Surat Politik Warisan Rasulullah -ShallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-

Oleh: Irfan Abu Naveed

(Aktivis Gerakan Islam, Mhs Pascasarjana Pemikiran Islam)

Teks Surat: 

من محمد رسول الله إلى صاحب الروم:

« إِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْتَ فَلَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَعْطِ الْجِزْيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}  وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ بَيْنَ الْفَلَّاحِينَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ: أَنْ يَدْخُلُوا فِيهِ، أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ»[1].

Terjemah Teks:

“Dari Muhammad Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam- kepada Kaisar Romawi:

“Sesungguhnya aku menyeru engkau kepada Islam, jika engkau masuk Islam maka bagimu hak sama seperti kaum muslimin lainnya, dan kewajiban bagimu sama seperti kewajiban bagi mereka. Namun jika engkau tidak mau masuk Islam maka tunaikanlah jizyah, dan sesungguhnya Allah -Tabâraka wa Ta’âlâ- berfirman:

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. Al-Tawbah [9]: 29)

Jika tidak maka janganlah engkau menghalangi antara wargamu dengan Islam untuk memasukinya, atau tunaikanlah oleh kalian jizyah.” (Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dalam Sunan-nya dari Abdullah bin Syaddad (II/223, no. 2479); dinukil pula oleh al-Hafizh al-Suyuthi dalam Sîrah-nya[2])

Penjelasan Mufradat:

• Kata (قيصر): Julukan bagi Penguasa Romawi, dan jamaknya (قَيَاصِرَة).
• Kalimat (لك ما للمسلمين): Yakni bagimu seperti hak-hak bagi mereka (kaum muslimin).
• Kalimat (عليك ما عليهم): Yakni kewajiban bagi kalian seperti apa-apa yang diwajibkan atas mereka.
• Kata (الجزية) berasal dari kata جَزَاهُ – يَجْزِيهِ yakni memberi imbalan atas kebaikan.
• Kalimat (يدينون دين الحق): Yakni memeluk Dinul Islam.
• Kata (الكتاب) dalam ayat di atas yang dinukil dalam surat di atas yakni Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa –‘alayh al-salâm-.
• Kalimat (الذين أوتوا الكتاب): Mereka Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani.
• Kata (صاغرون): Kata benda subjek (ism al-fâ’il), dari kata kerja (صَغُرَ يَصْغُرُ) yakni ketundukan dan yang dimaksud adalah (ذليلون) yakni mereka yang tunduk, di antaranya dalam firman-Nya QS. Al-A’râf [7]: 13: { فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ}, dan kata tunggalnya: صاغر.
• Kata (تَحُل) yakni kata kerja (حَالَ/يَحُولُ) yang bermakna menghalangi (منع), di antaranya dalam firman-Nya QS. Hûd [11]: 43: {وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ}.[3]
• Kata (صاحب الروم); zhahirnya yang dimaksud adalah penguasa dan pemimpin negara.[4]
• Kata (الْفَلَّاحِينَ); petani. Menurut Abu ‘Ubaid (w. 224 H) bahwa penyebutan al-fallâhîn (petani) dalam riwayat di atas tidak dikhususkan untuk rakyat Romawi yang berprofesi sebagai petani semata, akan tetapi yang dikehendaki adalah Bangsa Romawi keseluruhan, dan hal itu karena orang ‘ajam (non arab) bagi Bangsa Arab semuanya adalah petani (fallâhûn), karena profesi mereka sebagai petani dan pekebun, karena siapa saja yang bertani maka bagi Bangsa Arab mereka adalah petani, sama saja apakah orang yang bertani dengan tangannya sendiri atau mengupah orang selainnya.[5]

Kedudukan Surat dalam Tinjauan Politik Islam

            Dalam tinjauan politik kenegaraan, surat agung ini dan yang semisalnya yang dikirimkan Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam- kepada penguasa-penguasa negeri di masanya (Persia, dll) setidaknya menunjukkan beberapa poin penting berikut ini:

Pertama, Surat Ini Menjadi Bukti Eksistensi Negara Islam di Masa Rasulullah –ShallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-

Surat ini menunjukkan eksistensi Negara Islam yang ditegakkan Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam- yang berawal dan berpusat di al-Madinah al-Munawwarah setelah meraih dukungan dari ahl al-nushrah (Kaum Anshar), hal itu jelas sekali sejelas rembulan purnama di tengah malam gelap gulita, sesuatu yang takkan bisa dipungkiri oleh mereka yang memiliki mata.

Eksistensi yang dilandasi kekuatan akidah yang lurus dan ideologi yang benar (Al-Islam) yang menjadi pilar dalam menyebarkan Risalah Islam yang mulia ke seluruh penjuru dunia, menebar rahmat bagi alam semesta, merealisasikan firman-Nya:

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا}

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (QS. Al-Fath [48]: 28)

Dimana hal tersebut bertolak belakang dengan eksistensi kaum penindas yang pada masa Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam- diwakili oleh dua negara adidaya (Romawi dan Persia), yang lalu diwarisi oleh negara-negara kolonialis (Portugis, Prancis, Inggris, dll) dan kini dipimpin oleh Imperialis AS (meski sedang berjalan menuju kehancurannya); penindasan mereka dilandasi oleh ideologi rusak nan rakus, sesat nan menyesatkan.

Kedua, Surat Ini Menunjukkan Politik Luar Negeri Negara Islam: Dakwah & Jihad

           Surat ini, menunjukkan penerapan Politik Luar Negeri Negara Islam, khususnya dakwah menyebarkan Risalah Islam.
           Politik (al-siyâsah) secara syar’i sebagaimana disebutkan dalam Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’:

السياسية: رعاية شئون الامة بالداخل والخارج وفق الشريعة الاسلامية

“Siyâsah (politik) adalah pengaturan urusan umat baik dalam maupun luar negeri berdasarkan syari’at Islam.”[6]

Dan sifat syar’iyyah yang disematkan pada siyâsah, menggambarkan apa yang disebutkan Al-Syafi’i[7] dinukil oleh Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H):

لَا سِيَاسَةَ إلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ  السِّيَاسَةُ

“Tidak ada siyasah kecuali yang sejalan dengan hukum syari’ah.”[8]

Yakni yang tidak menyelisihi hukum syari’ah.[9]

Yang diwujudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan tegaknya syari’at yang mengatur urusan manusia. Hal itu sebagaimana disebutkan Ibnu ‘Aqil sebagaimana dinukil Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah:

مَا كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ النَّاسُ مَعَهُ أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ

“Hal-hal berupa perbuatan-perbuatan dimana manusia dengannya lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan.”[10]

Dimana hal tersebut pun terwujud dengan hukum syari’ah[11], al-Qadhi Abul Baqa’ al-Hanafi (w. 1094 H) ketika menjelaskan pengertian al-siyâsah menegaskannnya:

السياسة: هِيَ استصلاح الْخلق بإرشادهم إِلَى الطَّرِيق المنجي فِي العاجل والآجل

“Al-Siyâsah (politik): adalah mewujudkan kemaslahatan bagi makhluk-Nya dengan menunjuki mereka ke jalan keselamatan di dunia dan akhirat.”[12]

Dan surat ini, secara jelas menunjukkan eksistensi politik luar negeri Negara Islam yang dibangun Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-, yakni dakwah dan jihad. Dimana dalam surat ini ada unsur dakwah terhadap Islam; tergambar dalam seruan pertama dalam surat ini yang menyeru pembesar Romawi dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Jika menolak ajakan memeluk Islam maka dituntut untuk tunduk kepada Pemerintahan Islam dan diwajibkan membayar jizyah, dan jika tetap menolak maka ditegakkan jihad yang berfungsi menghapuskan rintangan fisik dalam menyebarkan Risalah Islam.

Dengan tegaknya aspek politik yang agung ini, bi fadhliLlâh Islam pun menjadi mercusuar peradaban umat manusia selama rentang waktu +14 abad lamanya di bawah panji Khilafah hingga sampai di nusantara. Khilafah itu sendiri merupakan tharîqah syar’iyyah menegakkan syari’ah seluruhnya; memelihara jiwa, harta dan kehormatan umat di bawah kekuasaannya; menyebarkan risalah mulia ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad yang menjadi politik luar negerinya; menjadi simbol persatuan umat di bawah liwâ’ dan râyahnya.

Ketiga, Surat Ini Menunjukkan Pentingnya Peranan Kekuasaan dalam Menyebarkan Risalah Islam

            Surat ini pun menunjukkan pentingnya peranan kekuasaan dalam menyebarkan Risalah Islam ke seluruh penjuru alam. Pentingnya kedudukan seorang penguasa dalam Islam (khalifah) pun sebagaimana pujian khusus (qashr) dari Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam- bagi mereka:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, dimana umat akan berperang di belakangnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Muslim, Ahmad, dll)

            Dan mengenai pujian khusus dalam hadits ini dalam tinjauan ilmu balaghah, bisa dilihat selengkapnya: Sosok Khalifah Sebagai Junnah (Perisai)

Dan penguasa dalam Islam (khalifah) sebagaimana kesaksian para ulama pewaris para nabi, hingga al-Hasan al-Bashri (w. 110 H) pun bertutur:

ولولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاً   

“Jika seandainya tiada al-sulthân (al-khalifah) maka sungguh manusia akan menzhalimi satu sama lain.”[13]

Para ulama pun, di antaranya Imam al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H)[14], Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H)[15], Imam Abu Abdullah Muhammad al-Qal’i al-Syafi’i (w. 630 H)[16] menegaskan:

الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس فَمَا لَا أس لَهُ فمهدوم وَمَا لَا حارس لَهُ فضائع

“Din itu adalah pondasi, dan penguasa adalah penjaganya, dan apa-apa yang tidak ada pondasinya maka ia akan roboh dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan lenyap.”

            Dan mereka pun menukil perkataan para ulama pendahulunya, bahwa Dinul Islam dan al-sulthân (kekuasaan penguasa Islam) itu bagaikan saudara kembar.[17] Yakni kekuasaan yang digunakan karena Allah, demi memperjuangkan tegaknya al-Islam, bukan karena hubb al-jâh (tamak kedudukan).

Keempat, Tuntutan Negara Islam Berupa Jizyah Bagi Kaum yang Menolak Ajakan Masuk Islam Namun Tunduk Pada Negara Islam (Ahl al-Dzimmah)

            Jizyah, sebagaimana disebutkan dalam Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’ yakni:

الجزية: من الجزاء، ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة، ج: جزى

 “Jizyah: berasal dari kata al-jazâ’ (imbalan), yakni apa-apa yang difardhukan oleh Negara atas para pemimpin ahl al-dzimmah, jamaknya: jizâ.”[18]

Pembahasan yang cukup rinci mengenai jizyah, bisa ditela’ah dalam penjelasan al-Qadhi al-‘Allamah Taqiyuddin al-Nabhani dalam Al-Nizhâm al-Iqtishâdiy fî al-Islâm dan Dr. ‘Abdul Qadim Zallum dalam Al-Amwâl fî Dawlat al-Khilâfah.

Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan bahwa jizyah adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin yang dipungut dari orang-orang kafir, karena ketundukan mereka terhadap Pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun.[19] Dan kewajiban kaum muslimin kepada orang-orang kafir yan telah menunaikan jizyah adalah memberikan perlindungan kepada mereka.[20]

            Jizyah hukumnya wajib berdasarkan nash al-Qur’an, al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani pun menukil dalil firman Allah ‘Azza wa Jalla seperti yang termaktub dalam surat agung di atas:

{حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

“…hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. Al-Tawbah [9]: 29)

                Dan dalil hadits: Abu Ubaid meriwayatkan hadits dalam kitab Al-Amwâl dari al-Hasan bin Muhammad yang mengatakan:

»كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ لَا ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ فِي أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لَهُ امْرَأَةٌ«

“Nabi –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-  pernah menulis surat kepada Majusi Hajar untuk mengajak mereka masuk Islam, “Siapa saja yang memeluk Islam sebelum ini, serta siapa saja yang tidak diambil jizyah atas dirinya, hendaknya sembelihannya tidak dimakan, dan kaum wanitanya tidak dinikahi.”[21]

            Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani pun menjelaskan bahwa jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir selama mereka masih dalam kekufuran. Namun, jika mereka telah memeluk Islam, jizyah gugur atas mereka. Jizyah dikenakan atas orang bukan atas harta, sehingga dikenakan atas setiap orang kafir bukan atas hartanya.                 Kata jizyah diambil dari kata jazâ’. Jizyah diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Karena itu, jizyah tidak gugur kecuali jika mereka memeluk Islam. Jizyah juga tidak gugur dari mereka jika mereka ikut terlibat dalam peperangan. Sebab jizyah tersebut bukan imbalan atas perlindungan mereka, jizyah juga tidak diambil selain dari orang yang mampu membayarnya. Allah –Ta’âlâ- berfirman: ‘an yad[in] (QS. Al-Taubah [9]: 29); maksudnya: “karena kemampuan mereka.” Karena itulah jizyah tidak diambil dari yang tidak mampu. Jizyah juga tidak diambil selain dari kaum prianya dan tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak dan orang gila.[22]

Kesimpulan

Surat ini, sudah semestinya mengingatkan kita pada aspek polugri (politik luar negeri) yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin yang bisa diwujudkan dalam naungan sistem al-Khilâfah ’ala Minhâj al-Nubuwwah dalam rangka menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru Bumi: Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Dimana aspek ini telah ditegakkan oleh Rasulullah –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-, al-Khulafâ’ al-Râsyiduun, dan para khalifah setelah mereka, hingga Risalah Islam pun sampai ke nusantara, bi fadhliLlâhi Ta’âlâ.

Maka tak mengherankan jika pentingnya kedudukan Khilafah dan kewajiban menegakkannya tersirat dan tersurat dalam khazanah ilmu para ulama madzhab seluruhnya, tiada yang mengingkarinya kecuali mereka yang tenggelam dalam kejahilan atau keburukan hawa nafsunya, wal ’iyâdzu biLlâh. Hingga salafunâ al-shâlih berijma’ mendahulukan pengangkatan khalifah atas pemakaman jenazah semulia-mulia makhluk-Nya, Muhammad al-Mushthafa –shallaLlâhu ‘alayhi wa sallam-, dan kita sebagaimana dituturkan sya’ir:

نبني كما كانت أوائلنا # تبني، ونفعل مثل ما فعلوا

“Kami membangun sebagaimana generasi pendahulu kami membangun”

“Dan kami berbuat sebagaimana mereka telah berbuat.”[23]

والله أعلم بالصواب

---

[1] Abu ‘Utsman Sa’id bin Manshur al-Khurasani, Sunan Sa’id bin Manshur, Ed: Habib al-Rahman al-A’zhami, India: Al-Dâr al-Salafiyyah, cet. I, 1403 H/1982, juz II, hlm. 223; Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam al-Baghdadi, Kitâb al-Amwâl, Ed: Khalil Muhammad Haras, Beirut: Dâr al-Fikr, hlm. 30; Abu ‘Abdullah Muhammad bin ‘Ali bin Ahmad (Jamaluddin Ibn Hadidah (w. 783 H)), Al-Mishbâh al-Mudhiy fî Kitâb al-Nabiy al-Ummiy wa Rusulihi ilâ Mulûk al-Ardh min ‘Arabiy wa ‘Ajamiy, Beirut: ‘Âlam al-Kutub, juz II, hlm. 103.

[2] ‘Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Khashâ’ish al-Kubrâ’, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., juz II, hlm. 9.

[3] Tim Pakar, Al-Balâghah wa al-Naqd, Riyâdh: Jâmi’atul Imâm Muhammad bin Su’ûd al-Islâmiyyah, Cet. II, 1425 H, hlm. 16-17.

[4] Muhammad Hamidullah al-Hindi, Majmû’at al-Wasâ’iq al-Siyâsiyyah lil ‘Ahd al-Nabawi wa al-Khilâfah al-Râsyidah, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, cet. VI, 1407 H, hlm. 614.

[5] Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam al-Baghdadi, Kitâb al-Amwâl, hlm. 30.

[6] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, Cet. II, 1988, hlm. 252.

[7] Penyebutan al-Syafi’I dengan alif lâm; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Badâ’i al-Fawâ’id, Ed: Hisyam ‘Abdul ‘Aziz dkk, Mekkah: Maktabah Nazzâr Mushthafa al-Bâz, cet. I, 1416 H/1996,  juz III, hlm. 673.

[8] Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Al-Thuruq al-Hakimiyyah fî al-Siyâsah al-Syar’iyyah, Ed: Nayif Ahmad, Mekkah: Dâr ‘Âlam al-Fawâ’id, cet. I, 1428 H, juz I, hlm. 29; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I’lâm al-Muwaqi’în ‘An Rabb al-‘Âlamîn, Ed: Muhammad Abdussalam, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1411 H/1991, juz IV, hlm. 283.  

[9] Ibid.

[10] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Al-Thuruq al-Hakimiyyah fî al-Siyâsah al-Syar’iyyah, juz I, hlm. 29

[11] Ibid.

[12] Ayyub bin Musa al-Husaini (Abu al-Baqa’ al-Hanafi), Al-Kulliyyât Mu’jam fî al-Mushthalahât wa al-Furûq al-Lughawiyyah, Ed: ‘Adnan Darwis dkk, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, t.t, hlm. 510.

[13] Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, Âdâb al-Hasan al-Bashri, Dâr al-Nawâdir, Cet. III, 1428 H, juz I, hlm. 58.

[14] Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad (Al-Raghib al-Asfahani), Al-Dzarî’ah Ilâ Makârim al-Syarî’ah, Ed: Dr. Abu al-Yazid al-‘Ajami, Kairo: Dâr al-Salâm, 1428 H/2007, hlm. 111. 

[15] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1424 H/2004, hlm. 128.

[16] Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Qal’I al-Syafi’i, Tahdziib al-Riyâsah wa Tartiib al-Siyâsah, Ed: Ibrahim Yusuf, Urdun: Maktabah al-Manâr, cet. I, hlm. 95.

[17] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Iqtishâd fii al-I’tiqâd, hlm. 128; Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Qal’I al-Syafi’i, Tahdziib al-Riyâsah wa Tartiib al-Siyâsah, hlm. 95; Al-Raghib al-Asfahani, Al-Dzarii’ah Ilâ Makârim al-Syarii’ah, hlm. 111.

[18] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughatil Fuqahâ’, Beirut: Dâr al-Nafâ’is, Cet. II, 1988, hlm. 164.

[19] Taqiyuddin al-Nabhani, Al-Nizhâm al-Iqtishâdi fii al-Islâm, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. VI, 1425 H/2004, hlm. 242

[20] Dr. Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fii Dawlat al-Khilâfah, Beirut: Dâr al-Ummah, cet. III, 1425 H/2004, hlm. 63.

[21] Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallam al-Baghdadi, Kitâb al-Amwâl, hlm. 30; Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) menyebutkan riwayat serupa dari ‘Ali bin Abi Thalib; Muhammad bin al-Hasan, Syarh al-Siyar al-Kabiir Imlâ’ Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, Ed: Muhammad Hasan, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1417 H/1997, juz I, hlm. 105.

[22] Ibid, hlm. 242-243.

[23] ’Abdullah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, Al-Âdâb al-Syar’iyyah, Ed: Syu’aib al-Arna’uth, Beirut: Mu’assasatur Risâlah, Cet. III, 1419 H, juz I, hlm. 234; ‘Abdurrahman bin Abu Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, Al-Asybâh wa al-Nazhâ’ir, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1411 H, juz I, hlm. 6; Jalaluddin Al-Suyuthi, Tadriib al-Râwi fii Syarh Taqriib al-Nawawi, Dâr al-Thayyibah, juz I, hlm. 24; Muhammad bin Yazid Abul ’Abbas, Al-Kâmil fî al-Lughah wa al-Adab, Kairo: Dâr al-Fikr al-’Arabi, Cet. III, 1417 H, juz I, hlm. 132.