15 November 2015

Kajian Tsaqafah: Politik dalam Islam & Kaitannya dengan Sosok Khalifah

Oleh: Irfan Abu Naveed

Selama ini, kaum muslimin seringkali dihadapkan pada penyesatan kaum sekularis, liberalis, dan lainnya yang meminggirkan Islam dari perpolitikan. Termasuk dalam masalah kepemimpinan. Bagaimana memahami hakikat politik dalam Islam berdasarkan sumber-sumber turats khazanah ilmu para ulama terdahulu? Itulah yang berusaha penyusun jawab.
            Dalam bahasa arab, istilah politik dikenal dengan istilah siyâsah.

Pengertian Politik (Siyâsah) Secara Bahasa
            Dalam bahasa arab, politik diwakili kata al-siyâsah. Dimana kata al-siyâsah berasal dari kata kerja (ساس - يسوس - سياسة), yakni mashdar dari kata kerja (ساس يسوس) yang berarti mengurusinya dan memeliharanya.[1] Imam al-Azhari (w. 370 H) mengatakan dikatakan ia mengurusinya dengan siyâsah (ساسه سياسة) jika ia melakukan sebaik-baiknya pengurusan atasnya (إِذا أحسن الْقيام عَلَيْهِ).[2]
Kemudian  secara majâzi digunakan untuk ri’âyah (pemeliharaan) terhadap urusan masyarakat. Imam Ibnu Manzhur (w. 711 H) menyatakan:
السِّياسةُ القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه والسياسةُ فعل السائس يقال هو يَسُوسُ الدوابَّ إِذا قام عليها وراضَها والوالي يَسُوسُ رَعِيَّتَه
Al-Siyâsah yang menegakkan hal yang memberikan kemaslahatan, dan al-siyâsah merupakan pekerjaan dari al-sâ’is (fâ’il atau subjek, politisi), dan dikatakan yasuusu al-dawâb jika ia menjaga dan mengurusinya.”[3]
Ibnu Ahmad al-Farahidi dalam Kitab al-’Ain menyatakan:
والراعي يرعاها رعاية إذا ساسها وسرحها
“Penggembala menggembalanya dengan suatu pemeliharaan jika ia mengatur dan menatanya.” [4]
Imam Burhanuddin al-Mutharrizi al-Hanafi (w. 610 H), pengarang kitab al-Mughrib fî Tartîb al-Mu’rib, juga menegaskan hal yang sama:
وَيُقَالُ الرَّجُلُ ( يَسُوسُ ) الدَّوَابَّ إذَا قَامَ عَلَيْهَا وَرَاضَهَا ( وَمِنْهُ ) الْوَالِي يَسُوسُ الرَّعِيَّةَ سِيَاسَةً أَيْ يَلِي أَمْرَهُمْ 
“Dan dikatakan seseorang (mengatur) binatang gembalaan jika ia mengurus dan mengasuhnya (dan diantaranya) penguasa yasuusu ar-ra’iyyah siyâsatan jika ia mengurusi urusan mereka.”[5]
            Dimana hal tersebut berkaitan dengan perintah dan larangan, sebagaimana disebutkan dalam kamus al-Muhîth:
وسُسْتُ الرَّعِيَّةَ سِياسَةً: أمرْتُها ونَهَيْتُها
”Dan sustu al-ra’iyyata siyâsat[an]: yakni aku telah memerintah dan melarangnya.”[6]
            Dan kesimpulannya, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Samih ’Athif al-Zayn dalam kitab Al-Siyâsah wa Al-Siyâsatu Al-Dawliyyah yang menjelaskan bahwa pengertian politik (al-siyâsah) umumnya digunakan untuk menggambarkan aspek ri’âyah (pemeliharaan), pembinaan serta pelatihan hewan tunggangan.[7] Jadi  dapat kita simpulkan bahwa kata siyâsah identik ri’âyah. Di sisi lain kita menemukan bahwa para nabi dan rasul terdahulu, begitu pula Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam-, di masa awal kehidupan mereka, mereka pernah berprofesi sebagai seorang penggembala, sebagaimana disebutkan dalam kutub hadits dan tarikh. Dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-, bahwa Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
«مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»
Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembala kambing.”
Lalu para sahabatnya bertanya, dan begitu pula dengan anda? Lalu Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- menjawab:   
«نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ»
Ya, dahulu aku menggembalanya di Qarârîth penduduk Makkah.” (HR. Al-Bukhari[8])
            Imam Badruddin al-’Aini al-Hanafi (w. 855 H) menjelaskan makna qarârîth yakni jamak dari qîrâth yakni bagian dari uang koin (dinar dan dirham), dan dikatakan pula yakni nama sebuah tempat dekat penggembalaan kuda di Makkah,[9] hal serupa disebutkan Dr. Mushthafa Dib al-Bugha’.
Imam Ibnu Bathal (w. 449 H) menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai pengantar dan pembuka dalam mengatur hamba-hamba-Nya, dan pembelajaran dalam memahami kondisi-kondisi penggembala kambing, dan hal-hal yang sudah semestinya dilakukan seorang penggembala[10], Ibnu Bathal pun mencontohkan misalnya pemilihan padang gembala bagi binatang ternaknya, pemilihan padang gembala dan tempat minum baginya, bersikap lembut kepada binatang yang lemah dan lain sebagainya, dan jika penggembala menunaikan hal-hal tersebut maka hal itu menjadi contoh (pembelajaran) dalam mengatur hamba-hamba-Nya, dan ini merupakan hikmah yang mendalam.[11]

Pengertian Politik (Siyâsah) Secara Syar’i
Istilah politik, yang diwakili kata siyâsah dalam bahasa arab, pengertiannya secara syar’i bisa ditela’ah dalam dalil-dalil al-Sunnah. Secara syar’i, pengertian politik dalam Islam sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) dalam Mu’jam Lughatil Fuqahâ’:
رعاية شؤون الأمة بالداخل والخارج وفق الشريعة الاسلامية
“Pemeliharaan urusan umat baik di dalam dan luar negeri yang sejalan dengan syari’ah Islam.”[12]
Makna tersebut, ditunjukkan dalam hadits shahih, dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-, Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 
“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Bukhari[13] & Muslim[14] dan lainnya. Lafal al-Bukhârî)
Kata tasuusuhum menunjukkan sisi siyâsah (politik) yakni aspek ri’âyah, dan sosok khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin pun disebut dalam hadits ini. Al-Hafizh Abu Zakariya bin Syarf al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan pengertian “tasûsuhum al-anbiyâ’”:
أَيْ يَتَوَلَّوْنَ أُمُورَهُمْ كَمَا تَفْعَلُ الْأُمَرَاءُ وَالْوُلَاةُ بِالرَّعِيَّةِ وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى الشيء بما يصلحه
”Mengatur urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin dan para wali terhadap rakyat (nya). Dan al-siyâsah adalah mengatur sesuatu dengan apa-apa yang bermaslahat baginya.”[15]
Hal senada disebutkan pula oleh Imam al-Thibi (w. 743 H)[16], Imam al-Qasthallani (w. 923 H)[17], dan Imam al-Mala’ al-Qari (w. 1014 H) dalam al-Mirqât[18], jelas bahwa hadits yang agung ini menjadi salah satu dalil yang mendasari politik dalam Islam.
Makna politik berdasarkan hadits di atas: “(Mereka diutus oleh para nabi), maksudnya tatkala tampak kerusakan di tengah-tengah umat, Allâh pasti mengutus pada mereka seorang nabi yang menegakkan urusan mereka dan menghilangkan hukum-hukum Taurat yang mereka ubah. Di dalamnya juga terdapat isyarat, bahwa harus ada orang yang menjalankan urusan di tengah-tengah rakyat yang membawa rakyat menapaki jalan kebaikan dan membebaskan orang yang terzhalimi dari pihak yang zhalim.”[19]

Politik Islam & Sosok Khalifah yang Disebutkan dalam Hadits
Hadits dari Abu Hurairah –radhiyallâhu ’anhu-, Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam- bersabda:
«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 
“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Bukhari[20] & Muslim[21] dan lainnya. Lafal al-Bukhârî)
            Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran penting:
Pertama, Sosok para nabi Bani Isra’il yang berperan mengatur urusan umatnya dan memelihara serta menjaga mereka dari kerusakan.
Imam Badruddin al-’Ayni (w. 855 H) menggambarkan:
وَذَلِكَ لأَنهم كَانُوا إِذا أظهرُوا الْفساد بعث الله نَبيا يزِيل الْفساد عَنْهُم وَيُقِيم لَهُم أَمرهم ويزيل مَا غيروا من حكم التَّوْرَاة
“Dan hal itu karena Bani Israil jika mereka menimbulkan kerusakan maka Allah mengutus seorang nabi untuk menghapuskan kerusakan dari mereka dan mengatur urusan mereka dan menghapuskan (meluruskan) apa yang mereka ubah dari hukum Taurat.”[22]
            Fungsi ini pun disebutkan oleh al-Qadhi Nashiruddin al-Baidhawi (w. 685) ketika menjelaskan kedudukan para nabi yang mengatur dan memperbaiki urusan mereka.[23]
Kedua, Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam-, namun kepemimpinan umat berada di tampuk kepemimpinan para khulafâ’.
Hadits ini pun menegaskan tiada nabi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam-, namun kepemimpinan tidak boleh dibiarkan terbengkalai begitu saja, melainkan mesti ada para khulafâ’ yang memegang tampuk kepemimpinan umat, memelihara umat dari kerusakan dan kemungkaran. Karena hadits ini berkaitan dengan tugas tanggung jawab seorang pemimpin umat dalam Islam, yang disebut oleh Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam- dengan istilah al-Khalifah (mufrad dari al-khulafâ’) pasca wafatnya beliau –shallallâhu ’alayhi wa sallam-.
Dan makna istilah khulafâ’ yang disebutkan dalam hadits yang mulia ini, sebagaimana penjelasan Imam Badruddin al-’Aini yakni jamak dari al-khalîfah,[24] yakni sosok yang dibai’at oleh umat untuk mengatur urusan masyarakat dengan syari’at Islam. Hadits ini pun menunjukkan pentingnya keberadaan sosok khalifah yang dibai’at oleh umat dalam mengatur urusan masyarakat dimana tiada nabi dan rasul lagi pasca kerasulan Muhammad –shallallâhu ’alayhi wa sallam-. Dan para ulama dari empat madzhab sepakat atas kewajiban mengangkat imam/khalifah dengan fungsi sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.
Khalifah (الخليفة) secara bahasa berasal dari kata khalafa, tentang pemaknaan bentuk-bentuk turunan dari kata kerja khalafa, sudah dijelaskan oleh ulama pakar bahasa, Imam al-Azhari (w. 370 H) dalam Tahdziib al-Lughah.[25]  Dan istilah khalifah, menurut Ibnu Sikkit, berlaku bagi kaum pria semata khususnya, meski terdapat tambahan huruf al-hâ’ (tâ’ marbuuthah).[26] Karena tambahan ini sebenarnya merupakan bentuk mubâlaghah (penguatan makna).
Kata khaliifah merupakan bentuk mubâlaghah (penguatan) atas pujian terhadapnya, hal itu sebagaimana penjelasan Imam Abu Bakr al-Anbari (w. 328 H) yang menjelaskan:
سمي الخليفة خليفة في الأصل، لخلافته رسول الله، والأصل فيه: خَلِيفٌ، بغير هاء، فدخلت " الهاء " للمبالغة في مدحه بهذا الوصف، كما قالوا: رجل علاّمة نسّابة راوية، لما أرادوا أن يبالغوا في المدح، ولو لم يريدوا المبالغة لقالوا: رجل راوٍ، وعلاّمٌ، ونسّابٌ
”Dinamakan al-khalifah, yakni khalifah pada asal katanya, karena kedudukannya sebagai pengganti Rasulullah shallallâhu ’alayhi wa sallam-, asal katanya adalah: khaliif, tanpa ada tambahan huruf hâ’ (maksudnya tâ’ marbuuthah), maka ditambahkan al-hâ’ (tâ’ marbuuthah) sebagai bentuk penguatan atas pujian terhadapnya dengan penyifatan tersebut, sebagaimana orang-orang berkata: laki-laki ’all âmah (sangat berilmu), nassâbah, râwiyyah, dimana hal itu karena mereka hendak menguatkan pujiannya, karena jika tak hendak menguatkan pujian maka mereka mengatakan: laki-laki râwin, ’all âm, nassâb.[27]
Jamak dari kata khaliifah adalah khulafâ’, atau khalâ’if, hal itu dirinci oleh Imam al-Azhari.[28] Imam al-Farra berkata ketika menafsirkan firman-Nya (QS. Al-An’âm [6]: 165):
{وَهُوَ الَّذِي جعلكُمْ خلائف الأَرْض}
            Yakni: umat Muhammad shallallâhu ’alayhi wa sallam- dijadikan khalâ’if (pengganti) setiap umat-umat.”[29]
Menurut Al-Anbari, khalifah pun dijuluki Amiir al-Mu’miniin, karena khalifah berhak memerintah mereka, hingga mereka mendengar perintahnya dan sejalan dengan perkataannya. Dan yang pertama kali dijuluki Amiir al-Mu’miniin adalah ‘Umar bin al-Khaththab r.a, Al-Khawarizmi (w. 387 H) pun menegaskan hal tersebut.[30] Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam banyak riwayat.
Dan terkadang untuk menyebut istilah khalifah, para ulama ketika menggunakan istilah al-Imâm al-A’zham yang juga berkonotasi Imâm al-Muslimîn, dan Imâm al-Muslimîn adalah al-Khalifah, sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) dalam Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh al-Khalifah adalah al-Khilâfah yang disebut para ulama sebagai al-Imâmah al-Kubrâ’ (kepemimpinan agung)[31]:
الخليفة؛ من ولي الإمامة العامة للمسلمين: الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية
”Al-Khalifah; seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan umum bagi kaum muslimin: pemimpin tertinggi bagi Negara Islam (al-Dawlah al-Islâmiyyah).”[32]

Perkataan Al-Syafi’i & Pentingnya Siyâsah Syar’iyyah
Telah dijelaskan di muka bahwa politik bermakna mengurusi urusan berdasarkan suatu aturan tertentu berupa perintah dan larangan.[33] Dan perintah dan larangan tersebut sudah tentu sejalan dengan asas yang mendasari sistem politik tersebut. Dimana jika disebutkan politik (siyâsah) dalam Islam, maka ia wajib berasaskan akidah Islam, dan pelaksanaannya sesuai dengan syari’at Islam, dan hal itulah yang diwakili dari al-siyâsah yang disifati dengan sifat syar’iyyah, yakni al-siyâsah al-syar’iyyah. Sifat syar'iyyah ini pun disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) dalam sejumlah kitabnya, salah satunya Badâi’i al-Fawâ’id[34]:
لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ
”Tidak ada politik kecuali apa-apa yang sejalan dengan hukum syara'.”
Ini sekaligus menunjukkan penolakan al-Syafi’i terhadap konsep sekularisme yang menafikan fungsi agama dalam pengaturan urusan kehidupan. Maka, jelas rancu jika ada yang mengaku sebagai pengikut madzhab syafi’i, namun mendukung konsep siyâsah tanpa syari’ah (sekularisme). Dan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa ia memimpin dan mengatur rakyatnya, sebagaimana disabdakan yang mulia Rasulullah –shallallâhu ’alayhi wa sallam-:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhârî, Muslim dll)[35]
Imam al-Baghawi (w. 516 H) menjelaskan makna al-râ’i dalam hadits ini yakni pemelihara yang dipercaya atas apa yang ada padanya, Nabi shallallâhu ’alayhi wa sallam- memerintahkan mereka dengan menasihati apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan memperingatkan mereka dari mengkhianatinya dengan pemberitahuannya bahwa mereka adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka al-ri’âyah: adalah memelihara sesuatu dan baiknya pengurusan.[36] Dimana di antara bentuknya adalah pemeliharaan atas urusan-urusan rakyat dan perlindungan atas mereka.[37]
Di sisi lain, jelas bahwa takkan ada kebaikan kecuali dari al-Islam. Dan pengaturan Islam dalam al-siyâsah al-syar’iyyah, merupakan bagian dari apa yang Allah firmankan:
{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ}
“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Nahl [16]: 89)
            Makna frase (تبيانًا لكل شيء) adalah apa-apa yang dibutuhkan oleh umat; mengetahui halal haram, pahala dan siksa, hukum-hukum serta dalil-dalil, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh al-Thabari (w. 310 H)[38], Imam al-Tsa’labi (w. 427 H)[39], dan lainnya. Abu Bakar al-Jazairi menjelaskan bahwa kedudukan al-Qur’an sebagai hud[an] yakni petunjuk dari segala kesesatan dan rahmat[an] yakni rahmat khususnya bagi mereka yang mengamalkan dan menerapkannya bagi diri sendiri dan di dalam kehidupan sehingga rahmat tersebut bersifat umum di antara mereka.[40]
            Dan kemaslahatan terwujud dengan penerapan syari’at Islam, bukan hawa nafsu yang menipu. Karena Islam adalah rahmat bagi semesta alam dengan ajaran-ajarannya, Islam adalah rahmat dengan syari’at shaum (QS. 2: 183) sebagaimana ia pun rahmat (kebaikan hakiki) dengan keseluruhan syari’atnya; syari’at qishash (QS. 2: 178) dan syari’at jihad dalam QS. 2: 216 dimana ayat ini dan QS. 21: 107 pun menjadi dalil kaidah syar’iyyah:
حيثما يكون الشرع تكون المصلحة
”Dimana tegak syari’at maka akan ada kemaslahatan.”[41]
Maka penegakkan seluruh ajaran Islam yang menjadi satu kesatuan sistem kehidupan merupakan kebaikan hakiki bagi seluruh sendi kehidupan. Sebaliknya banyak dalil al-Qur’an dan al-Sunnah yang mengecam orang yang berpaling dari ajaran-Nya (QS. 20: 124) atau mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian lainnya dari ajaran-Nya (QS. 2: 285). Lalu mengapa ragu melangkah bersama memperjuangkan penegakkan al-Islam? Dan tak mungkin memisahkan Islam dari pengaturan kehidupan.




[1] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H/1988, juz I, hal. 252.
[2] Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, Tahdziib al-Lughah, Ed: Muhammad ’Iwadh, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-’Arabi, cet. I, 2001, juz III, hlm. 56.
[3] Muhammad bin Makrum Jamaluddin Ibnu Manzhur, Lisân al-’Arab, Ed: ’Abdullah ’Ali al-Kabir, Kairo: Dâr al-Ma’ârif, juz III, hlm. 2149.
[4] Abu ’Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Kitâb Al-’Ain, Ed: Dr. Mahdi al-Makhzumi dkk, Dâr wa Maktabah al-Hilâl, juz II, hlm. 240.
[5] Abu al-Fath Burhanuddin al-Khawarizmi al-Mutharrizi, Al-Mughrib fii Tartiib Al-Mu’rib, Halb: Maktabah Usamah bin Zayd, cet. I, 1979, juz I, hlm. 421.
[6] Majduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya’qub al-Fayruz Abadi, Al-Qâmuus al-Muhiith, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. VIII, 1426 H/2005, hlm. 551.
[7] Dr Samih Athif Al-Zain, Al-Siyâsah wa Al-Siyâsah Al-Dawliyyah, hlm. 31.
[8] Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, Al-Jâmi’ al-Shahiih al-Mukhtashar, Ed: Dr. Mushthafa Dib al-Bugha’, Beirut: Dâr Ibnu Katsiir, cet. III, 1407 H, 1987, juz II, hlm. 789, hadits no. 2143.
[9] Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafi Badruddin al-’Aini, ’Umdat al-Qârii Syarh Shahiih al-Bukhârii, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabi, juz 16, hlm. 43.
[10] Ibnu Bathal Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf, Syarh Shahiih al-Bukhârii, Ed: Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, cet. II, 1423 H/2003, juz VI, hlm. 386.
[12] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, juz I, hal. 252.
[13] Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah al-Bukhari, Al-Jâmi’ al-Shahiih al-Mukhtashar, Ed: Dr. Mushthafa Dib al-Bugha’, Beirut: Dâr Ibnu Katsiir, cet. III, 1407 H, 1987, juz IV, hlm. 1610, hadits no. 4163.
[14] Abu al-Husain Muslim bin al-Hijaz al-Naisaburi, Al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar (Shahîh Muslim), Beirut: Dâr al-Jîl, juz I, hlm. 57, hadits no. 133.
[15] Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhâj Syarh Shahiih Muslim bin al-Hijaz, Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-’Arabi, cet. II, 1392 H, juz XII, hlm. 231.
[16] Syarfuddin al-Husain bin Abdullah al-Thibi, Syarh al-Thibi ‘alâ Misykât al-Mashâbiih (al-Kâsyif ‘an Haqâ’iq al-Sunan), Ed: Dr. ‘Abdul Hamid Handawi, Riyadh: Maktabah Nazzâr Mushthafa al-Bâz, cet. I, 1417 H/1997, juz VIII, hlm. 2564.
[17] Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr al-Qasthallani al-Mishri, Irsyâd al-Sârii li Syarh Shahiih al-Bukhârii, Mesir: Al-Mathba’ah al-Kubrâ al-Amiiriyyah, cet. VII, 1323 H, juz V, hlm. 421.
[18] Abu al-Hasan Nuruddin al-Mala’ al-Qari ‘Ali bin Muhammad, Mirqât al-Mafâtiih Syarh Misykât al-Mashâbiih, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H/2002, juz VI, hlm. 2398.
[19] Lihat: Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani. Fat-h al-Bârî’ Syarh Shahîh al-Bukhârî.
[20] Lihat keterangan sebelumnya.
[21] Lihat keterangan sebelumnya.
[22] Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Hanafi Badruddin al-’Aini, ’Umdat al-Qârii Syarh Shahiih al-Bukhârii, juz 16, hlm. 43.
[23] Nashiruddin ‘Abdullah bin ‘Umar al-Baidhawi, Tuhfat al-Abraar Syarh Mashaabiih al-Sunnah, Kuwait: Wizaarat al-Awqaaf wa al-Syu’uun al-Islaamiyyah, 1433 H/2012, juz II, hlm. 548.
[24] Ibid.
[25] Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, Tahdziib al-Lughah, Ed: Muhammad ‘Audh, Beirut: Daar Ihyaa’ al-Turaats al-‘Arabi, cet. I, 2001, juz VII, hlm. 168-174.
[26] Ibid.
[27] Abu Bakar al-Anbari Muhammad bin al-Qasim, Al-Zaahir fii Ma’aanii Kalimaat al-Naas, Ed: Dr. Hatim Shalih al-Dhamin, Beirut: Mu’assasat al-Risaalah, cet. I, 1412 H/1992, juz II, hlm. 229.
[28] Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari, Tahdziib al-Lughah, juz VII, hlm. 174.
[29] Ibid.
[30] Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Khawarizmi, Mafaatiih al-‘Uluum, Ed: Ibrahim al-Abyari, Daar al-Kutub al-‘Arabi, cet. II, t.t., juz I, hlm. 126.
[31] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. II, 1408 H/1988, hlm. 88.
[32] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, hlm. 200.
[33] Hizbut Tahrîr Indonesia, Booklet Partai Politik dalam Islam, 2008.
[34] Muhammad bin Abi Bakr Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Badâ'i al-Fawâ'id, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, juz III, hlm. 152
[35] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (VI/2611, hadits 6719); Muslim dalam Shahîh-nya (VI/7, hadits 4751); Abu Dawud dalam Sunan-nya (III/91, hadits 2930); Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (X/342, hadits 4490).
[36] Ibnu Mas’ud al-Baghawi, Syarh al-Sunnah, Beirut: Al-Maktab al-Islami, Cet. II, 1403 H, juz X, hlm. 61.
[37] Ibid.
[38] Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabari, Jâmi’ al-Bayân, Ed: Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, cet. I, 1420 H/2000, juz XVII, hlm. 278.
[39] Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa’labi, Al-Kasyf wa al-Bayân, Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabi, Cet. I, 1422 H/2002, juz VI, hlm. 37.
[40] Jabir bin Musa Abu Bakr Al-Jaza’iri, Aysar at-Tafâsîr, Madinah: Maktabah al-‘Ulûm, Cet. V, 1424 H, juz III, hlm. 138-139.
[41] Ahmad al-Mahmud, al-Da’watu ilal Islâm, juz I, hlm. 255; Muhammad Isma’il, al-Fikr al-Islâmi, juz I, hlm. 48.