluknya mengoreksi penguasa secara terang-terangan dan terbuka, wajib empat mata. Sehingga disimpulkan bahwa aksi ini dan yang semacamnya, merupakan aksi yang melanggar syari’at, apapun tujuannya. Padahal perlu dipahami dua poin utama berikut ini:

A.  Pentingnya Mengoreksi Penguasa[2]
Mengoreksi penguasa yang lalai, salah dan keliru, termasuk perkara yang ma’lûm bagian dari agama ini. Salah satu hadits yang mendorong untuk mengoreksi penguasa, menasihati mereka, adalah hadits dari Tamim al-Dari –radhiyaLlâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»
“Agama itu adalah nasihat”
Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” NabishallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
«لِلّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَتِهِمْ»
Untuk Allah, kitab suci-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. (HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad. Lafal Muslim)
Dalam tinjauan ilmu balaghah, hadits ini mengandung bentuk penambahan lafal yang memiliki faidah tertentu, dinamakan al-ithnâb[3]. Yakni dengan adanya penyebutan kata “لِأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ (untuk pemimpin-pemimpin kaum Muslim) di depan kata “وَعَامَتِهِمْ (kaum Muslim pada umumnya), dimana kata “kaum Muslim” adalah lafal yang cakupannya umum (lafzhah jâmi’ah), mencakup pemimpin dan manusia secara umum.[4] Sedangkan “pemimpin kaum Muslim” merupakan kata khusus yang termasuk bagian dari kaum Muslim pada umumnya, namun dalam hadits ini pemimpin disebutkan secara khusus sebelum kaum Muslim, ini yang dinamakan al-ithnâb dengan pola dzikr al-‘âm ba’da al-khâsh (penyebutan kata yang umum setelah kata yang khusus), dalam istilah lain yakni dzikr al-basth, sebagaimana penjelasan Ibn Abi al-Ishba’ al-Baghdadi (w. 654 H)[5] dan Ibn Hujjah al-Hamawi (w. 837 H)[6], dengan menjadikan hadits ini sebagai salah satu contohnya.
Faidah dari pola ini adalah untuk mencakup keumuman kata dan memberikan perhatian kepada kata yang khusus (لِإِفَادَةِ العُمُوْمِ وَالشُّمُوْلِ وَالعِنَايَةِ بِالخَاصِّ)[7] atau berfaidah melengkapi makna yang dimaksud setelah menyebutkan sesuatu yang harus disebutkan secara khusus (ليفيد تتميم المعنى بعد تخصيص من يجب تخصيصه بالذكر)[8]. Artinya hadits ini pun mengandung penekanan: pentingnya menasihati penguasa atau pemimpin kaum Muslim, namun bukan sembarang nasihat, melainkan nasihat dengan landasan Din ini, sebagaimana permulaan kalimat hadits ini, al-dîn al-nashîhah.
Di sisi lain, RasulullahshallaLlâhu ’alayhi wa sallam- pun secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zhalim, untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepadanya:
«أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»
“Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar kepada pemimpin yang zhalim.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa’i, al-Hakim dan lainnya)

«سَيِّدُ الشُهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»
“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath)

Kalimat afdhal al-jihâd dalam hadits pertama merupakan bentuk tafdhîl (pengutamaan), yang menunjukkan secara jelas keutamaan mengoreksi penguasa, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berbuat zhalim. Sedangkan dalam hadits yang kedua, orang yang mengoreksi penguasa, lalu dibunuh, maka dinilai sebagai sayyid al-syuhadâ (penghulu mereka yang mati syahid). Kedua kalimat ini jelas merupakan indikasi pujian atas perbuatan mengoreksi penguasa, dalam bentuk ikhbâr (pemberitahuan). Maka, pemberitahuan tersebut bermakna jâzim (tegas). Sebab, jika sesuatu yang dipuji tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan runtuhnya pelaksanaan hukum Islam, dan sebaliknya hukum Islam akan dapat terlaksana jika aktivitas tersebut dilaksanakan, maka aktivitas tersebut hukumnya wajib.

B.  Hukum Mengoreksi Penguasa Secara Terbuka
Perlu kami tegaskan bahwa hukum asal amar makruf nahi mungkar harus dilakukan secara terang-terangan, dan tidak boleh disembunyikan. Ini adalah pendapat mu’tabar dan perilaku generasi salafunâ al-shâlih. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa menasihati seorang penguasa haruslah dengan cara sembunyi-sembunyi (empat mata). Menurut mereka, seorang Muslim dilarang menasihati penguasa secara terang-terangan di depan umum, mengungkap kesalahan mereka di muka publik, karena ada dalil yang mengkhususkan. Pendapat semacam ini adalah pendapat batil, dan bertentangan dengan realitas muhâsabah li al-hukkâm yang dilakukan oleh Nabi shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-, para sahabat dan generasi-generasi al-salaf al-shâlih sesudah mereka.
Pasalnya, pendapat tersebut (keharusan mengoreksi penguasa dengan sembunyi-sembunyi/empat mata) bertentangan dengan point-point berikut ini:

Pertama, Teladan Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- yang Mengoreksi Pejabatnya Terang-Terangan
Perilaku Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  dalam mengoreksi pejabat yang diserahi tugas mengatur urusan rakyat (pemerintahan). Beliau SAW tidak segan-segan mengumumkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh pejabatnya di depan kaum Muslim, dengan tujuan agar pelakunya bertaubat dan agar pejabat-pejabat lain tidak melakukan perbuatan serupa. Imam Bukhari dan Muslim menuturkan sebuah riwayat dari Abu Humaid Al-Sa’idi bahwasanya ia berkata: “Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  mengangkat seorang laki-laki menjadi amil untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Laki-laki itu dipanggil dengan nama Ibnu Luthbiyyah. Tatkala tugasnya telah usai, ia bergegas menghadap Nabi –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-; dan Nabi Muhammad –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  menanyakan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepadanya. Ibnu Lutbiyah menjawab, ”Bagian ini kuserahkan kepada anda, sedangkan yang ini adalah hadiah yang telah diberikan orang-orang (Bani Sulaim) kepadaku.
Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  berkata, ”Jika engkau memang jujur, mengapa tidak sebaiknya engkau duduk-duduk di rumah ayah dan ibumu, hingga hadiah itu datang sendiri kepadamu”. Beliau –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  pun berdiri, lalu berkhutbah di hadapan khalayak ramai. Setelah memuji dan menyanjung Allah swt, beliau bersabda, ”’Amma ba’du. Aku telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk menjadi amil dalam berbagai urusan yang diserahkan kepadaku. Lalu, ia datang dan berkata, ”Bagian ini adalah untukmu, sedangkan bagian ini adalah milikku yang telah dihadiahkan kepadaku. Apakah tidak sebaiknya ia duduk di rumah ayah dan ibunya, sampai hadiahnya datang sendiri kepadanya, jika ia memang benar-benar jujur? Demi Allah, salah seorang di antara kalian tidak akan memperoleh sesuatu yang bukan haknya, kecuali ia akan menghadap kepada Allah swt dengan membawanya. Ketahuilah, aku benar-benar tahu ada seseorang yang datang menghadap Allah swt dengan membawa onta yang bersuara, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Lalu, Nabi shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah swt, hingga aku (perawi) melihat putih ketiaknya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Hadits di atas adalah dalil sharih yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  pernah menasihati salah seorang pejabatnya dengan cara mengungkap keburukannya secara terang-terangan di depan publik. Beliau tidak hanya menasihati Ibnu Luthbiyyah dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi membeberkan kejahatannya di depan kaum Muslim. Lantas, bagaimana bisa dinyatakan bahwa menasihati penguasa haruslah dengan sembunyi-sembunyi (empat mata), sedangkan Nabi –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-, manusia yang paling mulia akhlaknya, justru menasihati salah satu pejabatnya (penguasa Islam) dengan terangan-terangan, bahkan diungkap di depan khalayak ramai?

Kedua, Perintah Nabi shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- Agar Menasihati Penguasa Zhalim Secara Mutlak
Ada perintah dari Nabi shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  agar kaum Muslim memberi nasihat kepada para penguasa fajir dan dzalim secara mutlak. Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  bersabda:
«سَيِّدُ الشُهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»
“Penghulu para syuhada’ adalah Hamzah bin ‘Abd al-Muthallib dan orang yang mendatangi penguasa zhalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari keburukan), kemudian ia (penguasa zhalim itu) membunuhnya.” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak, al-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Awsath)
Hadits ini datang dalam bentuk umum. Hadits ini tidak menjelaskan secara rinci tatacara mengoreksi seorang penguasa; apakah harus dengan sembunyi-sembunyi atau harus dengan terang-terangan. Atas dasar itu, seorang Muslim diperbolehkan menasihati penguasa dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi (empat mata). 

Ketiga, Perintah Nabi shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- Mengoreksi Penguasa yang Menegakkan Kekufuran dengan Pedang
Ada perintah dari Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  untuk mengoreksi (muhasabah) penguasa hingga taraf memerangi penguasa yang melakukan kekufuran yang nyata. Nabi –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  memerintahkan para shahabat untuk mengoreksi penguasa dengan pedang, jika telah tampak kekufuran yang nyata. Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari ‘Ubadah bin Shamit –radhiyaLlâhu ’anhu-, ia berkata:
«دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»
“Nabi shallallâhu ’alayhi wa sallam- mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau, beliau shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda yakni dalam segala hal yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat (kepada Allah dan Rasul-Nya), baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata (dan) memiliki bukti yang kuat dari Allah.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya & Muslim dalam Shahih-nya. Lafal al-Bukhari)
Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  bersabda:
«سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا»
“Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat” Jawab Rasul.”  (HR. Muslim)
Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, al-Hafizh al-Nawawi, dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan, “Di dalam hadits ini terkandung mukjizat nyata mengenai kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan hal ini telah terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-. Sedangkan makna dari fragmen, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat,” jawab Rasul; adalah ketidakbolehan memisahkan diri dari para Khalifah, jika mereka sekedar melakukan kedzaliman dan kefasikan, dan selama mereka tidak mengubah satupun sendi-sendi dasar Islam.”[9]
Hadits di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seorang Muslim wajib mengoreksi penguasa dengan terang-terangan, bahkan dengan pedang jika para penguasanya melakukan kekufuran yang nyata. Hadits-hadits di atas juga menjelaskan bahwa seorang Muslim wajib memisahkan diri dari penguasa-penguasa yang melakukan kekufuran yang nyata. Selain itu, riwayat di atas juga menunjukkan bahwa menasihati penguasa boleh dilakukan dengan pedang, jika penguasa tersebut telah menampakkan kekufuran yang nyata. Lalu, bagaimana bisa dinyatakan bahwa menasihati penguasa harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi (empat mata) dan tidak boleh dilakukan dengan terang-terangan?

Keempat, Realitas Muhâsabah yang Dilakukan Salafunâ al-Shâlih
Realitas muhasabah yang dilakukan oleh para shahabat ra terhadap para penguasa. Apabila kita meneliti secara jernih dan mendalam realitas koreksi terhadap penguasa yang dilakukan oleh shahabat ra dan para ulama mu’tabar, dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan muhasabah dengan berbagai macam cara, termasuk terang-terangan di muka publik. Riwayat-riwayat berikut ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara-cara muhasabah yang mereka lakukan.
·         Al-Husain bin ‘Ali radhiyaLlâhu ’anhu-, pemimpin pemuda ahlul jannah, memisahkan diri (khuruj) dari penguasa fajir Khalifah Yazid bin Mu’awiyyah. Al-Husain radhiyaLlâhu ’anhu- dibai’at oleh penduduk Kufah pada tahun 61 H. Beliau pun mengutus anak pamannya, Muslim bin ‘Aqil radhiyaLlâhu ’anhu- untuk mengambil bai’at penduduk Kufah untuk dirinya. Dan tidak kurang 18 ribu orang membai’at dirinya. Dan di dalam sejarah, tak seorang pun menyatakan bahwa Al-Husain radhiyaLlâhu ’anhu- dan penduduk Kufah pada saat itu termasuk firqah (kelompok) yang sesat )”.[10] Ini merupakan cara yang dilakukan oleh Imam al-Husain bin ‘Ali radhiyaLlâhu ’anhu- untuk mengoreksi (muhasabah) kepemimpinan Yazid bin Mu’awiyyah.
·         Sebelum Al-Husain bin ‘Ali radhiyaLlâhu ’anhu-, kaum Muslim juga menyaksikan Ummul Mukminin ‘Aisyah ra yang memimpin kaum Muslim untuk khuruj dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyaLlâhu ’anhu-. Inilah cara Ummul Mukminin ‘Aisyah ra mengoreksi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyaLlâhu ’anhu-. Hingga akhirnya, meletuslah peperangan yang sangat besar dan terkenal dalam sejarah, Perang Jamal.
·         Ketika Umar bin Khaththab radhiyaLlâhu ’anhu- berkhuthbah di hadapan kaum Muslim, setelah beliau diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau berkata, “Barangsiapa di antara kalian melihatku bengkok, maka hendaklah dia meluruskannya”. Seorang laki-laki Arab berdiri dan berkata, “Demi Allah wahai Umar, jika kami melihatmu bengkok, maka kami akan meluruskannya dengan tajamnya pedang kami”.
·         Pada saat Umar bin Khaththab radhiyaLlâhu ’anhu- mengenakan baju dari kain Yaman yang diperoleh dari harta ghanimah. Beliau kemudian berkhuthbah di hadapan para shahabat dengan baju itu, dan berkata, “Wahai manusia dengarlah dan taatilah…” Salman Al-Farisi radhiyaLlâhu ’anhu-, seorang shahabat mulia berdiri seraya berkata kepadanya, “Kami tidak akan mendengar dan mentaatimu”. Umar berkata, “Mengapa demikian?” Salman menjawab, “Dari mana kamu mendapat pakaian itu, sedangkan kamu hanya mendapat satu kain, sedangkan kamu bertubuh tinggi? Beliau menjawab, “Jangan tergesa-gesa, lalu beliau memanggil, “Wahai ‘Abdullah”. Namun tidak seorang pun menjawab. Lalu beliau berkata lagi, “Wahai ‘Abdullah bin Umar..”. ‘Abdullah menjawab, “Saya wahai Amirul Mukminin”. Beliau berkata, “Bersumpahlah demi Allah, apakah kain yang aku pakai ini kainmu? Abdullah bin Umar radhiyaLlâhu ’anhu- menjawab, “Demi Allah, ya”. Salman berkata, “Sekarang perintahlah kami, maka kami akan mendengar dan taat”.[11]
·         Amirul Mukminin Mu’awiyyah radhiyaLlâhu ’anhu- berdiri di atas mimbar setelah memotong jatah harta beberapa kaum Muslim, lalu ia berkata, “Dengarlah dan taatilah..”. Lalu, berdirilah Abu Muslim Al Khulani mengkritik tindakannya yang salah, “Kami tidak akan mendengar dan taat wahai Mu’awiyyah!”. Mu’awiyyah berkata, “Mengapa wahai Abu Muslim?”. Abu Muslim menjawab, “Wahai Mu’awiyyah, mengapa engkau memotong jatah itu, padahal jatah itu bukan hasil jerih payahmu dan bukan pula jerih payah ibu bapakmu? Mu’awiyyah marah dan turun dari mimbar seraya berkata kepada hadirin, “Tetaplah kalian di tempat”. Lalu, dia menghilang sebentar dari pandangan mereka, lalu keluar dan dia sudah mandi. Mu’awiyyah berkata, “Sesungguhnya Abu Muslim telah berkata kepadaku dengan perkataan yang membuatku marah. Saya mendengar Rasulullah shallaLlâhu ’alayhi wa sallam-  bersabda, “Kemarahan itu termasuk perbuatan setan, dan setan diciptakan dari api yang bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia mandi”. Sebenarnya saya masuk untuk mandi. Abu Muslim berkata benar bahwa harta itu bukan hasil jerih payahku dan bukan pula jerih payah ayahku, maka ambillah jatah kalian”.[12]
·         Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berdiri di atas mimbar untuk mengkritik dan memberikan nasihat kepada Gubernur Yahya bin Sa’id yang terkenal dengan julukan Ibnu Mazâhim Al-Dzâlim Al-Qadha. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, “Semoga orang Islam tidak dipimpin oleh orang yang paling dzalim; maka apa jawabanmu kelak ketika menghadap Tuhan semesta alam yang paling pengasih? Gubernur itu gemetar dan langsung meninggalkan apa yang dinasihatkan kepadanya”.[13] Dalam keterangan lainnya, beliau mengoreksi Khalifah al-Muqtafi terang-terangan di atas mimbar masjid karena mengamanahkan jabatan hakim peradilan kepada orang yang berbuat kezhaliman-kezhaliman.[14]
·         Sulthan al-‘Ulama, Imam Al-‘Izz bin Abdus Salam telah mengkritik Sulthan Ismail yang telah bersekongkol dengan orang-orang Eropa Kristen untuk memerangi Najmuddin bin Ayyub. Ulama besar ini tidak hanya membuat fatwa, tetapi juga mengkritik tindakan Ismail di atas mimbar Jum’at di hadapan penduduk Damaskus. Saat itu Ismail tidak ada di Damaskus. Akibat fatwa dan khuthbahnya yang tegas dan lurus, Al-’Izz bin ‘Abdus Salam dipecat dari jabatannya dan dipenjara di rumahnya.[15]
Kisah-kisah di atas menunjukkan bagaimana cara para ulama shalih dan mukhlish menasihati penguasa-penguasanya. Kisah-kisah semacam ini sangat banyak disebut di dalam kitab-kitab tarikh. Mereka tidak segan-segan untuk menasihati para penguasa menyimpang dan dzalim secara terang-terangan, mengkritik kebijakannya di mimbar-mimbar terbuka, maupun fatwa-fatwanya. Lalu, bagaimana bisa dinyatakan bahwa menasihati penguasa haruslah dengan empat mata saja, sementara ulama-ulama yang memiliki ilmu dan ketaqwaannya justru memilih melakukannya dengan terang-terangan dan terbuka?

Kelima, Kelemahan Dalil Hadits yang Dijadikan Sandaran Wajibnya Mengoreksi Penguasa Secara Empat Mata
Kelemahan hadits riwayat Imam Ahmad. Sebagian ulama mengharamkan mengkritik pemimpin secara terbuka berdasar hadits Iyadh bin Ghanam, bahwa Nabi shallaLlâhu ’alayhi wa sallambersabda:
«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَيَخْلُوَ بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ»
"Barangsiapa hendak menasihati penguasa akan suatu perkara, janganlah dia menampakkan perkara itu secara terang-terangan, tapi peganglah tangan penguasa itu dan pergilah berduaan dengannya. Jika dia menerima nasihatnya, itu baik, kalau tidak, orang itu telah menunaikan kewajibannya pada penguasa itu." (HR Ahmad).
Menurut sebagian ulama, hadits ini dha’if karena sanadnya terputus (inqitha’) dan ada periwayat hadits yang lemah, yaitu seorang perawi bernama Muhammad bin Ismail bin ‘Iyasy[16], tentang masalah ini bisa dirujuk lebih mendalam dalam kutayb berjudul Al-Jahr wa al-I’lân bi Dha’f Hadîts al-Kitmân fî Munâshahat al-Sulthân karya Abu Marwan al-Sudani. []





[1] Diadaptasi dari tulisan Ust. Syamsuddin Ramadhan yang menjelaskan hukum mengoreksi penguasa terbuka di dalam Islam, dengan tahqiq dan catatan tambahan dari pen-tahqiq, disampaikan dalam pengajian 18 Desember 2016, dipresentasikan oleh: al-Akh Harry Rachmatulah
[2] Catatan tambahan Irfan Abu Naveed, M.Pd.I.
[3] Mushthafa Amin dkk, Al-Balâghah al-Wâdhihah: al-Bayân wa al-Ma’ânî wa al-Badî’, Dâr al-Ma’ârif, 1999, hlm. 206; Dr. Abdul Aziz bin Ali al-Harbi, Al-Balâghah al-Muyassarah, Beirut: Dâr Ibn Hazm, cet. II, 1432 H/2011, hlm. 52.
[4] Abdul ‘Azhim Ibn Abi al-Ishba’ al-Baghdadi, Tahrîr al-Tahbîr fî Shinâ’at al-Syi’r wa al-Natsr wa Bayân I’jâz al-Qur’ân, UEA: Al-Majlis al-A’lâ li al-Syu’ûn al-Islâmiyyah, hlm. 548.
[5] Ibid.
[6] Taqiyuddin Abu Bakr bin Ali Ibn Hujjah al-Hamawi, Khizânat al-Adab wa Ghâyat al-Arab, Beirut: Dâr wa Maktabat al-Hilâl, 2004, juz II, hlm. 401.
[7] Tim Pakar, Al-Balâghah wa al-Naqd, Riyâdh: Universitas Muhammad bin Su’ud, cet. II, 1425 H, hlm. 94.
[8] Abdul ‘Azhim Ibn Abi al-Ishba’, Tahrîr al-Tahbîr fî Shinâ’at al-Syi’r wa al-Natsr wa Bayân I’jâz al-Qur’ân, hlm. 548.
[9] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, cet. II, 1392 H, juz XII, hlm. 242.
[10] Lihat: Al-Bidâyah wa Al-Nihâyah, juz 8, hlm. 217
[11] ‘Abdul ‘Aziz Al Badri, Al-Islâm bayna al-‘Ulamâ’ wa al-Hukkâm (Terjemah: Hitam Putih Wajah Ulama dan Penguasa), hlm. 70-71.
[12] Hadits ini dituturkan oleh Abu Nu’aim dalam Kitab Al-Hilyah, dan diceritakan kembali oleh Imam Al Ghazali dalam Kitab Al-Ihyâ’, juz 7, hlm. 70.
[13] Qalâ’id Al-Jawâhir, hlm. 8.
[14] Dr. Ali Muhammad al-Shallabi, Al-'Âlim al-Kabîr wa al-Murabbi al-Syahîr al-Syaikh ’Abd al-Qadir al-Jaylani, Kairo: Mu’assasat Iqra’, cet. I, 1428 H, hlm. 85.
[15] Al-Subki, Al-Thabaqat, dan lain-lain.
[16] Silahkan lihat Kitab Muhâsabah al-Hukkâm, hlm. 41-43.