18 Juli 2016

Menyibak Bahaya Sistem Demokrasi: Kepemimpinan Kaum Kafir atas Orang-Orang yang Beriman


Oleh: Fiqih Fauzi[1]
Editor: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

T
ahun 2017 adalah tahun dimana pilkada serentak jilid ke 2 akan dilaksanakan. Menurut KPU ada 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak yang terdiri dari 7 Provinsi, 18 Kota dan 76 Kabupaten. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.[2] Dari ketujuh provinsi tersebut, kondisi politik DKI Jakarta yang paling disoroti dan panas. Sebagaimana diketahui, kondisi politik DKI Jakarta bisa menjadi barometer politik nasional. Selain itu Pilkada 2017 DKI akan diikuti oleh calon incumbent sekarang yaitu Basuki Tjahaja Purnama/Ahok yang notabene Kafir dengan Teman Ahok yang melakukan berbagai manuver, kontroversial. Berbagai isu-isu penting pun mulai dimainkan di media sosial, dan yang tak kalah menarik perhatian adalah terkait kepemimpinan[3] orang kafir terhadap kaum Muslim.

A.  Memilih Pemimpin Kafir, Haram!

Islam telah menegaskan larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai penguasa dengan larangan yang tegas. Apakah sebagai pemimpin negara (penguasa tertinggi), gubernur, bupati atau kepala daerah, meski negeri tersebut Darul Kufr. Imam al-Syafi’i (w. 204 H) menjelaskan:

وَمِمَّا يُوَافِقُ التَّنْزِيل وَالسُّنَّةَ وَيَعْقِلُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، أَنَّ الْحَلَالَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حَلَالٌ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ وَالْحَرَامَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ حَرَامٌ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ 
”Dan di antara hal yang sejalan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah dan pemikiran kaum muslimin dan mereka semua bersepakat atasnya bahwa yang halal di Dar al-Islam maka halal pula di negeri-negeri kufur (Dar al-Kufr), dan yang haram di negeri-negeri Islam (Dar al-Islam) maka haram pula di negeri-negeri kufur (Dar al-Kufr).”[4]

Konteks halal dan haram dalam maqâlah di atas maksudnya tak terbatas pada hukum benda semata, sebagaimana Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili (w. 1436 H) pun menukil perkataan Imam al-Syafi’i di atas untuk menegaskan keharaman bertransaksi riba di zaman ini –sama seperti dahulu- dan ia mengatakan: ”Dan poin ini menjadi jelas bahwa suatu negara atau tempat tidak bisa mengubah sifat keharaman perbuatan-perbuatan.”[5]

Keharaman mengangkat orang kafir sebagai pemimpin negara—termasuk kepala daerah—merupakan perkara ma’lûmun min al-dîn bi al-dharûrah (yang sudah difahami secara umum dalam agama). Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah ini, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Banyak dalil seputar larangan memilih orang kafir menjadi pemimpin, diantaranya:

Pertama, Allah SWT melarang kaum muslim memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim:
{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}
Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141)

Dan jalan kekuasaan merupakan jalan paling kuat bagi penguasa menguasai rakyat, dan ungkapan dengan kata lan berfaidah li al-ta'bîd (untuk menunjukkan selama-lamanya) jelas merupakan indikasi atas larangan yang tegas (qarînah jâzimah) menjadikan kaum kafir menguasai orang-orang beriman secara mutlak, sama saja apakah kedudukan sebagai khalifah atau yang selainnya. Dan sebagaimana Allah telah mengharamkan memberikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman, maka hal itu menunjukkan haram hukumnya bagi kaum muslimin menjadikan orang kafir sebagai penguasa bagi mereka.[6]

Para ulama pun menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil larangan menjadikan orang kafir sebagai penguasa. Termasuk Imam Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 456 H) dimana ia menyatakan bahwa kekhilafahan merupakan sebesar-besarnya jalan kekuasaan.[7] Yakni dalam urusan negara dan pemerintahan. Atas dasar itu, memberikan hak kepada orang kafir menduduki jabatan kepala negara –termasuk kepala daerah--, sama artinya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menguasai kaum Muslim. Padahal hal ini jelas-jelas dilarang syariat.

Kedua, Allah melarang kaum muslimin menjadikan orang kafir memimpin mereka:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ }
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Kafir sebagai pelindung [pemimpin] selain orang Mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 144)

Lihat pula: QS. Ali ‘Imrân [3]: 118, QS. Al-Mâ’idah [5]: 57.

Al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) menafsirkan QS. Al-Nisâ’: 144 di atas berkata, “Allah SWT. melarang hamba-Nya yang beriman untuk menjadikan orang-orang Kafir sebagai pelindung [pemimpin], selain orang Mukmin. Artinya, Allah melarang mereka untuk dijadikan sahabat, teman dekat, penasehat, dicintai serta tempat menyampaikan rahasia orang Mukmin.”[8]

Ketiga, Allah SWT mewajibkan taat kepada ulil Amri dari kalangan orang-orang beriman sebagaimana teruang dalam QS. Al-Nisâ’: 59:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} 
Wahai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah, ta’atilah Rasul dan ulil Amri di antara kalian.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 59)

Dan frasa, “minkum” [di antara kalian], sebagaimana ditegaskan KH. Hafidz Abdurrahman, MA, menunjukkan bahwa pemimpin tersebut wajib dari kalangan umat Islam yang beriman. Karena seruannya dari permulaan ayat tersebut diarahkan kepada mereka.

Keempat, Hadits-hadits shahih mengariskan kewajiban memisahkan diri dan memerangi pemimpin-pemimpin yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata dan tidak menegakkan Islam dalam Dar al-Islam:

Imam Bukhari meriwayatkan sebuat hadits dari ‘Ubadah bin Shamit r.a., ia berkata:

«دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»
“Nabi shallallâhu ’alayhi wa sallam- mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau, beliau shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda yakni dalam segala hal yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat (kepada Allah dan Rasul-NYA), baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata (dan) memiliki bukti yang kuat dari Allah.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya, hadits no. 7055-7056 & Muslim dalam Shahih-nya no. 4799. Lafazh al-Bukhari)

Meski hadits di atas berlaku dalam konteks muhasabah kepada penguasa dalam Dar al-Islam, yakni penguasa yang kufur atau menegakkan kekufuran yang nyata, namun al-Qadhi ‘Iyadh sebagaimana dinukil al-Hafizh al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan: “Ulama’ kaum muslim sepakat, bahwa kepemimpinan tidak akan diberikan kepada orang Kafir. Jika kemudian tampak kekufuran padanya, maka dengan sendirinya diberhentikan. Begitu juga kalau meninggalkan kewajiban mendirikan shalat dan mengajak untuk mendirikan shalat.”[9]

Artinya jika pemimpin muslim dalam Dar al-Islam murtad atau menegakkan kekufuran di tengah-tengah kaum muslim saja wajib dilengserkan, maka perkara kekufuran seseorang merupakan penghalang mutlak baginya untuk menjadi penguasa.

B.  Mewaspadai Tipu Daya Kaum Kafir Untuk Menguasai Kaum Muslim

Untuk mencapai tujuannya memimpin kaum muslim, kaum kafir dan para pendukungnya berupaya menghalalkan segala cara mencari simpati kaum muslimin dan berharap suara kaum muslimin bisa mengangkatnya menjadi pemimpin di negeri muslim. Berbagai cara di tempuh walaupun hingga “menyamar” jadi kaum muslim. Bisa kita lihat sekarang bahkan terlihat jelas, betapa ironis ketika pesantren menerima kunjungan seorang tokoh kafir yang merupakan seorang ketua umum partai politik nasional dan menyambutnya bagaikan kyai besar dan ulama yang dihormati. Lebih ironis lagi diberikan kesempatan untuk berceramah dan berdandan ala ulama dihadapan kaum muslimin.[10]

Hal yang juga mesti di waspadai adalah upaya untuk merusak pemikiran dan pemahaman kaum muslimin agar tidak menjadikan isu agama sebagai hal yang sensitif dalam memilih pemimpin, dengan kata lain merusak standar, pola pikir. Al-’Allamah Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani memperingatkan: “Tsaqafah asing (termasuk liberalisme-pen.) memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan kekufuran dan imperialisme, tidak adanya keberhasilan dalam meraih kebangkitan, kegagalan gerakan-gerakan terorganisir, sama saja apakah gerakan sosial maupun politik, karena tsaqafah memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran manusia, yang berpengaruh terhadap jalannya kehidupan.”[11]

Dalam masalah kepemimpinan ini tergambar dalam penyesatan salah seseorang yang ditokohkan di salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia mengatakan pemimpin yang adil, meski non-muslim (baca: kafir) lebih baik dari pada pemimpin muslim tapi zhalim.[12]

Harus diketahui bahwa muslim yang zhalim (fasik) atau kafir yang adil dua-duanya tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Bahkan dalam Islam syarat muslim dan adil menjadi syarat legal bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang pemimpin/penguasa.[13] Seorang yang zhalim (fasik) tidak bisa menjadi pemimpin negara ataupun kepala daerah, begitu pula orang kafir tidak boleh diangkat sebagai penguasa atas kaum muslimin.

C.  Demokrasi, Biang Keladi Penguasaan Kaum Kafir Atas Ummat Islam

Dalam Demokrasi, agama direduksi hanya menjadi urusan pribadi. Agama harus dipisahkan dalam mengatur urusan kehidupan. Sehingga standar benar atau salah dalam demokrasi bukan aturan agama, tetapi suara mayoritas manusia. Terkait kepemimpinan, dalam demokrasi tidak masalah siapapun jadi pemimpin, baik dia muslim atau kafir, adil atau zalim bahkan korup sekalipun, asalkan suara mayoritas mendukungnya untuk menjadi pemimpin. Dalam sebuah negeri yang mayoritas muslim tapi menerapkan demokrasi, kaum minoritas kafir—dengan berdalih pada aturan demokrasi, tidak ada larangan dalam undang-undang bahwa seorang penguasa harus muslim—bisa memimpin dan menguasai kaum muslim. Sebaliknya, bagi daerah yang mayoritas kafir, mereka akan selalu menjaga agar orang Muslim tidak bisa berkuasa ditengah mereka. Contoh seperti ini terjadi di Jakarta dan Papua. Di Papua bahkan ada syarat untuk menjadi Gubernur di sana haruslah orang Papua asli.

Dan poin ini kian membuktikan bahwa sistem politik Demokrasi yang menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Islam menjadi salah satu bukti mendasar bahwa sistem Demokrasi bertentangan dengan sistem politik dalam Islam (al-siyâsah al-syar’iyyah), dimana boleh tidaknya sesuatu pun ditentukan oleh manusia –diantaranya atas nama wakil rakyat-, sedangkan dalam sistem politik Islam, boleh tidaknya sesuatu wajib sejalan dengan prinsip halal dan haram dalam syari’ah. Dan dalam sistem demokrasi, para penguasa itu memerintah tidak terikat dengan aturan agama dan menjunjung tinggi konstitusi hukum positif meski itu menyalahi hukum syari’ah yang agung.

Selama kaum muslimin ridha atas sistem kufur Demokrasi, bermaksiat dengan mengabaikan perjuangan penegakkan syari’at Islam dalam kehidupan, maka selama itu pula kaum kafir memiliki peluang menguasai orang-orang beriman. Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) ketika memaparkan perincian penafsiran QS. Al-Nisâ’: 144, di antaranya beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai orang-orang beriman kecuali  jika mereka saling mendorong kepada kebatilan, tidak melarang dari kemungkaran dan menolak bertaubat maka terjadilah penguasaan musuh.[14] Berdasarkan ’ibrah dari firman-Nya:
{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}
”Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka ia disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.” (QS. Al-Syûrâ [42]: 30)[15]

Menafsirkan ayat ini dan menggunakan dalil yang sama, Imam Muhammad bin ’Ali al-Syawkani (w. 1250 H) pun menyampaikan peringatan senada: ”Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, selama orang-orang beriman mengemban kebenaran, tidak ridha terhadap kebatilan dan tidak meninggalkan perbuatan melarang dari kemungkaran.”[16]

D.  Menutup Rapat Celah Penguasaan Orang Kafir: Campakkan Demokrasi!

Kaum muslimin sudah paham bahwa haram hukumnya mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang kafir. Maka kaum muslimin harus mampu menutup rapat-rapat celah yang memberikan peluang kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Dan celah tersebut ternyata dibuka lebar-lebar oleh Sistem Kufur Demokrasi, maka sudah saatnya kaum muslimin mencampakkan demokrasi sebagai biang keladi penguasaan kaum kafir atas kaum muslimin.

Mencampakkan Demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam, yakni sistem khilafah merupakan cara secara sistemik mampu menutup rapat-rapat penguasaan orang-orang kafir atas kaum muslimin. Sistem Islam juga melahirkan pemimpin muslim yang adil dan amanah. Karena dalam Islam, seorang pemimpin terikat dengan aturan-aturan syari’ah dan dituntut untuk menunaikan amanah dalam hadits-hadits Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam-:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Muttafaqun ‘Alayh, dll)

Dan sabda Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam-:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alayh, dll)

Dan dengan tuntutan keterikatan terhadap syariah Islam, dimana seorang penguasa (khalifah) dibai’at untuk menegakkan hukum Islam, seorang penguasa tidak akan menjadi kepanjangan tangan para pemilik modal sebagaimana terjadi dalam sistem kufur Demokrasi. Dalam konteks kepala daerah dalam sistem Islam, bila mereka melanggar sedikit saja dari aturan syariah, mereka bisa di makzulkan oleh Khalifah.

Wallâhu a’lam bi al-shawâb.

Ahad, 12 Syawal 1437 H/ 17 Juli 2016.




[1] Disampaikan oleh Fiqih Fauzi dalam Halqoh Syahriyyah, Ahad 12 Syawwal 1437 H.
[3] Maksud kepemimpinan/pemimpin disini adalah kepemimpinan terkait jabatan pemerintahan bukan jabatan administratif, seperti kepala negara, pembantu kepala negara (wazir) juga termasuk kepala daerah.
[4] Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Ed: Rafa’at Fauzi ’Abdul Muthallib, Dar al-Wafa’ al-Manshûrah, cet. I, 2001, juz IX, hlm. 237.
[5] Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. IV, juz VIII, hlm. 5978.
[6] Hizbut Tahrir, Ajhizah fî Dawlat al-Khilâfah fî al-Hukm wa al-Idârah, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. I, 1426 H, hlm. 22.
[7] ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa al-Nihal, Kairo: Maktabah al-Khanji, t.t., juz IV, hlm. 128.
[8] Abu al-Fida Isma’il bin Umar bin Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, Dar Thayyibah, cet. II, 1420 H, juz II, hlm. 441.
[9] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, cet. II, 1392 H, juz XII, hlm. 228.
[11] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Takattul Al-Hizbiy, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. IV, hlm. 5
[13] Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), HTI Press, cet.1, 2005, hlm. 35 dan 39.
[14] Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Syamsuddin al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H, juz V, hlm. 417.
[15] Ibid.
[16] Muhammad bin ‘Ali al-Syawkani al-Yamani, Fat-h al-Qadîr, Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, cet. I, 1414 H, hlm. 609.