30 Agustus 2015

Meninjau Ulang Kebijakan Pendidikan & Studi Kasus Modul “Islam Rahmatan Lil ’Alamin”

Oleh: Irfan Ramdhan Wijaya (Abu Naveed) 
(Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Pemikiran Islam UIKA Bogor)
:: Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisa Kebijakan Pendidikan Nasional ::

           Dinul Islam adalah din yang komperhensif mengatur seluruh sendi kehidupan manusia.[1] Dan di antara hal paling mendasar yang telah dirumuskan Islam adalah tentang hakikat manusia dan tujuan hidupnya. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu mengemban tugas agung sebagai khalifat[an] fil ardhi[2], merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah yakni menjadi hamba-Nya, beribadah kepada-Nya[3]:
  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. Al-Dzâriyât [51]: 56)
            Dan untuk mewujudkan tujuan yang agung tersebut, Islam pun memerhatikan aspek pendidikan sebagai aspek krusial dalam pembentukan kepribadian manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa, dengan kepribadian Islam (al-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah) yang disebutkan Taqiyuddin al-Nabhani mencakup pola pikir dan pola kecendrungan jiwanya.[4] Tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 pun menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.[5]
Namun, sebagaimana dituturkan oleh Prof. Dr. Ahmad Tafsir, efektivitas UU No. 20 Tahun 2003 ini khususnya apakah akan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, akan sangat ditentukan oleh peraturan turunannya yaitu peraturan pemerintahnya (PP), selanjutnya surat keputusan menterinya (SKM), serta juknisnya.[6] Namun jika kita mengevaluasi mengenai kebijakan pendidikan Islam (sekolah umum tingkat dasar dan menengah, serta PT) yang dirumuskan oleh pemerintah dimana untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa hanya bisa diwujudkan dengan pendidikan Islam, maka nampaknya tujuan tersebut masih jauh panggang daripada api, hal itu dilihat dari beberapa poin berikut:
Pertama, kedudukan pendidikan Islam yang masih diposisikan sebagai subsistem pendidikan nasional, itu pun tercakup umum dalam pendidikan keagamaan, semisal dalam UU No. 20 Thn 2003 Tentang Pendidikan Nasional, Bab VI, Bagian Kesembilan (Pendidikan Keagamaan), Pasal 30, Ayat (1) dan (2).[7] Artinya ia hanya diatur oleh PP dengan segala konsekuensinya. Baik dalam masalah pendanaan maupun manajemen. Hal itu pun berimbas pada hal yang cukup krusial yakni pendidikan Islam hanya diambil sebagai nilai substantif kebijakan pendidikan nasional.
Kedua, Kurikulum dan modul pembelajaran yang tidak mendukung tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional; hal itu terbukti dari keberadaan mata pelajaran dan mata kuliah yang bertentangan dengan akidah dan syari’at Islam semisal pelajaran teori evolusi dalam mata pelajaran bilogi tingkat pendidikan menengah, pelajaran yang mendukung praktik riba (perhitungan bunga) di tingkat menengah dan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Hal itu berpotensi membentuk split personality (kepribadian yang timpang) dalam diri peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan umum dengan turunannya masih bercorak liberal.
Di sisi lain dengan kebijakan pendidikan Islam yang diposisikan sebagai subsistem pendidikan nasional, pendidikan agama Islam berbentuk mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum dan berbentuk mata kuliah agama di perguruan tinggi umum. Dan dalam pelaksanaannya, pendidikan agama ini menempati porsi sangat minim sekitar 2 SKS saja, 2 jam pelajaran dalam seminggu.

Studi Kasus: Kebijakan Kemenag dalam Isu Islam Nusantara & Penerbitan Modul “Islam Rahmatan Lil ’Alamin
            Dan Kementrian Agama sebagai pihak yang berwenang mengelola pendidikan kegamaan berdasarkan PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal I Ayat 2, dipertegas Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama, Pasal 3 (g)[8] akhir-akhir ini cukup gencar dalam mengembangkan isu Islam Nusantara”, dimana istilah Islam Nusantara itu sendiri tak serta merta hadir tanpa kritik, istilah ini dikritisi oleh sebagian ulama sebagai istilah yang justru menimbulkan syubhat dan rentan disalahtafsirkan. Hal itu terlihat dari anggaran penelitian yang disayembarakan Kemenag melalui DIKTIS bertema Islam Nusantara” dalam surat resminya.[9]
Kemenag pun melalui institusi Direktorat PAI yang diamanahi pengelolaan dan pembinaan PAI, telah lama concern dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dengan mengembangkan wacana Islam rahmatan lil alamin”[10], baru-baru ini menerbitkan modul pelatihan pembelajaran Islam rahmatan lil `alamin untuk siswa sekolah umum tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.[11] Modul ini disusun dari tanggal 2 s.d. 4 Mei 2015, sebagai tindak lanjut serius Dit. PAI dari pengiriman para calon pendidik (guru agama) dari berbagai kota untuk mengikuti kegiatan short course metodologi pembelajaran dari Religious Education, Oxford University, Inggris. Artinya modul tersebut dipersiapkan berikut model pendidiknya untuk tujuan terkait. Dimana modul tersebut terkait dengan penyampaian substansi materi dan metodologi pembelajarannya. Kemenag, diwakili oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan: “Modul ini modul pelatihan agar bagaimana nanti guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai paradigma yang sama terkait substansi materi ajar dan metodologi penyampaiannya,” kata Lukman Hakim, Selasa (11/8) saat peluncuran modul tersebut di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.[12]
Secara umum, isi modul pelatihan ini berupa konsep PAI berbasis rahmatan lil `alamin, penyusunan rencana pembelajaran (RPP) PAI multimetode, langkah-langkah penerapan metode pembelajaran dan praktik pembelajaran PAI menggunakan multimetode bernuansa multikultural dan nilai-nilai humanistik. Dalam kesempatan lain, Direktur PAI, Dr. Amin Haedari pada acara yang dilaksanakan di Serpong, Banten menyatakan:Setelah para guru PAI dilatih, mereka nantinya akan memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa pun memiliki pemahaman Islam sebagai agama yang rahmatan lil `alamin, berpikir luas dan mampu hidup berdampingan secara damai di tengan masyarakat yang multikultur.[13]
Dalam laporan portal Kemenag RI (6/5/2015), rencananya modul final akan dideseminasikan ke guru-guru PAI di Indonesia melalui program percontohan (pilot project). Ada 8 provinsi yang ditunjuk sebagai percontohan implementasi modul pelatihan yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Penunjukkan daerah sendiri melalui pertimbangan tertentu terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan konteks multikultural yang kerap terjadi. Setelah 8 provinsi tersebut akan dilanjutkan ke provinsi-provinsi lain disertai pendampingan.
Jika ditelusuri lebih jauh, modul ini erat kaitannya dengan proyek deradikalisasi yang menanamkan nilai-nilai universal kebebasan yang diberi label HAM, pemahaman tentang toleransi yang kebablasan, hukum jihad, hudud dan khilafah yang disalahtafsirkan[14]. Kemenag sendiri menyatakan bahwa penyusunan modul ini merupakan cara untuk merespon kebutuhan terhadap output pendidikan yang bersifat Islam damai, dimana term Islam damai”, Islam rahmatan lil alamin”, Islam Nusantara” seringkali dimaknai dengan makna absurd dan lebih jauh lagi digunakan untuk mereduksi ajaran Islam itu sendiri. Padahal term Islam rahmatan lil ’alamin adalah Islam yang tegak dengan penerapan akidah dan syari’at kâffah sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.[15] Bukan tanpa alasan, mengingat isu terorisme, opini dikotomisasi antara istilah Islam fundamentalisme dan antitesisnya, Islam rahmatan lil ’alamin telah menjadi proyek yang massif dilancarkan Amerika dan kaum liberal di negeri ini untuk memecah belah kaum muslimin, khususnya pasca tragedi WTC 9/11.[16]

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan
            Islam telah menetapkan penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah (penguasa) atas rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda:
أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. al-Bukhârî, Muslim dll)[17]
Imam al-Baghawi (w. 516 H) menjelaskan makna al-râ’i dalam hadits ini yakni pemelihara yang dipercaya atas apa yang ada padanya, Nabi SAW memerintahkan mereka dengan menasihati apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan memperingatkan mereka dari mengkhianatinya dengan pemberitahuannya bahwa mereka adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka al-ri’âyah: adalah memelihara sesuatu dan baiknya pengurusan.[18] Dimana di antara bentuknya adalah pemeliharaan atas urusan-urusan rakyat dan perlindungan atas mereka.[19] Dan pendidikan Islam, jelas menjadi salah satu kebutuhan primer bagi rakyat, yang mesti diperhatikan oleh pemerintah mencakup pendanaan, sarana prasarana, panduan sistem kurikulum yang mendukung pendidikan Islam dan pengawasan terkait. []




[1] Taqiyyuddin al-Nabhani, Nizhâm al-Islâm, Beirut: Daar al-Ummah, Cet. VI, 1422 H/2001, hlm. 69
[2] Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Dalam Persepektif Kebijakan Pendidikan Nasional, Bogor: IPB Press, Cet. IV, 2014, hlm. 41.
[3] Prof. Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. II, 2013, hlm. 64.
[4] Al-Qadhi Taqiyyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Beirut: Dâr al-Ummah, Cet VI, 1424 H, juz I, hlm. 11.
[5] UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Salinan)
[6] Prof. Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, hlm. 78.
[7] Ibid.
[8] Salinan Perpres RI No.83, Tahun 2015, hlm. 3.
[9] Lihat dalam Portal Kemenag RI: pendis.kemenag.go.id. Istilah Islam Nusantara pun menuai kontroversi dan dikritik oleh para ulama (lihat: nugarislurus.com, 9/7/2015). Surat resmi: diktis.kemenag.go.id, 20/8/2015.
[10] Portal Kemenag RI: pendis.kemenag.go.id (6/5/2015). Tentang term “Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” penyusun telah menulis artikel terkait yang diterbitkan oleh Majalah Islam “Al-Wa’ie” (media politik dan dakwah) edisi No. 180, Tahun XV, 1-31 Agustus 2015, dan bisa dilihat di situs www.hizbut-tahrir.or.id.
[11] Modul ini dikritisi oleh sebagian umat Islam dan ormas Islam, di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia. Juru Bicara MHTI, Iffah Ainur Rochmah menyebutkan bahwa modul harus dihentikan, modul tersebut merupakan upaya pengaburan bahkan penyesatan ajaran Islam melalui program deradikalisasi, mediaumat.com, 19/8/2015.
[12] Lihat: mediaumat.com, 19/8/2015.
[13] Portal Kemenag RI: pendis.kemenag.go.id (6/5/2015).
[14] Lihat: mediaumat.com, 19/8/2015.
[15] Muhammad bin ‘Umar Nawawi, Marâh Labîd li Kasyf Ma’nâ al-Qur’ân al-Majîd, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1417 H, juz II, hlm. 62.
[16] Sebagaimana pemaparan para pakar dan ulama Islam atas isu-isu terkait selama ini.
[17] HR. Al-Bukhari dalam Shahîh-nya (VI/2611, hadits 6719); Muslim dalam Shahîh-nya (VI/7, hadits 4751); Abu Dawud dalam Sunan-nya (III/91, hadits 2930); Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (X/342, hadits 4490).
[18] Ibnu Mas’ud al-Baghawi, Syarh al-Sunnah, Beirut: Al-Maktab al-Islami, Cet. II, 1403 H, juz X, hlm. 61.
[19] Ibid.