10 Maret 2016

Kaidah Menyikapi Isu Gonjang Ganjing Seputar Vaksin & Vaksinasi

Oleh: Irfan Abu Naveed
Pengantar
Pro kontra seputar masalah vaksinasi mesti disikapi dengan bijak, pada satu sisi saya tidak setuju jika program pencegahan wabah penyakit polio dengan pemberian vaksin polio untuk anak-anak di negeri ini langsung dikaitkan dengan konspirasi Barat. Ini satu pembahasan yang mesti ditahqiq, diteliti, mengingat setiap perkara mesti didudukkan dengan benar, adil dan tidak gegabah. Sehingga tidak keliru menyikapinya. Saya pribadi sudah lama mengikuti perkembangan pemberitaan dan informasi terkait vaksin dan hukumnya dalam Islam, terlebih istri saya adalah Bidan Dosen, Bidan Rizki Utami Handayani, SST dan salah seorang partner dakwah ketika saya dahulu tinggal di Bandung adalah salah seorang staff di Bio Farma Bandung.
Di sisi lain, saya pun tidak bisa menafikan bahwa dalam kehidupan di bawah naungan Demokrasi kini, kaum muslimin seringkali dihadapkan pada kondisi yang membingungkan sebagai akibat dari dua hal:
Pertama, Ketidakpercayaan terhadap penguasa, karena penguasa yang tidak menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar negara dan pemerintahannya.
Kedua, Realitas kuatnya pengaruh Barat terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu karena kaum kafir Barat, sebagaimana diungkapkan Imam Taqiyuddin al-Nabhani, berusaha agar para politikus atau orang yang bergerak dalam bidang politik mengarahkan pandangannya berkiblat pada perbuatan meminta bantuan Barat dan menyerahkan segala urusan kepadanya.[1] Dan inilah yang terjadi kita saksikan di zaman ini. Namun dalam konteks vaksinasi, pemerintah memproduksi sendiri dengan mempercayakannya kepada Bio Farma, di Pasteur, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat. Link: Bio Farma
Dua faktor di atas, menjadi sebab kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap penguasa, berimbas pada adanya kecurigaan terhadap program-program yang diselenggarakan oleh penguasa meski itu berkaitan dengan program kesehatan. Salah satunya adalah pro kontra di balik isu vaksinasi.
Maka perlu dievaluasi tentang penguasa dan sistem yang dijalankannya. Dalam Islam, penguasa berkedudukan sebagai penggembala yang bertanggungjawab mengurusi rakyatnya dengan hukum syari’ah dan menjadi junnah (perisai) umat dari segala hal yang membahayakan rakyatnya dunia dan akhirat. Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam-:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhârî, Muslim dll)[2]
Sedangkan fungsi junnah (perisai) bagi rakyatnya, disebutkan dalam hadits dari dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-. bahwa Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alayh dll)[3]
          Selengkapnya tentang fungsi penguasa dalam Islam, dijelaskan di sini: Link Artikel.

Bersikap Adil Terhadap Kaum Manapun
Sudah saya ungkapkan di awal bahwa pro kontra seputar masalah vaksinasi mesti disikapi dengan bijak, karena adanya tuduhan bahwa dibalik program vaksinasi di negeri ini ada konspirasi Barat. Ini satu pembahasan yang mesti ditahqiq, diteliti, mengingat setiap perkara mesti didudukkan dengan benar, adil dan tidak gegabah. Sehingga tidak keliru menyikapinya. Karena perlu diingat bahwa Allah ’Azza wa Jalla memperingatkan:
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ}
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 8)
          Ayat ini seruan bagi orang-orang beriman, dimana Allah ’Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk bersikap adil baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana ditegaskan oleh Muhyis-Sunnah al-Imam al-Baghawi al-Syafi’i (w. 510 H):
أَمَرَهُمْ بِالْعَدْلِ وَالصِّدْقِ فِي أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ
“Allah memerintahkan mereka bersikap adil dan jujur baik dalam perbuatan-perbuatan mereka maupun perkataan-perkataannya.”[4]
      Dan makna (عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا) yakni meninggalkan berbuat adil terhadap mereka dikarenakan permusuhan terhadap mereka.[5] 
Berbuat adil kepada siapa saja? Termasuk berbuat adil terhadap orang kafir sekalipun, karena kata qawm dalam ayat ini berbentuk isim nakirah (kata benda yang mubham bermakna umum). Allah ‘Azza wa Jalla pun dalam ayat ini menurut al-Baghawi, memerintahkan berbuat adil baik terhadap kawan maupun musuh[6], dan hal tersebut merupakan ketakwaan.[7] Dr. Mushthafa bin Husni al-Siba’i (w. 1384 H) pun menegaskan dalam kitab al-Istisyrâq wa al-Mustasyriqûn bahwa kita adalah kaum yang diperintahkan oleh dinnya untuk berbuat adil hingga terhadap musuh-musuhnya sekalipun, berdasarkan QS. Al-Mâ’idah [5]: 8 di atas.[8]
Bukankah menuduh tanpa bukti merupakan fitnah? Dan fitnah itu sendiri merupakan kemaksiatan lisan, yang menunjukkan ucapan yang tidak adil atau zhalim. Ayat ini pun mengandung isyarat bahwa kebencian bisa menjadi sebab seseorang berlaku tidak adil dan ini cukup menjadi peringatan atas bahaya kebencian yang bisa membutakan dari sikap adil. Adil merupakan kebalikan dari zhalim. Zhalim itu sendiri merupakan perbuatan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Pedoman dalam Pengambilan Pendapat Seputar Vaksin
Untuk meneliti seputar vaksin dan sikap kita atasnya, maka perlu dipahami dua sisi:
Pertama, Tahqiiq al-manath: yakni menelusuri fakta tentang vaksin itu sendiri. Benar tidaknya isu yang berkembang mengenai media babi dan kera dalam prosesnya, dan bagaimana perincian dari proses dan hasil dari vaksin tersebut, vaksin apa yang dipakai apakah vaksin yang diimpor dari dunia Barat atau dari produsen dalam negeri seperti Bio Farma?
Kedua, Istidlâl: yakni penggalian dalil atas fakta dari vaksin tersebut.
Dalam perinciannya, kaidah di atas berkaitan dengan kaidah dalam pengambilan sumber informasi terkait, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani dan para ulama lainnya mengenai pengambilan pendapat sebagai berikut:

Pertama, Berkenaan dengan fakta vaksin itu sendiri, maka kita harus mengklarifikasinya kepada dokter ahli terkait atau produsen ahli dari vaksin tersebut.
Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Pada perkara semacam ini, pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. Untuk mengungkap obat apa yang paling mujarab untuk suatu penyakit misalnya, kita harus bertanya kepada dokter ahli. Pendapat dokter harus diutamakan dibandingkan dengan pendapat-pendapat orang yang tidak ahli. Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- pernah menganulir pendapat beliau sendiri dan mengikuti pendapat Khabab bin Mundzir. Sebab, Khubab adalah orang yang lebih ahli dalam menetapkan di posisi mana kaum muslimin harus bertahan. Maka dalam perkara-perkara semacam ini pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang yang ahli. Prinsip suara mayoritas sebagaimana yang diberlakukan pada sistem demokrasi, tidak boleh diberlakukan dalam perkara-perkara semacam ini.[9]

Kedua, Namun dalam konteks penggalian hukum Islam atas fakta vaksin itu sendiri maka diserahkan kepada para ulama ahlinya, bukan kaum awwam.
Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah hukum syari’at dan pendapat-pendapat syar’i tidak boleh dimusyawarahkan atau divooting. Karena perkara-perkara semacam ini sudah ditetapkan berdasarkan nash-nash  al-Qur’an dan al-Sunnah. Kaum muslim hanya diperintahkan berijtihad untuk menggali hukum-hukum dari keduanya. Suara mayoritas tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.
Bahkan ini merupakan kesepakatan para ulama, Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) ketika menafsirkan QS. Âli Imrân [3]: 159, menegaskan bahwa dalam perkara yang telah tetap nashnya berdasarkan wahyu maka tidak boleh dimusyawarahkan dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ia berkata:
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَزَلَ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّسُولِ أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ الْأُمَّةَ، لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ
“Para ulama bersepakat bahwa segala hal dimana turun wahyu di dalamnya dari sisi Allah maka tidak boleh bagi Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- untuk memusyawarahkannya dengan umatnya, karena jika datang nash maka batal pendapat pribadi dan qiyas.”[10]

Bersambung…

Sebagai pengantar awal sebelum saya uraikan lebih lanjut:

Penjelasan Syaikhul Ushul ’Atha bin Khalil Mengenai Hukum Vaksinasi: LinkArtikel 



[1] Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Takattul Al-Hizbiy, hlm. 6.
[2] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (VI/2611, hadits 6719); Muslim dalam Shahîh-nya (VI/7, hadits 4751); Abu Dawud dalam Sunan-nya (III/91, hadits 2930); Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (X/342, hadits 4490).
[3] Dimana Hizbut Tahrir menjadikan hadits ini sebagai salah satu qarînah (indikasi) dalil wajibnya mengangkat Khalifah, sekaligus menjelaskan urgensi kedudukan Khalifah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ajhizat Dawlat al-Khilâfah bahwa di antara kandungan hadits di dalamnya terdapat penyifatan terhadap khalifah bahwa ia adalah junnah (perisai) yakni wiqâyah (pelindung). Dan Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- menyifati bahwa seorang al-Imâm (Khalifah) adalah junnah (perisai), dan artinya mengandung pujian atas keberadaan al-Imâm (Khalifah), dan bermakna adanya tuntutan; karena informasi dari Allah dan dari Rasul-Nya, jika mengandung celaan maka ia merupakan tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan, dan jika mengandung pujian maka ia merupakan tuntutan untuk melaksanakan, dan jika perbuatan yang dituntut tersebut mengandung konsekuensi terhadap tegaknya hukum syari’ah atau pengabaiannya mengandung konsekuensi terhadap terabaikannya hukum syari’ah, maka tuntutan tersebut bersifat tegas.
[4] Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi al-Syafi’i, Ma’aalim al-Tanziil fii Tafsiir al-Qur’aan, Beirut: Daar Ihyaa’ al-Turaats al-‘Arabiy, cet. I, 1420 H, juz II, hlm. 28.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Dr. Mushthafa bin Husni al-Siba’i, Al-Istisyrâq wa al-Mustasyriqûn, Beirut: Dâr al-Warrâq, t.t., hlm. 18
[9] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah, Beirut: Dâr al-Ummah, 1994, juz. I, hlm. 247-248.
[10] Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan al-Razi, Mafâtîh al-Ghayb, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, cet. III, 1420 H, juz IX, hlm. 409.