11 October 2019

Dalil Kebakuan Sistem Pemerintahan Islam [Hadits [II] Khilâfat[an] 'alâ Minhâj al-Nubuwwah]


Oleh: Irfan Abu Naveed[1]

S
alah satu hadits yang terang benderang menunjukkan adanya format kebakuan Khilafah dalam Islam, dengan kata lain, menunjukkan kebakuan sistem pemerintahan dalam Islam (nizham al-hukm fi al-Islam) adalah dalil hadits dari Hudzaifah r.a., ia berkata: 

Rasulullah bersabda:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»
“Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR Ahmad, Abu Dawud al-Thayalisi, al-Bazzar)





Keterangan Singkat Hadits

HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Isnad-nya hasan”; Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796). Hadits ini merupakan hadits yang maqbûl marfû’, Al-Hafizh al-‘Iraqi (w. 806 H) mengomentari: “Hadits ini hadits shahih, Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad-nya.”[2] Setelah menukil penilaian hadits al-Hafizh al-’Iraqi di atas, Syaikh Abu al-Turab Sayyid bin Husain al-‘Affani pun menegaskan: “Hadits ini merupakan hadits shahih yang menegaskan kembalinya Khilafah Islamiyyah.”[3]

A.   Faidah Hadits I: Lafal Khilafah

Lafal Khilafah, merupakan istilah (dall) yang mengandung konsep (madlul). Dalam Islam, istilah ini termasuk istilah syar’iyyah (mushthalah syar’i) yang dalam perspektif ilmu ushul fikih, jelas mengandung haqîqah syar’iyyah, yakni makna yang ditunjukkan oleh Al-Syâri’, wajib digali berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah dengan ilmunya. Dalam perinciannya, menurut ushul fikih, makna syar’i ini wajib dikedepankan daripada makna bahasanya, dan wajib dipegang teguh baik secara i’tiqadi (keyakinan) maupun dalam pengamalannya.

1.      Pengertian Khilafah Secara Bahasa & ’Urf


Lafal khilâfah, merupakan bentuk derivat (musytâq) dari kata kerja khalafa, jika khalifah adalah sosok subjek pemimpin, maka istilah khilafah digunakan untuk mewakili konsep atau sistem kepemimpinannya, yang juga diistilahkan para ulama sebagai al-imâmah al-’uzhmâ. Dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah diuraikan:
الخِلاَفَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ خَلَفَهُ خِلاَفَةً: أَيْ بَقِيَ بَعْدَهُ، أَوْ قَامَ مَقَامَهُ
Al-Khilafah secara bahasa adalah mashdar dari kata kerja khalafahu khilafat[an], yakni yang tersisa setelahnya, atau menduduki posisinya.[4]
Al-Khalil bin Ahmad (w. 170 H) mengungkapkan:
فلان يخلُفُ فلاناً في عياله بخلافة حسنة
Seseorang menggantikan orang lain dalam pergantian (kepemimpinan) dengan pergantian yang baik (khilafah hasanah).[5]
Pengertian di atas menggambarkan estafeta kepemimpinan, hal senada diungkapkan oleh al-Qalqasyandi (w. 821 H),[6] salah satu contohnya dalam QS. Al-A’râf [7]: 142:
وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ {١٤٢}
“Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. Al-A’râf [7]: 142)
Imam Al-Qalqasyandi menegaskan bahwa khilafah secara ’urf lantas disebut untuk kepemimpinan agung, memperkuat makna syar’inya yang menggambarkan kepemimpinan umum atas umat, menegakkan berbagai urusan dan kebutuhannya dengan standar Islam.[7]

2.      Pengertian Khilafah Secara Syar’i


Istilah Khilafah dalam Islam berkenaan dengan kepemimpinan politik, namun bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan Din ini, dan mengatur urusan dunia dengannya. Al-Qadhi al-Imam al-Mawardi al-Syafi’i (w. 450 H) menegaskan:

الْإِمَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا
Al-Imâmah: pembahasan terkait khilâfat al-nubuwwah (pengganti kenabian) dalam memelihara urusan Din ini dan mengatur urusan dunia (dengannya).[8]

Hal senada diungkapkan para ulama lainnya, Imam al-Iji (w. 756 H) menjelaskan:

هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة
Ia merupakan pengganti Rasulullah dalam menegakkan Din Islam, manakala seluruh umat wajib mena’atinya.[9]

Imamul Haramain Abu al-Ma’ali al-Juwaini Al-Syafi’i (w. 478) mencirikan:

الإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ وَزِعَامَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فِى مُهِمَّاتِ الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا
Imamah adalah kepemimpinan yang sempurna dan kekuasaan yang meliputi orang-orang khusus (para pejabat dan penguasa) maupun rakyat secara umum, dalam mengelola persoalan-persoalan agama dan dunia.[10]

Salah satu referensi otoritatif di bidang fikih, Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, menguraikan:

الخلافة وَهِيَ فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Al-Khilafah: dalam pengertian syar’i, ia adalah kepemimpinan umum dalam urusan Din dan dunia, penganti dari kepemimpinan Nabi .[11]

Dalam pengertian syar’i yang lebih terperinci mencakup esensi dan fungsinya, digambarkan oleh Imam Ibn Khaldun (w. 808 H) dalam Muqaddimah-nya: 

الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في جراسة الدين وسياسة الدنيا به
Khilafah adalah pengatur seluruh rakyat sesuai dengan aturan syari’at Islam demi merealisasikan kemaslahatan dalam urusan akhirat maupun dunia, yang kembali kepada kemaslahatan akhirat mereka. Dimana beragam keadaan di dunia dalam pandangan Al-Syâri’ (Allah) diperhitungkan jika bermaslahat bagi kehidupan akhirat. Maka pada hakikatnya imâmah adalah penerus peran dari pengemban syariat (Rasulullah ) dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan Islam.[12]

Al-’Allamah Al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H), ketika menjelaskan makna syar’i khilafah secara mapan digali dari nas-nas syar’iyyah, menuturkan:

الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا فى الدنيا لإقامة الأحكام الشرع الإسلامي وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم
“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.”[13]

Seluruh penjelasan para ulama di atas, melukiskan secara jelas karakter kuat kepemimpinan dalam Islam, sebagai kepemimpinan yang menjadi penegak aturan Din Islam dalam kehidupan, didasarkan pada banyak dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah, diantaranya hadits dari Abu Hurairah r.a., Nabi bersabda:

«كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» 
“Adalah bani Israil, urusan mereka diatur oleh para nabi. Setiap seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, dan akan ada para Khalîfah yang banyak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dengan kata lain, kepemimpinan dengan ruh Islam ini menjadi ciri khas yang membedakannya dengan sistem sekular yang mengundang malapetaka. Hal ini menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah adalah sistem al-Khilâfah yang diistilahkan pula para ulama dalam turats mereka sebagai al-Imâmah al-Kubrâ’ (kepemimpinan agung).[14]

B.   Faidah Hadits II: Manhaj Nubuwwah Adalah Konsep Baku Khilafah

Kalimat khilâfat[an] ‘alâ minhâj al-nubuwwah dalam hadits mengandung petunjuk adanya manhaj kenabian dalam mengatur masyarakat. Hal itu ditegaskan para ulama yang menyifatinya sebagai manhaj siyasi yang tegak di atas fondasi akidah Islam dan mengatur masyarakat dengan aturan syari'at Islam dalam setiap aspek kehidupan. Menariknya dalam kajian kebahasaan, kalimat (baca: syibh al-jumlah) “’alâ minhâj al-nubuwwah” merupakan sifat dari kata khilâfah, sesuai kaidah bahasa:

الجُمَلُ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ
“Kalimat-kalimat setelah kata-kata benda nakirah itu sifat-sifatnya.”[15]

Kalimat-kalimat (al-jumal) yang dimaksud dalam kaidah ini termasuk bentuk “syibh al-jumlah” seperti ungkapan ’alâ minhâj al-nubuwwah, yang termasuk syibh al-jumlah karena didahului huruf jarr (‘alâ) diikuti kata benda yang di-majrur yakni minhaj, di sisi lain kata benda yang disifatinya adalah kata benda tanpa alif lâm, yakni nakirah berupa kata khilâfat[an]. Sehingga menunjukkan secara jelas bahwa manhaj kenabian merupakan manhaj istimewa bagi sistem kekhilafahan yang wajib ditegakkan, menegaskan adanya kebakuan dan keistimewaan sistem pemerintahan dan tata kelola kenegaraan dalam Islam.
Apa makna Khilâfah 'alâ Minhâj al-Nubuwwah? Al-Imam al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) menjelaskan:

(على منهاج النبوة) أي: طريقتها الصورية والمعنوية
“(Di atas manhaj kenabian) yakni metodenya yang tersurat dan tersirat.”[16]

Yakni metode sunnah salafuna al-shalih mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan akidah Islam sebagai fondasinya, dan syari'at Islam sebagai pedoman konstitusinya.
Di antara penguat bukti adanya sunnah kepemimpinan dalam Islam yang bersifat baku adalah apa yang ditegaskan Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, yang disebut-sebut disepakati para ulama sebagai jajaran Khalifah dari Khilafah Rasyidah, sebagaimana ditegaskan al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam al-Jâmi’, ini pula yang menjadi pandangan Syaikh al-Masyayikh al-’Allamah Nawawi al-Bantani al-Syafi’i (w. 1316 H) dalam Sullam al-Munâjât Syarh Safînat al-Shalâh. Bahkan al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam Al-Bidâyah wa al-Nihâyah (XII/696), menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa ia (Khalifah Umar bin Abdul Aziz), termasuk jajaran imam yang adil, termasuk al-khulafâ’ al-râsyidîn dan imam yang berdiri di atas petunjuk.
Dalam qaul yang disebutkan Imam al-Ajurri (w. 360 H), dan al-Hafizh Ibn Abdul Barr al-Andalusi (w. 463 H), Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menegaskan:

«سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا، الْأَخْذُ بِهَا اتِّبَاعٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ تَغْيِيرُهَا , وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُوَ مَنْصُورٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا»
Rasulullah dan para ulil amri setelahnya (khulafa' rasyidun) telah menggariskan adanya sunnah, yakni sikap berpegang teguh pada Kitabullah, dan menyempurnakan keta'atan kepada Allah, menegakkan kekuatan (fondasi kehidupan) di atas Din Allah, tidak boleh ada seorang pun dari makhluk-Nya yang boleh mengubahnya, tidak boleh pula menggantikannya (dengan sunnah selainnya), dan tidak dilihat sedikit pun apapun yang menyelisihi sunnah tersebut, siapa saja yang mengambil petunjuk darinya maka ia menjadi orang yang tertunjuki, siapa saja yang mencari kemenangan dengannya maka ia akan diberikan kemenangan, dan siapa saja yang meninggalkannya dengan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka Allah akan menyerahkan dirinya pada apa ia jadikan tempat bergantung (selain Allah), dan menyeretnya ke dalam Jahannam, dan ia adalah seburuk-buruknya tempat kembali.[17]

Seluruh penjelasan di atas, terang benderang menunjukkan adanya sistem pemerintahan dalam Islam yang bersifat baku, khas.

وبالله التوفيق




[1] Penulis Buku “Konsep Baku Khilafah Islamiyyah”, Dosen yang aktif mengajar mata kuliah Fikih Siyasah/Bahasa Arab/Manthiq, dan aktif dalam kajian-kajian tafsir-balaghah al-Qur’an & Hadits-Hadits Nabawiyyah. Website: www.irfanabunaveed.net e-mail: irfanabunaveed@gmail.com  
[2] Zainuddin Abu al-Fadhl Abdurrahim bin al-Husain al-‘Iraqi, Mahajjat al-Qurab ila Mahabbat al-‘Arab, Ed: Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah, Dar al-‘Ashimah, cet. I, 1420 H, hlm. 176; Dawud bin Ibrahim tinggal di Bashrah, Abu Dawud al-Thayalisi dan Ibn Hibban men-tsiqqah-kannya, selebihnya adalah perawi yang dijadikan hujjah dalam al-shahih.
[3] Abu al-Turab Sayyid bin Husain al-‘Affani, A’lâm wa Aqzâm fî Mîzân al-Islâm, Jeddah: Dar Majid ‘Asiri, cet. I, 1424 H, juz I, hlm. 376.
[4] Tim Ulama, Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Dar al-Salasil, cet. II, 1427 H, juz VI, hlm. 196.
[5] Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Kitâb al-‘Ain, juz IV, hlm. 268
[6] Ahmad bin Ali al-Qalqasyandi, Ma’âtsir al-Inâfah fî Ma’alim al-Khilâfah, Kuwait: Mathba’at Hukumat al-Kuwait, cet. II, 1985, juz I, hlm. 8
[7] Ibid.
[8] Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t., juz I, hlm. 15
[9] Abdurrahman bin Ahmad al-Iji, Al-Mawâqif, Ed: Dr. Abdurrahman ‘Amirah, Beirut: Dar al-Jail, cet. I, 1417 H/1997, juz III, hlm. 574.
[10] Abu al-Ma’ali Abdul Malik al-Juwaini, Ghiyâts al-Umam fî al-Tiyâts al-Zhulm, Maktabat Imâm al-Haramain, cet. II, 1401 H, juz I, hlm. 22
[11] Tim Ulama, Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz VI, hlm. 196.
[12] Maqalah ini termaktub dalam Muqaddimah Ibn Khaldûn, dinukil pula oleh Dr. Mahmud Abdurrahman, Mu’jam al-Mushthalahât wa al-Alfâzh al-Fiqhiyyah, Dar al-Fadhilah, juz II, hlm. 45.
[13] Taqiyuddin bin Ibrahim al-Nabhani, Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz II.
[14] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji dkk, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, hlm. 88.
[15] Jamaluddin bin Hisyam, Mughnî al-Labîb ‘an Kutub al-A’ârîb, Damaskus: Dâr al-Fikr, cet. VI, 1985, hlm. 560.
[16] Nuruddin al-Mulla ‘Ali al-Qari, Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1422 H, juz VIII, hlm. 3376.
[17] Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Ajurri al-Baghdadi, Al-Syarî’ah, Riyadh: Dar al-Wathan, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 407; Yusuf bin Abdullah Ibn Abdul Barr al-Andalusi, Jâmi’ Bayân al-‘Ilm wa Fadhlihi, KSA: Dar Ibn al-Jauzi, cet. I, 1414 H, juz II, hlm. 1176.

28 September 2019

Dalil Kebakuan Sistem Pemerintahan Islam [Hadits [I] Al-Hukm ‘Ura al-Islâm]


Kajian Hadits [1]: Al-Hukm ‘Ura al-Islâm


Oleh: Irfan Abu Naveed
[Dosen Fikih Siyasah/Bahasa Arab]

Dari Abu Umamah al-Bahili r.a., ia berkata: Rasulullah bersabda:

«لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ»
“Ikatan-ikatan Islam akan terburai satu per satu, setiap kali satu ikatan terburai orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah al-hukm (kekuasaan/pemerintahan) dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim)[1]



Faidah Bag. I: Hadits Khabar yang Mu'akkad (Ditegaskan) Kebenaran Informasi di Dalamnya

Hadits ini hadits khabar (informasi) yang diungkapkan dengan kalimat sumpah (qasam):

والله
“Demi Allah”
Atau kinâyah dari waLlâhi (sebagaimana disebutkan dalam referensi ilmu balaghah) yakni:
والذي نفسي بيده
“Demi Dzat yang diriku berada dalam genggaman-Nya”

Namun, ungkapan qasam tersebut dihilangkan (al-îjâz bi al-hadzf) untuk menekankan pada gagasan inti informasi di dalamnya yang ditandai dengan huruf lam penanda jawab sumpah (lâm jawâb al-qasam) pada frasa: لتنقضن (latunqadhanna). Lafal "latunqadhanna", diungkapkan dalam bentuk kata kerja pasif (fi'il mabni li al-majhûl), yang ditegaskan para ulama nahwu sebagai fi'il:

لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعلُه
“(Kata kerja) yang tidak disebutkan subjeknya”[2]

Yakni terjadi, namun seakan-akan tak disadari dan dikehendaki kaum Muslim itu sendiri, diikuti dengan huruf nûn bertasydîd (latunqadhanna), yakni nûn al-taukîd al-tsaqîlah. Dalam ilmu balaghah kedua bentuk huruf tersebut berfaidah taukîd (penegasan) yang menegaskan kebenaran informasi hadits ini, bahwa al-hukm termasuk ural Islam yang akan pertama kali terurai, demikian seterusnya, dimana yang terakhir adalah shalat, sekaligus menegaskan bahwa perkara al-hukmu adalah bagian dari ural Islam.

Faidah Bag. II: Urâ al-Islâm Bermakna Ajaran Islam

Menariknya, hadits ini diikuti dengan informasi bahwa al-hukmu adalah ural Islam, sama seperti shalat. Apa yang dimaksud 'urâ al-Islâm? Lafal 'urâ (عرى), adalah jamak dari lafal 'urwat (عروة), dijelaskan Syaikhuna 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah dalam kitab tafsirnya, Al-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr ketika menafsirkan makna al-'urwat al-wutsqâ dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256, yakni:

ما يعتصم به ويتعلق عليه
"Apa-apa yang seseorang pegang kuat dan bergantungan padanya."

Dalam ilmu balaghah, lafal ini dipinjam oleh baginda Rasulullah sebagai kiasan (majâz al-isti'ârah) dari Dîn, ajaran-ajaran Islam, seakan-akan ditegaskan bahwa ia adalah sesuatu yang sudah seharusnya dipegang kuat, tidak boleh dilepaskan dari genggaman. Sekalinya dilepaskan maka bisa hilang.
Penisbatan lafal 'urâ ditautkan pada lafal al-Islâm ('urâ al-Islâm) dalam bentuk penautan (al-idhâfah: mudhâf mudhâf ilayhi), menunjukkan makna (taqdîr) sebenarnya:

عرى في الإسلام
“Ikatan-ikatan dalam Islam”

Yakni ajaran Islam itu sendiri, maka stigma apa yang disebut 'urâ sebagai ajaran Islam ini melekat padanya. Hanya orang yang benar-benar awam pada bahasa arab, yang berani menegasikan dan mengingkarinya, mengingat kejelasan pembahasan ini.
Apa yang termasuk urâ al-Islâm? Salah satunya AL-HUKM yakni URUSAN PEMERINTAHAN. Ini menunjukkan bahwa urusan al-hukm termasuk ajaran Islam, yakni diatur oleh Islam itu sendiri sehingga bisa tergolong pada 'urâ al-Islâm.
Kalimat "fawwaluhunna naqdh[an] al-hukm", kata ganti (dhamîr) hunna dalam kalimat ini kembali kepada lafal 'urâ al-Islâm. Menunjukkan secara jelas (manthûq sharîh), bahwa al-hukm adalah salah satu bagian dari 'urâ al-Islâm. Setelah kejelasan ini, mana mungkin kita mengklaim urusan al-hukm (pemerintahan) tidak diatur oleh Islam?! Padahal yang mulia baginda Rasulullah sendiri, teladan kita, menegaskan ia termasuk ajaran Islam?!

Faidah Bag. III: Bukti Lafal 'Urâ al-Islâm dalam Hadits Bermakna Ajaran Islam

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Hafizh Ibn Katsir menafsirkan Islam dengan "'Urâ al-Islâm wa Syarâi'ihi":

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله: أنْ يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك
Allah Ta’ala berfirman memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin dan membenarkan Rasul-Nya agar mengambil semua ikatan-ikatan Islam dan syari’atnya, dan mengerjakan seluruh perintah-Nya dan meninggalkan seluruh larangan-Nya dengan segenap kemampuan mereka melakukan yang demikian.[3]

Konsekuensi masuk Islam secara kaffah adalah menerima seluruh ajaran Islam, mulai ibadah hingga mu’amalah dan siyasah. Termasuk berkaitan dengan 'urâ al-Islâm dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diakui oleh Islam hanyalah sistem khilafah. Dalil akan kewajiban khilafah ditegaskan dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma shahabat. Bahkan ditegaskan pula oleh para ulama salaf dan khalaf.
Tatkala sebagian pihak meragukan khilafah sebagai ajaran Islam dan menjauhkannya dari umat, maka sikap para da'i adalah tetap teguh dan tak mudah goyah dalam dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali 'Imrân [3]: 139)

Maka berbahagialah mereka yang tetap sabar dalam jalan mulia ini. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa salah satu bentuk pengamalan masuk ke dalam Islam keseluruhannya adalah, menegakkan pemerintahan Islam. Tidak boleh tidak, hukumnya fardhu, terlebih jika ia termasuk TÂJ AL-FURÛDH, dimana hal itu kini terurai, digantikan oleh ajaran-ajaran di luar Islam.

Faidah Bag. IV: Al-Hukm Diungkapkan dengan Alif Lam Makrifat & Disandingkan dengan Shalat Termasuk 'Urâ al-Islâm

Dengan logika tasyri'i (ditopang ushul fikih, bahasa arab, dsb) hadits yang menyebut urusan AL-HUKM (dengan alif lam ma’rifat) termasuk 'URA AL-ISLAM (IKATAN-IKATAN ISLAM) bisa saya katakan cukup untuk "mengharuskan" kaum Muslim menemukan format kekhasan (ma’rifat) dari AL-HUKM (PEMERINTAHAN) dalam nash hadits tersebut.
Kaidah umumnya sama seperti penjelasan para ulama menyoal AL-RAYAH (dengan alif lam ma’rifat). Rasulullah bersabda ketika Perang Khaibar:

«لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»
Sungguh aku akan memberikan al-râyah kepada seseorang, ditaklukkan (benteng) melalui kedua tangannya, ia mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim)

Imam Ibn Bathal (w. 449 H) ketika menjelaskan hadits di atas mencirikan panji tauhid al-rayah sebagai sunnah Rasulullah , Ibn Bathal menegaskan:

(لأعطين الراية) فعرفها بالألف واللام يدل أنها كانت من سنته -صلى الله عليه وسلم- فى حروبه فينبغى أن يسار بسيرته فى ذلك
Sungguh aku akan menyerahkan al-Raayah”, kata al-Râyah yang diungkapkan dalam bentuk ma’rifat (ada alif dan lam) menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sunnah Rasulullah dalam peperangan, maka sudah seharusnya kaum Muslim meneladani Rasulullah dalam hal tersebut.[4]

Lafal al-rayah dan al-hukm dalam hadits-hadits di atas, sama-sama diungkapkan dalam bentuk ism ma'rifat, dalam persepektif ilmu balaghah, menunjukkan maksudnya yang spesifik, tidak bias. Dimana lafal al-hukm di sini berkaitan dengan sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan dalam Islam (nizhâm al-hukm fi al-Islâm).
Mengomentari hadits ini, salah seorang ulama ahlus sunnah Irak, pakar ilmu ushul fikih dan ilmu syari’ah, Syaikh Dr. Abdul Karim Zaydan, beliau menjelaskan:

والمقصود بالحكم: الحكم على المنهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدلَّ على وجوبه
Yang dimaksud al-hukm di sini adalah kekuasaan yang berjalan di atas landasan Islam. Terkandung di dalamnya dengan sejelas-jelasnya, pentingnya eksistensi Khalifah yang menegakkan kekuasaan tersebut, sedangkan yang dimaksud naqdhuhu yakni kekosongan dan ketiadaan konsistensi padanya, Rasulullah telah menyandingkan hilangnya institusi kekuasaan ini dengan hilangnya ikatan shalat padahal shalat itu wajib, menunjukkan bahwa kekuasaan ini hukumnya wajib.[5]

Pernyataan ilmiah Dr. Abdul Karim Zaydan di atas, dinukil pula oleh Syaikh Dr. Abdullah al-Dumaiji dalam risâlah-nya ketika menguraikan dalil-dalil al-sunnah wajibnya kekhilafahan.[6] Ada dua dilâlah dalam hadits ini yang menegaskan wajibnya menegakkan sistem pemerintahan Islam:

a.       Ungkapan ’Urâ Al-Islâm Yakni Ikatan-Ikatan Islam: Al-Hukm wa Al-Shalât

            Ungkapan ’urâ al-Islâm, termasuk di antaranya shalat, menunjukkan bahwa yang dimaksud ’urâ al-Islâm adalah perkara prinsipil, terlebih ikatan tersebut ditautkan (al-idhâfah) kepada Din Islam, sehingga menunjukkan bahwa perkara pemerintahan ini merupakan perkara fondasi di antara fondasi-fondasi penyokong Islam. Maka tidak mengherankan jika seorang ulama besar ahli fikih dan tafsir sekelas al-Hafizh al-Qurthubi lalu menegaskan:

وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين
Dan bahwa ia (al-Imâmah) merupakan fondasi dari fondasi-fondasi agama ini dimana dengannya tegak fondasi kaum Muslim, dan segala puji bagi Allah.[7]

Istilah rukn[un] dalam kamus bahasa ahli fikih (Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’) didefinisikan sebagai pilar, yakni sisi yang kokoh dari sesuatu, Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (w. 1435 H) menuturkan:

الركن: ج أركان وأركن، الجانب الاقوى من الشئ (pillar) أركان الكعبة: ملتقى كل جدارين فيها
Al-Rukn: jamaknya adalah arkân dan arkan, yakni sisi yang kokoh dari sesuatu (pilar atau fondasi). Misalnya arkân al-ka’bah:  yakni tempat pertemuan antara dua dinding di dalamnya (yakni fondasinya).[8]

Hal ini senada digambarkan para ulama, yang juga menegaskan kekhilafahan sebagai Tâj al-Furûdh (mahkota kefardhuan) dalam Islam, manakala di bawahnya dinaungi banyak penegakkan ajaran-ajaran Islam secara sempurna (kâffah), dimana takkan sempurna penegakkan Islam dalam kehidupan kecuali dengannya, semisal penegakkan sistem persanksian dalam Islam (nizhâm al-’uqûbât) dan lain sebagainya.

b.       Penyandingan Ikatan Al-Hukm dengan Al-Shalât

Shalat adalah rukun di antara rukun Islam yang agung yang status hukumnya fardhu, ketika pemerintahan disandingkan dengan urusan shalat, menunjukkan bahwa pemerintahan yang dimaksud termasuk perkara yang fardhu untuk ditegakkan sebagaimana ibadah shalat.
Menguatkan pendalilan di atas, Syaikh Prof. Dr. Abdullah al-Dumaiji lalu menguatkannya dengan hadits yang mengandung perintah berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan al-khulafâ’ al-râsyidîn, dari Al-’Irbadh bin Sariyah r.a. ia berkata: Rasulullah bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»
 “Hendaklah kalian berdiri di atas sunnahku, dan sunnah para khalifah al-râsyidîn al-mahdiyyîn (khalifah empat yang mendapatkan petunjuk), gigitlah oleh kalian hal tersebut dengan geraham yang kuat.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi)[9]



[1] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 22160), Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: “Sanadnya jayyid”; Ibn Hibban dalam Shahih-nya (no. 6715); al-Hakim dalam al-Mustadrak, ia berkata: “Isnad hadits ini seluruhnya shahih, meskipun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”; Al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir (no. 7486).
[2] Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Malik dalam Alfiyyah-nya, ditegaskan penerapannya oleh Syaikh Ibn al-‘Utsaimin dalam Syarh Durus al-Balaghah, ketika ia menjelaskan kata kerja pasif yang ditemukan dalam QS. Al-Jin [72]: 10 {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْض}, lafal urîda pada kalimat “asyarr[un] urîda biman fî al-ardh” (apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi) berbentuk kalimat pasif (mabni li al-majhûl), “dikehendaki” sehingga subjeknya tidak dimunculkan jelas, dalam istilah Ibn Malik yakni limâ lam yusamma fâ’iluhu (yakni untuk subjek yang tidak diberi nama), lihat: Abdullah bin Abdurrahman Ibn ’Aqil, Syarh Ibn ’Aqil ’ala Alfiyyat Ibn Malik, Kairo: Dar al-Turats, cet. XX, 1400 H.
[3] Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-’Azhîm, Dar Thayyibah, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 565.
[4] Abu al-Hasan Ali bin Khalaf Ibn Bathal, Syarh Shahîh al-Bukhâri, Riyadh: Maktabat al-Rusyd, cet. II, 1423 H/2003, juz V, hlm. 141
[5] Dr. Abdul Karim Zaydan, Ushûl al-Da’wah, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, cet. IX, 1421 H, hlm. 205.
[6] Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhmâ ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 51.
[7] Ibid., hlm. 265.
[8] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji, Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, hlm. 226.
[9] HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 17184), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: ”Hadits shahih dan para perawinya tsiqah.”; Ibn Majah dalam Sunan-nya (no. 42), Syaikh Syu’aib al-Arna’uth mengomentari: ”Hadits shahih dengan banyak jalan periwayatan dan syawahid (riwayat-riwayat pendukungnya).”; Al-Hakim dalam Al-Mustadrak (no. 329), al-Hakim berkata: ”Ini hadits shahih, tidak mengandung satupun cacat.” ditegaskan senada oleh al-Hafizh al-Dzahabi; Al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Îmân (no. 7516).