Membantah Khurafat: Demokrasi Itu Syura’ dalam Islam

Oleh: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

P

enting untuk dipahami bahwa di antara tantangan yang dihadapi kaum muslimin adalah tersebarnya pemikiran-pemikiran kufur Barat, salah satunya adalah Demokrasi. Jika kaum muslimin menyadari betul bahaya pemikiran Liberalisme, Sekularisme, Komunisme, namun lain halnya dengan Demokrasi. Padahal tidak ada bedanya antara Liberalisme dan Demokrasi dari asal-usulnya yang lekat dengan Peradaban Barat, keduanya pun termasuk slogan utama imperialisme Barat ke negeri-negeri kaum muslimin. Ini buktinya: Demokrasi Alat Penjajahan AS

Apa yang menjadi masalah sebenarnya? Jika kita telusuri ternyata salah satunya sebagai akibat dari khurafat yang disebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin mengenai kebaikan Demokrasi yang dihembuskan oleh kaum kafir Barat, pembebek pemikiran Barat maupun kaum muslimin yang terpedaya dan kagum padanya. Jelas perkara ini wajib disibak hakikatnya, agar umat menyadari racun berbahaya di balik Demokrasi, padahal yang mulia Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- telah memperingatkan kita darinya, dari Ibnu ’Abbas r.a., ia berkata: ”Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ  دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍِّ لَدَخَلْتُمْ

”Kamu pasti akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta hingga salah seorang dari mereka masuk lubang biawak pun kamu pasti akan mengikutinya.” (HR. Al-Hâkim dalam al-Mustadrak[1], Al-Marwazi dalam al-Sunnah[2]. Lafazh al-Hakim, al-Dzahabi dalam al-Talkhiish mengatakan hadits ini shahih)

          Ketika menjelaskan hadits senada dari riwayat al-Tirmidzi, Imam al-Mala’ al-Qari (w. 1041 H) menjelaskan makna ” سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ” yakni jalan-jalan hidup mereka, manhaj-manhaj dan perbuatan-perbuatannya.[3] Bukankah Demokrasi merupakan sistem politik khusus kaum kafir dalam sistem kehidupannya? Ya, tiada keraguan di dalamnya.

Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa (salah satu) pokok agama adalah mencegah dari keburukan, mereka pun menyebutkan sya’ir:

عرفتُ الشرّ لا للشرّ * لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشرّ * من الناس يقع فيه

“Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan # Melainkan untuk menghindarkan diri darinya.”

“Dan barangsiapa tidak mengetahui keburukan # Di antara manusia maka akan terjerumus ke dalamnya.”[4]

A. Pengertian Khurafat & Khurafat Demokrasi

Khurafat, asal usul kata ini: ”ما اخترف أي اقتطف من ثمار الشجر ثم جعل اسما لما يتلهى به من الحديث” yakni apa-apa yang dipungut dari buah-buahan dari pepohonan kemudian dipakai untuk menamai apa-apa yang menghibur diri dengannya berupa perkataan.[5]

Dan orang-orang arab jika mendengar perkataan yang tidak ada asal-usulnya menyebutnya “حديث خرافة” (perkataan khurafat), dan konotasinya meluas hingga dikatakan untuk perkara-perkara batil: khurâfât.[6] Ini sejalan dengan keterangan dalam Kamus al-Shihaah, bahwa al-khurâfât merupakan perkara-perkara batil (al-abâthîl) dan kedustaan (al-akâdzîb).[7]

Menurut Imam al-Laits sebagaimana dinukil Imam al-Azhari dalam Tahdzîb al-Lughah yakni:

الْخُرَافةُ: حَدِيث مُسْتَمْلَحٌ كَذِبٌ 

“Al-Khurâfat: perkataan yang dibumbui kedustaan.”[8]

          Atau dalam istilah lain, seperti yang disebutkan oleh Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H):

الخرافة: ج خرافات، الكلام الذي لا صحة له

“Al-Khurâfat: jamaknya khurâfât yakni perkataan yang tidak ada kebenaran di dalamnya.”[9]

Dan jika kita telusuri, ada banyak khurafat seputar Demokrasi, salah satunya bahwa konsep musyawarah dalam Demokrasi sama dengan konsep syura’ dalam Islam, sehingga ada orang yang berani menyematkan predikat yang hakikatnya batil bahwa Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- dan Umar adalah pemimpin demokratis.

Itu semua perkataan yang mengandung kedustaan, terlepas pelakunya menyadarinya atau tidak, termasuk kedustaan karena bertentangan dengan hakikat sebenarnya dari Demokrasi itu sendiri. Dan inilah yang wajib kita sibak hakikatnya berdasarkan sudut pandang Islam.

B.  Meluruskan Khurafat: Demokrasi Sama dengan Syura’ dalam Islam

          Musyawarah memang salah satu konsep yang diadopsi Demokrasi sama seperti sistem-sistem politik lainnya, namun ia bukan prinsip hakiki dari Demokrasi itu sendiri, di sisi lain konsep musyawarah dalam Demokrasi berbeda dengan konsep syura’ dalam Islam, baik secara prinsipil maupun cabang-cabangnya. Lalu bagaimana bisa disejajarkan dan disamakan?

Secara prinsipil, konsep musyawarah dalam Demokrasi, mencakup segala perkara, tidak ada batasnya, termasuk memusyawarahkan perkara-perkara yang qath’iy (pasti) hukumnya dalam Islam, misalnya memusyawarahkan masalah dilarang tidaknya minuman khamr, pornografi, lokalisasi pelacuran dan lain sebagainya yang berlangsung di majelis-majelis perwakilan Rakyat (di Indonesia: DPR) bahkan hingga diputuskan berdasarkan pengambilan suara terbanyak (vooting) jika musyawarah mengalami jalan buntu, sebagaimana yang terjadi selama ini di negeri ini. Seperti yang terjadi dalam tarik ulur, perdebatan seputar RUU Pornografi, dimana Islam sebenarnya telah mengulas wilayah ini secara definitif, tidak boleh dimusyawarahkan untuk menentukan definisi/batasan dan hukumnya. Contoh kasus: Kontroversi RUU Pornografi

           

a)  Meluruskan Penyimpangan dalam Tafsir Ayat tentang Musyawarah

Salah satu ayat al-Qur’an yang agung, yang diselewengkan penafsirannya untuk menjustifikasi khurafat musyawarah Demokrasi sama dengan Islam adalah ayat:

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} 

“Dan bermusyawarahlah dalam suatu urusan.” (QS. Âli Imrân [3]: 159)

          Padahal jika kita telusuri penafsiran para ulama mu’tabar dan itu tergambar jelas dalam Siirah Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- dan para sahabat maka kita menegaskan bahwa ayat ini sama sekali tidak menjustifikasi khurafat bahwa musyawarah dalam Demokrasi sama dengan konsep syura’ dalam Islam, mengapa? Jawabannya:

Pertama, Musyawarah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu al-Muzhaffar al-Sam’ani (w. 489 H) yakni merupakan upaya menghasilkan pendapat (الْمُشَاورَة هِيَ اسْتِخْرَاج الرَّأْي).[10] Pertanyaan mendasarnya, apakah setiap perkara dalam Islam boleh dimusyawarahkan agar lahir pendapat atasnya?

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

“Dan apa-apa yang Rasul perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah dan apa-apa yang ia larang atas kalian maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Kedua, Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Tsa’labiy (w. 427) ketika menafsirkan ayat ini, merupakan pribadi yang sempurna akal pikirannya, cerdas pemikirannya, mendapatkan bimbingan wahyu (lihat: QS. Al-Najm [53]: 3-4), di sisi lain umatnya pun wajib mena’atinya baik dalam hal yang mereka sukai maupun tidak.[11]

Lalu apakah mungkin Islam memperbolehkan musyawarah menentukan keputusan dalam setiap perkara seperti rusaknya Demokrasi? Padahal ada kewajiban mena’ati Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- dalam perkara din ini, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya:

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

“ Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 65)

Ketiga, Perintah musyawarah dalam ayat ini bermakna khusus meskipun datang sebagian lafazhnya dalam bentuk umum.[12] Yakni dalam sebagian perkara, bukan seluruh perkara boleh dimusyawarahkan, Ibnu Abbas r.a. menegaskan makna fî al-amr yakni “في بعض الأمر” (dalam sebagian perkara).[13]

          Lalu bagaimana perincian tafsir atas ayat ini menurut para ulama? Jawabannya sebagai berikut:

         

b)  Perincian Konsep Islam dalam Pengambilan Keputusan, Berbeda dengan Demokrasi

Imam al-Sam’ani pun merinci bahwa musyawarah itu diperbolehkan bagi Nabi –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- dalam urusan-urusan duniawi, adapun dalam urusan Din ini maka perlu dirinci, diantaranya:

a.    Jika memutuskan di antara dua perkara yang keduanya hukumnya mubah maka boleh adanya musyawarah, misalnya musyawarah mereka dalam perkara tawanan perang Badr, dimana boleh membunuh atau membebaskannya dengan tebusan.

b.    Dalam perkara yang telah tetap nashnya, seperti shaum, shalat maka tidak boleh memusyawarahkannya.[14] Dan ini merupakan kesepakatan para ulama.[15]

Namun perincian lebih mendetail sebagaimana disebutkan oleh al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani dan para ulama lainnya sebagai berikut:

Pertama, Perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah hukum syari’at dan pendapat-pendapat syar’i tidak boleh dimusyawarahkan atau divooting. 

Karena perkara-perkara semacam ini sudah ditetapkan berdasarkan nash-nash  al-Qur’an dan al-Sunnah. Kaum muslim hanya diperintahkan berijtihad untuk menggali hukum-hukum dari keduanya. Suara mayoritas tidak berlaku pada perkara-perkara semacam ini.

Bahkan ini merupakan kesepakatan para ulama, Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) ketika menafsirkan QS. Âli Imrân [3]: 159, menegaskan bahwa dalam perkara yang telah tetap nashnya berdasarkan wahyu maka tidak boleh dimusyawarahkan dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ia berkata:

اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَزَلَ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّسُولِ أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ الْأُمَّةَ، لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الرَّأْيُ وَالْقِيَاسُ

“Para ulama bersepakat bahwa segala hal dimana turun wahyu di dalamnya dari sisi Allah maka tidak boleh bagi Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- untuk memusyawarahkannya dengan umatnya, karena jika datang nash maka batal pendapat pribadi dan qiyas.”[16]

          Sedangkan Demokrasi, membukan peluang ini selebar-lebarnya melalui majelis perwakilan rakyat, di Indonesia dikenal dengan istilah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kedua, Perkara-perkara yang berhubungan dengan definisi suatu perkara, baik yang bersifat syar’i maupun non-syar’i seperti definisi masyarakat, akal, dan lain sebagainya. 

Perkara semacam ini dikembalikan kepada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan. Tidak ada pengambilan pendapat dalam masalah ini. Pada perkara-perkara semacam ini, prinsip suara mayoritas tidak berlaku bahkan tidak boleh diberlakukan.

Ketiga, Perkara-perkara yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan. Pada perkara semacam ini, pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. 

Untuk mengungkap obat apa yang paling mujarab untuk suatu penyakit misalnya, kita harus bertanya kepada dokter ahli. Pendapat dokter harus diutamakan dibandingkan dengan pendapat-pendapat orang yang tidak ahli. Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- pernah menganulir pendapat beliau sendiri dan mengikuti pendapat Khabab bin Mundzir. Sebab, Khubab adalah orang yang lebih ahli dalam menetapkan di posisi mana kaum muslimin harus bertahan. Maka dalam perkara-perkara semacam ini pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang yang ahli. Prinsip suara mayoritas sebagaimana yang diberlakukan pada sistem demokrasi, tidak boleh diberlakukan dalam perkara-perkara semacam ini.

Keempat, Perkara-perkara yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan. Hanya pada perkara ini saja prinsip suara mayoritas ditegakkan. 

Para sahabat mengambil sikap untuk menyongsong musuh di luar Kota Madinah pada Perang Uhud berdasarkan suara mayoritas.

Poin-poin garis besar menyoal kaidah pengambilan pendapat ini, diuraikan al-'Allamah Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya, Al-Syakhshiyyah. [17]

Ini sejalan dengan penjelasan Imam al-Kalabi, sebagaimana dinukil Imam al-Tsa’labi ketika menafsirkan ayat musyawarah di atas bahwa musyawarah yang diperbolehkan dalam perkara teknis jihad:

يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكان الحرب عند الغزو 

“Yakni pandangan mereka dalam menghadapi musuh dan posisi penyerangan dalam peperangan.”[18]

Tabel

Perbandingan Konsep Musyawarah Demokrasi & Islam

Aktivitas	Konsep Islam	Konsep Demokrasi
Penegakkan Hukum	Sesuai dengan ketentuan Islam	Musyawarah mufakat atau suara terbanyak
Pengambilan Definisi atas Istilah Islam	Sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah	Musyawarah mufakat atau suara terbanyak
Pengambilan Definisi atas Istilah di Luar Islam	Yang paling sesuai dengan faktanya atau asal-usulnya	Musyawarah mufakat atau suara terbanyak
Teknis perang	Musyawarah, namun diambil strategi yang dipandang paling tepat	Musyawarah atau suara terbanyak

            Maka jelas bahwa tidak benar jika konsep musyawarah Demokrasi sama dengan konsep musyawarah dalam Islam, sehingga perkataan yang mengklaim bahwa Demokrasi sejalan dengan Islam, lebih jauh lagi bertolak dari klaim ini adanya perkataan bahwa Rasulullah –shallaLlâhu ’alayhi wa sallam- dan ‘Umar bin al-Khaththab r.a. adalah pemimpin demokratis merupakan perkataan-perkataan khurafat yang wajib diingkari dan dibantah serta dijelaskan hakikat kebatilannya. []

---

[1] Al-Hakim Muhammad bin ‘Abdullah al-Naysaburi, Al-Mustadrak ‘alâ al-Shahîhayn, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1411 H, juz IV, hlm. 502, hadits no. 8404.

[2] Muhammad bin Nashr bin al-Marwazi, Al-Sunnah, Beirut: Mu’assasat al-Kutub al-Tsaqafiyyah, cet. I, 1408 H, hlm. 18, hadits no. 43.

[3] ‘Ali bin Sulthan Muhammad Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H/2002, juz VIII, hlm. 3403.

[4] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Ihyâ’ ’Ulûm al-Dîn, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, juz I, hlm. 77; Prof. Dr. Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Rawâ’i al-Bayân: Tafsîr Âyât al-Ahkâm, juz. I, hlm. 76. Disebutkan pula dalam redaksi yang hampir serupa oleh al-’Allamah Najmud Din al-Ghazzi, Husn al-Tanabbuh Limâ Warada fî al-Tasyabbuh, Libanon: Dâr al-Nawâdir, cet. I, 2011, juz V, hlm. 396.

[5] Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Khufaji al-Hanafi, ‘Inâyat al-Qâdhiy wa Kifâyat al-Râdhiy ‘alâ Tafsîr a-Baydhâwiy (Hasyiyyah al-Syihâb ‘alâ Tafsîr al-Baydhâwiy), Beirut: Dâr Shâdir, juz IV, hlm. 41.

[6] ‘Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, Nawâhid al-Abkâr wa Syawârid al-Afkâr (Hasyiyyah al-Syuyûthiy ‘alâ Tafsîr al-Baydhâwiy), KSA: Jâmi’ah Umm al-Qurâ’, 1424 H, juz III, hlm. 343.

[7] Ibid.

[8] Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, Tahdzîb al-Lughah, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabi, cet. I, 2001, juz VII, hlm. 151; Abu al-Hasan ‘Ali bin Isma’il al-Mursi, Al-Mukhashshish, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabiy, cet. I, 1417 H, juz IV, hlm. 5.

[9] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H, hlm. 194.

[10] Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad al-Sam’ani, Tafsiir al-Qur’ân, Riyadh: Dâr al-Wathan, cet. I, 1418 H, juz I, hlm. 373.

[11] Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa’labiy, Al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsiir al-Qur’ân, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabiy, cet. I, 1422 H, juz III, hlm. 191.

[12] Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad al-Sam’ani, Tafsiir al-Qur’ân, juz I, hlm. 373..

[13] Ibid.

[14] Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad al-Sam’ani, Tafsiir al-Qur’ân, juz I, hlm. 373.

[15] Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan al-Razi, Mafâtiih al-Ghayb, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, cet. III, 1420 H, juz IX, hlm. 409.

[16] Muhammad bin ‘Umar bin al-Hasan al-Razi, Mafâtiih al-Ghayb, juz IX, hlm. 409.

[17] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah Al-Islâmiyyah, Beirut: Dâr al-Ummah, 1994, juz. I, hlm. 247-248.

[18] Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa’labiy, Al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsiir al-Qur’ân, juz III, hlm. 191.