02 Februari 2016

Meneladani Al-Salaf Al-Shâlih Memperjuangkan Penegakkan al-Khilafah


Oleh: Irfan Abu Naveed[1]

B
erbicara mengenai upaya menegakkan sunnah, maka di antara ajaran Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam- mencakup masalah bernegara dan masalah kepemimpinan dalam Islam, yang diwakili dalam gambaran sistem al-Khilafah, bukan Demokrasi, bukan pula Monarki Konstitusional, melainkan al-Khilafah. Dan jika dikomparasikan dengan sikap sebaik-baiknya generasi umat ini, salafunâ al-shâlih, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya:
{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}
”Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. Al-Tawbah [9]: 100)
          Maka mereka telah menunjukkan sikap yang agung dalam menyikapi persoalan penegakkan Khilafah, pengangkatan Khalifah, hal ini penting untuk dipahami karena tersebarnya syubhat atas tegaknya ”Sunnah” Kisra (Persia) dan Ruum (Romawi) dalam sistem kenegaraan di negeri-negeri kaum muslimin berupa sistem Monarki Konstitusional, maka duduk persoalannya kian terang benderang sebagai berikut:

A.  Diskusi Alot Para Sahabat yang Zuhud dalam Mempersoalkan Sosok Khalifah
Para sahabat Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- jelas zuhud terhadap dunia, namun sikap mereka yang sibuk membicarakan kekhilafahan pasca wafatnya Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- di Saqifah Bani Sa’idah, hingga terjadi diskusi yang cukup alot sebenarnya sudah cukup menunjukkan pentingnya mengupayakan keberadaan al-Khalifah tidak bisa dianalogikan dengan upaya mencari harta duniawi, tegaknya al-Khilafah berkaitan dengan tegaknya berbagai urusan agama dan dunia ini, bahkan salah seorang ulama mu’tabar, al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra (w. 458 H) ketika mengomentari peristiwa bersejarah diskusi alot antara tokoh-tokoh Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin ini, ia menegaskan:
فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها 
”Dan jika seandainya Imamah itu tidak wajib, maka takkan berlangsung diskusi alot tersebut dan perdebatan tentangnya.”[2]
Sebelumnya, al-Qadhi Abu Ya’la menegaskan bahwa al-Imamah (al-Khilafah) hukumnya wajib berdasarkan dalil al-sam’u (yakni dalil-dalil naqli-pen.).[3]
Penjelasan senada ditegaskan oleh al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya.[4]

B.  Sikap Sahabat yang Jelas Mencintai Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- Lebih Mendahulukan Persoalan Mengangkat Khalifah daripada Menguburkan Jenazah Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam-
Di sisi lain, para sahabat dalam perisitiwa agung Saqifah Bani Sa’idah pun jelas lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah daripada pemakaman jenazah Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam-, ini merupakan contoh paling kuat untuk menafsirkan pentingnya keberadaan al-Khalifah bagi umat dalam bentuk perbuatan yang nyata dari generasi al-salaf al-shâlih, ini merupakan ijma sahabat yang jelas menjadi dalil wajibnya menegakkan al-Imamah/al-Khilafah.
Dalam Ma’âlim al-Sunan, Imam al-Khaththabi (w. 388 H) dalam satu bab khusus (ومن باب الخليفة يستخلف) menjelaskan:
ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة وكانوا يسمونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره
“Oleh karena itulah para sahabat pada hari wafatnya Rasulullah -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- belum melakukan hal apapun untuk pemakaman jenazah beliau -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- dan pengurusannya hingga mereka berhasil menegakkan perintah bai’at dan mengangkat Abu Bakar sebagai Imam dan Khalifah dan mereka –sahabat- menjulukinya dengan julukan Khalifatu Rasûlillâh -shallallâhu ‘alayhi wa sallam- sepanjang masa hidupnya.”
Imam al-Khaththabi (w. 388 H) setelah menyebutkan dalil ijma’ sahabat pun menegaskan bahwa wajib menegakkan al-Khilafah dengan bahasa sharîh, jelas sejelas-jelasnya dalam penjelasannya, tidak samar bagi mereka yang berakal dan masih jeli pandangan matanya, al-Khaththabi menegaskan:
وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد
“Dan dalil tersebut (ijma’ sahabat) merupakan sejelas-jelasnya dalil atas wajibnya menegakkan al-Khilafah dan bahwa harus ada seorang Imam (Khalifah-pen.) bagi masyarakat yang berdiri memerintah masyarakat, mengatur mereka dengan hukum-hukum Allah, menjauhkan mereka dari keburukan, menghalangi mereka dari perbuatan saling menzhalimi dan saling merusak.”
          Di akhir penjelasannya, Al-Khaththabi pun menegaskan:
وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام
“Dan itu semua menunjukkan atas wajibnya mengangkat pengganti khalifah dan mengangkat al-Imam (al-Khalifah).”[5]
Dan sikap kita sebagaimana dituturkan sya’ir yang dinukil al-Hafizh al-Suyuthi (w. 911 H) dan lainnya:
نبني كما كانت أوائلنا * تبني، ونفعل مثل ما فعلوا
“Kami membangun sebagaimana generasi pendahulu kami membangun”
“Dan kami berbuat sebagaimana mereka telah berbuat.”
[6]
Diperkuat dengan kesaksian para ulama berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah mengenai wajibnya dan pentingnya kedudukan Khilafah yang menunjukkan sesuatu yang mendesak merupakan perkara yang ma’lum, tidak ada yang bisa membantahnya kecuali mereka yang belum tahu atau menyembunyikan ilmunya. Sedikit saja diantaranya:
Imam al-Hasan al-Bashri (w. 110 H) bertutur:
ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاً   
“Jika seandainya tiada al-sulthân (al-khalifah) maka sungguh manusia akan menzhalimi satu sama lain.”[7]
        Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) pun tak ragu untuk berkata:
والفتنة: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس 
“Fitnah terjadi jika tidak ada Imam (Khalifah) yang berdiri untuk mengatur manusia (dengan hukum-hukum Islam-pen.).”[8]
Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) menegaskan bahwa yang diseru dalam kata (فَاجْلِدُوا) dalam QS. Al-Nûr [24]: 2, ulama umat ini bersepakat bahwa yang diseru atas kefardhuan menegakkan sanksi tersebut adalah al-Imam (al-Khalifah-pen.), kemudian mereka berhujjah dengan hal ini atas wajibnya mengangkat seorang al-Imam (al-Khalifah), mereka mengatakan karena Allah SWT memerintahkan menegakkan sanksi had, dan mereka bersepakat bahwa Dia tidak menguasakan penegakkan kefardhuan tersebut kecuali kepada seorang al-Imam (al-Khalifah)[9], Al-Razi pun mendasarkannya pada kaidah syar’iyyah:
مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
Hal-hal dimana suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya pun wajib.[10]
Hal senada ditegaskan oleh Imam Nizhamuddin al-Naisaburi (w. 850 H):
أجمعت الأمة على أن المخاطب بقوله فَاجْلِدُوا هو الإمام حتى احتجوا به على وجوب نصب الإمام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
”Umat ini bersepakat bahwa yang diseru dari firman-Nya: ”Jilidlah” adalah al-Imam hingga mereka pun berhujjah dengannya atas wajibnya mengangkat al-Imam, karena sesungguhnya hal-hal dimana kewajiban tak sempurna kecuali dengannya maka hal-hal tersebut menjadi wajib adanya.”[11]
Dan masih banyak lagi kesaksian mereka yang saling menguatkan dan merinci sebagai bukti kuat mendesaknya keberadaan Khalifah dengan Sistem al-Khilafahnya, tak ada ulama mu’tabar yang menyangkalnya, lalu apakah kita yang bukan ulama akan menyangkalnya? Dan semoga saja kita termasuk sebenar-benarnya thâlib al-’ilm, yang sudah semestinya menyadari kadar ilmunya.
Secara keseluruhan, maka ini semua semakin mendesak kita mengupayakan tegaknya syari’at Islam kâffah dengan thariqah menegakkan al-Khilâfah ’ala Minhâj al-Nubuwwah, membai’at khalifah untuk menegakkan hukum Islam kâffah, menjalankan fungsi ri’âyah (pengaturan urusan umat) dengan hukum syari’ah kâffah, dan menegakkan fungsi junnah (perisai) menjaga kebaikan umat, Allah al-Musta’ân. []




[1] Penulis buku Menyingkap Jin & Dukun Hitam Putih Indonesia, Aktivis HTI.
[2] Muhammad bin al-Husain (al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra), Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah li al-Farra’, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. II, 1421 H, juz I, hlm. 19.
[3] Muhammad bin al-Husain (al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra), Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah li al-Farra’, juz I, hlm. 19.
[4] Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Syamsuddin al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, Riyadh: Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1423 H, juz I, hlm. 264.
[5] Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Khathab (Al-Khathabi), Ma’âlim al-Sunan: Syarh Sunan Abi Dâwud, Halb: Al-Mathba’ah al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1351 H/1932, juz III, hlm. 6.
[6] ’Abdullah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, Al-Âdâb al-Syar’iyyah, Ed: Syu’aib al-Arna’uth, Beirut: Mu’assasatur Risâlah, Cet. III, 1419 H, juz I, hlm. 234; ‘Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1411 H, juz I, hlm. 6; Jalaluddin Al-Suyuthi, Tadrîb al-Râwi fî Syarh Taqrîb al-Nawawi, Dâr al-Thayyibah, juz I, hlm. 24; Muhammad bin Yazid Abul ’Abbas, Al-Kâmil fî al-Lughah wa al-Adab, Kairo: Dâr al-Fikr al-’Arabi, Cet. III, 1417 H, juz I, hlm. 132.
[7] Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, Âdâb al-Hasan al-Bashri, Dâr al-Nawâdir, Cet. III, 1428 H, juz I, hlm. 58.
[8] Abu Bakr Ahmad bin Muhammad  al-Khallal, Al-Sunnah, Ed: Dr. ‘Athiyyah al-Zahrani, Riyadh: Dâr al-Râyah, Cet. I, 1410 H, juz III, hlm. 81. Dalam catatan kaki kitab ini disebutkan bahwa atsar ini sanadnya shahih dan madzhab ahlus sunnah memandang wajibnya mengangkat Imam (khalifah) yang memelihara kemaslahatan masyarakat. Lihat pula: Muhammad bin al-Husain (al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra), Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah li al-Farra’, juz I, hlm. 19.
[9] Muhammad bin ‘Umar bin al-Husain Fakhruddin al-Razi, Mafâtîh al-Ghayb, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, cet. III, 1420 H, juz XXIII, hlm. 313.
[10] Al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra, Al-‘Iddatu fî Ushûl al-Fiqh, Ed: Dr. Ahmad bin ‘Ali, Cet. II, Tahun 1410 H, juz. II, hlm. 419; Sulaiman bin ‘Abdul Qawiy bin al-Thufi Najmud Din, Syarh Mukhtashar al-Rawdhah, Mu’assasatur Risalah, Cet. I, Tahun 1407 H, juz I, hlm. 314; Tajuddin ‘Abdul Wahhab bin Taqiyyuddin al-Subki, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Cet. I, Tahun 1411 H, juz. II, hlm. 88.
[11] Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad Husain al-Naisaburi, Gharâ’ib al-Qur’ân wa Raghâ’ib al-Furqân, Ed: Zakariya ‘Amirat, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1416 H, juz V, hlm. 148.