Tolak Ukur Mengoreksi Penguasa & Perbedaannya dengan Koreksi untuk Jama’ah Dakwah (Bag. I)

Oleh: Irfan Abu Naveed

P

enting untuk dipahami bahwa tugas utama penguasa dalam Islam adalah menegakkan syariat Allah, menjunjung tinggi kalimah-Nya, mengurus dunia dengan agama, menjaga ketentuan hukum Allah, agama-Nya serta hak-hak hamba-Nya. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh al-Nawawi (w. 676 H) dalam perkataannya:

لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا.

“Adalah suatu keharusan bagi umat adanya imam yang menegakkan agama, menolong sunnah, memberikan hak bagi orang yang didzalimi serta menunaikan hak dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya.”[1]

Dan untuk menopang kewajiban tersebut, Islam pun menegaskan kewajiban mengoreksi penguasa dan meluruskannya, dan ketika berbicara mengoreksi pihak lain maka hal itu berkaitan dengan upaya mengevaluasi sejauhmana pemenuhan tupoksi dari pihak yang dievaluasi, namun sangat disayangkan jika penunaian kewajiban mengoreksi kebijakan penguasa yang dilakukan oleh jama’ah dakwah seringkali dicampakkan oleh oknum yang fanatisme buta dalam membela penguasa tanpa menganalisa secara jujur dan mendalam duduk persoalannya, hal itu terlihat dari tiadanya evaluasi tandingan dan malah berbalik mempertanyakan fungsi pihak jama’ah dakwah yang mengoreksi penguasa favoritnya dengan tolak ukur yang sama untuk mengevaluasi tupoksi negara dan penguasa, padahal dalam perinciannya terdapat perbedaan dalam tupoksi utama penguasa dan tupoksi utama jama’ah dakwah, dan itulah yang berusaha penulis luruskan.

Pasal I: Tupoksi Utama Penguasa dalam Islam

Adapun fungsi penguasa dalam Islam, hal itu tercakup dalam dua fungsinya yang dituntut oleh syari’ah:

Pertama, Fungsi Ri’âyah (Pemeliharaan Urusan Rakyat)[2]

Politik dalam Islam berkonotasi ri’âyah. Dan negara sebagai institusi politik sudah semestinya menjalankan fungsi ini. Karena istilah politik, yang diwakili kata siyâsah dalam bahasa arab, secara syar’i telah diisyaratkan dalam dalil-dalil al-Sunnah. Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H):

رِعَايَةُ شُؤُوْنِ الأُمَّةِ بِالدَّاخِلِ وَالخَارِجِ وَفْقَ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ

“Pemeliharaan urusan umat baik di dalam dan luar negeri yang sejalan dengan syari’ah Islam.”[3]

Makna tersebut, ditunjukkan dalam hadits shahih, dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-, Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 

“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Bukhari[4] & Muslim[5] dan lainnya. Lafal al-Bukhârî)

Kata tasûsuhum menunjukkan sisi siyâsah (politik) yakni aspek ri’âyah, dan sosok khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin pun disebut dalam hadits ini. Al-Hafizh Abu Zakariya bin Syarf al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan pengertian “tasûsuhum al-anbiyâ’”: “Mengatur urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin dan para wali terhadap rakyat (nya). Dan al-siyâsah adalah mengatur sesuatu dengan apa-apa yang bermaslahat baginya.”[6] Dan kemaslahatan adalah apa-apa yang sejalan dengan syari’ah, bukan selainnya. dimana ayat QS. Al-Baqarah [2]: 216 di atas dan QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 107 pun menjadi dalil kaidah syar’iyyah:

حيثما يكون الشرع تكون المصلحة

”Dimana tegak syari’at maka akan ada kemaslahatan.”[7]

Dan jika penguasa mengatur rakyat dengan aturan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ maka ia sebagaimana ancaman dalam hadits yang diriwayatkan oleh ’Aisyah –radhiyallâhu ’anhâ- bahwa Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

”Siapa saja yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka amal perbuatan itu tertolak” (HR. Muslim[8], Ahmad[9])

Dalil hadits di atas pun disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm al-Andalusi ketika menjelaskan syarat penguasa yang memenuhi karakteristik berpegang teguh terhadap syari’at:

وَأَن يكون مُتَقَدما لأَمره عَالما بِمَا يلْزمه من فَرَائض الدّين متقياً لله تَعَالَى

”Seseorang yang mengedepankan perintah-Nya, mengetahui apa-apa yang Allah wajibkan berupa kefardhuan-kefardhuan din ini, dan bertakwa kepada Allah SWT.”[10]

Dan pentingnya sifat syar’iyyah dari politik itu pun, sebagaimana ungkapan al-Syafi’i, yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) dalam sejumlah kitabnya, salah satunya Badâi’i al-Fawâ’id:

لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ

”Tidak ada politik kecuali apa-apa yang sejalan dengan hukum syara'.”[11]

Karena seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa ia memimpin dan mengatur rakyatnya dimana ia wajib mengatur rakyatnya dengan hukum syari’ah, sebagaimana disabdakan yang mulia Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam-:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhârî, Muslim dll)[12]

Imam al-Baghawi (w. 516 H) menjelaskan makna al-râ’i dalam hadits ini yakni pemelihara yang dipercaya atas apa yang ada padanya, Nabi –shallallâhu ’alayhi wa sallam- memerintahkan mereka dengan menasihati apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan memperingatkan mereka dari mengkhianatinya dengan pemberitahuannya bahwa mereka adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka al-ri’âyah: adalah memelihara sesuatu dan baiknya pengurusan.[13] Dimana di antara bentuknya adalah pemeliharaan atas urusan-urusan rakyat dan perlindungan atas mereka.[14]

Maka fungsi ini yang juga kita evaluasi dari penguasa, sejauhmana mereka memelihara urusan umat ini dengan benar sesuai syari’at Islam?  

Kedua, Fungsi Junnah (Perisai) atas Umat

Tugas ini sebagaimana pujian yang dituturkan yang mulia Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- terhadap sosok penguasa yang dibai’at kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum Allah, melindungi harta, kehormatan dan darah kaum muslimin, ialah al-Imam yakni al-Khalifah; dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-. bahwa Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alayh dll)[15]

Imam al-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) dalam al-Mufradât menegaskan bahwa asal kata junnah seakar kata dengan kata al-jin, yakni sesuatu yang terhalang dari pandangan mata manusia. Sedangkan junnah ialah suatu penghalang.[16] Imam Ibnu Bathal pun menukil penjelasan dalam Kitâb al-’Ayn:

الجنة: الدرع، وسمى المجن: مجنًا؛ لأنه يستتر به عند القتال

”Al-Junnah: yakni al-dir’u[17], dan dinamakan al-mijann: mijann[an]: karena seseorang berlindung dengannya dalam peperangan.”[18]

Karena sebagaimana penjelasan al-Hafizh al-Qurthubi, kata al-mijann, al-junnah, al-jân, al-jannah, al-jinnah semuanya kembali kepada makna al-sitr (penutup).[19] Dimana sifat junnah dalam hadits ini, berkonotasi sebagai pelindung dari kezhaliman dan penangkal dari keburukan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu al-Atsir (w. 606 H). [20] Dimana para ulama pun merinci penjelasan atas kedudukan al-Imam, dan apa yang diungkap dalam hadits yang agung ini pun tidak terbatas dalam peperangan semata.

Imam al-Mala al-Qari menegaskan:

(وَيُتَّقَى بِهِ) بَيَانٌ لِكَوْنِهِ جُنَّةً أَيْ يَكُونُ الْأَمِيرُ فِي الْحَرْبِ قُدَّامَ الْقَوْمِ لِيَسْتَظْهِرُوا بِهِ وَيُقَاتِلُوا بِقُوَّتِهِ كَالتُّرْسِ لِلْمُتَتَرِّسِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ; لِأَنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مَلْجَأً لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَوَائِجِهِمْ دَائِمًا

”Frase (وَيُتَّقَى بِهِ) sebagai penjelasan dari kedudukan al-Imam sebagai junnah (perisai) yakni menjadi pemimpin dalam peperangan yang terdepan dari kaumnya untuk mengalahkan musuh dengan keberadaannya dan berperang dengan kekuatannya seperti keberadaan tameng bagi orang yang dilindunginya, dan yang lebih tepat bahwa hadits ini mengandung konotasi dalam seluruh keadaan; karena seorang al-Imam menjadi pelindung bagi kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara berkelanjutan.”[21]

Imam Badruddin al-‘Aini (w. 855 H) menjelaskan bahwa ia sesungguhnya melindungi kaum muslimin dari tangan-tangan musuh dan melindungi kemurnian ajaran Islam.[22] Imam al-Manawi al-Qahiri (w. 1031 H) menegaskan bahwa (al-Imam) adalah tameng yang memelihara kemurnian ajaran Islam, dan dengannya menolak berbagai kezhaliman, dan umat manusia akan meminta perlindungannya dalam berbagai keadaan genting.[23] Imam al-Shan’ani (w. 1182 H) pun menjelaskan fungsi al-Imam sebagai wiqâyah (pencegah), sâtir (pelindung) dan turs (tameng) yang memelihara kemurnian ajaran Islam.[24] Hal itu bisa terwujud ketika al-Imam (al-Khalifah) menegakkan hukum-hukum Islam kâffah, menegakkan sanksi atas pelaku kemungkaran dan melarang aliran-aliran sesat menyesatkan.

Maka jelas bahwa seorang penguasa dalam Islam, mengemban tugas sebagai perisai akidah umat dan perisai dari berbagai hal yang membahayakan dunia dan akhirat umat. Maka kita bisa mengevaluasi mereka yang menamakan dirinya sebagai penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin; sejauhmana membela kaum muslimin dari gempuran, penghinaan kaum kafir? Apa yang terjadi di Palestina, Suriah, Irak dan Afghanistan menjadi di antara saksi bisu yang kelak akan meminta pertanggungjawaban mereka yang memiliki kekuatan dan kekuasaan namun diam tidak membela jiwa dan kehormatan saudaranya seakidah, Allah al-Musta’an.

Catatan Penting

Dengan penjelasan dua tupoksi utama penguasa di atas, yakni fungsi ri’âyah (pemeliharaan urusan umat) dan fungsi junnah (perisai pemelihara umat) yang keduanya wajib dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam, maka dua hal tadi menjadi tolak ukur kita dalam mengevaluasi penguasa. Namun penting untuk saya ingatkan bahwa lain penguasa lain jama’ah dakwah, tolak ukur yang sama tentu tidak bisa dipakai untuk mengukur keberhasilan jama’ah dakwah, karena jama’ah dakwah memiliki tugas utama sebagaimana diisyaratkan dalam dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, poin inilah yang akan saya jelaskan pada pembahasan bagian kedua. []

Tolak Ukur Mengoreksi Jama'ah Dakwah: Link Kajian Pengantar

---

[1] Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Rawdhat al-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn, Beirut: al-Maktab al-Islâmiy, cet. III, 1412 H, juz X, hlm. 42.

[2] Lihat bahasan terkait di www.irfanabunaveed.net

[3] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1988, juz I, hal. 252.

[4] Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, Al-Jâmi’ al-Shahîh al-Mukhtashar, Ed: Dr. Mushthafa Dib al-Bugha’, Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, cet. III, 1407 H, 1987, juz IV, hlm. 1610, hadits no. 4163.

[5] Abu al-Husain Muslim bin al-Hijaz al-Naisaburi, Al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar (Shahîh Muslim), Beirut: Dâr al-Jîl, juz I, hlm. 57, hadits no. 133.

[6] Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hijaz, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-’Arabi, cet. II, 1392 H, juz XII, hlm. 231.

[7] Ahmad al-Mahmud, Al-Da’watu ilal Islâm, juz I, hlm. 255; Muhammad Isma’il, Al-Fikr al-Islâmiy, juz I, hlm. 48.

[8] HR. Muslim dalam Shahîh-nya (V/132, hadits no. 4514).

[9] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (42/62, hadits no. 25128); Syu’aib al-Arna’uth dkk mengomentari: “Hadits ini sanadnya shahih sesuai syarat Imam Muslim.”

[10] ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, Al-Fashl fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa al-Nihal, Kairo: Maktabah al-Khanji, t.t., juz IV, hlm. 128.

[11] Muhammad bin Abi Bakr Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Badâ'i al-Fawâ'id, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, juz III, hlm. 152.

[12] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (VI/2611, hadits 6719); Muslim dalam Shahîh-nya (VI/7, hadits 4751); Abu Dawud dalam Sunan-nya (III/91, hadits 2930); Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (X/342, hadits 4490).

[13] Ibnu Mas’ud al-Baghawi, Syarh al-Sunnah, Beirut: Al-Maktab al-Islami, Cet. II, 1403 H, juz X, hlm. 61.

[14] Ibid.

[15] Dimana Hizbut Tahrir menjadikan hadits ini sebagai salah satu qarînah (indikasi) dalil wajibnya mengangkat Khalifah, sekaligus menjelaskan urgensi kedudukan Khalifah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ajhizat Dawlat al-Khilâfah bahwa di antara kandungan hadits di dalamnya terdapat penyifatan terhadap khalifah bahwa ia adalah junnah (perisai) yakni wiqâyah (pelindung). Dan Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- menyifati bahwa seorang al-Imâm (Khalifah) adalah junnah (perisai), dan artinya mengandung pujian atas keberadaan al-Imâm (Khalifah), dan bermakna adanya tuntutan; karena informasi dari Allah dan dari Rasul-Nya, jika mengandung celaan maka ia merupakan tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan, dan jika mengandung pujian maka ia merupakan tuntutan untuk melaksanakan, dan jika perbuatan yang dituntut tersebut mengandung konsekuensi terhadap tegaknya hukum syari’ah atau pengabaiannya mengandung konsekuensi terhadap terabaikannya hukum syari’ah, maka tuntutan tersebut bersifat tegas.

[16] Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad (al-Raghib al-Ashfahani), Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân, Ed: Shafwan Adnan, Beirut: Dâr al-Qalam, cet. I, 1412 H, juz I, hlm. 204.

[17] Baju perang dari besi yang dipakai dalam peperangan.

[18] Abu al-Husain ‘Ali bin Khalaf (Ibnu Bathal), Syarh Shahîh al-Bukhârî, juz V, hlm. 129. 

[19] Muhammad bin ‘Ali bin Adam al-Ityubi al-Wallawi, Dzakhîrat al-‘Uqbâ fî Syarh al-Mujtama’: Syarh Sunan al-Nasa’i, juz 32, hlm. 304.

[20] Majduddin Abu al-Sa’adat bin Muhammad (Ibn al-Atsir), Jâmi’ al-Ushûl fî Ahâdîts al-Rasûl, Ed: Abdul Qadir al-Arna’uth, Maktabat Dâr al-Bayân, cet. I, 1390 H/1970, juz IV, hlm. 63.

[21] ‘Ali bin Sulthan Muhammad Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala’ al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H/2002, juz VI, hlm. 2391.

[22] Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafi Badruddin al-‘Aini, ‘Umdat al-Qârî Syarh Shahîh al-Bukhâri, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, t.t, juz XIV, hlm. 222. 

[23] Abdurra’uf bin Tajul Arifin bin Ali al-Manawi, Faydh al-Qadîr Syarh al-Jâmi’ al-Shaghîr, Mesir: Al-Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ’, cet. I, 1356 H, juz II, hlm. 559.

[24] Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-Shan’ani, Al-Tanwîr Syarh al-Jâmi’ al-Shaghîr, Ed: Dr. Muhammad Ishaq, Riyadh: Maktabat Dâr al-Salâm, cet. I, 1432 H/2011, juz IV, hlm. 166-167.