14 Desember 2015

Negara Perisai Hakiki Bagi Ibu dan Anak


Oleh: Bidan Rizki Utami Handayani, S.ST (Ummu Naveed)[1]

P
emerintah negeri ini semakin hari kian menegaskan jati dirinya sebagai rezim neo-liberal. Kebijakan utamanya di bidang politik dan ekonomi berorientasi mengurangi peran negara demi mewujudkan pasar bebas dan perdagangan bebas. Kebijakan ini nyata-nyata mengkhianati rakyat karena berpihak pada kepentingan kaum kapitalis dan merugikan mayoritas rakyat. Watak neolib pada pemerintahan negeri ini  juga nampak dari keyakinannya bahwa pemberian subsidi untuk pelayanan sosial seperti anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya adalah beban bagi APBN dan karenanya harus dipangkas, bahkan dihapuskan secara bertahap. Demikian pula aset strategis negara yang menguasai hajat hidup publik dikuasakan pada swasta melalui skema privatisasi. Pemerintah telah kehilangan nurani atas kesengsaraan rakyat dengan menaikkan harga BBM, memaksakan asuransi kesehatan berlabel JKN/BPJS dan membiarkan rakyat berjuang meraih kesejahteraannya sebagai tanggung jawab individual. Pemerintah bahkan telah kehilangan fungsi negara sebagai pengayom, pelindung dan aktor utama dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan.
Kaum ibu dan anak-anak generasi harus menanggung akibatnya. Kemiskinan massal dan beragam kesulitan memenuhi hajat hidup menghambat ibu menunaikan fungsinya. Rezim neolib juga memaksa  kaum ibu bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan bangsanya. Sedangkan perhatian negara pada fungsi ibu sebagai pendidik generasi dicukupkan pada seremoni peringatan hari ibu belaka, atau kebijakan setengah hati untuk menyelenggarakan tempat penitipan anak  ‘day care’ dan mewacanakan pengurangan jam kerja ibu. Karenanya, berbagai masalah keluarga seperti keretakan rumah tangga, kerusakan moral generasi dan lain sebagainya, terus bergulir tanpa henti. Sungguh ironis, Meski memiliki SDA dan SDM besar dan potensi geopolitik yang strategis bangsa ini sedang menuju jurang kehancuran bila tetap mempertahankan rezim neolib dan sistem demokrasi.[2]
Solusi yang coba diberikan oleh negara tidak dapat menyelesaikan masalah akan tetapi malah menambah masalah. Karena kebijakan yang ada malah justru dirasa saling tumpang tindih bahkan saling bertolak belakang. Di satu sisi ketahanan keluarga selalu diklaim sebagai kunci utama bagi terwujudnya anak-anak yang berkualitas akan tetapi kebijakan yang diterapkan jauh panggang dari api, sama sekali tidak mendukung slogan ketahanan keluarga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya tuntutan atas kaum ibu yang dipaksa terjun ke ruang publik, berubah peran dari tulang rusuk menjadi tulang punggung keluarga. Ayah yang seharusnya perannya sebagai kepala keluarga juga tidak diberikan peluang yang baik untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut terbukti dengan masih tingginya angka pengangguran.
Jika dalam Islam seharusnya negara adalah perisai bagi rakyatnya, kini negara justru berada di belakang rakyatnya. Perempuan dan anak menjadi tumbal sistem ekonomi, sosial dan budaya yang berdasar pada ideologi kapitalis - sekuler.  Sistem yang telah memproduksi berbagai problem.  Kesenjangan ekonomi, itu sudah pasti. Namun yang lebih memprihatinkan, keamanan dan penjagaan kehormatan dan kesucian kaum perempuan, kaum ibu dan anak-anak, menjadi sesuatu yang amat mahal di tengah sistem kehidupan yang mengeksploitasi kaum perempuan atas nama emansipasi dan dijadikan sebagai “tumbal” komersialisasi dunia industri (tenaga, eksploitasi sensualitas dalam iklan produk, dll).
Kendati Komnas Perlindungan Anak telah menegaskan “Indonesia darurat kejahatan seksual anak” semenjak tahun 2010, namun pemerintah seakan tak berdaya untuk menghentikannya. Hingga Yohana Susana Yembise -Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak- turut mengakui kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat. Simak saja data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).  Jumlah kekerasan seksual anak tahun 2010 sebanyak 171 kasus, tahun 2011 meningkat drastis menjadi 2.178 kasus.  Tahun 2012 sejumlah 3.512 kasus, tahun 2013 sebesar 4.311 kasus. Tahun 2014 sebanyak 5.066 kasus. Terakhir, sampai Agustus 2015 terdapat 6.006 kasus.  Betapa beratnya kasus itu, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggolongkan kejahatan itu segawat kasus pelanggaran HAM, korupsi, terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan seksual yang menimpa perempuan juga tidak kalah memiriskan. Catatan Tahunan 2015 yang dirilis pada situs Komnas Perempuan, mereka menyebutkan di ranah personal terjadi kekerasan seksual 2.274 kasus (26 persen dari semua kasus kekerasan).  Sedangkan di ranah komunitas, dari 3.860 kasus kekerasan 56 persen adalah kasus kekerasan seksual.  Begitulah Kapitalisme – sekuler, dan Negara yang dibangun berasaskan ideologi ini, makin lama makin rapuh menanggung beban kerusakan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri.  Jangankan menjadi perisai, bahkan    kadang kala Negara tega ‘memangsa’ rakyat yang seharusnya dilindungi dan diayominya.
Ketidakberdayaan negara itu kian tampak pada solusi yang ditawarkannya untuk menyelesaikan kejahatan seksual. Alih-alih mencari solusi tuntas, masyarakat malah dibiarkan larut dalam perdebatan soal solusi praktis penanganannya, yakni isu hukuman kebiri untuk pelaku pedofil atau menerbitkan aturan baru yang justru menjadi polemik baru.  Di antara aturan baru itu adalah keinginan SEPERLIMA – kelompok yang berambisi untuk memperkuat akses anak dan remaja Indonesia atas hak kesehatan reproduksi dan seksual-  untuk menjadikan materi Kesehatan Reproduksi (Kespro) masuk dalam struktur kurikulum pendidikan.  Meskipun beberapa pihak menilai sanksi hukum di Indonesia amat lemah, namun solusi yang diajukan tidak pernah beranjak dari pembuatan aturan yang dinilai lebih baru.  Demikian juga tawaran yang mengemuka untuk menghentikan kekerasan seksual pada perempuan.  Kalangan feminis beranggapan dengan menerbitkan satu aturan lagi, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kasus kejahatan seksual akan dicegah, termasuk “kekerasan seksual’ yang terjadi dalam relasi suami-istri dalam rumah tangga. 
Begitulah Kapitalisme. Mereka menganggap, kasus-kasus kekerasan terjadi akibat relasi yang tidak seimbang antara ‘pihak yang berkuasa’ (laki-laki dalam kasus kekerasan perempuan atau orang dewasa dalam kasus kekerasan anak) dan pihak lemah.  Atas nama ‘menyelamatkan anak/perempuan dari diskriminasi’, Dunia Internasional memaksa Indonesia untuk melaksanakan sederet aturan gender.  Dan pemerintah, tak ada pilihan lain kecuali meratifikasi dan menerapkan dengan patuh semua konvensi internasional, tanpa menimbang lagi baik-buruknya terhadap kehidupan perempuan dan anak. Seperti halnya upaya kalangan liberal untuk memasukkan muatan kespro dalam kurikulum sekolah. Mau tidak mau, upaya itu menjadi bagian kampanye agenda Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) yang amat potensial merusak kehidupan generasi muda. Padahal, tanpa kespro dan hak seksual,   kejahatan seksual telah mengintai kehidupan anak-anak Kita -bahkan di tempat (yang dianggap) aman sekalipun-.  Apalagi jika materi itu telah disahkan, apakah bisa dipastikan anak-anak tidak akan mencoba seks aman? dari 600 kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadi sepanjang Januari hingga April 2014, pelaku pada 137 kasus adalah anak-anak.
Begitulah Kapitalisme. Pemerintah tidak pernah ragu untuk mengambilnya. Apalagi jika ‘titah’ itu berasal dari PBB atau Amerika Serikat sebagai penguasa peradaban saat ini.  Bahkan pada waktu AS –sebagai gembong ide gender- hingga saat ini tak mau meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), pemerintah Indonesia telah meratifikasinya sejak 31 tahun lalu dalam UU No.7 tahun 1984.  Dan materi kespro nyata-nyata tercantum dalam pasal 12 UU tersebut.  Ini menjadi bukti bahwa negara tidak mampu menjadi perisai bagi keamanan anak-anak dan perempuan.
Lebih dari itu, negara juga tidak pernah melakukan edukasi atas opini yang berkembang.  Banyak pihak yang menilai, media massa di era liberalisasi ini turut berperan dalam penyebaran nilai-nilai materi yang merusak. Sebagamana aturan, media juga tanpa ragu mengadopsi ide-ide Barat yang justru mendorong pelanggaran perintah Allah SWT untuk melakukan hubungan yang melanggar Syara’ antara lawan jenis dan melepas pakaian kehormatan atas nama kebebasan.  Hal itu mendapatkan pembenaran dalam undang-undang sebagaimana yang tercantum pada pendahuluan UU No. 40/ 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan asas-asas demokrasi. Wajar jika pemerintah merasa tidak memiliki hak untuk campur tangan terhadap  kebebasan media massa dengan alasan apapun. Bahkan menurut data Indeks Kebebasan Pers Dunia yang pertamakali dikeluarkan oleh Reporters Without Borders pada Oktober 2002, menempatkan Indonesia pada urutan 57 dari 139 negara. 
Begitulah Kapitalisme.  Sudah jelas jika sistem ini membesarkan media yang berpotensi merusak perilaku manusia, namun pemerintah tak punya daya untuk menghentikan, apalagi menghambat perkembangannya.  Jadi, siapakah yang akan menjadi perisai, pelindung dari segala bahaya yang ditimbulkan media sekuler yang mengancam sendi-sendi kehidupan? Jika berharap pada pemerintahan yang mengabdi pada sistem kapitalis- sekuler, perisai itu tak akan pernah ada. Karena sistem kapitalis hanya mengabdi pada kepentingan pemodal yang hanya menganggap perempuan sebagai aset ekonomi. Maka solusi atas kasus yang menimpa perempuan dan anak-anak hanya berhenti pada upaya pemberdayaan ekonomi, karena mereka menganggap kemiskinan adalah induk dari semua masalah.  Mereka lupa, justru konten kekerasan, pornografi dan hal-hal terlarang lainnya telah mendominasi ruang informasi masyarakat. Hingga saat ini keluarga khususnya ibu tidak mampu melaksanakan ri’ayah terhadap anak-anak mereka sebagai kewajiban dasar.  Belenggu kapitalisme membuat mereka terseret  sebagai pencari nafkah, dan ‘menyerahkan’ anak-anak mereka dituntun oleh media sekuler – liberalis.[3]

Negara Islam Melindungi Ibu dan Anak
Fakta-fakta di atas sungguh ironis jika dibandingkan dengan bagaimana Negara Islam menjalankan fungsinya melindungi ibu dan anak. Hal itu tergambar dalam dua fungsi negara dalam Islam:

Pertama, Fungsi ri’âyah (penggembala)[4], hal itu karena politik dalam Islam berkonotasi ri’âyah. Dan negara sebagai institusi politik sudah semestinya menjalankan fungsi ini. Karena istilah politik, yang diwakili kata siyâsah dalam bahasa arab, secara syar’i telah diisyaratkan dalam dalil-dalil al-Sunnah. Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H):

رِعَايَةُ شُؤُوْنِ الأُمَّةِ بِالدَّاخِلِ وَالخَارِجِ وَفْقَ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ
“Pemeliharaan urusan umat baik di dalam dan luar negeri yang sejalan dengan syari’ah Islam.”[5]

Makna tersebut, ditunjukkan dalam hadits shahih, dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-, Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 
“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Bukhari[6] & Muslim[7] dan lainnya. Lafal al-Bukhârî)

Kata tasûsuhum menunjukkan sisi siyâsah (politik) yakni aspek ri’âyah, dan sosok khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin pun disebut dalam hadits ini. Al-Hafizh Abu Zakariya bin Syarf al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan pengertian “tasûsuhum al-anbiyâ’”: “Mengatur urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin dan para wali terhadap rakyat (nya). Dan al-siyâsah adalah mengatur sesuatu dengan apa-apa yang bermaslahat baginya.”[8]

Dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa ia memimpin dan mengatur rakyatnya, sebagaimana disabdakan yang mulia Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam-:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhârî, Muslim dll)[9]

Imam al-Baghawi (w. 516 H) menjelaskan makna al-râ’i dalam hadits ini yakni pemelihara yang dipercaya atas apa yang ada padanya, Nabi –shallallâhu ’alayhi wa sallam- memerintahkan mereka dengan menasihati apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan memperingatkan mereka dari mengkhianatinya dengan pemberitahuannya bahwa mereka adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka al-ri’âyah: adalah memelihara sesuatu dan baiknya pengurusan.[10] Dimana di antara bentuknya adalah pemeliharaan atas urusan-urusan rakyat dan perlindungan atas mereka.[11]

Kedua, Fungsi junnah (perisai), hal itu sebagaimana pujian yang dituturkan yang mulia Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- terhadap sosok penguasa yang dibai’at kaum muslimin untuk menegakkan hukum-hukum Allah, melindungi harta, kehormatan dan darah kaum muslimin, ialah al-Imam yakni al-Khalifah; dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-. bahwa Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِه
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muttafaqun ’Alayh dll)

Dimana Hizbut Tahrir menjadikan hadits ini sebagai salah satu qarînah (indikasi) dalil wajibnya mengangkat Khalifah, sekaligus menjelaskan urgensi kedudukan Khalifah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ajhizat Dawlat al-Khilâfah bahwa di antara kandungan hadits di dalamnya terdapat penyifatan terhadap khalifah bahwa ia adalah junnah (perisai) yakni wiqâyah (pelindung). Dan Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- menyifati bahwa seorang al-Imâm (Khalifah) adalah junnah (perisai), dan artinya mengandung pujian atas keberadaan al-Imâm (Khalifah), dan bermakna adanya tuntutan; karena informasi dari Allah dan dari Rasul-Nya, jika mengandung celaan maka ia merupakan tuntutan untuk meninggalkan, yakni larangan, dan jika mengandung pujian maka ia merupakan tuntutan untuk melaksanakan, dan jika perbuatan yang dituntut tersebut mengandung konsekuensi terhadap tegaknya hukum syari’ah atau pengabaiannya mengandung konsekuensi terhadap terabaikannya hukum syari’ah, maka tuntutan tersebut bersifat tegas.
Hizbut Tahrir seringkali menggunakan hadits ini sebagai dalil wajibnya dan pentingnya kedudukan Khalifah, padahal redaksinya menggunakan lafazh al-imaam, bagaimana penjelasannya? Kata ini mengandung konotasi al-Khalifah atau al-Imam al-A’zham yang mengurusi urusan manusia. Imam al-Mala al-Qari (w. 1041 H) secara gamblang menyatakan:
(فَإِنَّمَا الْإِمَامُ) أَيِ الْخَلِيفَةُ أَوْ أَمِيرُهُ    
“Makna kalimat (إنما الإمام) yakni al-Khalifah atau Amirnya.”
Karena sebagaimana penjelasan al-Hafizh al-Qurthubi, kata al-mijann, al-junnah, al-jân, al-jannah, al-jinnah semuanya kembali kepada makna al-sitr (penutup).  Dimana sifat junnah dalam hadits ini, berkonotasi sebagai pelindung dari kezhaliman dan penangkal dari keburukan, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu al-Atsir (w. 606 H). Dimana para ulama pun merinci penjelasan atas kedudukan al-Imam, dan apa yang diungkap dalam hadits yang agung ini pun tidak terbatas dalam peperangan semata.[12]
Islam memiliki kriteria sendiri dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dan bagaimana mewujudkannya bagi masyarakat. Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran material, namun juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Kesejahteraan akan bia diwujudkan dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki politik ekonomi yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat dan memberi peluang bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan masing-masing dalam sebuah tatanan masyarakat Islam dengan corak yang khas.
Salah satu contoh pengaturan  sistem Islam yang luar biasa adalah menetapkan mekanisme yang menjamin perempuan / ibu dan anak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam kondisi apapun melalui mekanisme ekonomi Islam  dan mekanisme non ekonomi yang adil dan mensejahterakan. Mekanisme non ekonomi berupa sistem punishment bagi yang lalai memenuhi kebutuhan menafkahi orang-orang yang ada dibawah tanggungannya. [13]
Ada banyak fakta sejarah yang bertebaran menggambarkan kesejahteraan umat yang dicapai saat Islam ada di puncak kejayaannya. Berbagai riwayat menceritakan keindahan penerapan sistem Islam dalam Institusi DaulahKhilafah Islamiyah. Termasuk para sejarawan Barat mencatat kegemilangannya. Dalam bukunya The Rise and Fall of The Great Powers: Economic Change an Military Conflict  from 1500 to 2000, saat mendiskusikan Kekhilafahan Utsmani, Paul Kennedy menulis, “ Imperium Utsmani lebih dari sekedar mesin militer, ia telah menjadi penkluk elit yang telah mampu membentuk satu kesatuan iman, budaya dan bahasa pada sebuah area yang lebih luas dibandingkan  dengan yang pernah dimiliki oleh Imperium Romawi dan untuk jumlah penduduk yang lebih besar. Dalam beberapa abad sebelum tahun 1500, Dunia Islam telah jauh melampaui Eropa dalam bidang budaya dan teknologi. Kota-kotanya demikian luas, rakyatnya terpelajar, perairannya sangat bagus. Beberapa kota diantaranya memiliki universitas-universitas dan perpustakaan yang lengkap dan memiliki masjid-masjid yang indah. Dalam bidang matematika, kastografi, pengobatan dan aspek-aspek lain dari sains dan industri, kaum muslim selalu ada di depan”.
Contoh lain bentuk pengurusan negara Islam dalam bidang pelayanan kesehatan adalah, Ibnu Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat untuk mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman dan obat-obatan serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang yang sakit. Bani Umayyah banyak membangu rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena penyakit lepra dan tunanetra. Bani Abbasiyah juga banyak mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus. Merekalah yang mempopulerkan rumah sakit kelililing.
Dari gambaran tersebut, nampak jelas bagaimana Islam terbukti mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka sudah semestinya, kita tidak lagi mencari solusi masalah kesejahteraan umat pada sitem diluar Islam. Kembalilah pada Islam niscaya kita akan mendapati konsep-konsep yang gemilang yang menjanjikan kesejahteraan hakiki saat diterapkan. Terlebih lagi menerapkan aturan Islam adalah perintah Allah, bukti kesempurnaan iman kita akan Maha Sempurnanya aturan Allah.
 Oleh sebab itu sistem rusak yang  hanya akan mengakibatkan kehancuran ini harus diganti dengan sistem yang benar-benar mampu menjadi perisai.  Satu-satunya sistem yang mampu menjadi perisai hakiki bagi ibu dan anak hanyalah sistem Khilafah Islamiyah.  Hanya Khilafah yang pasti   menjamin hak anak melalui kemampuan keluarga dan ri’ayah negara dalam melindungi semua warganya, termasuk dari keburukan dan penyesatan yang dilakukan media.  Hanya Khilafah yang pasti memampukan keluarga untuk memuliakan ibu dan menyejahterakan semua anggotanya. Khilafah pula yang pasti menjamin Ibu menjalankan fungsi utamanya mempersiapkan generasi unggul penerus dan penjaga peradaban mulia yang diberkahi Allah SWT.
Setiap orang yang mengaku dirinya muslim sudah seharusnya memiliki keyakinan bahwa hanya sistem Islamlah satu-satunya sistem yang bisa menyelesaikan permasalahan manusia tanpa menimbulkan kerugian atau permasalahan baru bagi siapapun. Setiap muslim harus merasa berkewajiban dan turut andil memperjuangkan tegaknya satu sistem Islam di dunia ini. Dengan begitu kemuliaan Islam dan umatnya, termasuk kaum perempuan dan anak-anak, akan terwujud kembali.[14]
Maka dari itu apalagi seseorang yang ternisbat dalam dirinya predikat syabbah “pengemban dakwah” sudah seharusnya berusaha semaksimal mungkin menjadikan dakwah ini sebagai poros kehidupan, tidak lagi hanya berkutat dengan permasalahan pribadi saja dan lalai terhadap amanah dakwah, menjadikan dakwah nafas kehidupannya dan senantiasa terus menerus mengingat qasam yang pernah terucap dilisan untuk senantiasa memberikan usaha yang sungguh-sungguh dalam dakwah ini, juga saling mengingatkan ketika lemah, dan tetap berupaya istiqomah ada dalam jama’ah dakwah ini sampai maut datang menjemput. []

Download File: Laman Download PDF




[1] Disampaikan dalam halqah syahriyyah, 6 Desember 2015 di forum kajian HS.
[2] Jubir MHTI, Pernyataan Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia: “Matinya Fungsi Negara dalam Rezim Neolib: Sumber Penderitaan Ibu dan Anak“,  19/12/2014.
[3] Muslimah HTI, Executive Summary Konferensi Ibu Nusantara  ke-3 (KIN 3): Negara Perisai Hakiki Bagi Ibu Dan Anak.
[4] Lihat bahasan terkait di www.irfanabunaveed.net
[5] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Daar al-Nafaa’is, cet. II, 1988, juz I, hal. 252.
[6] Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, Al-Jâmi’ al-Shahiih al-Mukhtashar, Ed: Dr. Mushthafa Dib al-Bugha’, Beirut: Dâr Ibnu Katsiir, cet. III, 1407 H, 1987, juz IV, hlm. 1610, hadits no. 4163.
[7] Abu al-Husain Muslim bin al-Hijaz al-Naisaburi, Al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar (Shahîh Muslim), Beirut: Dâr al-Jîl, juz I, hlm. 57, hadits no. 133.
[8] Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahiih Muslim bin al-Hijaz, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-’Arabi, cet. II, 1392 H, juz XII, hlm. 231.
[9] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (VI/2611, hadits 6719); Muslim dalam Shahîh-nya (VI/7, hadits 4751); Abu Dawud dalam Sunan-nya (III/91, hadits 2930); Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (X/342, hadits 4490).
[10] Ibnu Mas’ud al-Baghawi, Syarh al-Sunnah, Beirut: Al-Maktab al-Islami, Cet. II, 1403 H, juz X, hlm. 61.
[11] Ibid.
[12] Irfan Abu Naveed, Makalah HS: “Hadits Al-Imam Junnah dalam Penjelasan Ulama Mu’tabar (Revitalisasi Keberadaan Khalifah Berdasarkan Pujian Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- dalam Tinjauan Ilmu Balaghah & Syarah Hadits)”.
[13] Muslimah HTI, Kongres Ibu Nusantara 2: “Derita Ibu dan Anak karena Matinya Fungsi Negara dalam Rezim Neolib”, 2014.
[14] Najmah Sa’idah dkk, Revisi Politik Perempuan,Bogor : Idea Pustaka, cet.I, 2003, hlm. 233.